Kementrian Lembaga: DPRD

DPRD Surabaya Ajak Masyarakat Bela Negara Melalui Tanggung Jawab Digital

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, bela negara di era digital bukanlah soal mengangkat senjata, tetapi lebih kepada tindakan aktif di dunia maya yang dapat mempengaruhi kestabilan negara.

“Bela negara di era digital adalah tentang menjadi warga negara yang bertanggung jawab di dunia maya,” ujar Azhar Kahfi, Kamis (19/12/2024).

Politisi Gerindra ini juga menyebut sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mendukung kedaulatan digital, di antaranya adalah melawan hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak di internet.

Ia mengingatkan bahwa salah satu hal terpenting dalam menjaga kedaulatan digital adalah perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berbagi data pribadi di dunia maya.

“Jangan sembarangan bagikan data pentingmu, karena keamanan informasi sangat krusial untuk menjaga stabilitas negara,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih mendukung produk dalam negeri. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan setiap individu melalui konsumsi yang bijak.

“Dukung ekonomi bangsa dengan membeli produk lokal,” ujarnya.

Tingkatkan literasi digital juga menjadi fokus penting. Hal itu, lanjutnya, agar bisa memaksimalkan potensi positif dari dunia digital.

“Pelajari cara menggunakan teknologi dengan bijak, agar kita dapat memanfaatkan potensi positif dunia maya dan menghindari dampak negatifnya,” ujarnya.

Terakhir, Kahfi menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan siber. “Bantu pemerintah tangani ancaman online dengan melaporkan tindakan kejahatan siber yang terjadi,” tandasnya.[asg/ted]

19/12/2024 18:37
Jangan Ambil Keputusan Saat Marah

Jakarta –

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Willy Aditya, menanggapi adanya wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Dia mengatakan perlu ada dialog diantara para pemangku kepentingan untuk membahas wacana tersebut serta riset yang komprehensif.

“Negara kita kekuatannya adalah dialog dan semua sistem politik itu adalah common consensus, konsensus bersama. Ayo kita duduk bersama. Kondisi yang lelah ini (Pilkada) kita jadikan bahan refleksi, tapi tidak untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan,” kata Willy saat ditemui diacara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diadakan oleh BPIP, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurut Willy harus ada riset yang mendalam sebelum keputusan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD disepakati. Ia menghimbau agar semua unsur melakukan kajian mengenai wacana tersebut.

“Ajak semua universitas, fakultas ilmu sosial dan politik untuk skripsi kolektif selama setahun. Asesmen semua sistem politik kita ini. Habis itu juga kemudian disertasi, tesis, dan lain-lain,” tutur Willy.

Willy berpendapat, wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD terlalu dini untuk diputuskan. Hal tersebut ia katakan setelah melihat kondisi Indonesia yang baru saja selesai menjalani Pilpres, Pileg dan Pilkada.

“Ini kan pemilu baru selesai, Pak. Kata pepatah, jangan pernah ambil keputusan di saat marah. Itu kata pepatah orang bijak. Ini kan baru selesai. Pilkada ini kan semua di Indonesia ini. Pileg dan Pilpres kan masih berdarah-darah. Kayak barang-barang mabuk ini, belum sempurna, Pak. Masih sempoyongan. Tapi diskursunya bagus. Artinya ini menjadi wacana yang diperbincangkan. Tapi bukan menjadi referensi untuk keputusan,” ujar Willy.

“Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD-lah yang memilih gubernur.

(dnu/dnu)

19/12/2024 18:31
LHKPN Harta Kekayaan Imron Rizkyarno Wakil Walikota Wonogiri Terpilih 2024, Miliki Rp 1 Miliar

LHKPN Harta Kekayaan Imron Rizkyarno Wakil Walikota Wonogiri Terpilih 2024, Miliki Rp 1 Miliar

TRIBUNJATENG.COM- Berikut ini laporan harta kekayaan LHKPN Imron Rizkyarno bakal maju Pilbup Wonogiri 2024.

Paslon Setyo Sukarno-Imron Rizkyarno akan ditetapkan menjadi Bupati-Wakil Bupati Wonogiri terpilih, sebelum nanti dilantik menjadi pemimpin Wonogiri periode 2025-2030.

Sebelumnya KPU Wonogiri mengesahkan perolehan suara paslon Bupati-Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno-Imron Rizkyarno menang dalam rekapitulasi tingkat kabupaten.

Lantas berapa harta kekayaan wakil Bupati Wonogiri?

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses TribunSolo.com pada laman https://elhkpn.kpk.go.id, Imron melaporkan memiliki kekayaan sebesar Rp. 1.533.131.389.

Imron sebelumnya merupakan anggota DPRD Wonogiri periode 2019-2024.

Selain itu mengutip TribunSolo, Imron juga memiliki peternakan ayam broiler atau ayam potong.

Kandangnya berada di wilayah Lingkungan Sawit Kelurahan Gemawang, Kecamatan Girimarto.

Total ada 12 ribu ayam pedaging yang ada di kandang tersebut.

Dalam LHKPN Imron, ia melaporkan memiliki mobil Toyota Innova Venturer tahun 2019.

Selama ini, Imron juga menggunakan mobil tersebut.

Imron sebenarnya melaporkan memiliki total kekayaan sebesar Rp. 1.703.000.000 yang meliputi tanah, bangunan, alat transportasi dan kas.

Namun Imron juga melaporkan bahwa memiliki hutang sebesar Rp. 169.868.611, sehingga total harta kekayaan yang ia laporkan dalam LHKPN sebesar Rp. 1.533.131.389.

Berikut ini rincian harta kekayaan Wakil Bupati Wonogiri terpilih Imron Rizkyarno yang ia laporkan pada 31 Desember 2023:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.204.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 426 m2/426 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
2. Tanah Seluas 2665 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 469.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX 150 H Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 1.703.000.000

III. HUTANG Rp. 169.868.611

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.533.131.389.

KPK sendiri merilis pengumuman LHKPN sebagai pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

19/12/2024 18:20
DPRD Surabaya Dorong Pembangunan SDM di Tambak Wedi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Tambak Wedi periode 2025. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur fisik.

“Pak Lurah Tambak Wedi dan saya sepakat bahwa pembangunan tidak hanya sekadar membangun fisik-nya saja, tapi juga bagaimana membangun SDM-nya,” ujar Saifuddin pada Kamis (19/12/2024).

Saifuddin menilai peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memajukan wilayah secara berkelanjutan. Program seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan taraf hidup warga.

“Selain pembangunan fisik, kita juga harus memperhatikan pembangunan non-fisik. Misal program-program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan kerja,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Saifuddin turut mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di Tambak Wedi. Menurutnya, pengelolaan potensi ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Saifuddin juga menyoroti ide pengembangan kawasan wisata, khususnya di wilayah RW 04. Ia melihat potensi besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata mangrove yang dapat menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

“RW 04 saya rasa memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata mangrove, mirip dengan yang sudah ada di Rungkut Surabaya Timur,” tuturnya.

Selain itu, ia mengusulkan pengelolaan area sekitar Jembatan Suramadu agar lebih optimal. Saat ini, kawasan tersebut masih didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL). Saifuddin mengusulkan transformasi kawasan ini menjadi ruang publik yang menyerupai Taman Surabaya dengan konsep berbeda.

“Kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk mengubah kawasan ini menjadi seperti Taman Surabaya, namun dengan konsep yang berbeda,” lanjutnya.

Warga Tambak Wedi menyambut baik usulan ini. Mereka berharap pengelolaan kawasan wisata melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

“Dengan adanya tempat wisata di Tambak Wedi, PKL bisa dikelola dengan lebih baik pula. Warga Tambak Wedi sendiri yang akan dilibatkan dalam pengelolaan, baik itu sebagai pengelola parkir maupun penjual produk-produk UMKM atau home industry,” kata Saifuddin.

Lurah Tambak Wedi, H. Matlilla, juga menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi berbagai usulan, dengan prioritas pada wilayah yang paling membutuhkan pembangunan. Ia memastikan perencanaan pembangunan kota periode 2025-2026 akan memperhatikan pemerataan anggaran.

“Kami berharap kebutuhan masyarakat di Tambak Wedi dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan kota,” pungkas Saifuddin. [asg/beq]

19/12/2024 18:07
Usai Bentrok, Gubernur Kepri Minta Warga Rempang dan Pengembang Tahan Diri

Bisnis.com, BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta warga dan pengembang Rempang Eco-City di Pulau Rempang supaya menahan diri menyusul bentrokan yang terjadi 18 Desember 2024 kemarin.

“Persoalan ini akan dibahas bersama dengan Wali Kota Batam terpilih usai pelantikan. Jadi saya harap semuanya menahan diri,” kata Ansar di Batam, Kamis (19/12/2024).

Ansar berharap Wali Kota Batam yang baru, Amsakar Achmad mampu merangkul kedua belah pihak, sehingga bisa menemukan win-win solution.

“Rempang Eco-City ini merukan investasi dari pemerintah pusat. Meski begitu, masyarakat lokal juga harus tetap dilidungi dan didengarkan aspirasinya,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan mengatakan ia masih belum mendapat kabar yang pasti mengenai bentrokan warga dan pengembang di Pulau Rempang.

“Kami masih berusaha mengkomunikasikan ini. Soalnya kami tak tahu bagaimana kejadian sebenarnya,” ucapnya.

DPRD Kepri akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur hingga aparat serta masyarakat untuk mencari titik temu penyelesaian konflik ini.

“Saya berharap Rempang Eco City bisa berjalan dengan lancar, serta keinginan masyarakat bisa diakomodir,” pungkasnya.

Sebelumnya warga Rempang bentrok dengan puluhan orang tak dikenal. Berdasarkan laporan dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari (18/12/2024) pukul 00.50 WIB.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Bisnis.com, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Andri Alatas mengatakan data sementara yang dihimpun, ada sejumlah posko warga yang dirusak.

“Posko yang dirusak di Kampung Sembulang Hulu dan Sei Buluh di Kelurahan Sembulang, Kecataman Galang,” katanya Rabu (18/12/2024).

Adapun warga yang terluka sebanyak delapan orang, yang kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. (K65)

19/12/2024 17:29
Malam Natal di Surabaya, RHU Wajib Tutup Lebih Awal

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan seluruh tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) wajib tutup lebih awal di malam Natal 24 Desember 2024. Jadwal tutup sebagaimana diatur dalam Surat Edaran adalah pukul 18.00 WIB.

Fikser menegaskan bahwa penutupan lebih awal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, dan menghormati umat Kristiani yang sedang menjalankan Ibadah Natal.

“Kami ingin menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk umat Kristiani dalam menjalankan ibadah mereka,” ujar Fikser di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Selain penutupan lebih awal, Satpol PP juga akan memperketat pengawasan terhadap semua RHU di Surabaya dengan melakukan patroli rutin. “Jika ditemukan RHU yang melanggar aturan, kami akan memberikan tanda silang sebagai bentuk pelanggaran,” lanjut Fikser.

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan langsung memanggil pemilik RHU untuk memeriksa kelengkapan izin dan administrasi yang dimiliki tempat hiburan tersebut.

Sebagai langkah lebih lanjut, Fikser menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan memproses izin yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

“Kami akan langsung memproses saat itu juga, memastikan semua izin administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. [asg/beq]

19/12/2024 16:21
Pengamat Nilai Pilkada Melalui DPRD Selamatkan Masyarakat dari Pembodohan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto, menyebut bahwa sejauh ini di Indonesia tidak ada Pilkada yang betul-betul menghadirkan pilihan rakyat.

Hal ini diungkapkan Ali sebagai respons terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto mengganti mekanisme Pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD.

“Tidak banyak kemudian Pilkada yang menghadirkan pilihan-pilihan rakyat,” ujar Ali kepada fajar.co.id, Kamis (19/12/2024).

Ali kemudian menarik contoh kasus pada Pilkada DKI Jakarta dan Toraja mengenai pasangan calon yang maju tanpa dukungan Partai atau independen.

“Tarolah misalnya di Jakarta ada calon independen, di Toraja calon independen pernah menang. Tapi kita hitung secara presentasi, itu nol koma sekian aja hal seperti itu bisa muncul,” ucapnya.

Blak-blakan, Ali menuturkan bahwa ongkos politik yang terbilang sangat mahal membuat mereka yang punya potensi dikalahkan oleh lingkaran oligarki.

“Karena ongkos politik untuk masuk ke situ sengaja dibikin besar oleh Partai Politik karena ia juga yang membuat aturan. Misalnya aturan travel dan semacamnya, itukan yang buat aturan di DPR,” terangnya.

Berangkat dari aturan yang dibuat, kata Ali, maka memungkinkan Partai-partai Politik melakukan praktek kartel.

“Tidak banyak orang yang bisa membiayai proses independen. Itulah yang terjadi,” sesalnya.

Mengenai asumsi bahwa wacana Prabowo mematikan demokrasi, Ali justru memiliki pandangan berbeda.

“Keliru sekali, ini sebenarnya untuk menyelamatkan masyarakat dari pembodohan yang selama ini dianggap demokrasi,” Ali menuturkan.

19/12/2024 14:51
Wawali Surabaya Turun Tangan soal Tuntutan Warga Greenlake Wonorejo ke Developer

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, langsung turun tangan menyikapi ketidakpuasan warga Perumahan Greenlake Wonorejo terhadap pihak developer terkait janji pembangunan fasilitas umum (fasum) yang belum terealisasi. Langkah cepat ini diambil setelah warga mengadu ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo mengaku kecewa karena fasilitas umum yang dijanjikan sejak awal pembelian rumah belum juga diwujudkan. Kekecewaan tersebut memuncak hingga mereka mendatangi rumah aspirasi Wakil Wali Kota Armuji pada Selasa lalu, membawa laporan resmi terkait masalah tersebut dengan harapan solusi segera diberikan.

Merespons laporan warga, Wakil Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji segera bertindak. Pada Kamis (19/12/2024), Armuji mengunjungi lokasi perumahan dan memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak developer. Ia mendengarkan langsung keluhan serta penjelasan dari kedua belah pihak, sekaligus meminta klarifikasi terkait kronologi dan perencanaan awal pembangunan fasum yang dijanjikan.

“Awalnya itu perencanaannya bagaimana? Karena warga ini menagih janji pada developer terkait fasum yang sudah dijanjikan sejak awal pembelian rumah,” ujar Armuji di lokasi.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Armuji menyarankan agar dibuat kesepakatan tertulis yang mengikat antara developer dan warga. Kesepakatan tersebut akan disaksikan oleh notaris dan lurah setempat untuk memastikan pihak developer memenuhi kewajibannya.

“Buat saja kesepakatan tertulis antara developer dengan warga, nanti disaksikan oleh notaris dan lurah setempat,” tambah Cak Ji.

Saran ini diterima oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk menyusun perjanjian tertulis demi penyelesaian masalah yang sudah berlarut-larut. Warga pun mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Armuji atas perhatian dan upaya penyelesaian yang cepat.

“Semoga langkah ini dapat memastikan hak-hak warga terkait fasilitas umum segera terpenuhi,” ujar Armuji yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

Warga Perumahan Greenlake Wonorejo berharap mediasi ini menjadi awal penyelesaian yang konkret. Mereka optimis janji pembangunan fasum akan segera terealisasi berkat perhatian langsung dari pemerintah kota. [asg/beq]

19/12/2024 13:12
PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, mendukung wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif untuk menghemat anggaran negara.

“Kami rasa anggaran Pilgub akan lebih efisien jika dialihkan untuk pembangunan daerah atau mendanai program yang lebih bermanfaat,” kata Ais saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Ais menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat besar, mencapai Rp 71,3 triliun. Jumlah ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

“Iya memang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu anggarannya memerlukan puluhan T (triliun), secara jumlah hampir tiga kali lipat dibanding anggaran di Pemilu 2019,” jelas Ais.

Seiring dengan itu, Ais sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa anggaran negara akan jauh lebih efisien jika sistem Pilkada disederhanakan. Menurut dia, anggaran negara untuk Pilgub dapat dialihkan untuk program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan makan kepada anak-anak miskin.

Hal ini, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar daripada pengeluaran besar untuk Pilkada yang tidak terlalu efisien.

“Betul sekali apa yang dikatakan pak Prabowo, bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika Pilkada disederhanakan sistemnya, sehingga dari hasil penghematan anggaran tersebut difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin atau program lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Meski mendukung ide penyederhanaan Pilkada, Ais juga mengingatkan bahwa wacana ini perlu kajian mendalam. Ia menilai bahwa keputusan untuk menyederhanakan atau mempertahankan sistem Pilkada langsung harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil haruslah yang memberikan manfaat paling besar dan dampak negatif paling sedikit bagi masyarakat. “Karena tentu keputusan yang diambil nantinya akan memberikan dampak positif dan negatif, jadi pilihan mana yang paling sedikit mudharatnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, sebaiknya itu yang diambil oleh pemangku kebijakan,” papar Ais.

Selain itu, Ais menjelaskan, sejak lama PKB sudah mengusulkan Pilgub dilakukan melalui penunjukan oleh DPRD. Menurutnya, posisi gubernur lebih tepat diisi oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh seperti bupati atau wali kota.

Dengan demikian, ia menilai penghematan anggaran Pilgub bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Tetapi, sejak dulu PKB sudah menginisiasi wacana pemilihan gubernur melalui penunjukan oleh DPRD. Tentu karena kami melihat bahwa Gubernur tugasnya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah (kab/kota). Bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kab/kota seperti bupati/walikota,” kata Ais. [asg/beq]

19/12/2024 12:27
Legislator Golkar DPRD DKI Salurkan 7 Alat Bantu Fisik untuk Warga Jaksel

loading…

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Foto/istimewa

JAKARTA – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Farah Savira, telah menyalurkan 7 Alat Bantu Fisik (ABF) kepada sejumlah warga di Jakarta Selatan. Alat bantu tersebut berupa 3 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 1 kursi roda anak, dan 1 tongkat walker.

Farah Savira yang merupakan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Jakarta Selatan, ini melaksanakan penyerahan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas di wilayah Pancoran dan Jagakarsa. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membuka kesempatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas dan warga yang memiliki penyakit saraf sehingga susah atau tidak bisa berjalan.

Penyerahan alat bantu kesehatan ini digelar atas kerja sama antara Srikandi Partai Golkar Jakarta Selatan ini dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diselenggarakan terakhir pada Selasa, 17 Desember 2024, di rumah warga yang memerlukan, di RW 08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

Penyaluran bantuan ABF dilakukan oleh Farah Savira didampingi oleh unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta jajaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Farah Savira dan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu tentang prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan.

Menurut Farah Savira, penyerahan ABF dari Dinas Sosial DKI dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan, ini sekaligus bentuk kewajiban anggota Dewan dalam melakukan akses langsung ke wilayah guna mengidentifikasi serta mensosialisasikanya ke warga.

“Penyerahan ABF yang disediakan oleh Dinsos DKI dan Sudin Sosial Kota Jakarta Selatan, merupakan sebuah kewajiban bagi kami anggota Dewan untuk bisa mengakses, mensosialisasikan dan mengidentifikasi warga yang betul betul memerlukan, sehingga selama pengajuan, kami pun menggandeng unsur masyarakat, baik dari tim dan relawan kami juga RW dan RT setempat yang mengetahui kondisi warga yang memerlukan ABF tersebut,” Jelas Farah Savira, Kamis (19/12/24).

Sebagai mitra, tentunya anggota Dewan juga berperan sebagai pendorong proses birokrasi, dengan adanya upaya kolaboratif dengan Dinas juga Suku Dinas Sosial untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengidentifikasian ke warga.

19/12/2024 12:03