Kementrian Lembaga: DPRD

Francine Widjojo PSI Harap PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya diminta untuk menunda kenaikan tarif yang rencananya diterapkan Januari 2025. Desakan ini terlontar dalam Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’ yang digelar di Kroma, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo, Plt Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih, dan Pemerhati Kebijakan Publik Indra Budi Sumantoro. Ketiga pembicara sepakat meminta PAM Jaya untuk menunda rencana kenaikan tarif air.

Francine mengungkapkan, tidak ada urgensi kenaikan tarif karena PAM Jaya setiap tahun sejak tahun 2017 selalu memperolah laba bersih ratusan miliar rupiah.

“Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya bahkan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dan tahun 2024 PAM Jaya membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp62,3 miliar. Tapi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air rata-rata 45% per tahun sejak 2017,” ungkapnya.

Selain itu, masih menurut Francine, PAM Jaya secara hukum tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 untuk menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum.

“Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya,” ujar Francine.

Pendapat Francine diperkuat oleh Plt Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih yang menegaskan bahwa menurut aturan perundangan, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

“Secara de facto PAM Jaya tidak menyediakan air minum sesuai aturan perundangan,” ungkapnya.

Indah mengatakan, YLKI sepakat kenaikan tarif air yang direncanakan mulai diterapkan Januari 2025 agar ditunda dulu. “Sampai ada kejelasan aturan kenaikan tarif untuk air bersih,” ujarnya.

Francine mengingatkan, “Secara aturan, penugasan PAM Jaya untuk melayani 100% air minum melalui jaringan perpipaan di tahun 2030.”

21/12/2024 20:00
Menag, Mahfud Md hingga Pramono-Doel hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Hanura yang mengusung tema “Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan” di Ancol, Jakarta, Sabtu.

Ia mengenakan peci berwarna hitam dengan kemeja batik yang bernuansa kuning. Kehadiran Nasaruddin untuk memimpin doa dalam perayaan ulang tahun Partai Hanura.

Kemudian tampak pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel turut menghadiri perayaan HUT Partai Hanura.

Mereka kompak mengenakan setelan baju batik dengan bawahan berwarna hitam.

Tak hanya tokoh nasional, perwakilan partai politik juga terlihat menghadiri HUT ke-18 Partai Hanura, mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hingga pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Acara ini dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas perwakilan kader Partai Hanura di seluruh Indonesia, termasuk ketua DPD, 528 anggota DPRD Kabupaten/Kota, sayap partai dan simpatisan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

21/12/2024 18:09
Dua Bangunan Dapur Milik Warga Jember Hancur Terkena Longsor, BPBD dan Relawan Bersihkan Material

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Dua dapur rumah warga Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, hancur, akibat bencana longsor, Sabtu (21/12/2024).

Dua bangunan dapur milik warga di RT 04/RW 11 Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, tersebut hancur, dan materialnya tertimbun tanah yang longsor pada pukul 11.00 WIB.

Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dan Relawan Baret Rescue NasDem bersama warga saat ini masih membersihkan material longsor di rumah warga tersebut.

Ketua Baret Rescue NasDem Jember, David Handoko Seto mengatakan, bencana longsor di kawasan Bumi Pandalungan Timur itu terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi.

“Intensitas hujan cukup tinggi, sejak kemarin hingga tadi pagi mungkin ya. Yang mengakibatkan longsor dan menyerempet dapur dua rumah warga,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Sebab saat longsor berlangsung, pemilik rumah sedang melakukan aktivitas di kebun.

“Hanya ada kerugian material yang dialami oleh korban. Kini sedang dalam proses asesmen untuk dihitung total kerugiannya,” kata David.

David meminta, BPBD Jember segera mengirim bantuan instan berupa makanan siap saji kepada korban yang terdampak.

Hal itu sebagai pertolongan pertama dalam kebencanaan.

“Jangan terlalu lama untuk segera memberikan bantuan fisik. Dengan mendirikan kembali bangunan yang terdampak longsor tersebut,” kata Anggota Komisi C DPRD Jember ini.

David memprediksi kemungkinan adanya longsor susulan.

Sebab intensitas hujan di kawasan Kabupaten Jember Wilayah Timur masih cukup tinggi.

“Ini kejadian yang kesekian kalinya ya. Kemarin kami juga melakukan evaluasi longsor di Baban Silo Senen, serta Panduman, Kecamatan Jelbuk, Jember,” pungkasnya.

21/12/2024 16:06
Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

Rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk. Namun, sistem ini berjalan baik karena budaya politik dan sistem kepartaiannya sudah mapan.

“Bahwa suara anggota DPR itulah suara partai politik, rata-rata atau semua anggota DPR itu mengikuti partainya karena kalau tidak bisa saja di PAW (dipecat),” ucapnya.

Dijelaskan Rizal, terdapat aturan yang memberikan kebebasan kepada setiap anggota DPR untuk merepresentasikan rakyatnya.

“Saya pikir tidak ada masalah. Makanya sistem ini bagus ditetapkan kalau sistem kepartaian kita mapan dan modern,” imbuhnya.

Rizal kemudian menyoroti pentingnya membedakan antara pemilihan gubernur dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

“Provinsi tidak memiliki wilayah geografis secara langsung. Kewenangan mereka sering tumpang tindih dengan kabupaten/kota,” Rizal menuturkan.

Menurutnya, dalam konteks desentralisasi, gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena posisinya lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Karena itu, gubernur sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh DPRD agar lebih sesuai dengan konsep pemerintahan yang terdesentralisasi,” jelasnya.

Sementara untuk kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, Rizal menilai Pilkada langsung sebaiknya tetap dipertahankan dan dilaksanakan.

Ia menekankan bahwa dengan Pilkada langsung bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Termasuk, menurut Rizal, Pilkada langsung juga bisa menjadi proses politik atau tempat rakyat belajar tentang demokrasi melalui keterlibatan aktif tersebut. Bahkan, Pilkada langsung juga dinilai memungkinkan masyarakat menilai langsung kualitas calon pemimpin mereka.

21/12/2024 15:02
Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Wacana Kenaikan Tarif Jakarta – Page 3

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. “Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” kata Wibi.

21/12/2024 13:33
Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan diterima oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel, membawa berbagai masalah yang dihadapi oleh petani yang dikeluhkan saat reses DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan mengatakan, dia bersama anggota Komisi B DPRD Sulsel mengunjungi Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Kesempatan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Terutama tentang kelangkaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan bibit jagung dan padi yang menjadi isu utama yang dihadapi oleh petani di Sulsel.

“Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk, bantuan alsintan, dan ketersediaan bibit jagung dan padi. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah kami,” ujar Heriwawan, Jumat (20/12/2024).

Bukan hanya itu, kepastian harga saat pasca panen juga menjadi sorotan, pemerintah lanjut Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini harus memastikan bahwa harga komoditas pertanian stabil setelah musim panen.

“Ini juga yang harus dikawal, jangan harga turun saat petani panen, pasti akan mempengaruhi pendapatannya, makanya Pemerintah harus hadir memberikan intervensi,” bebernya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian lanjut Ketua Legislator Demokrat dapil Sinjai-Bulukumba itu menyatakan komitmennya untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

“Pak menteri memberikan kabar gembira, tahun 2025 tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Sulsel. Termasuk bantuan alsintan dan bibit yang dibutuhkan oleh petani di Sulsel. Dukungan dari pemerintah pusat akan terus kami tingkatkan untuk mendukung sektor pertanian di daerah,” tambahnya.

21/12/2024 13:16
DPRD Surabaya Usulkan Penghapusan Kolektibilitas Kredit di Bawah Rp5 Juta

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan penghapusan nilai kolektibilitas kredit di bawah 5 juta rupiah. Menurutnya, langkah ini strategis untuk mendorong perputaran ekonomi di Surabaya yang sempat terhambat selama pandemi Covid-19.

“Banyak masyarakat yang terdampak oleh pinjaman online yang mudah diakses pada masa tersebut dan kini kesulitan mengakses fasilitas kredit perbankan,” ujar Toni, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat terkait kebijakan OJK yang mengatur penilaian kualitas aset bank umum, khususnya dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 ini justru menghambat warga yang ingin mengakses kredit.

“Ada warga yang dulu mengalami kesulitan ekonomi lalu melakukan pinjaman online, tersisa hutang 300 ribu, begitu ekonomi sudah membaik mau melakukan pelunasan lalu lembaga pinjaman onlinenya sudah tutup,” kata mantan jurnalis ini.

Toni menjelaskan bahwa akibat dari sistem ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melunasi pinjaman mereka. Sehingga, lanjut dia, tetap tercatat dengan kolektibilitas rendah di SLIK OJK.

“Di SLIK OJK tercatat kolektibilitas 5 sehingga tidak bisa mendapatkan akses kredit perbankan untuk mencicil rumah,” tambahnya.

Toni menyebut ada juga warga yang terjerat pinjaman online ketika akan melakukan pelunasan ternyata kewajiban yang harus dibayarkan tidak manusiawi sehingga debitur mengalami kesulitan. Sementara kreditur tidak memiliki kantor di Surabaya sehingga tidak ada jalan musyawarah yang bisa ditempuh sehingga mengalami kolektibilitas 5.

“Ketika dibiarkan ternyata bunga berbunga membuat tagihannya menyentuh angka 30 juta padahal minjam awalnya hanya Rp3 juta. Ini problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Surabaya yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi,” papar dia.

Oleh karena itu, dia berharap OJK perwakilan Surabaya bisa melakukan kajian dan dispensasi untuk menghapus kolektibilitas 5 dalam SLIK OJK terhadap debitur yang hanya meminjam pinjaman di bawah 5 juta. Menurut dia, kebijakan kolektibilitas tersebut menghambat warga yang mau melakukan kredit pembelian rumah (KPR) di bank lain maupun kredit modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah di Kota Surabaya.

“Salah satu kenapa usaha properti agak lesu, karena warga mau mengakses KPR terkendala SLIK OJK kolektibilitas 5, sehingga Pemkot tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak BPHTB,” tegasnya.

Kebijakan penghapusan kolektibilitas 5 terhadap pinjaman di bawah 5 juta, lanjut Toni, juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan hapus buku terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini agar ekonomi di Indonesia bisa kembali bergairah dan tidak terhambat aturan yang membuat ekonomi menjadi terhambat.

“Kita harus akui, munculnya pinjaman online itu menjadi faktor penghambat geliat ekonomi di tengah edukasi terhadap masyarakat tentang kebijakan perbankan lemah, ini tugas OJK untuk mengambil peran, tidak bisa hanya mengambil kebijakan dari belakang meja tanpa melihat denyut nadi ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat ini dengan melakukan kunjungan ke kantor OJK Perwakilan Jawa Timur dan ke Fraksi Golkar DPR RI.

“Kebetulan Ketua Komisi XI adalah kader Golkar, maka kami akan bawa aspirasi ini ke Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kanda Sarmudji dan Wakil Ketua DPR RI bidang Keuangan Kanda Adies Kadir agar dapat diperjuangkan, sehingga ekonomi di Surabaya dan Jawa Timur bisa bergairah kembali, karena kesejahteraan rakyat adalah nafas perjuangan Partai Golkar,” pungkasnya. [asg/beq]

21/12/2024 12:46
Tak Berubah Sejak 2007, Tarif TransJakarta Diwacanakan Naik!

Jakarta –

Pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta berencana menaikkan tarif TransJakarta. Sebab, ongkos angkutan umum tersebut tak pernah naik selama 17 tahun, yakni Rp 3.500.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya terbuka dengan kajian berbagai pihak soal penyesuaian tarif bus TransJakarta. Bahkan, timnya telah menjalin komunikasi dengan Dewan Transportasi Jakarta.

“Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Syafrin Liputo, dikutip dari detikNews, Jumat (20/12).

Halte TransJakarta Semanggi Foto: Dok. TransJakarta

Menurut Syafrin, kajian tersebut masih berjalan hingga sekarang. Rencananya, seluruh prosesnya akan selesai sebelum pergantian tahun. Namun, dia tak menjelaskan soal kapan kenaikan itu diumumkan.

“Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini selesai,” kata dia.

Sebagai catatan, wacana menaikkan tarif TransJakarta telah tersiar sejak tahun lalu dan kembali menguat tahun ini. Karuan saja, harga Rp 3.500 yang dikenakan ke penumpang tak pernah disesuaikan sejak 2007 silam.

Syafrin menegaskan, meski banyak usulan mengenai kenaikan tarif TJ, pihaknya belum akan melakukan penyesuaian sebelum ada penetapan dari DPRD Jakarta.

Tarif TransJakarta diusulkan naik. Foto: Andhika Prasetia

Tahun lalu, usulan kenaikan tarif bus TransJ disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Alasannya, tarif layanan bus TransJ tak pernah naik selama belasan tahun.

DTKJ mengusulkan tarif TransJakarta naik di jam-jam sibuk, yakni Rp 4.000 pada pukul 07.01-10.00 WIB dan Rp 5.000 pada pukul 16.01-21.00 WIB. Lewat survei, TransJakarta pun menyerap aspirasi pengguna layanan terkait usulan kenaikan tarif tersebut.

(sfn/dry)

21/12/2024 11:28
PMII Tuding Pengelolaan Anggaran KPU Banyuwangi Tak Transparan

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi menuding adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dana hibah Pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para aktivis menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran selama tahapan pemilu.

Salah satu pos anggaran yang disoroti adalah sosialisasi dan bimbingan teknis Pilkada Banyuwangi, yang mencapai Rp10.657.715.000. Namun, di lapangan, PMII Banyuwangi menemukan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Banyuwangi hanya mencapai 59,2 persen, jauh di bawah target KPU Banyuwangi yang sebesar 75 persen.

Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddadalwi Nasyafiallah, menyatakan bahwa KPU tidak melakukan inovasi yang cukup untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Ada berbagai alasan KPU mengapa tingkat partisipasi pemilih turun, seperti tempat TPS yang jauh akibat pengurangan TPS,” ungkapnya.

Nasya juga mengkritisi anggaran publikasi yang dikeluarkan oleh KPU Banyuwangi. Dia menilai langkah penyelenggara kurang tepat, terutama dalam mengubah strategi publikasi salah satu tahapan Pilkada.

“Misal, anggaran satu kali debat itu habisnya Rp300 juta. Tapi, kami mengapresiasi karena harusnya debat terakhir itu dilaksanakan di TV nasional. Tapi KPU melakukan efisiensi anggaran karena debat di TV nasional menghabiskan anggaran sampai Rp1,8 M,” terangnya.

PMII Banyuwangi juga sempat melakukan hearing di gedung dewan bersama Komisi 1 DPRD dan KPU Banyuwangi. Namun, para mahasiswa tersebut kurang puas terhadap pemaparan KPU. “Pemaparan KPU tidak berjumlah Rp50 M (miliar) sekian, tapi yang disampaikan hanya Rp16 M lalu sisanya kemana,” katanya.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil efisiensi anggaran KPU mencapai Rp 37 miliar, yang rencananya akan dikembalikan ke daerah. “Kami bertekad akan terus mengawal transparansi anggaran KPU Banyuwangi sampai goal,” pungkas Nasya. [rin/beq]

21/12/2024 10:01
Mendag Lepas Ekspor Kacang dan Perikanan ke Belanda, Nilai Rp2,5 Miliar

Bisnis.com, MALANG – Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk kacang tunggak dan produk perikanan berupa ikan nila dan ikan lele asap/asin senilai Rp2,5 miliar perdana ke Belanda pada hari ini, Kamis (19/12) di Betek, Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Produk yang diekspor merupakan produksi Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses di bawah binaan Astra.

“Pelepasan ekspor produk kacang tunggak dan produk perikanan ke Belanda ini merupakan bukti nyata bahwa produk-produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Kami mengapresiasi Astra yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Sejahtera Astra. Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses adalah contoh nyata bahwa UMKM Indonesia bisa memperluas jangkauan pasar ke pasar global,” ucap Mendag Budi Santoso.

Dalam sambutannya, Mendag Budi Santoso menyampaikan tiga program utama Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Mendag Budi Santoso juga menekankan pentingnya perluasan pasar ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu upaya untuk memperluas pasar ekspor serta mempertahankan surplus neraca perdagangan, Pemerintah Indonesia telah membuka akses ke sejumlah pasar internasional melalui perjanjian dagang dengan berbagai negara.

“Dengan adanya perjanjian perdagangan ini, produk-produk Indonesia berkesempatan untuk memasuki pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan daerah,” tambah Mendag Budi Santoso.

Selain itu, Mendag Budi Santoso menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan dagang di luar negeri yang berperan penting dalam peningkatan ekspor. “Kemendag memiliki program business matching. Pada program ini, para perwakilan perdagangan akan membantu untuk mempertemukan eksportir dengan buyer. Para pelaku UMKM ekspor dapat memanfaatkan kehadiran perwakilan perdagangan di luar negeri untuk menembus pasar mancanegara,” ujar Mendag Budi Santoso.

Mendag Budi Santoso juga mengungkapkan keinginannya untuk memperbanyak desa-desa berpotensi ekspor atau Desa Ekspor, dimulai dari Malang. “Kami akan mengembangkan desa ekspor, yang sudah dimulai di Malang ini, agar masyarakat di desa tidak tertinggal dalam hal kesejahteraan dibandingkan dengan yang ada di kota. Kami ingin memastikan desa-desa ini juga dapat terhubung dengan pasar global dan dikenal di negara lain,” ujar Mendag Budi Santoso.

Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah mengungkapkan, pelepasan ekspor kacang tunggak dan produk perikanan yang secara total nilainya mencapai Rp63,2 miliar akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu satu tahun.

Riza juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dalam mendorong perkembangan bangsa melalui empat pilar program tanggung jawab sosial Astra, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. “Dengan pendekatan bantuan yang tepat sasaran dan sinergi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Astra berharap produk- produk unggulan Desa Sejahtera Astra dapat berkembang secara signifikan hingga menjadi kebanggaan bangsa untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Riza.

Mendag Budi Santoso juga meresmikan pabrik Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses yang akan digunakan untuk produksi kacang tunggak dan produk perikanan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti. Selain itu, Mendag Budi Santoso juga meninjau pameran produk UMKM yang digelar di lokasi acara pelepasan ekspor.

Program Desa Sejahtera Astra (DSA) adalah kontribusi sosial Astra yang dimulai sejak 2018. Program ini fokus pada pengembangan produk unggulan desa (prukades) dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi modal dan pemasaran. Sejak 2018, terdapat 401 Desa Sejahtera Astra yang telah berhasil melakukan ekspor dengan total valuasi ekspor sebesar Rp343 miliar pada 2020–2024.

Turut mendampingi Mendag Budi Santoso dalam pelepasan ekspor, yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati. Turut hadir dalam acara ini, yaitu Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Komisi VII DPR RI Dapil Jawa Timur V Ma’ruf Mubarok, Bupati Malang M. Sanusi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi.

21/12/2024 09:08