Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    ERA.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sistem politik berbiaya tinggi di Indonesia dinilai perlu diperbaiki.

    “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengatakan, PKB sudah berkali-kali mengusulkan perlunya perbaikan sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, keinginan Prabowo sejalan dengan partainya.

    Jazilul mengaku, PKB kerap mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

    Sebab, otonomi daerah seharusnya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Sehingga, pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh DPRD.

    “Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” kata Jazilul.

    Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakatkarena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

    “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi  pileg dulu baru kemudian pilpres,” paparnya.

    Dia menegaskan, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

    “Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” ujar Jazilul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Pramono Ngaku Sudah Komunikasi dengan Partai Pengusung RK untuk Kerja Sama

    Pramono Ngaku Sudah Komunikasi dengan Partai Pengusung RK untuk Kerja Sama

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambut baik dukungan yang diberikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB, Muhammad Lefy untuk membantu membangun Jakarta ke depan. Pramono mengaku juga sudah berkomunikasi dengan partai pendukung Ridwan Kamil-Suswono untuk kerja sama.

    “Saya berterima kasih dan saya sudah berkomunikasi hampir sebagian besar partai-partai yang kemarin memberikan dukungan kepada pasangan lain. Bagi saya pribadi yang seperti ini tentunya akan menjadi sebuah hubungan awal yang baik untuk bekerjasama di kemudian hari,” kata Pramono di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2024).

    Pramono mengatakan sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD. Dia menyebut juga sudah berkomunikasi dengan ketua-ketua fraksi di DPRD.

    “Saya juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan, ketua DPRD, wakil ketua dan sebagainya, ketua-ketua fraksi,” lanjutnya.

    Pramono mengaku yakin bisa bekerjasama dengan semua pihak demi memajukan Jakarta. Dia juga memastikan akan terus membuka ruang untuk berdialog dan berdiskusi bersama dengan berbagai kalangan.

    “Saya yakin saya pasti akan bisa bekerjasama untuk Jakarta ini. Saya adalah orang yang membuka ruang seluas-luasnya untuk duduk bersama, bersilaturahmi, memikirkan bersama, berdiskusi bersama, mencari jalan keluar bersama,” ungkapnya.

    Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB, Muhammad Lefy, mengatakan pihaknya siap dalam membantu pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno selaku pemenang Pilgub Jakarta 2024. Lefy menyebut ada sejumlah isu yang harus dibenahi oleh Pramono-Rano.

    “Problem hari ini Jakarta punya banyak sekali masalah. Isu prioritas dari PKB yang akan kita terus dorong supaya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang baru itu yang pertama transportasi dan kemacetan,” kata Lefy saat dihubungi, Jumat (13/12).

    “Pengelolaan sampah kita belum maksimal. Kita masih terus-terusan lempar sampah ke Bantar Gebang harusnya Jakarta sebagai kota global bisa mewujudkan Jakarta yang ramah lingkungan dan bisa mengelola sampah,” katanya.

    Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti masalah ketimpangan sosial di Jakarta. Dia berharap pemerintahan Pramono-Rano nanti bisa memangkas jarak kesenjangan tersebut.

    “Makanya kita pasti dukung program pemerintah baru program gubernur dan wakil gubernur baru yang ingin mewujudkan hunian yang layak. Yang pasti PKB dukung Mas Pram dan Bang Doel supaya ‘Jakarta Menyala’,” ujar Lefy.

    (bel/whn)

  • Jenderal Dudung dan Sandiaga Uno Bakal Calon Ketua Umum PPP, Ini Tanggapan Kader dari Daerah – Halaman all

    Jenderal Dudung dan Sandiaga Uno Bakal Calon Ketua Umum PPP, Ini Tanggapan Kader dari Daerah – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025 mendatang.

    Diantaranya, kata Rommy, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman

    Merespons sederet nama tokoh yang masuk bursa Caketum, Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Arief Maoshul Effandy mengatakan bahwa partainya membutuhkan pemimpin yang inovatif, memiliki jaringan kuat di tingkat nasional serta butuh pemimpin yang tidak ada sekat dengan kader.

    “Itu juga penting yang tidak elitis, mau menyapa kadernya tidak pada momen politik saja tetapi mau turun ke bawah mengunjungi kader dan masyarakat umum,” kata Arief, Jumat (13/12/2024) malam.

    Arief pun berharap ajang Mukernas dan Muktamar yang bakal digelar PPP berjalan dengan kondusif dan mampu melahirkan narasi besar dalam politik nasional dan internasional.
     
    “PPP harus melakukan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kepengurusan, bisa dimulai dengan pertanyaan salah apa?Bukan salah siapa?” ujarnya.

    Dia juga berharap dengan digelarnya Mukernas dan Muktamar nanti akan hadirnya pemimpin yang inovatif dan mampu melakukan konsolidasi pada tiap lapisan struktural partai dan masyarakat. 

    Selain itu, Arief mengatakan PPP jangan terjebak dengan memori partai besar masa lalu.

    “PPP harus lebih realistis dalam memahami kondisi hari ini dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik dimasa yang akan datang,” kata dia.

    Menurut Anggota DPRD Jawa Barat ini, PPP juga harus bisa menyesuaikan dengan jaman menghadapi pesatnya era digitalisasi.

     “PPP harus mempunyai visi yang jelas untuk memanfaatkan bonus demografi dan komunikasi digital sehingga mampu diterima kalangan di semua kalangan terutama kalangan muda,” tandasnya.

    Diketahui PPP bakal menggelar Muktamar untuk menentukan ketua umum baru, yang waktunya akan ditentukan pada Mukernas yang digelar tanggal 13 hingga 15 Desember 2024.

    Muktamar merupakan forum bagi PPP menentukan kepengurusan partai yang baru menuju Pemilu 2029, mendatang.

     

  • DKD Kota Kediri Beri Gelar Warga Kehormatan ke Sandiaga Uno

    DKD Kota Kediri Beri Gelar Warga Kehormatan ke Sandiaga Uno

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan selamat atas Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Masyarakat Kota Kediri kepada Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2020-2024. Gelar ini diberikan oleh Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Kediri. Kegiatan ini bertempat di Gedung Sekretariat Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri di Waroeng Setono Goerih.

    “Kami sampaikan selamat atas pemberian gelar warga kehormatan pada Sandiaga Uno oleh Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Ini merupakan bentuk terimakasih dan apresiasi dari kami semua atas komitmen, dukungan, dan insight yang telah bapak berikan selama menjabat sebagai Menparekraf dalam menumbuhkan dunia pariwisata dan mengembangkan iklim ekonomi kreatif di Indonesia, dan Kota Kediri khususnya,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menuturkan saat Sandiaga Uno ini berkunjung ke Kota Kediri dalam rangka Workshop Kata Kreatif, ternyata sudah familiar dengan Tenun Ikat Bandar Kidul, dan berkomitmen mempromosikan wastra dalam berbagai kesempatan. Selain itu, Sandiaga Uno ini juga telah memotivasi Pemerintah Kota Kediri dalam hal peningkatan potensi pariwisata dan industri kreatif. Terlebih hadirnya Bandara Internasional Dhoho Kediri.

    “Alhamdulillah, dari insight yang bapak berikan, menginspirasi kami untuk menyediakan ruang-ruang berkarya di Kota Kediri, salah satunya melalui berbagai event entertainment di ruang terbuka hijau. Langkah ini kami ambil karena menyadari bahwa Kota Kediri sedikit memiliki wisata alam. Contohnya acara Joyfest yang digelar tiap 2 pekan sekali, menjadi wadah para pelaku dan penikmat tari untuk berekspresi. Lalu, ada Brantastic yang reguler digelar di Taman Brantas, menampilkan live music akustik dari musisi Kota Kediri. Serta, yang paling baru, ada Brantasima di Taman Tempurejo, menyajikan screening film keluarga secara reguler hampir tiap pekan,” imbuhnya.

    Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih kepada masyarakat kebudayaan Kota Kediri dan juga Pj Wali Kota Kediri

    Sementara itu, Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih kepada masyarakat kebudayaan Kota Kediri dan juga Pj Wali Kota Kediri yang telah memberikan penghargaan atas kerja masyarakat pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan budaya Kota Kediri yang memiliki potensi. Harapannya bisa tercipta banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sini. Di Kota Kediri ini juga memiliki daya tarik wisata seperti wisata religi, olahraga, wisata sejarah dan juga wisata kuliner. Wisata ini semakin terhubung karena sudah ada Bandara Dhoho yang hadir di Kediri.

    Menparekraf RI periode 2020-2024 menambahkan bahwa Kota Kediri dijuluki sebagai Kota Tahu dan itu sebagai bagian dari ekonomi kreatif. “Jadi saya dorong semuanya mari kita kembangkan. Selain itu, saya bangga menjadi warga kebudayaan Kota Kediri. Saya juga mengajak semuanya untuk melangkah bersama, dan mengerjakan semua yang diperlukan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pesannya juga kita bersama untuk terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi, karena tantangan ke depan bisa diatasi jika kita mampu untuk berpartisipasi,” tutup Menparekraf RI periode 2020-2024.

    Hadir pula, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala SPKT Polres Kediri Kota Iptu Agung Sukojo, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Arif Junaidi, Deputi Bank Indonesia Kediri Ahmadi Rahman, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri Yuwono, Ketua Pelaksana Fordeswita Leny Pintowari, Ketua Umum Tepanas Panca Sarungu, dan segenap anggota komunitas film Kediri. [nm/beq]

  • Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai politik menyambut baik usulan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ini dianggap lebih efektif, efisien, dan cukup mewakili aspirasi rakyat.

    Ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga melontarkan hal yang sama. Kat dia, saat ini banyak tokh masyarakat yang gelisah melihat proses demokrasi yang berjalan secara umum.

    Dia menganggap Prabowo sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum menyampaikan hal itu di hadapan umum.

    “Banyak tokoh masyarakat yang melihat demokrasi sekrang ini bisa rusak kalau dibiarkan terus. Saya kira Pak Prabowo tidak asal ngomong begitu saja, pati sudah mendengar informasi dari bawah,” kata Hamzah Hamid kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Anggota DPRD Sulsel itu mengaku, mengenai upaya penghematan anggaran negara, pemilihan melalui DPRDjuga akan menghemat banyak anggaran. Kata dia, anggaran Pilkada yang besar seharusnya bisa menambah biaya pembayaran hutang negara.

    “Soal menghemat, saya rasa memang benar. Ini bukan karea saya orang partai dan anggota DPRD ya, ini semata-mata menilai itu. Apalagi negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, banyak menanggung beban hutang dan biaya Pilkada ini sangat besar,” tuturnya.

    Dia menambahkan, masyarakat semakin pragmatis. yang awalnya memilih dengan tulus dan ikhlas, sekarang sudah tidak lagi. “Sekarang ini mereka bertanya dulu “ada ji kah?” Jadi saya kira ini perlu kajian mendalam,” tambahnya.

    Hamzah juga menganggap, hal ini bisa berdampak baik ke dalam pemerintahan. Kata dia, pemerintah sudah melakukan uji coba dengan mengutus Penjabat (Pj) kepala daerah. Bahkan beberapa Pj sukses menjadi lebih baik.

  • Wamendagri tekankan peran strategis DPRD dukung target pemerintah

    Wamendagri tekankan peran strategis DPRD dukung target pemerintah

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyat ya, pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi kemiskinan, dan target-target semua itu enggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menekankan peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan nasional dan daerah untuk mendukung berbagai target pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga pengentasan kemiskinan.

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyat ya, pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi kemiskinan, dan target-target semua itu enggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” kata Bima Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satu partai politik di Jakarta, Jumat (13/12).

    Dia mengatakan DPRD perlu memahami berbagai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengawal implementasinya di lapangan, termasuk mengkritisi kepala daerah yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dengan baik.

    “DPRD harus bisa mengawal program-program yang terprogram. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi, apabila dirasakan ada bupati, wali kota atau gubernur yang melenceng, enggak on the track, yang enggak sesuai,” ujarnya.

    Dia menyebut DPRD juga perlu mengawal pemerintahan daerah secara konsisten, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada para kepala daerah sebagai bahan evaluasi dalam rangka mengawal pencapaian target program.

    Terlebih, lanjut dia, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan penghematan demi pemanfaatan dana publik bagi kepentingan rakyat.

    “Kalau ada target-target program yang memang dirasakan enggak nyampai, DPRD kan adalah orang yang paling pertama untuk membaca itu pertanyaan di bawah, dan disampaikan untuk menjadi evaluasi dari para kepala daerah,” tuturnya.

    Dia meminta pula DPRD bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong semangat generasi muda dalam pembangunan daerah sebab meningkatkan kesadaran publik, terkhusus generasi muda, menjadi kunci pencapaian berbagai target pemerintah.

    “Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas, gitu. Jadi, ya inilah contoh sinergi kolaborasi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

    “Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

    “Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

    Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

    “Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

    Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.

  • Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap

    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.

    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
     
    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap
     
    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.
     
    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.
     
    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.
     
    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.
     
    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
     
    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.
     
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuturkan partainya tidak mau terburu-buru menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD. Deddy mengatakan PDIP hingga saat ini masih menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

    Deddy beranggapan biaya pemilihan kepala daerah yang mahal bukanlah kesalahan dari rakyat. Melainkan, para elite partai politik yang menaburkan uang sehingga memaksa logistik pemilihan kepala daerah dengan biaya yang tinggi.

    “Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya. Namun, kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” tuturnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Deddy mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD perlu ditanyakan ke seluruh partai politik terlebih dahulu. Dia menegaskan PDIP secara resmi belum mengeluarkan tanggapan mengenai hal tersebut.

    “Jadi periksa dahulu dalam partai politiknya. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak. Namun, pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” ungkapnya.

    “Sikap resmi partai itu nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” pungkasnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

  • Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta resmi tak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Pusat pemerintahan pun akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penegasan komitmen pemerintah soal pemindahan ibu kota baru-baru ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dengan Undang-Undang (UU) nomor 151 tahun 2024 tentang  Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Hanya ada dua pasal pada UU yang disahkan 30 November 2024 itu.

    Pasal I adalah tentang penggantian nomenklatur DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagi gubernur dan wakik gubernur, DPRD, daerah pemilihan DPR RI dan DPD RI.

    Sementara pasal II menekankan bahawa ibu kota Indonesia baru benar-benar pindah ke IKN setelah adanya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini belum diterbitkan.

    Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono, menyikapi kesiapan IKN sebagai ibu kota negara dengan menyoroti bandaranya.

    Menurutnya, IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu harus memiliki bandara standar internasional.

    “Seperti hal nya di Bandara VIP IKN, perlu adanya persiapan untuk menjadi Bandara Internasional. Persyaratan untuk menampung pesawat pesawat internasional, baik kategori Narrow Body ( kecil ) maupun Wide Body ( Besar ) harus memenuhi standarisasi ICAO (International Civil Aviation Organization) ,” kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

    Bambang mengatakan, Bandara internasional di IKN harus bisa memenuhi syarat untuk menampung jenis pesawat narrow body seperti hal nya Boeing-737, Airbus A320 maupun wide body seperti hal nya Airbus A380 dan Boeing-777.

    “Menurut ketentuan ICAO, untuk pesawat narrow body itu lebar landasan harus 45 meter, dan lebar landasan untuk wide body harus 60 meter. Tetapi lebar landasan bandara IKN saat ini hanya 30 meter, jangankan wide body, yang narrow saja sudah tidak memenuhi syarat standarisasi keselamatan landasan dari ICAO,” ucapnya. 

    Lalu, untuk Pavement Classification Number (PCN), suatu angka yang menunjukkan tingkat kekerasan landasan, itu pun harus mengikuti standarisasi sesuai dengan ICAO. Misalnya Untuk pesawat narrow body biasanya pada angka sekitar 52 dan untuk wide body pada angka sekitar 120. 

    “Seharusnya PCN yang menunjukkan angka kekerasan landasan, harus di publikasikan untuk kepentingan penerbangan. Yang hingga saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang jelas untuk memvalidasi kelayakan Bandara IKN dari pihak yang bertanggung jawab yaitu tentunya Kementrian Perhubungan. Termasuk juga kepentingan publik domestik maupun internasional,” ucap Anggota DPR-RI Periode tahun 2024-2029 dari Gerindra itu.

    Bambang mengatakan, daya tampung apron pesawat bandara IKN untuk saat ini masih belum maksimal. Terlihat dari luasan apron hanya bisa maksimal untuk menampung 3-4 pesawat tipe wide body atau 6-8 pesawat untuk tipe narrow body.

    Pria yang karib dengan sapaan BHS itupun membandingkan bandara IKN dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Soetta).

    Menurutnya, Bandara Soetta yang memiliki sekitar 67 garbarata di 3 terminal, masih sering mengalami Overload untuk daya tampung apron.

    Bahkan, Bandara Soetta yang memiliki tiga landasan, yang masing masing mempunyai panjang diatas 2500 meter, dengan lebar 60 meter, dan PCN sekitar 100, masih sering kewalahan menampung pesawat yang akan mendarat, sehingga sering terjadi antrian di udara (holding).

    “Kita juga perlu mengkaji luasan terminal Bandara IKN yang maksimal hanya bisa menampung sekitar 200.000 penumpang per tahun, sesuai data kapasitas, atau sekitar 600 penumpang per hari, bila dibanding dengan Bandara Cengkareng yang bisa menampung rata rata 100.000-150.000 penumpang per hari.” kata dia.

    “Lalu bagaimana dengan Bandara IKN yang hanya memiliki satu landasan dan Apron serta terminal yang sangat minim tanpa adanya garbarata? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana overload dan potensi chaos yang akan terjadi di bandara tersebut. Tolong bisa dijadikan evaluasi, apalagi bila seluruh masyarakat yang berkepentingan dari Jawa dan Sumatera ingin menuju ke IKN. Maka saya berharap Pemerintah mampu untuk menyempurnakan setiap Bandara Internasional khususnya IKN agar mampu menjadi infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat domestik dan internasional.” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya