Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas Megapolitan 19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas Megapolitan 19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Iwan Henry Wardhana, mencuat ke publik setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan pada Rabu (18/12/2024).
    Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Dina Masyusin, mengungkapkan bahwa insiden ini menjadi pembelajaran penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jakarta.
    Ia menyesalkan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya menjaga komitmennya sesuai dengan Pakta Integritas yang diteken saat pelantikan.
    “Seharusnya, setiap ASN menjaga integritas yang sudah diteken saat menjadi ASN,” ujar Dina kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Sebagai informasi, Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi janji dan komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Dokumen ini juga mencakup kesanggupan untuk tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Kasus dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar ini menjadi refleksi bagi seluruh ASN tentang pentingnya mematuhi komitmen yang telah dibuat demi menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah.
    Wakil rakyat dari Fraksi Perindo itu menilai keputusan Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, yang menonaktifkan sementara Iwan Henry Wardhana sebagai langkah tepat untuk mempermudah proses penyidikan.
    “Itu kepekaan, ketika ada anak buahnya terseret hukum, tentu harus dinonaktifkan terlebih dahulu,” katanya.
    Selain itu, Dina juga mendorong Inspektorat untuk terus menyelidiki kasus ini. Hasil investigasi mengungkap adanya dugaan kerugian daerah akibat ketidaksesuaian dalam beberapa kegiatan.
    “Informasi yang kami terima, Inspektorat masih menghitung kerugian daerah dari kegiatan tahun anggaran 2023. Semoga kasus ini segera selesai dan tak terulang di OPD lain,” ucap Dina.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar setelah menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan empat lokasi lainnya, Rabu (18/12/2024).
    Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar berupa penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan di
    Dinas Kebudayaan Jakarta
    pada Tahun Anggaran 2023.
    “(Total uang tunai yang disita) Rp 1 miliar,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Selain uang tunai, penyidik Kejati Jakarta menyita ratusan stempel yang telah dipalsukan untuk pencairan dana anggaran dinas.
    “Misal, stempel sanggar kesenian, stempel UMKM. Seolah-olah kegiatan dilaksanakan, dibuktikan dengan stempel tersebut untuk mencarikan anggaran. Padahal, faktanya kegiatan sama sekali tidak ada,” kata Syahron.
    Sementara itu, Teguh membenarkan, Kejati menggeledah ruangan Kadisbud Jakarta Iwan Henry Wardhana pada Rabu (17/12/2024) malam.
    Kini, Teguh telah menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa kerugian daerah imbas adanya penggeledahan Kejati di Disbud terkait dugaan korupsi anggaran.
    “Jadi memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat untuk selalu update penanganan ini dan melakukan investigasi mendalam,” kata Teguh di Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (18/12/2024).
    Teguh mengatakan, ditemukan kerugian negara yang saat ini jumlahnya masih dalam perhitungan.
    “Nanti tanya ke Inspektorat Provinsi Jakarta ya (jumlah kerugian),” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    , mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta,
    Khoirudin
    , pada Rabu (18/12/2024) siang.
    Pertemuan berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung dan Khoirudin berupaya menghapus sekat-sekat partai yang terlihat selama masa kampanye.
    “Kami berkomunikasi, membuka ruang seluas-luasnya, dan membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Jakarta, setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta,” ujar Pramono Anung.
    Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif di Jakarta, yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
    Ia menjelaskan bahwa kewenangan pembentukan Jakarta kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
    “Nantinya, banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada kami berdua, kepada pemerintah dan DPRD,” tambahnya.
    Sementara itu, Khoirudin sepakat dengan pernyataan Pramono dan menegaskan bahwa tidak ada istilah oposisi bagi PKS dalam pemerintahan Pramono-Rano.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik untuk warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin.
    Khoirudin juga menekankan bahwa kerja sama antar stakeholder di Jakarta akan menguntungkan kepentingan warga.
    “Insyallah, mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya untuk seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
    Pramono Anung menambahkan bahwa ia terbuka untuk bekerja sama dengan anggota partai KIM dalam pemerintahannya mendatang.
    “Saya dalam kepemimpinan nanti, kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka,” ungkap Pramono ketika ditanya tentang kemungkinan merangkul KIM.
    Pramono menyatakan bahwa pertemuannya dengan Khoirudin menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dalam membangun Jakarta tanpa memandang warna partai.
    “Di situ (pertemuan) saja, saya sudah bisa menangkap bahwa kami pasti bisa bekerja bersama-sama,” tutup Pramono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    JABAREKSPRES – 28 ulama dan tokoh agama Jawa Barat menggelar audensi dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa untuk menyampaikan pepeling atau pesan penting kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Koordinator Aliansi Ulama dan tokoh  agama Jabar Ustadz Asep Syaripudin mengatakan, pesan ini disampaikan mengenai hubungan sunda dan Islam.

    Menurutnya, sebagai masyarakat Jawa Barat, hubungan Sunda dan Islam sudah menjadi ruh jati diri Ki Sunda dari generasi ke generasi.

    BACA JUGA: Ulama API Berikan Nasehat untuk Prabowo Subianto agar Pilih Menteri Sesuai Kapasitas

    ‘’Inilah  yang harus dirawat dan dilestarikan serta dikuatkan melalui kebijakan politik pemerintah provinsi Jawa Barat,’’ ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/12/2024)

    Hubungan ini harus tetap dijaga agar menghidari kegaduhan yang disebabkan oleh praktek tradisi dan ritus Sunda Wiwitan yang bertentangan dengan Syariah Islam.

    Kondisi sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk selalu menjaga aqidah umat Islam di Jawa Barat.

    BACA JUGA: PC NU Garut, Ajak Pemerintah dan Ulama untuk Benahi Krisis Ahlak dan Moral

    Dengan begitu tanah pasundan ini akan menjadi negeri yang berkah, gemah ripah repeh rapih serta mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

    Pada keempatan tersebut, Ustad Asep menyampaikan naskah pepeling yang berisi pesan penting dari kalangan ulama dan tokoh agama untuk Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Pepeling atau Tadzkirah tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil Ketua I DPRD Jabar Iwan Suryawan di ruangan Bamus DPRD Jabar.

    BACA JUGA: Pemerintah Tegaskan tak Ada Diskriminasi Hukum Bagi Ulama

    Adapun Pepeling dan Tadzkirah tersebut adalah sebagai berikut.

    Bismillahirrahmanirrahiim

    Asyhadu allaa ilaaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah

    Amma Ba’du

    Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Tatar Sunda. Yang mencerminkan proses alkulturasi budaya dan islamisasi   antara  Islam dengan tradisi dan adat Sunda.

    Sehingga Identitas Islam teh Sunda, Sunda teh Islam menjadi cerminan dari keberhasilan proses Islamisasi ini, yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Tatar Sunda.

  • Legislator apresiasi langkah Kejati terkait kasus di Disbud Jakarta

    Legislator apresiasi langkah Kejati terkait kasus di Disbud Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Dina Masyusin mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta.

    “Baiknya kita hormati dan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik,” kata Dina di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Komisi E sebagai mitra kerja Disbud, menghargai dan menghormati pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati, apalagi status hukum ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya akan ada pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

    Ia juga mendorong Inspektorat untuk terus mendalami kasus tersebut terlebih dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan.

    “Informasi yang kami terima, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga masih menghitung besaran kerugian daerah dari kegiatan tahun anggaran 2023. Semoga kasus ini bisa segera ‘clear'(jelas) dan masalah seperti ini tidak terulang di organisasi perangkat daerah (OPD) lain,” katanya.

    Selain itu Dina, mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang bergerak cepat mengambil sikap dalam kasus dugaan korupsi dengan menonaktifkan sementara Kadisbud Iwan Henry Wardhana setelah kantornya digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Ia mengatakan, Teguh memang sudah seharusnya menonaktifkan Iwan dari jabatannya untuk mempermudah pemeriksaan penyidik.

    Dina juga meminta Iwan agar bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan kepada penyidik sejujur-jujurnya.

    “Langkah cepat Pj Gubernur perlu diapresiasi, karena kepekaan bagi seorang pemimpin memang diperlukan. Jadi, ketika ada anak buahnya terseret hukum, tentu harus dinonaktifkan terlebih dahulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengatakan Kejati DKI Jakarta menduga adanya kerugian yang mencapai Rp150 miliar lebih berdasarkan dari nilai kegiatan pada dokumen Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta.

    “Nilai kegiatannya Rp150 miliar lebih. Nilai kerugiannya sedang kita mintakan audit oleh BPKP/BPK,” katanya.

    Kini, pihak penyidik dari Kejati DKI telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan sesuai surat perintah nomor PRINT- 5071/M.1 /Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.

    Adapun Kejati DKI melakukan penggeledahan di lima tempat berkaitan kasus penyimpangan dana tersebut yakni Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan.

    Lalu, rumah tinggal Jalan H. Raisan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, rumah tinggal Jalan Kemuning Matraman, Jakarta Timur dan rumah tinggal Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sepekan, Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar hingga program Astacita

    Sepekan, Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar hingga program Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa yang berkaitan dengan politik terjadi selama sepekan terakhir, dari mulai Presiden Prabowo bertemu Grand Syekh Al-Azhar hingga peran air untuk program Astacita.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Prabowo temui Grand Syek Al-Azhar pererat agama-kerja sama pendidikan

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb, di Mashiaket Al-Azhar, Kairo, Rabu (18/12), guna mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Mesir.

    Tiba di Mashiaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Syekh Al-Tayeb. Grand Syekh Al-Tayeb turut memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang hadir untuk menyambut Presiden Prabowo.

    Baca di sini

    2. Presiden perintahkan dubes cek kebutuhan mahasiswa RI di Mesir

    Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kairo Abdul Muta’ali mengecek keadaan mahasiswa RI di Mesir, termasuk kebutuhan dan kesulitan yang mereka hadapi.

    Prabowo, pada penghujung pidatonya saat berbicara di hadapan ratusan mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, meminta laporan dari Duta Besar (Dubes) RI untuk Mesir mengenai kondisi terkini para mahasiswa.

    Baca di sini

    3. Prabowo: Mesir miliki tempat khusus di hati bangsa Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Mesir memiliki tempat yang khusus di hati bangsa Indonesia, yang disampaikan dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Mesir, Rabu.

    Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan di depan para delegasi Indonesia dan Mesir, Presiden Prabowo mengungkapkan kunjungan kenegaraan ini menjadi kehormatan bagi Presiden karena menjadi pertama kalinya dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

    Baca di sini

    4. Anggota DPR sebut pilkada oleh DPRD bukan bajak hak politik rakyat

    Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan untuk membajak hak politik rakyat.

    “Jadi bukan membajak hak politik rakyat,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    5. Wamendagri ingatkan manfaat air guna wujudkan program Astacita

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan akan pentingnya manfaat air dalam mewujudkan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Semua yang terkait dengan astacita itu betul-betul ada kaitannya dengan apa yang bapak/ibu kerjakan,” kata Bima saat menghadiri Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Asdepamsi) di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    loading…

    Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) bersama Calon Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno (Bang Doel). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) menegaskan bahwa partai berlambang rajawali mengepakkan sayap itu bakal mendukung pemerintahan di bawah komando pasangan Cagub-Cawagub Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel.

    Bahkan Partai Perindo yang memiliki satu kursi di DPRD DKI Jakarta itu siap menjadi mitra strategis ke depan.

    Baca Juga

    “Partai Perindo bila diminta untuk bergabung kami akan terima dan tentu akan mendukung program Pramono-Rano untuk memajukan DKJ serta akan menjadi mitra strategis,” ujar AYP saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024).

    AYP menjelaskan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Angela Tanoesoedibjo itu hadir untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur mensejahterakan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

    “Maka tentu Partai Perindo mendukung pemerintahan yang berpihak untuk kesejahteraan masyarakat tersebut,” ucapnya.

    AYP menekankan bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah usai dan dimenangkan oleh pasangan Pramono-Doel dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Baca Juga

    Menurutnya, Partai Perindo yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) itu telah mengucapkan selamat kepada Pramono-Rano atas kemenangan tersebut.

  • Cegah Politik Uang, Komisi II DPR Kaji Formula Tepat Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Cegah Politik Uang, Komisi II DPR Kaji Formula Tepat Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda atau biasa disapa Rifqi mengatakan pihaknya bakal mengkaji formula yang tepat dalam menyusun aturan tentang kepala daerah dipilih DPRD. Formula tersebut, termasuk soal pencegahan politik uang.

    “Kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politics itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD, agar traumatik politik masa lalu tidak terulang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Rifqi mengakui, kepala daerah dipilih DPRD pernah diterapkan Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun, dalam implementasinya justru kontraproduktif dari harapan karena tak bisa menjawab masalah dampak pemilihan langsung, seperti politik uang.

    “Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dahulu mengamanatkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota melalui DPRD, diwarnai aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai tempat. Kita harapkan hal semacam itu tidak terulang kembali,” tutur politisi Nasdem ini.

    Komisi II DPR, kata Rifqi, akan mempertimbangkan sejumlah aspek agar formulasi aturan kepala daerah dipilih DPRD relevan dan berkesesuaian dengan cita-cita demokrasi yang bertumbuh. Menurut dia, politik uang yang terjadi dalam praktik pemilihan langsung maupun tidak langsung menjadi pertimbangan dalam implementasi sistem pilkada.

    “Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian, termasuk soal money politics, menjadi salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tidak lagi dilakukan secara langsung,” pungkas Rifqi terkait pilkada dipilih DPRD.

  • Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Isu Politik Terkini: Golkar Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader hingga Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah partai politik juga membuka pintu lebar apabila Jokowi ingin bergabung ke parai mereka menjadi kader. Salah satunya Partai Golkar. 

    Berita lainnya terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024. Sejumlah parpol juga sudah mulai mengkaji wacana tersebut.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Rabu (18/12/2024).

    Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader
    Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, partainya membuka pintu bagi Jokowi untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. 

    Menurut Sarmuji, keputusan berada di tangan Jokowi soal langkah politik ke depannya setelah dipecat oleh PDIP.

    “Kami menunggu saja. Kami tidak ingin dikesankan mendesak di saat beliau (Jokowi) sedang berpikir mendalam,” ujar Sarmuji.

    Demokrat Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya akan mengkaji wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024.

    “Akan dikaji, didalami, tetapi semua tentu untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” ujar Teuku.

    Ia menambahkan Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

    Prabowo Lawatan ke Mesir, Gibran Jadi Plt Presiden
    Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 17–19 Desember 2024. Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksana tugas atau plt presiden selama dirinya di luar negeri.

    Penunjukan Gibran untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden. Keppres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada Senin (16/12/2024).

    Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi
    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan pemerintah harus menjamin program makan bergizi gratis bersih dari korupsi. Hal itu ditujukan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

    “Yang saya khawatirkan dana itu (makan bergizi gratis) dikorupsi karena kita budayanya begitu. Kalau ada anggaran pemerintah diembat dahulu,” kata Agus.

    Agus memaparkan, potensi korupsi pada program pemerintah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai angka 40%. Dia pun melihat ada potensi korupsi angka yang sama pada program makan bergizi gratis.

    Gibran Senasib dengan Ketua Umum Pemuda Katolik
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan atau dikeluarkan dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam. Meski demikian, Gibran tidak menggunakan kata “dipecat”, tetapi “dikeluarkan” dari partai.

    “Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai (PDIP),” kata Gibran.

    Demikian isu politik terkini tentang Jokowi yang ditawari menjadi kader Partai Golkar, hingga wacana kepala daerah dipilih DPRD. 

  • Kado HUT ke-50, Tugu Tirta Dinobatkan sebagai PDAM Fasilitas Air Siap Minum Terbaik

    Kado HUT ke-50, Tugu Tirta Dinobatkan sebagai PDAM Fasilitas Air Siap Minum Terbaik

    Malang (beritajatim.com) – Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang kini berusia 50 tahun. Dalam perayaan HUT Emas ini, mereka mendapat 3 kado spesial.

    Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang; Priyo Sudibyo, menyebut tiga kado itu adalah apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, kehadiran langsung Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur ke Kota Malang demi menyerahkan sertifikat GRC. Serta MoU antara Perumda Tugu Tirta Kota Malang dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Aisyah Malang.

    Dimulai dari Kemenkes RI melalui perwakilannya, yakni Direktur Penyehatan Lingkungan, Tutut Indra Wahyuni, menyampaikan surat keterangan Hasil Audit RPAM ter-Implementasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2024.

    “Beliau (pihak Kemenkes RI) mengatakan bahwa Perumda Tugu Tirta menjadi satu-satunya PDAM fasilitas air siap minum terbaik se-Indonesia berdasarkan hasil audit RPAM 2024 ter Implementasi,” ujar Priyo.

    Kemenkes menilai Perumda Tugu Tirta gencar melakukan sosialisasi tentang penggunaan air minum perpipaan kepada masyarakat. Dampak positifnya mengurangi penggunaan air permukaan atau pengeboran sumur dangkal.

    “Kami juga dinilai memiliki kualitas air yang benar-benar siap minum melalui ZAMP,” ujar Priyo.

    Kado kedua adalah hadirnya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abdul Chair. Dia menyerahkan sertifikat Governance Risk and Compliance (GRC) di momen Resepsi HUT ke-50 Perumda Tugu Tirta.

    Bukan hanya itu, berkat kerja keras
    Priyo Sudibyo, kini RSI Aisyah Malang resmi menandatangi MoU bersama Perumda Tugu Tirta tentang Penyediaan Layanan Air Minum.

    RSI Aisyah Malang dalam MoU nya menyatakan siap menggunakan penuh pasokan air dari Perumda Tugu Tirta dan tidak lagi menggunakan air sumur. Hal ini bisa menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Malang.

    “Ini perlu diikuti oleh rumah sakit lain, bahkan juga hotel, resto atau pelaku usaha lain demi mengurangi dampak penurunan permukaan tanah,” ujar pria yang akrab disapa Bogank itu.

    Tugu Tirta di bawah komando Bogank kini sedang mengawal usulan Peraturan Daerah (Perda) pembatasan air sumur. Perda yang tengah digodok oleh DPRD Kota Malang ini, diharapkan bisa segera disetujui dan diimplementasikan.

    Disisi lain, momen resepsi HUT ke-50 Perumda Tugu Tirta juga ditandai launching aplikasi android ‘Tugu Tirta Connect’. Aplikasi ini sebagai sarana untuk semakin memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan Perumda Tugu Tirta. (luc/ian)

  • DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    DPRD Surabaya Peringatkan Wali Kota Eri Cahyadi Soal Sewa Mobil Listrik BYD

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menyindir keras Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi soal rencana sewa mobil listrik untuk tahun depan. Pada 2025, Pemkot Surabaya bakal mendatangkan 42 unit mobil listrik asal Tiongkok dengan merek BYD (Build Your Dreams).

    Pembiayaan mobil listrik untuk Pemkot Surabaya itu dilakukan secara sewa. Pemkot Surabaya tak membeli mobil listrik langsung tapi membayar sewa per bulan. Anggaran sewa mobil listrik itu yakni Rp 13 juta per bulan.

    “Tolong dipikirkan kembali atau ulang, apakah lebih baik sewa atau membeli langsung terkait mobil listrik untuk Pemkot Surabaya pada 2025,” terang politikus Demokrat Surabaya itu saat dihubungi Rabu (18/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu menyatakan, skema membeli dan menyewa memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, skema membeli mobil listrik itu. Menurut Machmud, Pemkot Surabaya bakal mempunyai inventaris mobil listrik ke depannya.

    Sementara itu, lanjut Machmud, apabila menyewa maka Pemkot Surabaya tak mempunyai aset atau inventaris mobil listrik. Dia menilai, jika mobil listrik tak terlalu rumit dalam perawatan. “Lalu, kalau mobil listrik itu juga bahan bakarnya dari listrik juga,” tambahnya.

    Sebanyak lima mobil listrik dugunakan sebagai kendaraan operasional di Pemkot Surabaya. Kendaraan tersebut resmi didatangkan dengan sistem sewa. Lima kendaraan listrik tersebut sudah beroperasi, dikendarai oleh Kepala BPBD Surabaya, kemudian Kepala DSDABM, hingga jajaran Asisten yang ada di lingkungan Pemkot. Kendaraan ini telah disewa 1 tahun.

    “Kontraknya satu tahun, mulai Desember sampai dengan Desember. Januari satu tahun berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dulu. Kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,” terang Ali Murtlado, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Rabu (18/12/2024).

    Ali Murtlado menjelaskan harga sewa per unit mobil listrik tersebut Rp13 juta untuk setiap bulannya. Rencananya, pemkot akan melakukan sewa mobil listrik ini sebanyak 42 unit.[asg/kun]