Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dugaan Korupsi Rp150 M, DPRD Jakarta Bakal Panggil Jajaran Dinas Kebudayaan hingga Inspektorat – Page 3

    Dugaan Korupsi Rp150 M, DPRD Jakarta Bakal Panggil Jajaran Dinas Kebudayaan hingga Inspektorat – Page 3

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan investigasi serta pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi yang ada di lingkup Dinas Kebudayaan (Dishub) Jakarta. Teguh bilang, dugaan tindak korupsi terjadi untuk anggaran 2023. 

    “Saya menginstruksikan kepada Inspektorat untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman,” kata Teguh kepada wartawan di Gudang Beras Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Teguh, hasil sementara Inspektorat memang ditemukan adanya kerugian daerah yang nilainya masih dalam penghitungan. Dia menegaskan, Pemprov Jakarta siap membantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam proses pengusutan kasus tersebut.

    “Selain itu, menurut informasi dari sekretaris dinas juga terjadi penggeledahan di tempat lainnya, yaitu di rumah dan di kantor swasta atau yang terkait dengan EO (event organizer),” ucap Teguh.

    Lebih lanjut, Pemprov Jakarta tengah dalam proses penonaktifan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Jakarta  Iwan Henry Wardhana. Dia menyebut, berbagai pertimbangan juga tengah dimatangkan terkait hal tersebut. 

    “Tadi kami juga sudah bicara dengan sekda, dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerag) insyaallah itu kita akan menjadi pertimbangan yang matang. Paling tidak adalah untuk memperlancar proses penanganan oleh Kejati dan juga memberi kesempatan kepada Kepala Dinas untuk lebih fokus menghadapi masalah tersebut,” katanya.

  • Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Desak PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air – Halaman all

    Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Desak PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya diminta untuk menunda kenaikan tarif yang rencananya diterapkan Januari 2025.

    Desakan tersebut mengemuka pada acara Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’  di Kroma, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Francine Widjojo, Plt Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih, dan pemerhati kebijakan publik Indra Budi Sumantoro.

    Ketiganya sepakat meminta PAM Jaya untuk menunda rencana kenaikan tarif air.

    Francine mengungkapkan, tidak ada urgensi kenaikan tarif karena PAM Jaya setiap tahun sejak tahun 2017 selalu memperolah laba bersih ratusan miliar rupiah.

    “Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya bahkan mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun dan tahun 2024 PAM Jaya membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp 62,3 miliar. Tapi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air rata-rata 45 persen per tahun sejak 2017,” ungkapnya.

    Francine mengatakan, PAM Jaya secara hukum tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 untuk menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum. 

    “Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya,” ujar Francine.

    Pemerhati kebijakan publik Indra Budi Sumantoro juga berpendapat, jika mengacu pada aturan perundangan, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

     “Secara de facto PAM Jaya tidak menyediakan air minum sesuai aturan perundangan,” ungkapnya.

    Indah mengatakan, YLKI sepakat kenaikan tarif air yang direncanakan mulai diterapkan Januari 2025 agar ditunda dulu. “Sampai ada kejelasan aturan kenaikan tarif untuk air bersih,” ujarnya.

    Francine mengingatkan, “Secara aturan, penugasan PAM Jaya untuk melayani 100 persen air minum melalui jaringan perpipaan di tahun 2030.”

    Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kenaikan tarif yang mulai dijalankan Januari 2025 dan masuk ke tagihan Maret 2025 dianggap akan memberatkan masyarakat karena bertepatan dengan momen menjelang Lebaran.

    “Masyarakat sudah dibebani kenaikan harga menjelang Lebaran, tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” ujar Francine.

    Warga yang hadir dalam diskusi publik ini juga menolak rencana kenaikan tarif PAM Jaya. Banyak yang mengeluhkan layanan PAM Jaya masih perlu ditingkatkan, seperti air yang terkadang keruh dan mati.

    Sugino, warga Petogogan mengeluhkan air PAM yang hanya mengalir dari pukul 09.00 hingga 16.00. “Sebaiknya PAM Jaya memperbaiki layanannya dulu sebelum menaikkan tarif,” ujarnya.

    caption:

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo di acara Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’  di Kroma, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

     

  • Tak Ada Lawan Abadi, Berpolitik Hanya saat Bersaing

    Tak Ada Lawan Abadi, Berpolitik Hanya saat Bersaing

    Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan tak ada lawan yang abadi dalam politik. Persaingan hanya berjalan saat kompetisi berlangsung.

    Hal ini disampaikan OSO dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18 Partai Hanura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, pada Sabtu, 21 Desember 2024.

    OSO menekankan Indonesia adalah bangsa bermartabat yang berpegang pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, proses pemilihan yang kurang etis harus dibenahi bersama. 

    “Tak ada lawan abadi, berpolitik hanya saat bersaing. Setelah persaingan mari damai dan kembali ke jalan yang benar. Jangan ada musuh sesama anak bangsa. Partai Hanura ini partai bersaudara,” ujar OSO, Jakarta, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.

    Di samping itu, OSO mengapresiasi kehadiran perwakilan partai politik seperti PSI, PBB, Partai Perindo, dan sejumlah perwakilan pengurus partai politik lainnya dalam HUT Hanura.

    “Jangan anggap hina partai kecil yang tidak lolos. Semangat juangnya sama untuk Indonesia. Terima kasih atas kedatangan teman-teman partai lain,” tutur dia.
     

    Dalam kesempatan ini, OSO menegaskan tagline Partai Hanura, berpihak kepada daerah, juga tidak akan pernah berubah. Sebab, kata dia, ruh kemakmuran Indonesia bukan hanya di Jakarta. Pemerataan kesejahteraan harus terjadi di seluruh daerah.

    OSO mengatakan seluruh kader semakin semangat memperjuangkan kemakmuran di daerah masing-masing.

    “Pak Gubernur, kepala daerah, mari kita majukan daerah. Saya katakan, mengapa harus berpihak kepada daerah? Karena banyak yang belum makmur. Jawa Barat, misalnya, padahal dia di sebelah Jakarta,” ujar dia.

    OSO juga mengingatkan jalan pemimpin nasional maupun daerah semakin berat. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    “Terima kasih juga untuk pers, yang bisa bikin menang dan kalah orang. Makanya jangan sembarangan bicara,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Panitia HUT Hanura Ke-18 Edi Siregar menyatakan HUT Ke-18 Partai Hanura dihadiri 1.500 peserta perwakilan kader dari seluruh Indonesia. Termasuk Ketua DPD, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sayap partai, hingga simpatisan.

    HUT Hanura Ke-18 yang mengusung tema, Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya workshop atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 528 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

    “Ke 528 legislator daerah Hanura akan digembleng agar komitmen untuk berjuang memajukan dan meyejahterakan rakyat di daerah,” tutur dia.

    Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan tak ada lawan yang abadi dalam politik. Persaingan hanya berjalan saat kompetisi berlangsung.
     
    Hal ini disampaikan OSO dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18 Partai Hanura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, pada Sabtu, 21 Desember 2024.
     
    OSO menekankan Indonesia adalah bangsa bermartabat yang berpegang pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, proses pemilihan yang kurang etis harus dibenahi bersama. 
    “Tak ada lawan abadi, berpolitik hanya saat bersaing. Setelah persaingan mari damai dan kembali ke jalan yang benar. Jangan ada musuh sesama anak bangsa. Partai Hanura ini partai bersaudara,” ujar OSO, Jakarta, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.
     
    Di samping itu, OSO mengapresiasi kehadiran perwakilan partai politik seperti PSI, PBB, Partai Perindo, dan sejumlah perwakilan pengurus partai politik lainnya dalam HUT Hanura.
     
    “Jangan anggap hina partai kecil yang tidak lolos. Semangat juangnya sama untuk Indonesia. Terima kasih atas kedatangan teman-teman partai lain,” tutur dia.
     

    Dalam kesempatan ini, OSO menegaskan tagline Partai Hanura, berpihak kepada daerah, juga tidak akan pernah berubah. Sebab, kata dia, ruh kemakmuran Indonesia bukan hanya di Jakarta. Pemerataan kesejahteraan harus terjadi di seluruh daerah.
     
    OSO mengatakan seluruh kader semakin semangat memperjuangkan kemakmuran di daerah masing-masing.
     
    “Pak Gubernur, kepala daerah, mari kita majukan daerah. Saya katakan, mengapa harus berpihak kepada daerah? Karena banyak yang belum makmur. Jawa Barat, misalnya, padahal dia di sebelah Jakarta,” ujar dia.
     
    OSO juga mengingatkan jalan pemimpin nasional maupun daerah semakin berat. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak.
     
    “Terima kasih juga untuk pers, yang bisa bikin menang dan kalah orang. Makanya jangan sembarangan bicara,” ujar dia.
     
    Sementara itu, Ketua Panitia HUT Hanura Ke-18 Edi Siregar menyatakan HUT Ke-18 Partai Hanura dihadiri 1.500 peserta perwakilan kader dari seluruh Indonesia. Termasuk Ketua DPD, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sayap partai, hingga simpatisan.
     
    HUT Hanura Ke-18 yang mengusung tema, Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya workshop atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 528 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
     
    “Ke 528 legislator daerah Hanura akan digembleng agar komitmen untuk berjuang memajukan dan meyejahterakan rakyat di daerah,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Legislator nilai tak ada urgensi PAM Jaya naikkan tarif air

    Legislator nilai tak ada urgensi PAM Jaya naikkan tarif air

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menilai bahwa tidak ada urgensi bagi PAM Jaya untuk menaikkan tarif air bersih karena laba perusahaan tersebut sudah lebih dari Rp1 triliun.

    “Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya mencapai lebih dari Rp1 triliun dan membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp62,3 miliar,” kata Francine saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa tidak ada urgensi kenaikan tarif air bersih karena PAM Jaya setiap tahun sejak 2017 selalu memperolah laba bersih ratusan miliar rupiah.

    Selain itu kata dia, PAM Jaya secara hukum tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 untuk menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum.

    “Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya,” tuturnya.

    Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kenaikan tarif yang mulai dijalankan Januari 2025 dan masuk ke tagihan Maret 2025 dianggap akan memberatkan masyarakat karena bertepatan dengan momen menjelang Lebaran.

    “Masyarakat sudah dibebani kenaikan harga menjelang Lebaran, tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” ujarnya.

    Pendapat Francine diperkuat Pemerhati Kebijakan Publik Indra Budi Sumantoro yang menegaskan bahwa menurut aturan perundangan, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

    “Secara de facto PAM Jaya tidak menyediakan air minum sesuai aturan perundangan,” katanya.

    Sebelumnya, Manager Corporate Communication PAM Jaya Gatra Vaganza, menjelaskan penyesuaian tarif ini tidak akan berdampak pada kebutuhan dasar rumah tangga.

    Gatra berharap masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan layanan PAM Jaya dengan lebih baik.

    Gatra juga menyebut penyesuaian tarif ini merupakan yang pertama sejak tahun 2007.

    Perumda PAM Jaya menjamin penyesuaian tarif air bersih berlangganan di Jakarta tak berdampak pada pada kebutuhan dasar rumah tangga.

    “Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh masyarakat terkait tarif air PAM Jaya,” kata Senior Manager Regional Barat dan Selatan PAM Jaya, Mohamad Faizal.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Badung, Bali (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu.

    Rifqi mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah secara beruntun di tahun yang sama.

    Menurut dia, terdapat hal yang lebih substantif daripada mengkhawatirkan ada atau tidaknya tugas KPU dan Bawaslu setelah tahapan pemilu. Salah satunya, yaitu menata sistem kepemiluan dengan mempertimbangkan pengubahan jadwal pemilihan.

    “Saya kira, kita juga perlu untuk merenungkan apakah jadwal pileg, pilpres, dan pilkada di satu tahun yang sama dengan konsekuensi adanya tumpang tindih tahapan di beberapa tempat, itu apa perlu kita evaluasi atau tidak? Kalau itu perlu kita evaluasi, maka akan ada kemungkinan jadwal pilkada itu tidak di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, pihaknya mendapat masukan agar ada dua jenis pemilu, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI dan DPD, sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah.

    “Hal-hal seperti ini akan kita kaji, timing-nya (waktu) seperti apa sehingga menurut saya, dalam konteks ini, mengutak atik ad hoc atau tidaknya KPU menjadi belum terlalu relevan karena ada hal yang jauh lebih substantif yang harus kita bicarakan untuk kita menata sistem politik dan pemilihan kita ke depan,” imbuh Rifqinizamy.

    Wacana untuk mengubah kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi lembaga ad hoc bergulir di lingkungan DPR RI akhir bulan Oktober lalu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan KPU diubah menjadi lembaga ad hoc dengan masa kerja dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.

    “Jadi kami sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan?” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI: PAM Jaya tunda kenaikan

    Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI: PAM Jaya tunda kenaikan

    Francine Widjojo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Foto: Istimewa

    Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI: PAM Jaya tunda kenaikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 22 Desember 2024 – 09:52 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Francine Widjojo mendesak Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) menunda rencana kenaikan tarif air yang rencananya diterapkan Januari 2025.

    Desakan ini terlontar dalam Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’ yang digelar di Kroma, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024). Turut hadiri dalam acara itu Plt Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih, dan Pemerhati Kebijakan Publik, Indra Budi Sumantoro.

    Francine mengatakan tidak ada urgensi kenaikan tarif karena PAM Jaya setiap tahun sejak tahun 2017 selalu memperoleh laba bersih ratusan miliar rupiah.

    “Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya bahkan mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun dan tahun 2025 PAM Jaya membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp 62,3 miliar. Tapi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air rata-rata 45% per tahun sejak 2017,” ungkap Francine dalam keterangan tertulis yang diterima Radio Elshinta, Sabtu (21/12/2024).

    Selain itu, menurut Francine, PAM Jaya secara hukum tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 dalam menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum.

    “Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya. Secara aturan, penugasan PAM Jaya untuk melayani 100% air minum melalui jaringan perpipaan di tahun 2030,” ujar Francine.

    Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, Francine menegaskan kenaikan tarif yang mulai dijalankan Januari 2025 dan masuk ke tagihan Maret 2025 dianggap akan memberatkan masyarakat karena bertepatan dengan momen menjelang Lebaran.

    “Masyarakat sudah dibebani kenaikan harga menjelang Lebaran, tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI.

    Warga yang hadir dalam diskusi publik ini juga menolak rencana kenaikan tarif PAM Jaya. Banyak yang mengeluhkan layanan PAM Jaya masih perlu ditingkatkan, seperti air yang terkadang keruh dan mati. Sugino, warga Petogogan mengeluhkan air PAM yang hanya mengalir dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

     

    Penulis: Dedy Ramadhani/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Inisiasi Mereka, Prabowo Hanya Jalankan

    Inisiasi Mereka, Prabowo Hanya Jalankan

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan DPR. Hal ini yang menjadi dasar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan UU Tahun 2021, HPP. (PPN) 12 persen di 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi kepada wartawan, Sabtu, 21 Desember 2024.

    “Itu kita bisa melihat dari yang memimpin Panja (Panitia Kerja) pun dari PDI Perjuangan,” imbuhnya lagi.

    Adapun Dolfie Othniel Fredric Palit yang merupakan anggota Fraksi PDIP menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) HPP saat pembahasan dilakukan.

    Kondisi ini membuat Wihadi mempertanyakan sikap PDIP yang mengkritisi kenaikan PPN menjadi 12 persen. Baginya, partai berlambang banteng itu terkesan menyudutkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sekarang pihak PDI Perjuangan meminta itu ditunda, ini adalah merupakan suatu hal yang justru menyudutkan pemerintahan Prabowo. Sebenarnya yang menginginkan kenaikan itu adalah PDI Perjuangan,” tuturnya.

    Kata Wihadi, Prabowo sebenarnya hanya menjalankan perundangan. Dia membantah pemerintah saat ini yang memutuskan kenaikan pajak tersebut.

    “Apabila sekarang ada informasi ataupun hal-hal yang mengkaitan ini dengan pemerintah Pak Prabowo, yang seakan-akan memutuskan, itu adalah tidak benar,” ungkapnya.

    “Yang benar ialah UU ini adalah produk dari DPR yang pada saat itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Sekarang, Presiden Prabowo hanya menjalankan,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.

    Lebih lanjut, Prabowo juga sudah bijaksana dalam menerapkan PPN 12 persen. Kenaikan ini diklaim hanya untuk barang mewah.

    “Pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah-bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Ini merupakan langkah bijaksana Pak Prabowo,” ujar Wihadi.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng menyampaikan interupsi terkait rencana kenaikan PPN 12 persen.

    Momen ini terjadi pada Rapat Paripurna DPR Kesembilan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

    Ketika itu, Rieke berharap pimpinan DPR ikut mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana tersebut.

    “Mohon dukungannya dari Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, seluruh mahasiswa di belakang, dan rekan rekan media.”

    “Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia menunggu kado Tahun Baru 2025 dari Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke.

    Sehari berselang, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Rencana kenaikan PPN tersebut akan dimulai pada Januari 2025.

    “PPN adalah undang-undang, ya, kita akan laksanakan. Namun, selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

    Dia memastikan pemerintah berkomitmen untuk melindungi rakyat kecil. Menurutnya, sudah sejak akhir 2023, pemerintah tak lagi memungut pajak dari sejumlah komoditas.

    “Jadi, kalaupun (PPN) naik, itu hanya untuk barang mewah,” tuturnya.

  • Pilkada: Pilkada via DPRD hanya untungkan Elite

    Pilkada: Pilkada via DPRD hanya untungkan Elite

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai bahwa pemilihan kepala daerah alias Pilkada tidak langsung hanya akan menguntungkan elite politik.

    Adi bahkan menuturkan kalau partai politik terutama pendukung pemerintah ngotot untuk melaksanakan Pilkada dipilih oleh DPRD maka yang akan terjadi hanya demokrasi elite.

    Dia berpandangan nantinya elite-elite partai dan DPRD lah yang menjadi faktor determinan di atas segala-galanya, karena rakyat di bawah itu tidak terlibat dalam penentuan siapa yang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota.

    “Dan memang harus siap-siap efeknya bahwa kepala daerah yang terpilih itu bisa saja tidak sesuai dengan selera rakyat dan hanya sesuai dengan selera elit,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, pada Sabtu (21/12/2024).

    Dilanjutkan Adi, dirinya juga khawatir bila Pilkada dipilih oleh DPRD maka akan ada peluang untuk hanya memunculkan calon jadi-jadian atau asal-asalan saja.

    “Karena seringkali atas nama koalisi mayoritas, koalisi yang cukup gemuk partai-partai itu kan ditekan untuk tidak mengusung paslon tertentu, kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan dalam Pilkada oleh DPRD. Ya calon yang dilahirkan itu ya hanya calon jadi-jadian dan asal-asalan,” jelasnya.

    Adapun, Adi melihat bahwa wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada dipilih oleh DPRD perlu dimaknai dua hal. 

    Pertama, katanya, itu merupakan bentuk kritik presiden kepada semua pihak, partai, paslon, dan timses agar jangan lagi terulang bahwa Pemilu itu berbiaya mahal. 

    “Ini kan kritik sebenarnya buat politik kita yang pasca reformasi itu kan berbiaya mahal. Nah yang kedua tentu kritiknya juga kan dialamatkan kepada pemangku kepentingan, DPR dan pemerintah, jangan lagi dana yang digunakan oleh penyelenggara negara ini cukup banyak,” terang Adi.

    Misalnya saja, kata dia, Pilkada serentak kemarin kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp41 triliun, tetapi kualitas penyelenggaraan dan hasil Pilkada itu jauh dari harapan.

    Kedua menurut Adi, jika memang anggaran penyelenggaraan Pilkada mahal dan hasilnya pun tak bagus, kemudian politik uang juga dianggap sebagai berhala baru, maka wajar jika pada akhirnya Pilkada dipilih oleh DPRD.

    “Meski pada saat yang bersamaan, ide mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD sebenarnya tidak bisa menghilangkan potret ataupun tidak bisa menghilangkan praktik politik uang,” tukasnya.

  • Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat PDIP menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait wacana Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor, usulan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD, Presiden Prabowo yang mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT D-8, hingga kinerja menteri Kabinet Merah Putih versi survei LPI.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat PDIP. Jokowi dipecat bersama putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Ketiganya menjadi bagian dari 27 kader yang dipecat PDIP.

    Merespons pertanyaan wartawan, Jokowi menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan pemecatan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

    Ia juga memilih tidak berkomentar mengenai pemecatan Gibran. Jokowi juga kembali menyebut konsep partai perorangan saat ditanya langkah selanjutnya setelah tidak lagi bergabung dengan PDIP.

    2. Wacana Prabowo Memaafkan Koruptor, Yusril: Demi Pemulihan Aset Negara
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang usulan memaafkan koruptor asal mereka mengembalikan uang hasil korupsi.

    Menurut Yusril, wacana Prabowo memaafkan koruptor ini merupakan langkah sistematis dan cepat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang telah lama menjadi persoalan di masyarakat. Menurutnya, hasil dari upaya pemberantasan korupsi saat ini belum terlalu memuaskan.

    Yusril juga menguraikan mekanisme hukum yang mungkin dilakukan. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bima Arya: Presiden Prabowo Tak Ingin Terburu-buru
    Selain berita Jokowi yang dipecat PDIP, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kajian terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini didasari oleh tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Prabowo telah melontarkan wacana pemilihan kepala daerah yang mungkin akan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk merealisasikan ini, Kemendagri akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti.

    4. Prabowo Hadiri KTT D-8 di Mesir
    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) dan bertemu Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Selasa (17/12/2024) sekitar pukul 20.15 waktu setempat.

    KTT D-8, sebuah forum kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.  Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D-8 pada 2026.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih. Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dipecat PDIP.

  • Lagi Bosan? Yuk Jelajahi Spot Wisata 1.000 Gua di Buton Tengah

    Lagi Bosan? Yuk Jelajahi Spot Wisata 1.000 Gua di Buton Tengah

    Lokasinya, berada di Desa Wadiabero Kecamatan Mawasangka. Menuju ke spot gua, ditempuh sekitar 15 menit dari Labungkari, ibukota Buton Tengah.

    Permukaan gua seluas 6 meter. Tinggi dari permukaan ke langit langit gua sekitar 8 meter. Air di telaga mengalir dari celah-celah bebatuan.

    Keunikannya, tepat jam 12 siang, cahaya matahari menerangi permukaan gua hingga ke dasar telaga yang berada di tengah gua. Kata penyelam yang pernah menjajal kedalam ekstrem gua ini, mereka belum pernah menemukan dasarnya gua paling ujung.

    Gua Koo

    Spot ini, berada di Desa Katuko Bahari. Keunikannya, ada stalaktit dan stalagmit muncul di tengah gua.

    Salah seorang pemandu wisata yang bekerja untuk piknikyuk.id di Buton Tengah, Aditya Purwanto Sadif menceritakan, mantan Presiden RI BJ Habibie pernah ke Gua Koo sewaktu masih menjabat presiden. Disana, Bj Habibie meninggalkan tanda mata berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang digunakan masyarakat selama bertahun-tahun.

    Gua Koo disebut paling luas di Buton Tengah. Menurut para penyelam, memiliki kedalaman sekitar 70 meter. Tetapi, meskipun memiliki telaga yang indah, warga setempat melarang mandi.

    ” Airnya digunakan sebagai sumber kehidupan warga di kampung, jadi orang akan marah kalau lihat wisatawan mandi disitu,” ujar Aditya.

    Gua Laumehe

    Berada di Desa Wantopi Kecamatan Mawasangka Timur. Gua Laumehe, seluas 2 meter dan setinggi 3 meter. Di tengah gua, ada telaga seluas 5 meter dengan air berwarna gelap kehijauan. Telaga memiliki kedalaman sekitar 40-60 meter.

    Gua ini, memiliki pintu masuk selebar 2 meter dan tinggi sekitar 3 meter. Aditya Purwanto mengatakan, Laumehe dalam bahasa lokal berarti berdiri. Gua ini satu-satunya spot yang bisa dimasuk turis sambil berdiri atau berjalan. Sedangkan, sekitar 1000 gua lainnya, rata-rata orang harus masuk sambil merangkak.

    Gua Lia Watolo

    Spot ini, Memiliki 7 pintu di dalamnya. Namun, saat ini hanya tersisa 6 pintu masuk. Sebab, Salah satu pintunya susah tertutup stalaktit. Dahulu, gua ini dipakai warga dan tokoh masyarakat berlindung dari kejaran penjajah Jepang dan Belanda. Disini, warga membawa persediaan makanan, hidup bertahun tahun lamanya dan bersembunyi dari dunia luar.

    Gua Maobu

    Spot ini, menjadi salah satu spot paling menarik. Lokasinya, berada di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah. Wisawatan harus masuk dari bagian luar gua yang berada di daratan. Setelah melewati lorong, wisawatan akan menemukan telaga yang tembus ke laut. Air telaga yang berwarna biru terang, akan lebih indah dinikmati pada saat pagi hingga menjelang siang. Lewat dari itu, sinar matahari akan terhalang tebing karang hingga menjadikan air telaga lebih gelap.

    Aditya Purwanto, salah seorang pengelola wisata gua Buton Tengah mengatakan, dia dan tim sudah beroperasi melayani wisatawan sejak 2022. Mereka bekerja sama Pemda dan komunitas lainnya dalam mempromosikan wisata 1000 gua di Buton Tengah.

    Kata alumni Sekolah Tinggi Amikom Yogyakarta ini, wisata gua merupakan wisata khusus bagi pecinta susur gua. Sebab, perlu keahlian tinggi yang hanya dimiliki oleh wisatawan terlatih. “Jadi turis tidak setiap hari datang, sehingga kami perkuat promosi agar wisata ini terus berkembang sampai hari ini,” ujar Aditya.

    Kata Aditya, Piknikyuk yang berdiri sejak 2019 juga sudah pernah menangani berbagai proyek baik dengan lembaga pemerintah atau wisatawan asing. Kebanyakan, wisatawan yang datang berasal dari Australia, China, Thailand Bahkan negara negara Eropa.

    “Menariknya, mereka saat di sini meminta kami menyediakan layanan yang benar benar tradisional,” kata Aditya.

    Beberapa permintaan unik wisatawan, kata Aditya seperti meminta disediakan makan siang menggunakan piring tempurung kelapa atau daun pisang. Beberapa lainnya, meminta diantar menginap dan tidur di rumah-rumah warga Bajau di pesisir. Disana, mereka hidup di pondok milik warga selama beberapa hari untuk merasakan sensasi hidup di atas permukaan laut.

    “Masyarakat yang memanfaatkan lokasi wisata ini juga menyediakan berbagai cinderamata di sekitar lokasi wisata,” Ujar Aditya.

    Kata dia, beberapa oleh oleh yang terkenal yakni anyaman dan tas berbahan dasar kain tenun khas Buton. Kemudian, untuk makanan, ada jambu mete dan keripik teri. Kualitas jambu mete Buton Tengah, disebut sebut menjadi yang terbaik di dunia karena kontur tanah tempat tumbuhnya menjadikannya mete bercita rasa paling kuat dibanding daerah lain di Indonesia.

    Produk lainnya, keripik teri, merupakan produksi warga nelayan yang menjemur ikan teri hasil tangkapan di sekitar perairan Selat Buton. Keripik ini, biasanya banyak dijumpai saat musim panas sejak Agustus hingga November setiap tahun.

    Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan momen saat seorang pria berinisial LS yang disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton terpergok tengah berselingkuh dengan U, wanita yang sudah bersuami.