Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah partai politik juga membuka pintu lebar apabila Jokowi ingin bergabung ke parai mereka menjadi kader. Salah satunya Partai Golkar. 

    Berita lainnya terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024. Sejumlah parpol juga sudah mulai mengkaji wacana tersebut.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Rabu (18/12/2024).

    Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader
    Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, partainya membuka pintu bagi Jokowi untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. 

    Menurut Sarmuji, keputusan berada di tangan Jokowi soal langkah politik ke depannya setelah dipecat oleh PDIP.

    “Kami menunggu saja. Kami tidak ingin dikesankan mendesak di saat beliau (Jokowi) sedang berpikir mendalam,” ujar Sarmuji.

    Demokrat Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024.

    “Akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” ujar Teuku.

    Ia menambahkan Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

    Prabowo Lawatan ke Mesir, Gibran Jadi Plt Presiden
    Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17–19 Desember 2024. Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksana tugas atau plt presiden selama dirinya di luar negeri.

    Penunjukan Gibran untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Keppres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada Senin (16/12/2024).

    Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi
    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan pemerintah harus menjamin program makan bergizi gratis bersih dari korupsi. Hal itu ditujukan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

    “Yang saya khawatirkan dana itu (makan bergizi gratis) dikorupsi karena kita budayanya begitu. Kalau ada anggaran pemerintah diembat dahulu,” kata Agus.

    Agus memaparkan, potensi korupsi pada program pemerintah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai angka 40%. Dia pun melihat ada potensi korupsi angka yang sama pada program makan bergizi gratis.

    Gibran Senasib dengan Ketua Umum Pemuda Katolik
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan atau dikeluarkan dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam. Meski demikian, Gibran tidak menggunakan kata “dipecat”, tetapi “dikeluarkan” dari partai.

    “Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai (PDIP),” kata Gibran.

    Demikian isu politik terkini tentang Jokowi yang ditawari menjadi kader Partai Golkar, hingga wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

  • Kado HUT ke-50, Tugu Tirta Dinobatkan sebagai PDAM Fasilitas Air Siap Minum Terbaik

    Kado HUT ke-50, Tugu Tirta Dinobatkan sebagai PDAM Fasilitas Air Siap Minum Terbaik

    Malang (beritajatim.com) – Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang kini berusia 50 tahun. Dalam perayaan HUT Emas ini, mereka mendapat 3 kado spesial.

    Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang; Priyo Sudibyo, menyebut tiga kado itu adalah apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, kehadiran langsung Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur ke Kota Malang demi menyerahkan sertifikat GRC. Serta MoU antara Perumda Tugu Tirta Kota Malang dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyah Malang.

    Dimulai dari Kemenkes RI melalui perwakilannya, yakni Direktur Penyehatan Lingkungan, Tutut Indra Wahyuni, menyampaikan surat keterangan Hasil Audit RPAM ter-Implementasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2024.

    “Beliau (pihak Kemenkes RI) mengatakan bahwa Perumda Tugu Tirta menjadi satu-satunya PDAM fasilitas air siap minum terbaik se-Indonesia berdasarkan hasil audit RPAM 2024 ter Implementasi,” ujar Priyo.

    Kemenkes menilai Perumda Tugu Tirta gencar melakukan sosialisasi tentang penggunaan air minum perpipaan kepada masyarakat. Dampak positifnya mengurangi penggunaan air permukaan atau pengeboran sumur dangkal.

    “Kami juga dinilai memiliki kualitas air yang benar-benar siap minum melalui ZAMP,” ujar Priyo.

    Kado kedua adalah hadirnya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abdul Chair. Dia menyerahkan sertifikat Governance Risk and Compliance (GRC) di momen Resepsi HUT ke-50 Perumda Tugu Tirta.

    Bukan hanya itu, berkat kerja keras
    Priyo Sudibyo, kini RSI Aisyah Malang resmi menandatangi MoU bersama Perumda Tugu Tirta tentang Penyediaan Layanan Air Minum.

    RSI Aisyah Malang dalam MoU nya menyatakan siap menggunakan penuh pasokan air dari Perumda Tugu Tirta dan tidak lagi menggunakan air sumur. Hal ini bisa menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Malang.

    “Ini perlu diikuti oleh rumah sakit lain, bahkan juga hotel, resto atau pelaku usaha lain demi mengurangi dampak penurunan permukaan tanah,” ujar pria yang akrab disapa Bogank itu.

    Tugu Tirta di bawah komando Bogank kini sedang mengawal usulan Peraturan Daerah (Perda) pembatasan air sumur. Perda yang tengah digodok oleh DPRD Kota Malang ini, diharapkan bisa segera disetujui dan diimplementasikan.

    Disisi lain, momen resepsi HUT ke-50 Perumda Tugu Tirta juga ditandai launching aplikasi android ‘Tugu Tirta Connect’. Aplikasi ini sebagai sarana untuk semakin memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan Perumda Tugu Tirta. (luc/ian)

  • DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menyindir keras Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi soal rencana sewa mobil listrik untuk tahun depan. Pada 2025, Pemkot Surabaya bakal mendatangkan 42 unit mobil listrik asal Tiongkok dengan merek BYD (Build Your Dreams).

    Pembiayaan mobil listrik untuk Pemkot Surabaya itu dilakukan secara sewa. Pemkot Surabaya tak membeli mobil listrik langsung tapi membayar sewa per bulan. Anggaran sewa mobil listrik itu yakni Rp 13 juta per bulan.

    “Tolong dipikirkan kembali atau ulang, apakah lebih baik sewa atau membeli langsung terkait mobil listrik untuk Pemkot Surabaya pada 2025,” terang politikus Demokrat Surabaya itu saat dihubungi Rabu (18/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu menyatakan, skema membeli dan menyewa memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, skema membeli mobil listrik itu. Menurut Machmud, Pemkot Surabaya bakal mempunyai inventaris mobil listrik ke depannya.

    Sementara itu, lanjut Machmud, apabila menyewa maka Pemkot Surabaya tak mempunyai aset atau inventaris mobil listrik. Dia menilai, jika mobil listrik tak terlalu rumit dalam perawatan. “Lalu, kalau mobil listrik itu juga bahan bakarnya dari listrik juga,” tambahnya.

    Sebanyak lima mobil listrik dugunakan sebagai kendaraan operasional di Pemkot Surabaya. Kendaraan tersebut resmi didatangkan dengan sistem sewa. Lima kendaraan listrik tersebut sudah beroperasi, dikendarai oleh Kepala BPBD Surabaya, kemudian Kepala DSDABM, hingga jajaran Asisten yang ada di lingkungan Pemkot. Kendaraan ini telah disewa 1 tahun.

    “Kontraknya satu tahun, mulai Desember sampai dengan Desember. Januari satu tahun berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dulu. Kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,” terang Ali Murtlado, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Rabu (18/12/2024).

    Ali Murtlado menjelaskan harga sewa per unit mobil listrik tersebut Rp13 juta untuk setiap bulannya. Rencananya, pemkot akan melakukan sewa mobil listrik ini sebanyak 42 unit.[asg/kun]

  • Musrenbang Tematik RKPD Kota Malang 2026 Didominasi Usulan Pemuda

    Musrenbang Tematik RKPD Kota Malang 2026 Didominasi Usulan Pemuda

    Malang (beritajatim.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang pada Senin (16/12/2024) lalu.

    Dalam forum musyawarah antar pemangku kepentingan ini setidaknya ada 1.607 usulan yang telah dihimpun Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Lewat musrembang telah dibahas dan disepakati sejumlah langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan atau kecamatan pokok-pokok pikiran DPRD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan.

    Dari ribuan usulan itu, sebanyak 157 usulan merupakan usulan tematik anak, 123 usulan tematik lanjut usia (lansia), 218 usulan tematik disabilitas, 336 usulan tematik perempuan dan terbanyak adalah usulan tematik pemuda sebanyak 773 usulan.

    “Dari usulan tersebut, ada sebanyak 151 usulan tematik anak yang diteruskan. Lalu usulan lansia sebanyak 82, disabilitas 183, perempuan 320 dan yang luar biasa dari pemuda. 773 usulan yang diteruskan 732,” ujar Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, Rabu, (18/12/2024).

    Setelah menampung sejumlah usulan Pemkot Malang akan mengimput ke Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Setelah itu akan membawanya kepada Musrenbang RKPD yang akan dilakukan Maret 2025 nanti.

    “Insya Allah Maret Musrembang RKPD, kita nunggu jadwalnya dari provinsi. Musrenbang Tematik RKPD Tahun 2026 hari ini itu rangkaian kegiatan dari beberapa tahapan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian juga sudah melakukan sosialisasi di 2 hingga 3 Desember 2024,” ujar Dwi.

    Untuk pra Musrenbang sudah dilakukan pada 9 hingga 10 Desember. Dilanjutkan dengan rekapitulasi pra Musrenbang pada 11 hingga 13 Desember lalu. Kini Pemkot Malang akan melakukan verifikasi rekapitulasi yang sudah masuk.

    “Nah tahapan berikutnya nanti, hari ini sudah ada rangkaian itu tadi ya. Hari ini puncaknya, istilahnya kita kemarin sudah melaksanakan tahapan tahapan ini sampai pra musrenbang, ini puncaknya musrenbang tematik. Kalau pemuda itu yang banyak minta untuk sosialisasi kaitan narkoba. Terus kalau anak bullying jadi lebih ke pemberdayaan,” ujar Dwi. (Luc/kun)

  • Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 

    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.

    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.

    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.

    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.

    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 
     
    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 
     
    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

     
    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.
     
    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.
     
    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.
     
    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
     
    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.
     
    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • RSUD Eka Candrarini Surabaya Resmi Beroperasi, Fokus pada Layanan Ibu dan Anak Nasional 18 Desember 2024

    RSUD Eka Candrarini Surabaya Resmi Beroperasi, Fokus pada Layanan Ibu dan Anak Nasional 18 Desember 2024

    RSUD Eka Candrarini Surabaya Resmi Beroperasi, Fokus pada Layanan Ibu dan Anak
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan pembukaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Jalan Medokan Asri Tengah Nomor 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (18/12/2024).
    RS
    tersebut difokuskan untuk memberikan pelayanan unggulan bagi
    kesehatan
    ibu dan anak.
    Dalam momen peresmian, Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    mengaku berterima kasih dan mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung pembangunan RSUD Eka Candrarini.
    Salah satu pihak yang diapresiasi Eri adalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang telah memberikan pendampingan serta dukungan dalam proses pembangunan rumah sakit itu.
    “Kejati Jatim mendampingi sejak tahap pelelangan hingga pembangunan selesai. Dukungan DPRD Surabaya juga luar biasa. Mereka menunjukkan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Berkat itu, alhamdulillah, RSUD Eka Candrarini hari ini resmi dibuka. RS ini akan memberikan pelayanan prima, khususnya bagi ibu dan anak,” ujar Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/12/2024).
    Eri mengungkapkan bahwa pada tahap awal, RSUD Eka Candrarini akan menyediakan 155 tempat tidur dari total kapasitas 327 unit.
    Selain itu, 16 poli juga telah beroperasi, di antaranya poli jantung, anak, serta obstetri dan ginekologi (obgin).
    “Kami berharap, pasien dapat merasakan kenyamanan. Saat nyaman, maka psikologinya juga berjalan. Dengan begitu, insyaallah pasien lebih bahagia dan cepat sembuh,” jelas Eri.
    Selain beroperasinya sejumlah poli, Eri juga menyebutkan bahwa RSUD Eka Candrarini telah mengoperasikan instalasi rawat jalan (IRJ) dan instalasi gawat darurat (IGD).
    Kedua layanan tersebut dapat diakses masyarakat menggunakan BPJS
    Kesehatan
    .
    “Untuk layanan bayi tabung masih belum. Sebab, ruangannya berbeda dan itu sedang kami siapkan,” kata Eri.
    Sementara itu, sambungnya, instalasi rawat inap (IRNA) ditargetkan akan tersedia dalam dua minggu ke depan. Layanan ini akan beroperasi setelah proses akreditasi dan sterilisasi RSUD Eka Candrarini rampung.
    “Karena untuk akreditasi harus beroperasional dulu. Makanya, kami operasikan rawat jalan dan IGD. Nanti, setelah akreditasi sambil sterilisasi, rawat inap kami buka semuanya,” terang Eri.
    Dengan beroperasinya RSUD Eka Candrarini, Eri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya.
    Oleh karena itu, ia berharap, RS tersebut bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Surabaya dan memberikan pelayanan unggulan untuk ibu dan anak.
    Pada kesempatan sama, Kepala Kejati Jatim Mia Amiati menyatakan, RSUD Eka Candrarini merupakan simbol dan tonggak penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di Surabaya.
    Maka dari itu, ia menilai bahwa kehadiran RSUD Eka Candrarini bukan sebagai sekadar bangunan fisik semata, melainkan juga sebagai wujud komitmen
    Pemkot Surabaya
    dalam memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat.
    “Kejaksaan telah aktif mengawal pembangunan ini agar berjalan obyektif, transparan, dan bebas penyimpangan,” ujar Mia.
    Mia juga menuturkan bahwa Kejati Jatim telah berperan aktif untuk mencegah potensi korupsi dengan memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.
    Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pedoman Jaksa Agung No 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
    “Kami memberikan apresiasi karena seluruh rangkaian tahapan pekerjaan sudah sesuai. Anggaran dapat diserap dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, dan tepat sasaran,” tuturnya.
    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi beroperasinya RSUD Eka Candrarini.
    Menurutnya, pembangunan RS itu juga merupakan hasil kolaborasi dari eksekutif dan legislatif.
    “Kami berharap, layanan kesehatan di Surabaya semakin cepat, berkualitas, dan memuaskan bagi masyarakat,” kata Adi.
    Pada kesempatan itu, Adi juga mengungkap rencana Eri yang ingin membangun RSUD di wilayah lain pada 2025.
    Untuk selanjutnya, RSUD akan dibangun di wilayah Surabaya Selatan dan dilanjutkan di Surabaya Utara agar pendistribusian pelayanan kesehatan bisa merata.
    “Saya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Surabaya tentunya mendukung terwujudnya pelayanan RS ini karena dapat mewujudkan keramahan dan juga keberpihakan kepada masyarakat,” terangnya.
    Sebagai informasi, RSUD Eka Candrarini Surabaya memiliki luas area
    masterplan
    mencapai sekitar 5,3 hektare. Sedangkan lahan pembangunan RS ini pada tahap awal mencapai 1,7 hektare.
    RSUD Eka Candrarini dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan medis, IGD, IRJ, instalasi bedah sentral (IBS), hingga IRNA.
    Tak hanya itu, RSUD tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah pelayanan penunjang medis lain, seperti farmasi, laboratorium klinis, bank darah, dan radiologi. (ADV)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut ada plus minus dari wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD.

    “Sebenarnya ada plus minusnya. Kemarin ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53.

    Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya,” kata Khoirudin saat dimintai tanggapannya usai bertemu Pramono Anung di salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Namun terkait keputusan PKS nantinya, Khoirudin menyebut saat ini di internal partainya masih mengkaji terkait wacana Prabowo tersebut.

    “Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi.

    Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi,” ujar Khoirudin.

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia yakni mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Jawa Timur peride 2019 – 2024. Mereka diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Hari ini Rabu (18/12/2024), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022. Para saksi merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, dengan inisial GS, GTP/TPG, GHS, GW, AIZ, AT, dan BD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Diketahui, ketujuh anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 yang dipanggil, adalah Gatot Supriyadi, Go Tjong Ping atau Teguh Prabowo Gunawan, Gunawan HS, Guntur Wahono, Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad Tamim, dan Budiono.

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” ujarnya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara.

    Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan.

    KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop.

    Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/suf]

  • Saluran Air Siap Minum PAM Jaya di Jakut dan Jaktim Bisa Kurangi Sampah Kemasan

    Saluran Air Siap Minum PAM Jaya di Jakut dan Jaktim Bisa Kurangi Sampah Kemasan

    loading…

    Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP Brando Susanto menyebut saluran air siap minum PAM Jaya di wilayah timur dan utara Jakarta bisa mengurangi sampah kemasan. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Langkah Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang akan menyiapkan air siap minum untuk Jakarta Timur dan Jakarta Utara mendapat apresiasi. Sebab langkah tersebut dinilai dapat mengurangi sampah air kemasan.

    Rencananya PAM Jaya akan melangsungkan Commercial Operation Date (COD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur. Air siap minum untuk masyarakat di wilayah timur dan utara Jakarta itu akan segera dialirkan dari SPAM Jatiluhur yang berada di Cilincing, Jakarta Utara.

    “Mewakili masyarakat Jakarta Utara kami mengapresiasi PAM Jaya yang akan segera alirkan air minum bagi standar pelayanan Jakarta. Ini bagi kebutuhan 1 juta lebih pelanggan sampai tahun 2030 nanti. Bukan lagi air bersih,” kata anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto, Rabu (18/12/2024).

    Brando menjelaskan, air minum yang akan terdistribusi bagi kebutuhan warga Jakarta telah memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan air minum kemasan.

    “Dengan distribusi air minum yang telah memenuhi standar yang berlaku maka kami berharap dapat meminimalkan penggunaan air minum kemasan yang dapat membahayakan lingkungan. Karena plastik yang digunakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai, dan PAM Jaya menginisiasi COD SPAM merupakan alternatif yang bagus,” ungkap Brando.

    Selain itu, Jakarta yang dinarasikan menuju kota global sangat memerlukan standar kebutuhan air minum untuk warganya maka tap water yang disiapkan oleh PAM Jaya akan memberikan dampak ekonomis rumah tangga.

    “Standar kota global, tap water pasti memilki dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat Jakarta. Tentunya berdampak pula bagi kenaikan standar kehidupan masyarakat segala lapisan di kota global Jakarta,” ujarnya.

    Sementara, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan saat ini air yang didistribusikan kepada pelanggan sudah layak minum terutama proyek yang terbaru karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku. “Saat ini proyek-proyek yang dikerjakan untuk air minum, karena kami sudah menggunakan pipa food grade,” kata Arif di Jakarta.

    Menurut Arif, perusahaan daerah itu sudah memproduksi air minum bukan lagi sekadar air bersih untuk para pelanggannya dan ini telah memenuhi kadar yang ditentukan pemerintah.

    “Saat ini perusahaan itu telah menyalurkan air minum kepada 69% penduduk di Daerah Khusus Jakarta dan diharapkan pada tahun 2030 semua warga mendapatkan akses air dari PAM Jaya,” katanya.

    (cip)

  • Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor Cosmas Michael Angkur Wafat di NTT, Pernah Jabat Ketua DPRD

    Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor Cosmas Michael Angkur Wafat di NTT, Pernah Jabat Ketua DPRD

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Uskup Emeritus Keuskupan Bogor, Mgr. Cosmas Michael Angkur, OFM yang meninggal dunia pada hari ini Rabu (18/12/2024) sekira pukul 12.06 Wita.

    Mgr Cosmas Michael Angkur menghembuskan nafas terakhir di RS Siloam Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Uskup Michael Angkur pernah menjadi Ketua DPRD II Kabupaten Jayawijaya sekaligus menjabat sebagai Pembina Partai Golkar periode 1971-1977.

    Michael Angkur terpilih sebagai Uskup di Keuskupan Bogor pada 10 Juni 1994.

    Ia ditahbiskan menjadi Uskup Keuskupan Bogor oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr Leo Soekoto SJ pada 23 Oktober 1994.

    Mgr. Cosmas Michael Angkur pensiun sebagai Uskup Bogor pada 21 November 2013 dan kepemimpinan Keuskupan Bogor dilanjutkan oleh Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM.

    Uskup Michael Angkur lahir pada 4 Januari 1937 di Lewur, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

    Beliau merupakan buah kasih dari pasangan Joseph Djadu dan Odilia Mamus.

    Pendidikan formalnya diawali dari SDK Lewur (1945–1948) dan masuk Sekolah Standard di Ranggu-Kolang, Manggarai (1948–1951). 

    Ia melanjutkan studi di Seminari Mataloko, Ngada, Flores tahun 1951-1960. 
    Setelah itu Michael Angkur masuk novisiat OFM di Cicurug, Jawa Barat pada tahun 1960.

    Pada 17 Juli 1967, ia ditahbiskan sebagai imam oleh Mgr. Nicolaus Geise OFM di Gereja Katedral Bogor.

    Mgr Cosmas Michael Angkur OFM sempat memimpin sejumlah organisasi diantaranya Provinsial Ordo OFM pada tahun 1983-1989, Ketua Majelis Antar Serikat Imam (MASI) dan Ketua Majelis Antar Serikat Religius Indonesia (MASRI)

    Selama ini Uskup Michael menjalani masa pensiunnya di sebuah rumah peristirahatan di Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, hingga meninggal dunia pada 18 Desember 2024 dalam usia 87 tahun.

    Sekretaris Provinsi OFM Indonesia dalam keterangannya menyembut, kondisi kesehatan Uskup Michael menurun sehingga harus dibawa ke rumah sakit pada Selasa 17 Desember 2024 malam.

    Uskup Michael Angkur tutup usia pada Rabu 28 Desember sekitar pukul 12.06 Wita.

    Saat ini, Persaudaraan Fransiskan bersama Keuskupan Bogor masih melakukan koordinasi untuk penjadwalan Misa Requiem dan prosesi pemakaman. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

    Vikaris Episkopal (Vikep) Labuan Bajo Romo Rikardus Manggu, mengatakan jenazah Uskup Michael akan disemayamkan di Seminari St Yohanes Paulus II Labuan Bajo sebelum dimakamkan. 

    Sementara itu, kabar duka ini pun membuat Keuskupan Bogor merasa kehilangan.

    “Pasti (kehilangan). Ketika kami mendengar pemberitaan, kami merasa sedih, berduka, dan kehilangan. Khususnya saya pribadi,” kata Vikaris Episkopal Bidang Kemasyarakatan Keuskupan Bogor Romo Endro Susanto saat dijumpai TribunnewsBogor.com di Gereja Katedral.

    Kehilangan ini pun tidak terlepas dari sosok mendiang sendiri. Kata Romo Endro, sosok mendiang terkenal sangat sederhana.

    Selain itu juga sosoknya sangat rendah hati dan sangat mengayomi umat. 

    “Bahkan, masa kepimpinan beliau sangat memikirkan tentang gereja keuskupan bogor. Maka tidak bisa dipungkiri ketika kepimpinan beliau, perkembangb gereja di bawah keuskupan bogor berkembang pesat,” jelasnya.

    Sosok mendiang pun sangat menjadi teladan bagi Keuskupan Bogor.

    “Dan bahkan kemarin saya baru lihat video beliau itu cukup menarik. Dia selaku mantan Uskup tapi dia mau membersihkan ruangan doanya sendiri, ngepel sendiri juga,” ungkapnya.

    Keuskupan Bogor pun akan terus mengenang jasa mendiang.

    “Beliau adalah sosok yang sangat mengayomi, bapa yang sangat dekat dengan umat,” tandasnya.

    Meninggal Dunia

    skup Emeritus Keuskupan Bogor, Mgr. Cosmas Michael Angkur, OFM meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, Rabu 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.06 Wita. Mendiang adalah Uskup Emeritus Keuskupan Bogor.

    “Baru saja meninggal di Rumah Sakit Siloam,” kata Vikaris Episkopal (Vikep) Labuan Bajo Romo Rikardus Manggu, dikonfirmasi Rabu siang.

    Romo Rikardus mengatakan jenazah Uskup Michael akan disemayamkan di Seminari St Yohanes Paulus II Labuan Bajo. (TribunJakarta/Pos Kupang)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya