Kementrian Lembaga: DPRD

Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

Jakarta –

Ketua Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong, merespons soal PKS yang telah berkomunikasi dengan Pramono. Cak Lontong mengatakan Pramono siap merangkul semua pihak, termasuk PKS.

“Kita menyampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok atau gubernur-gubernur yang akan merangkul semua. Merangkul semua dalam arti tujuannya tentu untuk membahagiakan warga Jakarta ya,” kata Cak Lontong saat menghadiri acara syukuran keluarga besar Tanah Abang, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2024). Dirinya ditanya apakah Pramono siap merangkul PKS usai adanya komunikasi.

Pramono, kata dia, begitu kontestasi pilkada selesai ingin merangkul semua pihak, termasuk partai politik yang tidak mengusungnya. Selain itu program yang baik dari paslon lain akan diakomdir.

“Mas Pram bahkan program-program dari RK dan Pak Dharma Pongrekun, Mas Pram juga menyampaikan bahwa akan mengakomidir karena sekiranya program itu memang bagus dan bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak?,” sebutnya.

Cak Lontong juga berterima kasih atas kemenangan Pramono-Rano, termasuk kepada warga Tanah Abang. Dia menyebut Pramono-Rano menang 50 persen lebih di Kecamatan Tanah Abang.

“Karena kemarin selama tiga bulan kampanye, teman-teman Tanah Abang ini luar biasa membantu kita untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan hasilnya seperti kita lihat bersama di Kecamatan Tanah Abang ini kan hampir 53 (peren) sekian ya,” ungkapnya.

“Sudah (komunikasi),” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (14/12).

Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata Mardani, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

(ial/ygs)

15/12/2024 23:13
Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak terjadi di Malaysia.

Kebanyakan, persoalan yang dihadapi adalah PMI ilegal.

“Malaysia itu paling berat, paling banyak permasalahan PMI-nya karena dia negara tetangga Indonesia. Terutama PMI Ilegal banyak sekali,” kata Kurniasih kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2024).

Selain itu, di Malaysia pun banyak terjadi kekerasan, kejahatan ilegal, dan sebagainya yang menimpa PMI.

Persoalan tersebut dipicu dari mudahnya PMI masuk ke Malaysia karena berbatasan langsung dengan Indonesia.

Bahkan untuk masuk ke Malaysia, WNI tak perlu visa.

Berbeda dengan PMI yang bekerja di Jepang, semua orang harus menggunakan visa.

Dengan begitu, orang sudah terseleksi ketat untuk masuk ke Negeri Sakura.

“Sedangkan di Jepang PMI kita sangat sedikit permasalahannya dibandingkan negara lain. Tampak aman nyaman bekerja dengan serius di Jepang karena memang kualitas dan standar kerja di Jepang tinggi sekali dan sangat disiplin ya. Jadi saya juga tenang dengan PMI yang ada di Jepang,” ucapnya.

Kurniasih pun melihat kualitas PMI yang pulang dari Jepang cukup baik.

“Karena itu semestinya bisa bekerja dengan baik di Indonesia atau berdikari membuat usaha sendiri bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur serta menjadi pengusaha berbagai bidang,” ucapnya.

Selain itu, anggota DPR dari fraksi PKS ini mengingatkan agar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang merekrut tenaga kerja dan mengirimkannya ke Jepang jangan hanya terima uangnya saja.

“Saya mau para LPK tersebut bukan hanya merekrut dan mendidik, tetapi juga harus bertanggung jawab memonitor tenaga kerjanya selama bekerja di Jepang bahkan bertanggung jawab pula sampai pulang kembali mereka ke Indonesia. Itulah LPK yang baik yang jadi harapan saya,” tegasnya.

Dengan begitu, Kurniasih yakin tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya Jepang akan jauh lebih baik dan ikut mengisi pembangunan baik di Jepang maupun di Indonesia.

Masih mengenai PMI di Jepang, Kurniasih akan terus memonitor para PMI tersebut agar bisa diswadayakan lebih lanjut di Indonesia.

Misalnya dipakai sebagai tenaga di IKN Kalimantan.

“Dengan kualitas yang tinggi diperolehnya dari Jepang mestinya kita memiliki SDM yang baik untuk membangun ibu kota negara Nusantara nantinya. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Pemerintah agar dipakai di IKN para alumni PMI dari Jepang,” ucapnya.

Sementara itu, bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.

15/12/2024 22:13
Anggota DPRD Jatim Berikan Bantuan Rumah Ikan untuk Nelayan Dringu

Probolinggo (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Mahdi, memberikan kabar gembira bagi para nelayan di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pada Minggu (15/12/2024), Mahdi menyerahkan bantuan berupa rumah ikan atau fish apartemen kepada Kelompok Nelayan Bunga Karang.

Bantuan rumah ikan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Rumah ikan dirancang sebagai habitat buatan bagi ikan dan biota laut lainnya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi nelayan di Desa Dringu. Selain meningkatkan hasil tangkapan, rumah ikan ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan laut,” ungkap Mahdi.

Ketua Kelompok Nelayan Bunga Karang, Buasan, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Mahdi.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Dengan adanya rumah ikan, kami optimis hasil tangkapan kami akan meningkat,” ujar Buasan.

Bantuan rumah ikan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mahdi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

“Saya akan terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan nelayan di daerah pemilihan saya,” tegas Mahdi.

Dengan adanya rumah ikan, diharapkan ekosistem laut di sekitar Desa Dringu semakin terjaga dan hasil tangkapan nelayan semakin meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat nelayan setempat. (ada/but)

15/12/2024 20:33
DPRD Surabaya Desak Pemkot Maksimalkan Akses Pengobatan TBC

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menyatakan keprihatinannya atas tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Surabaya yang mencapai 10.741 kasus hingga November 2024. Angka ini baru mencapai 73,89 persen dari target 14.537 kasus yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

Menurut Ais, tingginya angka kasus TBC menandakan perlunya perhatian khusus dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan akibat kendala biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

“Saya mengimbau Pemkot Surabaya untuk bisa memastikan akses layanan pengobatan bagi penderita TBC itu harus maksimal, apalagi bagi masyarakat kurang mampu. Tidak boleh ada warga Kota Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan hanya karena masalah biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak menunjang,” tegas Ais, Minggu (15/12/2024).

Selain fokus pada pengobatan, Ais juga mengingatkan pentingnya kerja keras dalam menemukan kasus-kasus baru agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Edukasi dan pencegahan juga menjadi langkah yang harus diperkuat oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai program.

“Selain melakukan active case finding, passive case finding, hingga membentuk tim khusus penanganan TBC, Pemkot semestinya juga harus punya semangat kolaborasi antar elemen. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tapi juga bisa bekerja sama dengan swasta, lembaga sosial, aktivis kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.

Ais menambahkan, sinergi lintas sektor harus dilakukan secara masif untuk menangani TBC di Kota Surabaya. Dia juga menyarankan agar kader-kader di setiap RT diberdayakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penularan TBC.

“Penanganan TBC ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas. Perlu adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemkot, Kelurahan, hingga RT dan RW. Edukasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan sadar akan potensi penularan TBC juga harus diperkuat,” tutup Ais. [asg/but]

15/12/2024 19:52
Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden
Prabowo
Subianto mengenai kepala daerah dipilih
DPRD
agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.
Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.
“Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi kepada
Kompas.com
, Minggu (15/12/2024).
Adi menjelaskan, meski
kepala daerah dipilih DPRD
, bukan berarti politik uang sirna.
Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
“Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD, sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” tuturnya.
Menurut Adi, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada rendah.
Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR memang memiliki wewenang.
“Kalau perlu penyelenggara
pemilu

ad hoc
saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali. Yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali saja,” jelas Adi.
“Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon. Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” sambungnya.
Sementara itu, Adi meyakini akan ada banyak calon boneka, karena kandidasi pencalonan bisa diatur-atur.
Dia yakin pemilihan oleh DPRD akan diatur seolah ada kompetisi, padahal pemenangnya sudah dikondisikan, sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang, dan siapa yang jadi calon boneka.
“Elite tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” imbuh Adi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 19:24
Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak Bandung 15 Desember 2024

Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk menggencarkan sosialisasi penerapan
opsen pajak
yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
Iwan menyebut, pemberlakuan opsen pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dapat memicu polemik di kalangan masyarakat bila tidak dibarengi sosialisasi secara masif.
“Pemerintah daerah harus membuat skema sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami pentingnya pajak dan manfaatnya. Sehingga, tidak ada protes di tengah tantangan ekonomi yang masih berat,” ucap Iwan, saat ditemui di Kantor DPD PKS Kota Bogor, Minggu (15/12/2024).
Iwan menjelaskan, opsen pajak yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu sebesar 66 persen untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Artinya, kata Iwan, ada peningkatan pajak yang harus dibayar masyarakat untuk kendaraannya.
Masih kata Iwan, dengan pemberlakuan opsen pajak ini maka akan ada penurunan pagu biaya PKB dan BBNKB.
“Justru dengan opsen pajak ini berpotensi meningkatkan PAD kabupaten dan kota karena Pemda akan memperoleh bagian pajak PKB dan BBNKB secara langsung sebesar 66 persen dari total pajak terutang,” sebutnya.
Iwan berujar, penerapan opsen pajak ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga lebih mandiri.
”
Opsen pajak
ini memberikan kabupaten dan kota akses langsung terhadap PAD mereka. Namun, pemerintah harus memastikan hasil pajak ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.
Iwan menekankan pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Ia pun berharap Pemkot Bogor segera merancang langkah-langkah strategis agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut demi pemerataan pembangunan di wilayahnya.
“Yang terpenting adalah pengelolaannya. Pajak itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Peran pemerintah adalah memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkas dia.
Pemerintah akan menerapkan dua pajak tambahan baru, yaitu
opsen pajak kendaraan
bermotor (PKB) dan opsen bea balik kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2025.
Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya opsen PKB dan opsen BBNKB.
Berdasarkan Pasa 83 ayat (1), tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 19:06
Perludem soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Petinggi Partai Jadi yang Paling Diuntungkan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mengatakan, alasan biaya politik tinggi sebagai dasar kepala daerah dipilih DPRD, sangatlah tidak tepat.

Menurut dia, perubahan sistem pilkada harus dilandasi dengan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan sejak 2005.

“Biaya tinggi yang diklaim Pak Prabowo terjadi di pilkada menurut kami tidak disebabkan oleh sistem pemilunya, melainkan praktik-praktik politik transaksion seperti mahar politik dan politik uang yang sebenarnya telah dilarang di dalam UU Pilkada yang berlaku,” kata Haykal, saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

“Hanya saja, perlu diakui penegakan hukumnya masih belum maksimal dan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Haykal menekankan yang perlu diperbaiki yakni sistem pencalonan dan kampanye pada pilkada. Bukan secara tiba-tiba ingin mengubah sistem yang terbuka tersebut menjadi sistem yang tertutup.

“Sebab, efek yang ditimbulkan dari diubahnya sistem pilkada secara langsung menjadi dipilih oleh DPR tidak hanya berpengaruh pada sistem pilkadanya. Melainkan juga berpengruh pada pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk sistem pemerintahan dan otonomi daerah,” jelas dia.

Haykal menjelaskan, di negara dengan sistem presidensial, tidak dikenal suatu pemilihan pimpinan eksekutif dilakukan oleh lembaga legislatif. Jika pemilihan diuabh maka akan mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah yang bisa bergesar kepada sentralisasi seperti masa orde baru.

Kemudian, dia menyebut, jika sistem pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD akan menimbulkan dampak buruk lain, yakni transaksi antar petinggi partai politik dengan DPRD.

“Dampak buruk lainnya adalah potensi terjadinya hegemoni partai politik untuk bertransaksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang di lakukan melalui DPRD. Petinggi partai akan menjadi aktor yg paling ‘diuntungkan’ dan memiliki keputusan kuat dalam proses tersebut,” kata Haykal.

15/12/2024 18:00
Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan.

Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

“Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

“Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

“Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang.

Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai.

Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

“Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

15/12/2024 16:54
Anggota DPR Sebut Alumni PMI dari Jepang Miliki Kualitas Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain – Halaman all

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari Jepang diakui memiliki kualitas tinggi dibandingkan dengan PMI dari negara lain.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, Anggota DPR Komisi IX, dalam diskusi dengan para PMI di kota Asahi, Chiba, Jepang, pada Minggu (15/12/2024).

Kurniasih menekankan bahwa PMI yang telah bekerja di Jepang dapat diandalkan dalam pekerjaan di Indonesia.

“Saya yakin sekali PMI dari Jepang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan setelah kembali ke Indonesia. Bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur setelah sebelumnya pernah menjadi pemagang di Jepang,” ujarnya.

Meskipun memiliki kualitas yang baik, Kurniasih mencatat adanya perlakuan kurang baik dari oknum Bea Cukai terhadap PMI saat kembali ke Indonesia.

“Beberapa waktu lalu saya inspeksi mendadak ke bandara Soekarno-Hatta dan alhamdulillah semua pemeriksaan berjalan baik. Namun, belakangan saya mendapat laporan bahwa banyak PMI yang dikenakan biaya hingga jutaan rupiah oleh oknum nakal,” kata Kurniasih.

Salah seorang PMI yang telah bekerja selama lima tahun di Jepang mengungkapkan keluhannya mengenai teman yang dikenakan biaya hingga 17 juta rupiah saat pulang ke Indonesia.

“Padahal dia telah membuat daftar barangnya sendiri dan dicap oleh KBRI, tetap saja kopornya diacak-acak,” keluhnya.

Kurniasih berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk mengatasi permasalahan ini.

“Biar nanti saya koordinasikan kembali agar oknum nakal tersebut jangan sampai muncul kembali,” tegasnya.

Kurniasih juga mengusulkan agar PMI yang pulang dari Jepang dapat dipekerjakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya sudah menyarankan kepada pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja 30.000 orang agar menggunakan para tenaga PMI, terutama yang pulang dari Jepang,” ungkapnya.

Masalah Pendaftaran Akta Kelahiran

Selain itu, Kurniasih mencatat adanya permasalahan lain yang dihadapi PMI, seperti kesulitan dalam mendaftarkan akta kelahiran anak yang lahir di Jepang.

“Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah mengenai hal tersebut. Mengapa mesti sulit mendaftarkan akta kelahiran di Indonesia meskipun lahir di luar negeri?” tanyanya.

Kurniasih menambahkan bahwa meskipun berbagai masalah dihadapi PMI di luar negeri, situasi di Jepang relatif aman.

“Jepang sendiri hampir tak ada masalah, aman-aman saja,” tutupnya.

Pameran UKM Handicraft

Bagi para UKM handicraft dan pecinta Jepang yang ingin berpameran di Tokyo, mereka dapat bergabung gratis ke dalam WhatsApp Group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke tkyjepan@gmail.com, mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

15/12/2024 16:34
ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.
Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.
“Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
Nantinya, kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan.
“Dan kemarin kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan insya Allah ICMI akan bersama-sama untuk melakukan kajian, sehingga kajian ini, 2025 bisa kita serahkan kepada pemerintah, termasuk kepada DPR, MPR, terkait dengan format politik ke depan akan seperti apa,” kata Arif.
Dia berharap hasil kajian ICMI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas perbaikan sistem politik di Indonesia.
“Karena apapun juga yang kita harapkan adalah demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang transaksional seperti yang terjadi sekarang ini,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, Arif Satria mendorong penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia Sebab, sistem yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat transaksional.
“ICMI kemarin sudah mendiskusikan, terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
Menurut Arif, persoalan tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos untuk penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pilkada. Hal ini akhirnya memunculkan banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Berdasarkan data yang dimiliki ICMI, sekitar 600 kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah sejak Pilkada digelar pada 2004 lalu.
“Apalagi demokrasi di Indonesia, pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, kemudian transaksional, sehingga kita juga bisa melihat dari 2004 sampai 2024, ada 600 lebih kasus korupsi yang ada di kabupaten/kota, ada 167 bupati wali kota yang masuk KPK,” kata Arif.
Arif berpandangan, sistem transaksional ini juga jelas terlihat dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi, demi mendapatkan dukungan dan memenangkan kontestasi.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang selama ini dijalankan.
“Jadi artinya, ini ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita, sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
“Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
“(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
“Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 15:36