Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mensos Saifullah Yusuf Salurkan Rp130 Miliar di Pringsewu pada HKSN 2024

    Mensos Saifullah Yusuf Salurkan Rp130 Miliar di Pringsewu pada HKSN 2024

    Liputan6.com, Lampung – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Desa Mardodi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Jumat (20/12/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024. Dalam acara tersebut, Mensos menyerahkan bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp130.421.750.092.

    Dalam sambutannya, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada para penerima manfaat yang berhasil lulus dari program sosial Kementerian Sosial (Kemensos) dan menjadi keluarga yang lebih mandiri secara ekonomi. Para penerima manfaat yang telah “naik kelas” ini mendapatkan penghargaan secara simbolis layaknya wisuda sarjana.

    “Ini adalah wujud nyata keberhasilan program Kemensos dalam memberdayakan masyarakat. Kita harapkan jumlah wisudawan program sosial ini semakin banyak di tahun-tahun mendatang,” kata Gus Ipul.

    Mensos juga menjabarkan berbagai bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pringsewu, antara lain:

    1. Bantuan kebutuhan dasar: Rp285 juta.

    2. Bantuan sarana prasarana puskesmas: Rp25 juta.

    3. Bantuan aksesibilitas alat bantu: Rp54 juta.

    4. Bantuan pemberdayaan masyarakat: Rp8 juta.

    Selain itu, terdapat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Unilever Indonesia, Baznas, BRI, dan Yayasan Kasih Tunadaksa. Kegiatan lain termasuk pelatihan, layanan screening kanker serviks, donor darah, dan kerja bakti nasional.

    Dia juga memaparkan alokasi anggaran besar untuk Provinsi Lampung, yang mencapai lebih dari Rp3 triliun. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nilai lebih dari Rp1 triliun untuk 451.000 keluarga penerima manfaat (KPM), serta Program Sembako senilai Rp1 triliun untuk lebih dari 400.000 KPM.

    “Bantuan ini akan terus dipantau dan dioptimalkan dengan dukungan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun para pendamping, agar lebih banyak penerima manfaat yang lulus dan mandiri,” tambahnya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa program sosial Kemensos ke depan akan semakin terukur sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah menciptakan dampak jangka panjang melalui penguatan pemberdayaan masyarakat.

     

    Kesal, Bupati Banjarnegara Sentil Anggota DPRD

  • Partai Politik Jangan Cari Muka! Batalkan PPN 12% Lebih Penting Ketimbang Saling Menyalahkan

    Partai Politik Jangan Cari Muka! Batalkan PPN 12% Lebih Penting Ketimbang Saling Menyalahkan

    loading…

    Demo penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/SINDOnews TV

    JAKARTA – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12 %. Rieke menyampaikan kritik tersebut dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama DPR pada Kamis, 5 Desember 2024.

    “Mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang, dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo, saya yakin menunggu kado Tahun Baru 2025 dari Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 %,” kata Rieke diunggah di akun Instagramnya, dikutip Senin (23/12/2024).

    Sedangkan Ganjar melontarkan kritikan melalui video yang diunggah di Channel YouTube-nya beberapa hari lalu dengan judul “PPN 12% Bikin Tambah Miskin?”. “Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina, jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%,” kata Ganjar di Channel Youtube-nya.

    “Pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun, dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12 persen mungkin bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan?” cuit Ganjar di media sosial X (sebelumnya Twitter).

    Sejumlah elite Partai Gerindra pun langsung merespons. “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati.

    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” sambung wanita yang akrab disapa Sara ini.

    Saling MenyalahkanPolitikus Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan kenaikan PPN 12% merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDIP.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit turut membalas sindiran yang dilakukan Fraksi Partai Gerindra soal kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dia mengungkapkan, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

  • DPRD Surabaya Soroti Rencana Pemkot Cari Pinjaman Rp4 T: Bisa Bebani APBD

    DPRD Surabaya Soroti Rencana Pemkot Cari Pinjaman Rp4 T: Bisa Bebani APBD

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meminjam dana sebesar Rp4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak pinjaman tersebut, terutama beban bunga yang dapat memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Saya cukup kaget membaca rencana Pemkot meminjam Rp4 triliun. Salah satu alokasinya adalah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan anggaran sekitar Rp600 miliar. Proyek ini bagus, tetapi kita harus berhati-hati terhadap beban bunga yang akan timbul,” ujar Imam Syafii, Senin (23/12/2024).

    Imam menyoroti skema pinjaman yang menggunakan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Meskipun bunga pinjaman dari PT SMI lebih rendah dibandingkan Bank Jatim, yakni sekitar 6,5 persen, ia menilai angka tersebut tetap signifikan dan berpotensi membebani keuangan daerah.

    “Jika proyek ini mendesak, kita bisa memahaminya. Namun, Pemkot harus memastikan skema pinjaman yang lebih ringan, dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang,” tambahnya.

    Selain beban bunga, Imam mengungkapkan kekhawatirannya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Menurutnya, jika pinjaman Rp4 triliun ini direalisasikan, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga yang mencapai ratusan miliar rupiah dapat mengorbankan program prioritas lainnya.

    “Saya tidak ingin dana kelurahan justru digunakan untuk membayar bunga utang. Hal ini akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari APBD,” tegas Imam.

    Imam juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan mendapat manfaat terbesar dari pembangunan JLLB. Ia khawatir proyek ini justru lebih menguntungkan pengembang perumahan besar dibandingkan masyarakat umum.

    “Pembangunan JLLB kemungkinan besar akan meningkatkan nilai properti di kawasan tersebut. Saya sering melewati Karang Pilang hingga Menganti dan melihat banyak pengembang besar membangun perumahan. Jika proyek ini hanya menguntungkan mereka, tentu harus dipertanyakan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Imam mengkritik kurangnya transparansi dalam rencana pinjaman ini. Ia mengaku baru mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media, bukan melalui pembahasan resmi di DPRD Surabaya.

    “Sebagai anggota Badan Anggaran, saya baru tahu soal rencana ini dari berita. Saya harap Pemkot lebih transparan dalam menyampaikan informasi sehingga kami bisa memastikan kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

    Imam menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan menolak rencana pinjaman ini jika hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga.

    “Kami akan menolak jika ternyata pinjaman ini lebih menguntungkan pengembang dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Motif Penjaga Kebun Sawit Bunuh Rekan Kerja di Ogan Ilir, Berawal dari Cekcok Upah Jaga Alat Berat – Halaman all

    Motif Penjaga Kebun Sawit Bunuh Rekan Kerja di Ogan Ilir, Berawal dari Cekcok Upah Jaga Alat Berat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rahmat Fauzan (35) membunuh rekan sesama penjaga kebun kelapa sawit bernama Alimin (53) di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel).

    Pelaku membacok korban di sebuah pondok dekat kebun pada Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Berdasarkan penjelasan Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, lewat Kasat Reskrim, AKP Muhammad Ilham, pelaku menghabisi korban lantaran emosi.

    Awalnya, korban terlibat perbincangan dengan pemilik kebun bernama Andi, membahas soal upah menjaga alat berat di perkebunan tersebut.

    “Awalnya ada tawar-menawar upah. Korban minta Rp200 ribu upah jaga per malam, tapi pemilik kebun menyanggupi Rp100 ribu untuk menjaga alat berat tersebut,” kata Ilham, dilansir Tribun Sumsel, Senin (23/12/2024).

    Sampai akhirnya korban meminta supaya memperoleh upah jaga Rp150 ribu per malam.

    Rahmat yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) kemudian menyela pembicaraan antara korban dan pemilik kebun sawit.

    “Pelaku bilang kepada korban, ‘Sudah, terima saja upah itu (yang ditawarkan pemilik kebun)’. Korban menyuruh pelaku diam,” ujar Ilham.

    Menurut keterangan saksi mata di TKP, pelaku sempat diam, tetapi kembali menyela pembicaraan.

    Pada saat itulah, sambung Ilham, korban menendang kepala pelaku hingga emosinya tersulut.

    “Menurut pelaku, korban ini ngomongnya ngegas dan menendang kepala pelaku. Jadi emosi si pelaku ini dan membacok korban,” terang Ilham.

    Beberapa jam setelah peristiwa itu, polisi mengamankan pelaku.

    Saksi-saksi di TKP juga telah diperiksa polisi, termasuk Andi pemilik perkebunan sawit yang menyaksikan langsung pembunuhan itu.

    “Saksi atas nama Andi sudah diperiksa. Saksi-saksi lain juga sudah,” jelas Ilham.

    Korban Kader Partai Gerindra

    Alimin ternyata merupakan kader Partai Gerindra.

    Ia adalah Ketua Pengurus Pimpinajn Ranting Partai Gerindra di Desa Sungai Rambutan.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Alimin.

    “Kami atas nama keluarga besar Partai Gerindra sangat berduka atas peristiwa ini. Kepada keluarga ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan menerima musibah ini,” ucap Edwin melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Ia pun mengutus Ketua Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Indralaya Utara, Jimmy Jamak, untuk datang ke kediaman korban guna memberikan dukungan moral dan materil.

    Edwin yang juga Ketua DPRD Ogan Ilir ini meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Alimin.

    “Kiranya pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul: Geram Kepala Ditendang, Motif Rahmat Bunuh Rekan Sesama Penjaga Kebun di Ogan Ilir.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSumsel.com/Agung Dwipayana)

  • DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    DPRD Surabaya Dorong Pengawasan Ketat Mihol Jelang Libur Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (mihol) di Kota Surabaya. Ia meminta semua pihak, termasuk Satpol PP dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna mencegah pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

    “Peredaran minuman beralkohol tidak boleh keluar dari jalur aturan. Mihol hanya boleh dijual di tempat tertentu seperti restoran, tempat hiburan umum (RHU), dan hotel yang memiliki izin resmi dari Pemprov Jatim. Jika ditemukan penjualan ilegal, Satpol PP harus bertindak tegas, termasuk menutup tenant yang melanggar,” ujar Fathoni, Senin (23/12/2024).

    Selain itu, Arif Fathoni juga meminta Komisi D DPRD Surabaya untuk bekerja sama dengan Dinkes dalam melakukan inspeksi terhadap distributor minuman beralkohol. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari masyarakat tentang potensi pencampuran zat berbahaya ke dalam botol mihol impor menggunakan metode suntik ulang.

    “Pemeriksaan terhadap keaslian kandungan minuman beralkohol sangat penting. Jika praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa membahayakan konsumen,” tegasnya.

    Sebagai langkah preventif, Fathoni mendorong operasi tiga pilar yang melibatkan Pemkot Surabaya, TNI, dan Polri untuk terus ditingkatkan, khususnya di kawasan yang rawan gangguan keamanan. Ia optimistis sinergi lintas sektor ini mampu menjaga situasi tetap kondusif selama libur akhir tahun.

    “Keberhasilan menjaga keamanan selama Nataru adalah hasil dari kerja sama semua pihak. Surabaya harus terus menunjukkan solidaritas untuk menciptakan perayaan yang aman dan damai,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

    Dengan pengawasan ketat ini, DPRD Surabaya berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 dapat berlangsung aman tanpa adanya gangguan dari praktik peredaran mihol ilegal. [asg/beq]

  • Banjir Melanda PSN Underpass Joglo Solo, Inilah 17 Proyek Prioritas Gibran saat Jadi Wali Kota – Halaman all

    Banjir Melanda PSN Underpass Joglo Solo, Inilah 17 Proyek Prioritas Gibran saat Jadi Wali Kota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hujan lebat sejak siang sampai sore mengakibatkan daerah proyek pembangunan Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah (Jateng), mengalami banjir, Minggu (22/12/2024).

    Banjir di wilayah tersebut menggenang hingga setinggi lutut orang dewasa.

    Warga menilai, banjir ini terjadi sejak adanya proyek underpass Joglo. 

    Mereka yang melakukan protes membentangkan spanduk bernada sindiran bertuliskan “Proyek Nasional Membanjiri Kampung”.

    Salah satu warga lantas meminta pemerintah atau kontraktor penggarap proyek untuk bisa memperhatikan kondisi warga sekitar.

    “Saya warga RT 1/RW 1 tolong perhatiannya untuk proyek elevated Joglo, ini dampaknya karena tidak memperhitungkan elevasi air dan selokan jadinya seperti ini.” 

    “Belum pernah terjadi di kampung kami, setinggi ini (lutut orang dewasa),” ujar salah satu warga Kampung Sambirejo tersebut.

    Sebagai informasi, proyek Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo masuk 17 titik prioritas pembangunan Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo (2021-2024).

    Lantas, apa saja 17 titik prioritas pembangunan saat Gibran menjadi Wali Kota Solo? Berikut informasinya.

    Proyek-proyek tersebut adalah:

    Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed
    Pembangunan Islamic Center
    Revitalisasi Solo Technopark
    Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo
    Revitalisasi Ngarsapura dan Koridor Gatot Subroto (Gatsu)
    Revitalisasi Solo Safari
    Pembangunan Selter Manahan
    Revitalisasi Lokananta
    Revitalisasi Taman Balekambang
    Revitalisasi Sri Kayu Gilingan
    Revitalisasi Pasar Jongke
    Revitalisasi Pura Mangkunegaran
    Pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi
    Pembangunan PLTSa Putri Cempo
    Revitalisasi GOR Indoor Manahan
    Penataan kawasan Kumuh Semanggi-Mojo
    Revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo)

    Ketua Komisi III DPRD Solo dari Fraksi PDIP, YF Sukasno mengatakan, proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Jadi itu proyeknya pemerintah pusat,” ujar YF Sukasno, dilansir Tribun Solo, Jumat (22/12/2023).

    “Itu namanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai oleh APBN yang dilaksanakan oleh kementerian terkait,” imbuhnya.

    Komentar Camat

    Camat Kecamatan Banjarsari, Beni Supartono Putro, tak memungkiri terjadinya banjir di wilayahnya ada kaitannya dengan PSN.

    Genangan air masuk ke rumah warga tak lain karena kondisi pembangunan di Simpang Joglo yang kini memasuki fase pembangunan underpass.

    Hal itu membuat sejumlah titik tergenang air, bahkan sampai memasuki rumah warga.

    Ia menjelaskan, kondisi seperti itu terjadi sekitar 30 menit.

    “Jadi jalan itu kenapa tergenang seperti itu karena akses air menuju ke Selatan karena saat ini sedang ada pembangunan rel.” 

    “Dan memang dari dulu ini memang kurang ada saluran besar yang meneruskan air dari sisi utara menuju sungai besar. Kali anyar atau kali Pepe,” sambung Beny.

    Beny mengaku sudah mencari solusi atas kondisi ini sejak awal pengerjaan Simpang Palang Joglo dimulai pada tahun 2023 lalu.

    Namun, kondisi wilayah di sisi utara Simpang Joglo yang minim saluran air besar membuat akses air terhambat dan menimbulkan genangan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Pembangunan Infrastruktur di Solo era Gibran : Ada yang Dibiayai APBN, Hibah UEA, & Investor.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Andreas Chris)

  • Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Dorong Optimalisasi Wisata Lokal

    Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Dorong Optimalisasi Wisata Lokal

    Bangkalan (beritajatim.com) – Minimnya pengelolaan wisata lokal menjadi sorotan dari DPRD Bangkalan. Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokip, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak potensi wisata lokal yang belum dikelola secara maksimal, sehingga belum dikenal luas oleh masyarakat.

    “Pengelolaan harus dilakukan secara maksimal. Karena masih banyak potensi wisata lokal yang belum dikembangkan,” ujarnya, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Rokip, jika potensi wisata lokal dikembangkan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Dampaknya, perekonomian masyarakat di Bangkalan pun akan ikut tumbuh.

    “Ketika wisatawan datang, maka perekonomian akan berputar,” tambahnya.

    Ia juga mendorong agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan lebih serius dalam memaksimalkan potensi wisata yang ada. Rokip berharap program-program yang dirancang untuk tahun 2025 dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pengelolaan anggaran yang melekat di dinas, dampaknya harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami ingin memastikan program yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi Bangkalan,” pungkasnya. [sar/but]

     

  • Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai masih rendahnya keseriusan dan komitmen para elit dan stakeholders partai politik alias parpol dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’ melalui platform Zoom, Minggu (22/12/2024).

    “Pokoke [pokoknya] menang dengan perilaku menghalalkan semua cara, dan politik transaksional [vote buying] membuat pilkada tidak lagi dilandasi kualitas dan penegakan hukum yang baik, menafikan etika politik sehingga membuat pilkada penuh distorsi, menyimpang dan melanggar peraturan,” katanya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa sejauh ini atau secara umum skema atau format kontestasi politik. Mulai dari pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada seharusnya bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis.

    Menurutnya, selama ini format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu/pilkada yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan lika-liku politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu/pilkada.

    “Format Pilkada tidak menjanjikan tampilnya kepala daerah yang capable sekaligus akuntabel. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan daerah dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat kepala daerah dalam memajukan daerahnya,” ujar Siti.

  • Usulan Pilkada Dipilih oleh DPRD Dinilai jadi Pematik Mundurnya Demokrasi RI

    Usulan Pilkada Dipilih oleh DPRD Dinilai jadi Pematik Mundurnya Demokrasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) Titi Anggraini menegaskan bahwa gagasan pengadaan Pilkada kembali ke DPRD menjadi pematik mundurnya demokrasi di Tanah Air.

    Menurutnya, isu yang dilemparkan oleh elit politik akhir-akhir ini bertolak belakang dan bertentangan dengan rangkaian dan juga perkembangan demokrasi lokal yang sudah berjalan selama ini. 

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’, Minggu (22/12/2024).

    “Dari sisi kemajuan pengaturan, lalu juga konsolidasi penyelenggaraan, dan gagasan tersebut bertentangan dengan banyak hal yang sudah kita capai dan juga peta jalan serta ruang lingkup pengaturan yang ada saat ini,” ujarnya. 

    Dia melanjutkan salah satu aturan yang dicederai adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

    Titi menilai bahwa sebenarnya jika Pilkada kembali ke MK, maka putusan dari lembaga yudikatif yang terkait dengan ruang atau akses pencalonan yang lebih inklusif bagi partai politik itu akan tereliminir atau makin memperkecil hambatan untuk berkontestasi di pilkada. 

    “Jadi gagasan pemilihan oleh DPRD itu merupakan langkah atau gagasan yang mundur di tengah pengaturan dan juga penataan pilkada yang sebenarnya makin terkonsolidasi,” ucapnya.

    Padahal, kata Titi, adanya putusan MK No. 60 tahun 2024 itu memberikan ruang akses kepada keragaman dan alternatif politik yang lebih luas dan lebih inklusif.

    Harapannya, dia melanjutkan partai politik (parpol) atau yang bergerak secara mandiri atau berkoalisi sepanjang memiliki perolehan suara 6,5%—10% itu bisa mencalonkan kandidatnya. 

    “Jadi jika kembali [ke DPRD] ruang politik yang tadi lebih beragam dan lebih inklusif, ada upaya untuk memotong atau menyumbat saluran politik itu sehingga lebih terbatas dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang dan diputuskan hanya oleh segelintir elit saja,” pungkas Titi.

  • Ketua DPRD DKI Prediksi Pramono Tak Bentuk TGUPP Saat Jabat Gubernur: Dulu PDIP Menolak

    Ketua DPRD DKI Prediksi Pramono Tak Bentuk TGUPP Saat Jabat Gubernur: Dulu PDIP Menolak

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memprediksi Pramono Anung, calon Gubernur Jakarta terpilih di Pilkada 2024, tidak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

    Sebab, melihat latar Pramono sebagai politikus PDIP, sikap politiknya tak berbeda dengan partainya. Di mana, saat Anies Baswedan menjabat Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Fraksi PDIP kerap mengkritik kinerja TGUPP.

    “Sebetulnya TGUPP Pak Anies kemarin pun ditolak oleh PDI Perjuangan. Artinya kalau memang TGUPP kemarin zaman Pak Anies menjadi penghambat karena gubernur sudah punya SKPD, saya yakin PDIP tidak akan membuat TGUPP lagi. Karena apa? Karena kemarin saja sudah ditolak,” kata Khoirudin kepada wartawan, Minggu, 22 Desember.

    Karenanya penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menilai Pramono akan memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.

    “Karena ada SKPD yang semuanya loyal pada gubernur. Sekarang giliran (Pramono yang diusung PDIP) menang, masak dibuat (TGUPP) lagi? Saya yakinnya begitu,” tutur Khoirudin.

    Khoirudin juga merespons rencana Pramono untuk membentuk tim transisi yang akan membantu mengimplementasikan janji kampanye di Pilkada 2024 serta menyesuaikan program kerja sesuai arah Jakarta setelah tak berstatus Ibu Kota.

    Khoriudin menilai tim transisi wajar untuk dibentuk. Namun, satu hal yang menjadi catatan, Khoirudin meminta Pramono dan tim transisinya bisa menyusun program kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 yang sudah disahkan Pemprov DKI bersama DPRD.

    “Tentu tim sinkronisasi dibutuhkan oleh gubernur baru untuk bisa menyiapkan sebelum dilantik definitif oleh pemerintah pusat. Jadi, penting untuk bisa mengenali, beradaptasi dengan situasi di Jakarta hari ini,” urainya.

    Lebih lanjut, Khoirudin yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta memastikan fraksinya tak akan menjadi oposisi di pemerintahan Pramono dan wakilnya, Rano Karno.

    Khoirudin memastikan akan bekerja sama dengan Pramono-Rano untuk menjalankan pemerintahan di Jakarta lima tahun mendatang.

    “Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” urai dia.