Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • PAN Dukung Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

    PAN Dukung Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) menyebut usulan tersebut merupakan solusi efektif dalam mengatasi tantangan pemilihan kepala daerah langsung yang selama ini membebani negara dan masyarakat.

    “Kami melihat bahwa pemilihan langsung memiliki biaya politik yang sangat tinggi, baik untuk penyelenggara maupun peserta pemilu. Di samping itu, dampaknya juga dirasakan masyarakat dalam bentuk politik uang dan polarisasi. Dengan dikembalikan ke DPRD, efisiensi akan meningkat dan prosesnya tetap mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan,” ujar Eko Patrio dalam pernyataan resmi.

    Menurut Eko, mekanisme itu tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mendorong pemilihan pemimpin daerah yang lebih berkualitas dan berintegritas.

    Dirinya menjelaskan, keterlebitan DPRD bukan untuk mengurangi demokrasi. Sebaliknya, justru memaksimalkan fungsi representasi mereka sebagai perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu.

    Untuk itu, PAN melanjutkan komitmen mendukung kebijakan ini melalui dialog dengan berbagai pihak, termasuk partai politik lain dan pemerintah. Eko Patrio menambahkan, langkah konsolidasi internal juga segera dilakukan agar setiap kader memahami urgensi dan manfaat perubahan mekanisme terkait.

    “Kami percaya masyarakat menginginkan pemimpin yang fokus bekerja, bukan sibuk dengan politik elektoral yang menghabiskan energi dan biaya. PAN mendukung penuh upaya efisiensi ini demi pemerintahan daerah yang lebih efektif,” pungkas Eko.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • 226 badan publik di DKI raih anugerah Keterbukaan Informasi Publik

    226 badan publik di DKI raih anugerah Keterbukaan Informasi Publik

    Suasana acara penerimaan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kamis (19/12/2024). ANTARA/HO-KI DKI Jakarta.

    226 badan publik di DKI raih anugerah Keterbukaan Informasi Publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 11:41 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 226 badan publik di Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada ajang Penganugerahan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Penganugerahan tersebut diberikan kepada badan publik yang meraih predikat Informatif, Menuju Informatif, dan Cukup Informatif berdasarkan hasil penilaian E-Monev Tahun 2024.

    “Semoga partisipasi badan publik yang mengikuti E-Monev di tahun-tahun berikutnya dapat meningkat, serta semakin banyak lagi badan publik yang Informatif,” kata Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Jumat.

    Harry melaporkan  jumlah peserta E-Monev Tahun 2024 mencapai 519 badan publik, yang mengalami kenaikan 123 persen dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatatkan 232 badan publik. Menurut Harry, kepesertaan E-Monev di Jakarta tahun ini menjadi yang terbanyak di seluruh Indonesia.

    “Jumlah peserta E-Monev Tahun 2024 adalah yang terbanyak di seluruh Indonesia. Kami harap jumlah kepesertaan E-Monev terus bertambah setiap tahunnya,” kata Harry.

    Tak hanya itu, Harry juga menyebutkan bahwa berdasarkan laporan hasil E-Monev Tahun 2024, jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif di Jakarta pun melonjak 103 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

    “Pada tahun ini, jumlah badan publik Informatif adalah sebanyak 67 badan publik, naik 103 persen dari tahun 2023 yang hanya mencapai 33 badan publik. Jadi, bukan saja pesertanya yang bertambah, jumlah yang Informatif pun semakin banyak,” jelas Harry.

    Karena itu, Harry mendorong kepada seluruh badan publik yang meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 untuk membuat dan memasang pemberitahuan bertuliskan “Zona Informatif” di badan publik masing-masing. Harry menegaskan bahwa KI DKI Jakarta akan melaporkan secara resmi SK hasil E-Monev Tahun 2024 ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    “SK ini akan kami sampaikan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, untuk menjadi bahan pertimbangan Dewan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah pengawasan,” kata Harry.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi juga mengaku ikut senang dan mengapresiasi dengan semakin bertambahnya jumlah badan publik Informatif di Jakarta. Teguh berharap hal ini dapat memotivasi badan publik lain untuk turut memperbaiki kualitas layanan informasi publik serta berkomitmen dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, keterbukaan informasi publik adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good government) dan berkualitas.

    “Informasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga badan publik wajib menata kelola dan menyediakan informasi publik sesuai dengan UU KIP,” kata Teguh.

    Teguh menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jakarta. Bahkan, Teguh mendorong agar jajaran Pemprov DKI Jakarta segera menyusun serta menyiapkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Salah satu indikator yang belum optimal di Pemprov DKI Jakarta adalah karena belum adanya regulasi terkait Perda Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, Pak Sekda dan jajaran mari kita siapkan,” kata Teguh.

    ​​​​​​​Menurut Teguh, Pemprov DKI Jakarta selalu berhasil meraih predikat badan publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Pusat selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, KI DKI Jakarta sulit berada di peringkat pertama salah satunya karena belum memiliki Perda tentang keterbukaan informasi publik.

    Sumber : Antara

  • Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Jika melihat lebih dalam, kata Ali, mulai dari proses pencalonan sebenarnya telah berlaku praktek-praktek kotor di hampir semua Partai.

    “Pencalonan itu sangat kotor, saya sempat ikut beberapa pencalonan, tiba-tiba (oknum Ketua Partai) bilang, kita akhiri saja ininya, yang penting siapa berani bayar satu kursi Rp1 miliar,” ungkapnya.

    “Itu yang tidak diketahui publik, dan di tempat lain juga begitu. Di provinsi satu kursi Rp5 miliar. Di kabupaten/kota, satu kursi Rp1 miliar. Dan, itu sudah menjadi rahasia publik juga,” tambahnya.

    Ali bilang, tidak ada proses demokrasi pada Pilkada langsung sebab dalam proses yang kotor itu rakyat diharuskan mencucinya.

    “Mending langsung dipilih di DPRD saja. Seharusnya dari dulu tidak dipilih langsung lah, ini pekerjaan mafia demokrasi yang membuat kelihatan demokratis. Padahal sebenarnya menimbulkan mudharat yang sangat banyak,” kuncinya.

    Sebelumnya, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • PPN 12 Persen hingga Naikkan UMP

    PPN 12 Persen hingga Naikkan UMP

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto telah mengeluarkan berbagai ‘gebrakan’ kebijakan. Misalnya, membentuk kabinet gemuk hingga menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Berikut ini beragam kebijakan Prabowo selama dua bulan menjabat presiden yang dirangkum CNNIndonesia.com.

    PPN naik jadi 12 persen

    Pemerintah beralasan kenaikan PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempatkan mengatakan kebijakan kenaikan PPN ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.

    Namun, belakangan daftar barang dan jasa yang kena kenaikan PPN bertambah. Penolakan publik terhadap rencana kenaikan PPN kian menguat.

    Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai Prabowo menempuh jalan pintas dengan menaikkan PPN jadi 12 persen. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo kesulitan membiayai program prioritas mereka di tengah defisit anggaran negara.

    “Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, namun kesulitan dari sisi pembiayaan karena defisit anggaran. Karena itu pilihannya jatuh kepada menaikkan PPN,” kata Asrinaldi, Kamis (19/12).

    Menaikkan pajak pada warga memang cara paling mudah. Padahal, menurut dia, pemerintah bisa melakukan diversifikasi dari sektor baru untuk meningkatkan anggaran belanja negara.

    Naikkan UMP 6,5 persen

    Prabowo menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Besaran kenaikan upah pekerja ini berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.

    Penetapan kenaikan sebesar 6,5 persen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Transfer napi Mary Jane dan Bali Nine

    Prabowo telah mengembalikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dan Napi ‘Bali Nine’ ke negara masing-masing. Mary Jane dikembalikan secara resmi ke Filipina oleh pemerintah pada Rabu (18/12) dini hari.

    Sebelumnya, Mary Jane mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yogyakarta hampir 15 tahun sejak ditangkap atas tindak pidana penyelundupan narkoba ke Indonesia.

    Kemudian, lima narapidana terkait kasus Bali Nine dikembalikan ke Australia melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoners, Minggu (15/12).

    Kelima napi yang dipulangkan adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens. Mereka telah mendarat di Darwin, Australia, pada Minggu (15/12).

    Hapus utang petani dan nelayan

    Prabowo mengeluarkan regulasi untuk menghapus utang petani dan nelayan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Aturan ini ditandatangani pada 5 November 2024. Prabowo meneken aturan ini usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

    Ia pun berharap penghapusan utang ini dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM dan nelayan dan dapat meneruskan usaha-usaha mereka lagi.

    Rencana 44 ribu napi dapat amnesti

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo akan memberikan pengampunan hukuman atau amnesti bagi para narapidana. Hal ini dilakukan nama kemanusiaan dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan lapas).

    Ada sekitar 44 ribu lebih narapidana lebih yang diusulkan diberikan amnesti oleh Prabowo. Ia mengatakan ada beberapa kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

    Di antaranya napi di kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE dan napi yang sakit berkepanjangan seperti HIV hingga mengalami gangguan jiwa. Kemudian, narapidana terkait Papua dengan kategori nonbersenjata.

    Para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti oleh Prabowo. Mereka yang akan mendapatkan amnesti adalah pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

    Wacana Koruptor dimaafkan

    Saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12), Prabowo mengutarakan pertimbangannya memaafkan para koruptor. Ia ingin memberikan kesempatan koruptor bertaubat.

    “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.

    Wacana Kepala daerah dipilih DPRD

    Prabowo ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dihilangkan. Menurutnya, lebih baik kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.

    Ketua Umum Gerindra itu berpendapat pilkada lewat DPRD lebih efisien dan tak memakan banyak anggaran negara.

    (rzr/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan sejumlah Menteri dan Utusan Presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada 9 pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun kesembilan orang itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) sembilan orang,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024). Dalam kesempatan itu, Zulhas turut menyematkan Jas PAN kepada tiga Menteri yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub.

    Ketiganya diumukan untuk masuk ke dalam pengurusan DPP PAN.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” ujar Zulhas.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” jelas Zulhas.

    Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Sekarang kita punya posisi terbaik,” sambungnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. Dirinya dahulu merupakan wakil bendahara umum PAN di tahun 2012.

    (akd/akd)

  • Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    loading…

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan tiga menteri Kabinet Merah Putih masuk dalam kepengurusan DPP PAN dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. FOTO/IST

    SURABAYA – Sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih resmi menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Mereka antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Masuknya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke dalam kepengurusan DPP diumumkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Zulhas mengenakan Jas PAN kepada Wahyu Trenggono, Dudy Purwagandhi, dan Budi Santoso.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

    Dengan masuknya tiga menteri tersebut, maka PAN memiliki 9 wakil di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan, Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT), Viva Yoga Mauladi (Wakil Menteri Transmigrasi), Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri), dan Zita Anjani (Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata).

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) 9 orang,” kata Zulhas.

    Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” katanya.

    Dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut. “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” Zulhas.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. “Saya tidak pernah pergi (dari PAN) saya wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” kata Sakti.

    (abd)

  • DKI kemarin, korupsi di Disbud hingga rute Transjakarta ditiadakan

    DKI kemarin, korupsi di Disbud hingga rute Transjakarta ditiadakan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di kanal Metro pada Kamis (19/12) masih menarik disimak kembali untuk menemani aktivitas Jumat pagi Anda mulai dari Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) diganti buntut kasus korupsi hingga rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT akan ditiadakan.

    Berikut deretan berita yang dapat menemani Anda baik yang sedang di perjalanan maupun aktivitas lainnya.

    Dugaan korupsi Disbud, Pj. Gubernur DKI tunjuk pengganti Kadisbud

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menunjuk Sekretaris Dinas Kebudayaan (Sekdisbud) untuk menggantikan Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI yang tengah dinonaktifkan terkait kasus dugaan korupsi.

    Sekretaris Dinas Kebudayaan nantinya bertugas sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kebudayaan.

    “Pelaksana harian (Plh)-nya Sekretaris Dinas (Kebudayaan), Insya Allah,” kata Teguh di Balaikota Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    TMII siapkan berbagai acara sambut libur Natal dan tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – Manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyiapkan berbagai acara dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2025.

    Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Intan Ayu Kartika di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa TMII secara khusus mengangkat tema “Sukaria Ga Ada Habisnya” untuk menyambut musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Selengkapnya klik di sini

    Harga sejumlah komoditi di Jakbar cenderung naik jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Harga sejumlah komoditi pangan pada sejumlah pasar tradisional dan modern di Jakarta Barat cenderung naik atau masih tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Untuk komoditi telur, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan daging ayam ras dan beberapa komoditi lainnya masih tinggi atau cenderung naik, komoditi sisanya stabil,” ungkap Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, Novy C. Palit saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Transjakarta operasikan rute baru Pulo Gadung-Kota lewati Kemayoran

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan rute baru, yakni Pulo Gadung-Kota melewati Kemayoran (2M) sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan pengoperasian rute baru Pulo Gadung-Kota lewat Kemayoran untuk memudahkan mobilitas masyarakat DKI Jakarta.

    Selanjutnya di sini

    Rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT akan dihentikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihapus atau dihentikan setelah jaringan selesai.

    “Layanan koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai dengan Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin di Jakarta, Kamis, saat rapat dengan DPRD Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Buka Workshop PAN, Putri Zulkifli Hasan Ajak Kader Wujudkan Swasembada Pangan

    Buka Workshop PAN, Putri Zulkifli Hasan Ajak Kader Wujudkan Swasembada Pangan

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR sekaligus Ketua Panitia Workshop PAN Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR sekaligus Ketua Panitia Workshop PAN Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan . Sebab kemandirian pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa.

    Hal itu disampaikan Putri saat memberikan sambutan Workshop PAN bertajuk “TerdePAN Wujudkan Kedaulatan Pangan” yang berlangsung pada 19–21 Desember 2024 di Shangri-La Hotel, Surabaya.

    Acara ini dihadiri lebih dari 1.300 kader PAN dari seluruh Indonesia, termasuk anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan DPR.

    Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya tema ini sebagai upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun mendatang.

    “Kemandirian pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Workshop ini bertujuan mempersiapkan seluruh kader PAN agar solid dalam mendukung program-program pemerintah di daerah masing-masing,” ujar Putri, Jumat (20/12/2024).

    Di hadapan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putri menyampaikan workshop ini dirancang tidak hanya sebagai ajang peningkatan kapasitas kader, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi bagi Kota Surabaya melalui belanja oleh-oleh produk UMKM.

    Acara ini mendapat antusiasme tinggi dari kader PAN, terbukti dari jumlah peserta yang melebihi ekspektasi panitia. Putri menekankan soliditas dan komitmen para kader terhadap partai adalah kekuatan utama PAN. “Soliditas ini membuktikan bahwa kader PAN dari Sabang sampai Merauke tegak lurus mendukung visi besar partai dan program pemerintah,” tambahnya.

    Workshop akan berlangsung selama tiga hari, dibuka oleh Ketua Umum PAN. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Desa PDT, Menteri KKP, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Transmigrasi, hingga Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kader PAN dalam mendukung swasembada pangan dan pelayanan kepada masyarakat.

    (cip)

  • Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Jakarta –

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Air Libah Domestik telah disepakati oleh DPRD dan Pemprov Jakarta. Nantinya air limbah domestik tidak boleh dialirkan ke selokan rumah.

    Kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/12/2024). Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya.

    Raperda ini merupakan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelskan Raperda ini diperlukan untuk memisahkan dan mengelola saluran air hujan dengan air limbah domestik agar bisa meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat Jakarta.

    “Saat ini saluran-saluran air kita itu tidak ada pemisahan antara air hujan dan air limbah. Itulah sebabnya pentingnya pemisahan antara air limbah domestik dan hujan,” kata Ika.

    Ika berharap, DPRD DKI bisa mendukung dan mengesahkan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan air limbah. Dia mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah.

    “Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta sudah sangat dibutuhkan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik,” ujarnya.

    Hak Atas Lingkungan Sehat

    Foto: Rengga Sencaya

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Perda ini nantinya juga bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman.

    Selain itu, Perda ini bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan.

    “Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkan ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu,” Ungkap Ika.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan Raperda tentang pengelolaan air Limbah domestik. Menurutnya, beberapa masukkan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah terakomodir dalam peraturan itu.

    “Rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Eksekutif pada hari ini dapat menyepakati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,” ucap Wibi.

    Wibi menjelaskan, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Limbah Domestik Dibuang ke Mana?

    Foto: Rengga Sencaya

    Bila limbah domestik dilarang disalurkan ke comberan lalu dibuang ke mana? Ika mengatakan nantinya limbah domestik rumah tangga akan dialirkan ke jaringan pipa agar tak langsung mencemari tanah.

    “Adapun sistem pengelolaan limbah ini secara umum bekerja dengan mengalirkan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga ke jaringan perpipaan agar tidak langsung meresap dan mencemari tanah,” kata Ika kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

    Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya. Ika mengatakan limbah domestik rumah tangga itu akan lebih dulu diolah sebelum dibuang.

    “Air limbah yang masuk dalam sistem pengelolaan tersebut akan diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Hasil dari pengelolaan air limbah tersebut dapat lebih bersih sehingga tidak mencemari lingkungan,” lanjutnya.

    Ika menyebut, bila air limbah dibuang sembarangan, itu dapat mencemari sungai dan air baku. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan kesehatan seperti diare, penyakit kulit, hingga stunting.

    Dia mengatakan peningkatan kualitas lingkungan hidup salah satunya ialah mewujudkan sanitasi yang layak. Ika mengatakan infrastruktur sanitasi di Jakarta masih perlu dikembangkan, apalagi masih ada warga yang buang air besar (BAB) sembarangan.

    “Pengelolaan air limbah dengan baik ini merupakan komitmen Pemprov DKI guna meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup warga serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global,” terang dia.

    Halaman 2 dari 3

  • KPK Terus Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

    KPK Terus Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut dalam beberapa hari terakhir melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Mereka diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Hari ini Kamis (19/12), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, yakni EP, H, MA, MK, RS, dan R,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. Begitu juga dengan identitas rinci para saksi yang diperiksa. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Pada Rabu (18/12/2024), penyidik KPK memeriksa anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 yakni Gatot Supriyadi, Go Tjong Ping atau Teguh Prabowo Gunawan, Gunawan HS, Guntur Wahono, Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad Tamim, dan Budiono. Begitu juga pada Selasa (17/12/2024), KPK memeriksa sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabaya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/but]