Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (
    ICMI
    ) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden
    Prabowo
    Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Muzani menerangkan, gagasan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat ongkos Pilkada yang mahal. Persoalan ini bahkan diklaim tidak hanya dikeluhkan oleh pihak-pihak yang kalah, tetapi juga pemenangnya.
    “Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar. Tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet,” kata Muzani.
    “Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi,” sambungnya.
    Di sisi lain, kata Muzani, faktor rendahnya partisipasi pemilih juga masih menjadi salah satu hal yang mendorong perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
    “Partisipasinya kemarin kan rata-rata 60 persen, rendah. Pilkadanya mahal, kemudian itu menjadi beban, biaya ekonomi tinggi. Jadi kira-kira seperti itu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jakarta Sayangkan Orang Kepercayaan Mardiono Salahkan Rommy karena Partai Tak Lolos ke DPR

    PPP Jakarta Sayangkan Orang Kepercayaan Mardiono Salahkan Rommy karena Partai Tak Lolos ke DPR

    loading…

    DPC PPP Jakarta Utara menyayangkan komentar Wasekjen DPP PPP Rapih Herdiansyah. Foto/istimewa

    JAKARTA – Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Utara Dedi Junaedi menyayangkan komentar Wasekjen DPP PPP Rapih Herdiansyah yang menuduh Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy atau Rommy telah merusak partai. Komentar Rapih tersebut menurut Dedi bukti bahwa Rapih tidak bisa berkaca pada diri sendiri.

    Apalagi selama ini Rapih saat menjadi Wasekjen PPP tidak bisa berbuat apa-apa bagi partai. Terbukti saat maju sebagai Caleg PPP untuk DPRD Provinsi Jakarta, Rapih hanya mendapatkan suara yang sangat kecil yakni, hanya 535 suara.

    “Rapih Wasekjen DPP ini orang dekatnya Pak Mardiono Plt Ketum PPP saat nyaleg DPRD Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan 535 suara. Kok dia lancang bicara seperti itu. Justru dia ini lah yang merusak partai. Kinerja enggak ada tapi sesumbar doang yang tinggi,” kata Dedi Junaedi, Minggu (15/12/2024).

    Baca Juga

    Dedi Junaedi meminta Rapih sadar diri dan menyebut Rapih selama ini hanya terlihat seperti benalu di PPP. Dedi Junaedi seharusnya bisa memberikan kontribusi kepada PPP, namun terlihat hanya merugikan partai dengan sepak terjangnya yang tak jelas.

    “Harusnya dia sadar diri, dia belum pantas menduduki jabatan di DPP, sebaiknya belajar dulu di DPC,” kata Dedi Junaedi.

    (cip)

  • Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Ummat turut memberikan respons terhadap wacana yang diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk efisiensi anggaran negara.

    Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan, pihaknya mendukung gagasan dari Prabowo tersebut.

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ridho dalam keterangannya, Minggu (15012/2024).

    Menurut Ridho, proses kontestasi Pilkada yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat mahal.

    Bahkan kata dia, kerap terjadi campur tangan pemodal untuk kembali meraup keuntungan nantinya jika pasangan calon yang didukungnya terpilih.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar dia.

    Kondisi tersebut menurut dia, jika dibiarkan akan berefek pada gagalnya upaya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

    Pasalnya menurut Ridho, upaya balik modal dari pemilik uang dalam Pilkada sangat menonjol dibandingkan untuk anggaran kesejahteraan.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tandas Ridho. 

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tegasnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

    Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

    “Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.

     

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Riza Patria: Anggaran Besar Pilkada Bisa untuk Pembangunan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya
    anggaran Pilkada
    .
    Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.
    ”
    Anggaran Pilkada
    itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).
    Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
    “Saya mengerti, memahami, pada akhirnya nanti kita semua tahu bahwa demokrasi kita harus terus kita kembangkan,” kata Riza
    “Tapi juga ada kepentingan-kepentingan prioritas yang harus kita dahulukan. Seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegas dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.
    Menurut dia, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan satu kali, yakni untuk anggota DPRD saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Rommy Minta Mardiono Tobat Nasuha Usai Gagal Bawa PPP ke DPR

    Rommy Minta Mardiono Tobat Nasuha Usai Gagal Bawa PPP ke DPR

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy atau Rommy meminta Plt. Ketua Umum PPP Mardiono dan jajarannya tobat nasuha karena gagal membawa partai itu kembali ke DPR.

    Rommy menilai DPP PPP yang dipimpin Mardiono gagal mengorkestrasi pemenangan di pusat dan daerah. Hal itu tercermin dari perolehan suara PPP di Pileg DPR hanya 5,8 juta suara, sedangkan di tingkat DPRD 7,9 juta suara.

    “Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt. Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha,” kata Rommy, Jumat (13/12), dilansir detik.com.

    Dia menambahkan, “Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan.”

    Rommy menyayangkan selama ini belum ada permintaan maaf dari Mardiono dkk. atas kegagalan itu, malah muncul pernyataan Mardiono soal merasa dirinya tak gagal sama sekali.

    Dia berpendapat kepemimpinan Mardiono harus dievaluasi secepatnya. Selain karena gagal membawa PPP ke DPR, Mardiono juga dinilai gagal merapat ke pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menggandeng partai-partai yang tak mendukungnya di pilpres. Partai lain bisa mendapatkan kursi menteri dan wakil menteri, sementara PPP cuma dapat kursi utusan khusus.

    Rommy juga mempertanyakan status plt. Mardiono yang berlarut-larut. Dia berkata para pimpinan majelis sudah bersurat ke Mardiono untuk segera menggelar muktamar, tetapi surat itu tak pernah digubris.

    “Karenanya, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menakhodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” ujar Rommy.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Membangun Banten, Pendekar 08 Berkomitmen Kawal Kepentingan Rakyat

    Membangun Banten, Pendekar 08 Berkomitmen Kawal Kepentingan Rakyat

    Tangerang Selatan: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menghadiri acara silaturahmi yang digelar relawan Pendekar 08 di Kampung Buaran, Lengkong Karya, Tangerang Selatan, Sabtu 14 Desember 2024. Kegiatan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara relawan dan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Qodari memberikan apresiasi atas inisiatif relawan Pendekar 08 yang tetap aktif menyelenggarakan kegiatan bermakna, baik sebelum maupun sesudah Pilkada.

    “Selamat atas kegiatan hari ini. Luar biasa. Pendekar 08 benar-benar menunjukkan jiwa yang pantang menyerah, selalu hadir di tengah masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujar Qodari.

    Mengingat tradisi pendekar di Banten, Qodari menyebut relawan Pendekar 08 harus memiliki keberanian dan semangat seperti Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, relawan ini memiliki peran penting sebagai penyambung lidah masyarakat.

    “Pendekar sejati di Republik Indonesia itu Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah simbol perjuangan yang tak pernah menyerah. Itulah jiwa pendekar sejati yang harus kita teladani,” katanya.

    Ia mencontohkan perjalanan politik Prabowo yang penuh tantangan, mulai dari mendirikan Partai Gerindra pada 2008 hingga perjuangan di lima kali pemilu presiden.

    “Pak Prabowo terus berjuang, meski mengalami kekalahan. Dari tahun 2004 hingga 2024, beliau menunjukkan kepada kita bahwa kegigihan akan membuahkan hasil. Ini pelajaran penting bagi generasi muda: jangan pernah menyerah,” tegasnya.

    Qodari juga menyoroti sosok Andra Soni, Gubernur Banten terpilih, yang menurutnya merupakan contoh pendekar lokal. Meskipun awalnya diragukan, Andra mampu membuktikan kekuatannya dengan kerja keras dan dukungan relawan, termasuk Pendekar 08.

    “Di Banten, kita punya pendekar hebat, Andra Soni. Surveinya dulu rendah, tapi dengan semangat pantang menyerah, ia akhirnya menang,” jelasnya.

    Qodari mendorong relawan Pendekar 08 untuk terus menjadi pembela kepentingan rakyat. Ia meminta organisasi ini hadir di seluruh wilayah Banten, tidak hanya di Tangerang Selatan, tetapi juga di Lebak, Pandeglang, Serang, dan daerah lainnya.

    “Pendekar zaman sekarang bukan lagi soal ilmu silat, tapi tentang keberanian membela kepentingan rakyat. Jadilah pendekar yang selalu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

    Ketua Umum Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Pendekar 08 akan menjadi mata, telinga, dan tangan Gubernur Banten untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ancilla.

    Ia juga menyampaikan bahwa Pendekar 08 siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Banten yang adil dan merata.

    “Kemajuan Banten bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi pembangunan yang inklusif,” katanya.

    Acara silaturahmi ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial, seperti penanaman pohon sukun, pembersihan lingkungan, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

    “Penanaman pohon ini bukan hanya untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Ancilla.

    Ancilla menegaskan bahwa Pendekar 08 akan terus mengawal program-program pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Banten.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.

    Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo, tokoh agama, perwakilan pemerintah setempat, dan ratusan warga.

    Tangerang Selatan: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menghadiri acara silaturahmi yang digelar relawan Pendekar 08 di Kampung Buaran, Lengkong Karya, Tangerang Selatan, Sabtu 14 Desember 2024. Kegiatan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara relawan dan masyarakat.
     
    Dalam sambutannya, Qodari memberikan apresiasi atas inisiatif relawan Pendekar 08 yang tetap aktif menyelenggarakan kegiatan bermakna, baik sebelum maupun sesudah Pilkada.
     
    “Selamat atas kegiatan hari ini. Luar biasa. Pendekar 08 benar-benar menunjukkan jiwa yang pantang menyerah, selalu hadir di tengah masyarakat, kapan pun dan di mana pun,” ujar Qodari.
    Mengingat tradisi pendekar di Banten, Qodari menyebut relawan Pendekar 08 harus memiliki keberanian dan semangat seperti Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, relawan ini memiliki peran penting sebagai penyambung lidah masyarakat.
     
    “Pendekar sejati di Republik Indonesia itu Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah simbol perjuangan yang tak pernah menyerah. Itulah jiwa pendekar sejati yang harus kita teladani,” katanya.
     
    Ia mencontohkan perjalanan politik Prabowo yang penuh tantangan, mulai dari mendirikan Partai Gerindra pada 2008 hingga perjuangan di lima kali pemilu presiden.
     
    “Pak Prabowo terus berjuang, meski mengalami kekalahan. Dari tahun 2004 hingga 2024, beliau menunjukkan kepada kita bahwa kegigihan akan membuahkan hasil. Ini pelajaran penting bagi generasi muda: jangan pernah menyerah,” tegasnya.
     
    Qodari juga menyoroti sosok Andra Soni, Gubernur Banten terpilih, yang menurutnya merupakan contoh pendekar lokal. Meskipun awalnya diragukan, Andra mampu membuktikan kekuatannya dengan kerja keras dan dukungan relawan, termasuk Pendekar 08.
     
    “Di Banten, kita punya pendekar hebat, Andra Soni. Surveinya dulu rendah, tapi dengan semangat pantang menyerah, ia akhirnya menang,” jelasnya.
     
    Qodari mendorong relawan Pendekar 08 untuk terus menjadi pembela kepentingan rakyat. Ia meminta organisasi ini hadir di seluruh wilayah Banten, tidak hanya di Tangerang Selatan, tetapi juga di Lebak, Pandeglang, Serang, dan daerah lainnya.
     
    “Pendekar zaman sekarang bukan lagi soal ilmu silat, tapi tentang keberanian membela kepentingan rakyat. Jadilah pendekar yang selalu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
     
    Ketua Umum Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
     
    “Pendekar 08 akan menjadi mata, telinga, dan tangan Gubernur Banten untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Ancilla.
     
    Ia juga menyampaikan bahwa Pendekar 08 siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Banten yang adil dan merata.
     
    “Kemajuan Banten bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi pembangunan yang inklusif,” katanya.
     
    Acara silaturahmi ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial, seperti penanaman pohon sukun, pembersihan lingkungan, dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.
     
    “Penanaman pohon ini bukan hanya untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Ancilla.
     
    Ancilla menegaskan bahwa Pendekar 08 akan terus mengawal program-program pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Banten.
     
    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.
     
    Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo, tokoh agama, perwakilan pemerintah setempat, dan ratusan warga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana agar pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Wacana tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie.

    Jimly secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan fleksibilitas dalam penerapan sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan Presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Dalam UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat,” ujar Jimly, Minggu (15/12/2024).

    Wacana ini memunculkan diskusi terkait efektivitas dan efisiensi sistem pilkada di Indonesia. Sebelumnya, pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud partisipasi demokrasi. Namun, mekanisme ini sering mendapat kritik karena biaya yang tinggi dan potensi konflik sosial.

    Pendapat Jimly menambah warna dalam perdebatan ini, terutama dari sisi pandangan hukum tata negara. Ia menilai bahwa sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD tetap memenuhi prinsip demokrasi sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

  • Gerindra Bakal Diskusi Bersama Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Gerindra Bakal Diskusi Bersama Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespons soal adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD. Riza menyebut bahwa pihaknya masih akan berdiskusi perihal tersebut.

    “Bagaimana ke depan, tentu kami akan diskusikan dan bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa negara seperti gubernur, bupati, wali kota di negara itu dipilih oleh DPRD dan ada juga secara langsung, itu juga sebagai pilihan ya,” kata Ariza di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    “Bagi masyarakatnya jika dirasa cukup cerdas, bisa memahami keadaan politiknya, bisa dipilih langsung. Tapi bagi satu daerah yang diyakini belum baik, itu pemilihannya kepada DPRD. Itu pilihan-pilihan,” lanjutnya.

    Wamendes PDT itu menyoroti soal anggaran pilkada yang setiap lima tahun selalu naik. Apabila anggaran itu dialokasikan ke kebutuhan lainnya, kata Ariza, manfaat itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

    “Saya kira itu sesuatu yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dari pilkada langsung itu luar biasa. Jadi itu juga menjadi perhatian langsung karena jumlahnya tiap tahun terus bertambah, sangat besar,” ujarnya.

    “Apabila anggaran ini kita alokasikan untuk kepentingan infrastruktur, kepentingan swasembada pangan, pendidikan, dna lain-lain, saya kira manfaatnya bisa Dirasakan seluruh rakyat,” imbuhnya.

    (bel/rfs)

  • Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

    Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
    Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ).
    “Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu,” kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.
    Djarot berpandangan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat meminimalisasi praktik politik yang boros anggaran.
    Ia juga menilai praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat juga dapat ditekan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata dia.
    Namun, Djarot menekankan, daerah-daerah dengan indeks demokrasi tinggi seperti DKI Jakarta semestinya dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
    Mantan gubernur Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah maupun DPR RI perlu mengkaji secara mendalam, termasuk dampak rentetan jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diubah.
    “Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” kata Djarot.
    Ia menambahkan, PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada.
    “Secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalamnya itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI,” kata Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
    Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat
    Pilkada
    .
    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.