Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi tanggapan soal usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan gubernur atau bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya meyakini prinsip soal pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat.

    “Kalau soal pemilu dipilih DPRD saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei. Suara rakyat, suara tuhan,” ujarnya di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan persoalan biaya yang terlalu mahal saat Pilkada itu tidak serta merta disebabkan oleh proses pemilihan langsung yang dilakukan rakyat.

    Deddy juga berpandangan biaya mahal justru timbul sebagai dampak dari hilangnya moral, etika dan keserakahan dalam serangkaian proses Pilkada.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menghamburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri,” tambahnya.

    Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP baru akan menyampaikan pandangan resminya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

    “Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi UU Pilkada disampaikan. Lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” kata dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.

  • Ketua Umum Partai Golkar Bahlil: Demokrasi Kita Libatkan Rakyat, Tapi Jangan Mahalnya Kaya Gini – Halaman all

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil: Demokrasi Kita Libatkan Rakyat, Tapi Jangan Mahalnya Kaya Gini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD. 

    Wacana tersebut ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    Menurut Bahlil, ia melontarkan wacana tersebut untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. 

    “Kemarin kan itu kan di puncak HUT partai Golkar kemarin kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    Meskipun demikian kata Bahlil, wacana tersebut masih dalam kajian. Partainya mengambil inisiatif menyampaikan hal itu ke publik untuk kemudian di bahas bersama-sama pemerintah.

    “Itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan,” katanya.

    Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi di Indonesia, hak hak rakyat jangan diabaikan. Namun juga jangan sampai ongkosnya semahal sekarang.

    “Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini, gitu loh,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang.

    Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya,” kata Bahlil.

    Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

    Dan menganggap yang lain kotor dan bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua,” ujar Bahlil.

    “Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru,” lanjutnya.

    Bahlil mempertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat.

    Menurutnya, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

    “Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yg kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan dalam kajian Partai Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades.

    Sebab itu, dia mengimbau perlunya reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

    “Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yg tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” tandasnya.

  • Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    Turuti Jokowi, DPRD DKI Mau Pangkas Rancangan Peraturan Daerah

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingat catatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi bilang, banyaknya aturan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah membuat ruang gerak pemerintah pusat tidak fleksibel.

    Lalu Prasetyo melihat ada 54 usulan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dilayangkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas tahun depan. Prasetyo merasa banyaknya usulan tersebut tidak sejalan dengan keinginan presiden. Karenanya, Prasetyo minta Bapemperda DPRD DKI mengurangi jumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan. 

    “54 rancangan Perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” kata Prasetyo, Selasa, 19 November. 

    Menyetujui, Ketua Bapemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan merasa perlu ada efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. 

    “Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap,” ucap Pantas. 

    Apalagi, menurut dia, dari 54 usulan Raperda dengan komposisi 31 Raperda usulan eksekutif dan 23 lainnya Raperda usulan legislatif, banyak di antaranya yang tumpang tindih. 

    “Ada banyak duplikasi, artinya sudah diusulkan oleh eksekutif, tapi ikut diusulkan juga sama dewan. Seperti (Raperda) kawasan tanpa rokok, air limbah, itu pasti akan dikompilasi lagi lebih lanjut,” katanya. 

    Sementara itu, ada 4 usulan rancangan perda yang bersifat wajib dan tidak boleh masuk dalam pemangkasan. Usulan tersebut melingkupi penganggaran daerah, seperti raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, perubahan APBD 2020, dan APBD tahun anggaran 2021.

    Selain itu, ada juga 12 raperda prioritas yang tidak dianjurkan untuk dipangkas. Raperda prioritas tersebut di antaranya raperda tentang pajak parkir, tentang pengelolaan barang milik daerah, perubahan perda tentang pajak penerangan jalan, perubahan perda tentang retribusi daerah, perubahan perda tentang RDTR dan Zonasi, perubahan perda tentang BPHTB. 

    Kemudian, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, rencana tata ruang wilayah 2030, penyelenggaraan administrasi kependudukan, disabilitas, jalan berbayar elektronik, dan raperda tentang serta pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

    Raperda ini sebagian telah dibahas setengah jalan oleh DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. Kemudian, sebagian lain sudah diusulkan sejak tahun lalu namun tak kunjung dibahas. 

    “Ada juga yang dilihat dari amanat peraturan yang lebih tinggi, dan itu harus diatur oleh Perda. Terakhir, (raperda) yang menyangkut dengan pajak, karena itukan dapat meningkatkan PAD kita,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah. 

    Sebagai informasi, keinginan Jokowi agar pemerintah daerah tak membuat banyak aturan dia sampaikan di hadapan ribuan kepala daerah dan pejabat daerah lainnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Rabu, 13 November. 

    “Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda (Peraturan Daerah), jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, Indonesia terlalu banyak membuat aturan. Sehingga, banyak percepatan pembangunan yang seringkali terganggu karena terbentur dengan aturan yang ada. 

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan bergerak menjadi tidak cepat,” tegasnya.

  • Buka Mukernas PPP, Mardiono Akui Suara Partainya Terus Menurun

    Buka Mukernas PPP, Mardiono Akui Suara Partainya Terus Menurun

    Jakarta –

    Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi dibuka. Dalam pembukaannya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengakui suara partainya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

    “Kita semua menyadari berdasarkan pengalaman kita mengikuti pemilu ke pemilu, dan pemilu yang baru saja kita ikuti, suara dan jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami penurunan,” ujar Mardiono saat membuka Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Dia menyadari jika PPP harus berbenah untuk mengatasi hal itu. Lewat Mukernas itu dia ingin ada solusi bagi PPP untuk menghadapi tantangan di depan.

    “Kita dapat melihat saat ini kita berada di era pragmatisme atau pragmatis, di mana masyarakat cenderung memilih solusi yang cepat dan praktis. Sikap ini adalah salah satu respons terhadap tantangan zaman yang serba cepat dan praktis,” katanya.

    “Sehingga kita harus hadir dengan kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan langsung, tetapi juga membangun pondasi bagi masa depan kita di waktu yang akan datang. Dialog yang terbuka, program kerja yang nyata, dan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan rakyat adalah cara kita merangkul masyarakat yang pragmatis tersebut,” sambungnya.

    Meski begitu, Mardiono meminta semua kader bersyukur sebab ratusan kader PPP terpilih di DPRD. Dia pun mengucap selamat bagi yang terpilih dan memintanya untuk bekerja dengan baik.

    “Dan dalam kesempatan ini pula saya ucapkan selamat kepada kader PPP yang mendapatkan mandat dan amanah dari rakyat,” sambungnya.

    Mardiono menyebut, sejatinya ada 12 kader PPP terpilih di DPR RI. Sayangnya PPP tak memenuhi ambang batas untuk punya kursi di DPR RI.

    (isa/isa)

  • Legislator: Warga terlibat tawuran dihukum ikut pendidikan militer

    Legislator: Warga terlibat tawuran dihukum ikut pendidikan militer

    Kami akan bicarakan dengan pihak terkait untuk merealisasikannya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengusulkan warga yang terlibat aksi tawuran baik itu antarkampung atau antarsekolah diberi hukuman mengikuti pendidikan militer sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap keluarga, bangsa, dan tanah air.

    “Pokoknya mau usia tua, muda, berstatus pelajar atau putus sekolah kalau dia ikut tawuran ya dikirim aja untuk menjalani pendidikan militer,” kata Anggota DPRD Dapil Jakarta III (Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan) Tri Waluyo di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan hal ini karena sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pelaku tawuran belum memberikan efek jera.

    Dia mencontohkan dengan memberikan ancaman pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pelajar yang terlibat tawuran yang ternyata itu tidak efektif.

    Hal ini terjadi karena yang ikut tawuran adalah mereka yang tidak bersekolah atau putus sekolah, mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan sehingga menyalurkan dengan aksi tawuran ini.

    Ia menilai dengan adanya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yang berkolaborasi dengan TNI atau pihak terkait memberikan pendidikan kepada para pelaku tawuran ini

    “Di sana mereka bisa diberikan pendidikan disiplin, mencintai diri sendiri, keluarga lingkungan, pendidikan agama hingga pendidikan hidup yang menjadi bekal bagi mereka jika kembali ke masyarakat,” kata dia.

    Terkait dengan teknis pelaksanaan, dirinya menyerahkan kepada pihak terkait agar hal ini menjadi solusi dari maraknya aksi tawuran terutama di Jakarta Utara.

    “Kami akan bicarakan dengan pihak terkait untuk merealisasikannya,” kata dia.

    Selain itu Tri juga akan mengajak para orang tua dan keluarga memberikan arahan kepada anak-anak mereka agar tidak terlibat aksi tawuran atau aksi pidana yang merugikan masa depan.

    “Peran orang tua sangat penting, jika ada anak yang berkeliaran pada malam hari, orang tua harus cemas dan memastikan anak mereka sudah beristirahat di rumah,” kata dia.

    Sejumlah tawuran kerap terjadi di beberapa lokasi di Jakarta Utara bahkan menyebabkan sejumlah korban mengalami luka ringan, luka berat, hingga kematian.

    Menurut dia kondisi ini harus dicarikan solusi bersama agar generasi muda ini bisa diselamatkan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    “Kami mengajak seluruh pihak ikut terlibat dalam mencegah terjadinya aksi yang merusak masa depan generasi muda,” kata politisi PKB tersebut.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

    Meskipun, pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

    Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

    “Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan,” sambungnya.

    Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah. Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan. Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

    “Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman,” ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Ia mencontohkan kubu RIDO yang mempersoalkan kasus TPS Pinang Ranti. 

    “Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara,” katanya.

    Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

    Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

    “Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

    “Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta agar usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD dikaji secara mendalam. Menurut Ganjar, pilkada langsung sebelumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul jika kepala daerah dipilih DPRD.

    “Sebaiknya dikaji dahulu secara mendalam,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Ganjar menjelaskan, pilkada melalui DPRD pada masa lalu sering kali tidak merepresentasikan kehendak rakyat dan rawan praktik jual beli dukungan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum mengubah sistem yang ada.

    “Kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang para pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” tambahnya.

    Ganjar menekankan, terlepas dari sistem yang diterapkan, kunci utama keberhasilan pilkada adalah ketaatan para peserta, penyelenggara, dan pemilih terhadap aturan yang berlaku. Jika ketaatan ini lemah, sistem apa pun akan tetap bermasalah.

    “Mau sistem apa pun, kalau pemangku kepentingan tidak taat aturan atau penegak aturannya lemah, hasilnya tetap buruk,” tegas Ganjar.

    Ganjar juga menyebut hingga saat ini PDIP belum membahas usulan kepala daerah dipilih DPRD. Ia menegaskan PDIP tidak akan mengambil langkah reaktif dalam merespons isu ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

  • Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, PWNU Jakarta Dorong Pilkada Langsung Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua PWNU Jakarta KH Samsul Maarif menilai penyelenggaraan pilkada langsung perlu dievaluasi mendalam.

    “Saya secara pribadi mengusulkan agar pilkada dikembalikan kepada anggota DPRD,” ujar KH Samsul Maarif dalam konferensi pers di kantor PWNU Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Samsul, pelaksanaan pilkada langsung memerlukan kajian ulang karena dianggap terlalu kompleks. Hal itu berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput, dan membutuhkan anggaran yang besar.

    “Alhamdulillah, di Jakarta tidak ada pemilihan wali kota atau bupati. Namun, di daerah lain, sering terjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat,” ungkapnya.

    PWNU Jakarta berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem pilkada langsung agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa. Samsul menambahkan, masukan dari berbagai pihak, seperti usulan agar kepala daerah dipilih DPRD, perlu dipertimbangkan secara mendalam untuk mereformasi sistem politik.

    “Kami menyarankan pemerintah pusat untuk benar-benar melakukan evaluasi total terhadap pilkada pada tahun-tahun mendatang,” tegas Samsul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan untuk mengembalikan mekanisme pilkada kepada DPRD. Prabowo menilai pilkada langsung terlalu menguras anggaran hingga triliunan rupiah yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

    “Sistem ini menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya dalam satu atau dua hari, baik dari anggaran negara maupun tokoh politik,” kata Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo juga menyebutkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurut Prabowo, anggaran yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan irigasi.

  • PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Dedy Sitorus mengatakan, partainya tak mau terburu-buru menyikapi keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pihaknya akan melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak,” imbuhnya.

    Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP pada prinsipnya menginginkan pemilihan umum (pemilu) digelar secara langsung, di mana kedaulatan diserahkan kepada rakyat.

    “Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” kata Dedy.

    Soal alasan pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, menurutnya tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.

    Dia menilai, politik berbiaya tinggi terjadi karena ada pihak-pihak yang serakah mencari kekuasaan.

    “Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya,” kata Dedy.

    “Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu dalam partai politiknya,” imbuhnya.

    Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Namun, yang menjadi pertanyaa adalah bagaimana keseriusan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini.

    Di sisi lain, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan.

    “Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Serahkan itu kepada rakyat secara bijak,” kata Dedy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Pramono: Penanganan kebakaran di Kemayoran sudah dilakukan dengan baik

    Pramono: Penanganan kebakaran di Kemayoran sudah dilakukan dengan baik

    ANTARA – Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran di Kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Ditemani mantan ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Pramono menemui korban di pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong dan melihat langsung rumah-rumah bekas kebakaran. (Azhfar Muhammad Robbani/Sandy Arizona/Rinto A Navis)