Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Soal Kekerasan Kelompok Pemuda Magetan, DRPD: Tetap Dibina

    Soal Kekerasan Kelompok Pemuda Magetan, DRPD: Tetap Dibina

    Magetan (beritajatim.com) – Peristiwa kekerasan yang melibatkan sekelompok pemuda, diduga dari salah satu perguruan silat, terhadap dua anak di bawah umur di Magetan menjadi perhatian serius. Dua remaja mengalami luka sabetan benda tajam usai diserang sekelompok pemuda bermotor. Pun, Polres Magetan telah menangkap 8 orang pelaku.

    Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, mengungkapkan keprihatinannya terkait kejadian tersebut, yang dianggap mencederai situasi kondusif yang selama ini terjaga di Magetan.

    Menurut Didik, momentum liburan sekolah menjadi waktu yang rawan bagi anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam kegiatan negatif.

    “Setelah sekian puluh tahun Magetan adem ayem, tiba-tiba jelang liburan sekolah terjadi peristiwa seperti itu. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ungkapnya, Senin (23/12/2024)

    Didik menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kami menghormati proses hukum sebagai bagian dari penegakan aturan, namun karena mayoritas yang terlibat adalah pelajar, pendekatan pembinaan harus lebih diutamakan. Ini bisa menjadi titik tolak untuk mencegah kenakalan remaja secara massal,” kata Legislator Partai Golkar itu.

    Dia berharap pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan pihak aparat keamanan dapat berkolaborasi dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak selama liburan. Langkah ini termasuk mengarahkan mereka ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif.

    Dalam upaya pencegahan, Didik mengusulkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, TNI, Polri, serta kepala desa. Dia juga menyoroti pentingnya peran sekolah dalam mengawasi kegiatan para siswa selama liburan.

    “Sekolah dan orang tua harus lebih aktif melakukan kontrol terhadap anak-anak, terutama dalam hal aktivitas di media sosial yang kerap menjadi pemicu,” tambah pria alumni FISIP Unair itu.

    Selain itu, mantan Kades Soco ini meminta perhatian dari organisasi bela diri di Magetan, termasuk IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), untuk ikut serta mengedukasi anggotanya agar menyalurkan kemampuan mereka ke arah yang lebih positif.
    .

    “Pembinaan fisik dan mental melalui bela diri itu penting, tetapi harus diarahkan dengan baik agar tidak disalahgunakan,” jelas Didik.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, Didik berharap liburan dapat dimanfaatkan sebagai momentum kegiatan yang membangun. Ia mengimbau seluruh pihak terkait untuk menyusun program yang mendorong kreativitas dan potensi positif para remaja.

    “Kami tidak hanya berbicara soal pencegahan, tetapi juga solusi jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang lebih baik. Semua pihak, baik orang tua, guru, aparat, maupun organisasi, harus saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak-anak kita,” tutupnya.

    Dengan pendekatan komprehensif ini, dia mengharap kekerasan remaja di Magetan dapat dicegah, dan keharmonisan masyarakat tetap terjaga. [fiq/but]

  • Seratusan Ribu Penerima KJP Dicabut, DPRD DKI: Logikanya di Mana?

    Seratusan Ribu Penerima KJP Dicabut, DPRD DKI: Logikanya di Mana?

    JAKARTA – Komisi E DPRD DKI Jakarta ramai-ramai mencecar jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan terkait banyaknya pencabutan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhadap seratusan ribu penerima di penyaluran tahap II 2024.

    Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut banyak anggota dewan yang mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya konstituen masing-masing atas masalah pencabutan KJP.

    Padahal, bila dilihat langsung ke lapangan, Aziz menemukan kondisi ekonomi siswa yang dicabut kepemilikan KJP-nya tetap berada di golongan keluarga tidak mampu atau prasejahtera.

    Aziz pun menduga Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tidak menjalankan mekanisme seleksi pencabutan KJP siswa dengan benar.

    “Kami mengecek di lapangan, ada orang yang rumahnya tidak layak, yang KJP-nya dibatalkan. Ini logikanya di mana? Apakah sudah diverifikasi atau belum? Jangan-jangan belum dijalankan,” kata Aziz dalam rapat kerja di gedung DPRD DKI, Senin, 23 Desember.

    Aziz pun mendesak Pemprov DKI untuk kembali memverifikasi penerima KJP Plus dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pemprov DKI dilarang untuk tak asal menentukan siswa tergolong mampu atau hidup layak agar bisa dikeluarkan dari penerima KJP.

    “Pak, Bu, kan ini menyangkut masa depan keluarga mereka. Cek dulu di lapangan, yang benar. Kalau memang layak, bawa ke sini bersama bukti-buktinya, dan bicarakan dengan anggota dewan,” ungkap Aziz.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Astrid Kuya menilai Pemprov DKI mempertimbangkan kembali pencabutan seratusan ribu sasaran KJP, termasuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sebab, banyak pelajar atau mahasiswa yang terancam putus sekolah karena tak lagi mendapat bantuan pendidikan.

    “Kalau ini terus-menerusan berlanjut, bakal banyak anak-anak yang putus sekolah dan mahasiswa mahasiswa sudah putus kuliah karena mereka berharap dapat KJP dan KJPMU,” ungkap Astrid.

    Penyaluran KJP Plus tahap II tahun 2024 yang baru disalurkan diprotes sejumlah masyarakat. Banyak keluarga siswa yang protes karena sebelumnya menerima KJP pada tahap I lalu kini tak lagi menerima bantuan pendidikan tersebut.

    Dalam hal ini, Pemprov DKI mencabut 146 ribu status kepemilikan KJP Plus siswa berdasarkan pemadanan data dan verifikasi tahap II tahun 2024, sehingga kini hanya meng-cover 523.622 siswa penerima. Sementara, penyaluran KJP tahap I masih meng-cover 669.716 siswa.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko sebelumnya menjelaskan, penurunan jumlah penerima KJP dari tahap I ke tahap II 2024 ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam APBD.

    “Dengan adanya penerima KJP Plus di tahap satu yang kemudian tidak menjadi sebagai penerima pada tahap kedua ini, tentu yang pertama adalah berkaitan dengan memang terjadi penurunan pagu anggaran,” tutur Sarjoko

    Dengan keterbatasan anggaran, lanjut Sarjoko, Pemprov DKI pun perlu menggunakan skala prioritas calon penerima dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mendapatkan status peringkat kesejahteraan dalam bentuk desil.

    “Parameter yang kita gunakan untuk melakukan seleksi terhadap calon penerima khususnya pada tahap kedua ini, menyeleksi, mengurangi, menyesuaikan dengan waktu yang ada ini adalah menggunakan data pemeringkatan kesejahteraan,” jelas Sarjoko.

    Selain itu, terdapat juga beberapa penerima KJP Plus yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga dicoret dari penyaluran KJP tahap II 2024, yakni:

    1. Tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

    2. Mengundurkan diri atas kemauan pribadi.

    3. Memiliki kendaraan roda empat (mobil).

    4. Memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar.

    5. Melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJP Plus.

  • Rencana Penghapusan Koridor 1, Pj Gubermur: Saya Belum Bisa Cermati Lebih Jauh

    Rencana Penghapusan Koridor 1, Pj Gubermur: Saya Belum Bisa Cermati Lebih Jauh

    Rencana Penghapusan Koridor 1, Pj Gubermur: Saya Belum Bisa Cermati Lebih Jauh
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan belum ada keputusan resmi terkait rencana penghapusan rute Transjakarta
    Koridor 1
    rute Blok M-Kota.
    Menurut Teguh, hingga saat ini pihaknya belum menerima naskah akademis yang menjadi dasar pembahasan rencana tersebut.
    “Naskah akademisnya yang masuk ke kami itu belum (ada). Saya belum bisa cermati lebih jauh ya,” ujar Teguh saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Teguh menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait penghapusan Koridor 1.
    “Belum ada keputusan tentang itu, bahkan (surat naskah akademis) belum sampai ke meja saya,” katanya.
    Ia menjelaskan, pembahasan rencana itu saat ini masih berlangsung antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    “Jadi itu kalau enggak salah kan pada waktu sifatnya masih pembahasan itu ya antara DPRD dengan OPD-OPD,” tambah Teguh.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengusulkan penghapusan
    Koridor 1 Transjakarta
    rute Blok M-Kota pada 2029 mendatang.
    Rute tersebut akan dilakukan peralihan (rerouting) setelah Moda Raya Terpadu (MRT) fase 2A, rute Bundaran HI-Kota, selesai dan MRT Lebak Bulus-Kota beroperasi sepenuhnya.
    “Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan
    rerouting
    , tetapi menunggu selesai pembangunan MRT fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan MRT operasional
    full
    (dari Lebak Bulus sampai Kota),” jelas Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12/2024).
    Syafrin menyebut, penghapusan rute Transjakarta Koridor 1 dilakukan untuk mencegah tumpang tindih subsidi transportasi umum.
    “Otomatis ada dua subsidi, contohnya Blok M-Kota itu kemudian pada saat MRT Fase 2A selesai, layanan MRT jadi full Lebak Bulus-Kota,” ujarnya.
    Meski demikian, Syafrin memastikan halte Transjakarta sepanjang rute Blok M-Kota tidak akan dibongkar dan tetap digunakan untuk mendukung sistem transportasi umum di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota belum kourum, persetujuan empat raperda diskors dua kali

    Anggota belum kourum, persetujuan empat raperda diskors dua kali

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta menskors rapat paripurna empat rancangan peraturan daerah (raperda) dua kali karena kehadiran anggota tidak kourum atau memenuhi persyaratan 2/3 kehadiran.

    “Sebelum minta persetujuan, saya mau absen dahulu kehadiran masing-masing fraksi,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta diskors karena tidak memenuhi kourum 2/3 anggota yang hadir pada rapat tersebut tak dihadiri sebanyak 70 orang.

    Pada rapat paripurna terkait persetujuan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, raperda tentang pendirian dan penyertaan modal PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) serta raperda tentang MRT.

    Khoirudin mengatakan bahwa ketika pembukaan rapat paripurna, persetujuan peraturan daerah, harus memenuhi kourum yaitu 70 orang dari total jumlah anggota DPRD Jakarta yaitu 106 orang.

    “Rapat diskors hingga pukul 17.15 WIB, karena baru ada 60 orang anggota,” katanya.

    Khoirudin juga memanggil semua ketua fraksi untuk menghubungi anggotanya agar bisa hadir pada rapat paripurna tersebut.

    “Sudah ada 60 orang, masih kurang 10 orang lagi. Saya minta seluruh ketua fraksi datang ke depan. Saya skors,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Baru Diresmikan, Pagar GOR Kedungadem Bojonegoro Ambruk

    Baru Diresmikan, Pagar GOR Kedungadem Bojonegoro Ambruk

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pagar Gedung Olahraga (GOR) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro roboh. Tembok pagar yang roboh diduga karena terdampak sungai di depan bangunan longsor usai diterjang arus yang deras.

    Bangunan yang diperuntukkan menunjang bakat olahraga warga di Kecamatan Kedungadem tersebut baru diresmikan oleh Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto pada 15 Desember 2024 bersamaan dengan beberapa bangunan lain di GOR Utama Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.

    “Kita baru menerima laporan kemarin sore dan memang pagar depan GOR ambruk usai di daerah kami terjadi hujan lebat,” ujar Kepala Desa (Kades) Sidomulyo Kecamatan Kedungadem, Hari Agus, Senin (23/12/2024).

    Hari Agus menambahkan, saat pembangunan GOR pihak kontraktor maupun dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah desa. Sehingga, dalam perencanaan tempat tidak ada kajian bersama dengan Pemdes.

    “Sehingga kita tidak bisa memberitahukan bahwa arus sungai depan bangunan GOR itu deras atau tidak. Mereka kan tidak tahu,” jelas Hari Agus.

    Pembangunan GOR Kedungadem itu, sesuai data di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bojonegoro dilakukan 2022 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) dengan nilai anggaran sebesar Rp2,1 miliar. Hasil lelang dimenangkan oleh CV Devissa Utama yang beralamatkan di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Bojonegoro.

    Pada 2024, Pemkab Bojonegoro melalui Dinpora kembali melakukan lelang terbuka dalam pembangunan GOR Kedungadem. Dari data LPSE Bojonegoro menyebutkan pembangunan GOR Kedungadem dimenangkan oleh CV Mulya Jaya Prima yang beralamatkan di Jalan Melati, Wisma Indah Timur, Kelurahan Ledokkulon dengan nilai kontrak Rp1,5 miliar.

    Menanggapi hal itu, Wakil Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sukur Prianto menyayangkan kondisi GOR Kedungadem yang baru diresmikan dan rusak. Menurutnya, sangat aneh untuk bangunan yang baru diresmikan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    “Baru diresmikan kok sudah roboh, besar kemungkinan kontruksi tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB),” tanya Sukur.

    Pihaknya menambahkan setiap bangunan yang bersumber dari uang negara seharusnya memiliki perencanaan yang matang. Sehingga, memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Untuk memastikan hal itu, pihaknya dalam waktu dekat mengaku akan meninjau langsung ke lokasi GOR Kedungadem.

    “Kalau seperti ini wajar kan kalau banyak warga yang mempertanyakan kualitas bangunan, Dispora harus bertanggung jawab soal ini. Kita akan cek kelokasi dan melihat kontruksi bangunan,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

    Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama
    Aktivis yang Nyambi Jadi Politisi. Selalu belajar dari sekitar. Politisi Partai Golkar, Anggota DPR RI, Koordinator Presidium MN KAHMI
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto melempar wacana pentingnya kita mengkaji ulang sistem
    Pilkada langsung
    yang saat ini berjalan. Proposal itu disampaikan pada HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, beberapa waktu lalu.
    Inti dari pesan Presiden bahwa
    demokrasi
    harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat. Barangkali itu berbasis dari Pembukaan UUD 1945, “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”.
    Dalam konteks tersebut, pemborosan APBN untuk Pilkada harus dihindari.
    “Berapa puluh triliun (rupiah) habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Presiden.
    Tak menunggu lama, isu ini menjadi debat publik dan memancing pro dan kontra.
    Jauh sebelum polemik tersebut muncul, penulis dalam Kolom di
    Kompas.com
    , beberapa waktu lalu, sudah mengulas
    pentingnya penyempurnaan sistem politik
    .
    Ibarat tubuh manusia, sistem politik merupakan jaringan yang hidup dan saling memengaruhi satu sama lain.
    Saat tangan kita tergores, misalnya, maka mulut dan otak akan merasakan sakit. Begitu juga dengan sistem politik, bila virus moral hazard seperti
    money politics
    menjalar “merata” ke seluruh tubuh, maka demokrasi akan menjerit. Tak hanya itu, keuangan negara akan terpukul dan inflasi melejit.
    Begitu juga dengan usia, di mana semakin lama (atau tua) sistem politik berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan (evaluasi) untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
    Saat pertama kali digelar, Juni 2005, Pilkada langsung membawa semangat demokratisasi pemilihan, yaitu memindahkan
    votes right
    dari meja parlemen ke meja rakyat di TPS.
    Saat itu, konteks politiknya adalah bahwa kita baru keluar dari sistem Orde Baru yang otoriter, sehingga ruang untuk partisipasi publik di semua hal menjadi kebutuhan.
    DPR saat Orde Baru tak lebih dari ornamen politik yang sulit melakukan terobosan. Tentu saja image parlemen hari ini berbeda dengan dahulu.
    Setelah hampir dua dasawarsa berlangsung, benar bahwa Pilkada langsung menghasilkan kemajuan di beberapa daerah. Namun pada saat yang sama, terjadi penurunan kualitas demokrasi dan beban pembiayaan politik yang semakin besar.
    Dampak negatifnya lebih massif daripada kemajuan di sejumlah titik tadi. Itu juga bukan preseden yang baru, karena di medio 2010-2012, Pilkada langsung juga sempat mendapat gugatan dari berbagai pihak.
    Mengutip pandangan Ryas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, di
    Kompas
    tahun 2011, beliau mencatat setidaknya ada tiga dampak negatif Pilkada langsung yang memprihatinkan.
    Yaitu penggunaan uang yang semakin marak untuk membeli suara konstituen (
    vote buying
    ), tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang, dan potensi perilaku koruptif kepala daerah terpilih akibat
    high costs
    politik.
    Kita harus berani mengakui bahwa tiga dampak negatif tersebut semuanya sudah terjadi hari ini.
    Vote buying
    misalnya, pada Pileg dan Pilpres lalu sebagian besar elite politik menyimpulkan bahwa praktik
    money politics
    tidak hanya terjadi, tapi dilakukan secara “ugal-ugalan”.
    Kurang tegasnya penyelenggara Pemilu dalam melakukan pengawasan, membuat banyak pihak “menormalisasi” politik sembako, bantuan,
    cash money
    dan sebagainya.
    Jumlahnya mencengangkan, mendekati Rp 1.000 Triliun di Pileg dan Pilpres lalu. Itu hitungan kasar dari penulis, yang terdiri dari Rp 200-an trilun biaya pelaksanaan dari APBN dan biaya yang dikeluarkan tiap caleg berjumlah ribuan.
    Imbasnya, parlemen didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pebisnis. Sepintas tidak salah dengan praktik tersebut. Namun, bila menengok frasa “ugal-ugalan” di atas, maka yang sesungguhnya terjadi adalah
    unfairness competition
    , pihak yang memiliki logistik berlebih (pengusaha) akan diuntungkan dari proses ini.
    Hasilnya pun dapat dilihat pada Pileg terakhir (2024), di mana 61 persen anggota DPR terpilih terafiliasi dengan kelompok bisnis tertentu. Angka yang lebih besar bahkan terekam di Pemilu lima tahun sebelumnya.
    Sementara para aktivis dan akademisi yang memiliki komitmen perjuangan, sering kali kalah di TPS dalam Pileg maupun Pilkada langsung, karena sulit bersaing dengan para pengusaha dalam mobilisasi logistik.
    Di sisi lain, pemilih yang rata-rata lulusan SMP belum mencapai tahapan memilih secara rasional.
    Akibatnya, keprihatinan kedua terjadi, di mana pemilih tidak mendapatkan pemimpin ideal yang bersih dan berpihak ke rakyat, karena
    popular vote
    sangat rentan dengan mobilisasi suara melalui
    vote buying
    tersebut.
    Dampak lanjutannya, performance pembangunan di banyak daerah yang
    busines as usual
    selama rezim Pilkada langsung, menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan sistem yang berlaku selama ini.
    Alih-alih membangun, ratusan kepala daerah hasil Pilkada langsung justru menjadi tersangka kasus korupsi.
    Data KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi di pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya. Angka ini akan bertambah jika kasus di provinsi dimasukkan.
    Artinya, kita tidak bisa lagi menganggap kasus-kasus tersebut sebagai moral hazard personal. Bila kejadiannya massal, maka itu menggambarkan sistem politik yang sakit atau terganggu.
    Benar bahwa tidak selalu Pilkada langsung memacu seorang calon untuk melakukan korupsi. Namun, faktor politik biaya tinggi membuat mereka tidak punya pilihan. Ditambah hasrat berkuasa yang membuncah, maka korupsi tak terelakkan.
    Sekali lagi, baik Pilkada langsung maupun perwakilan, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lebih dari itu, keduanya harus
    relate
    dengan kultur politik aktual di negara tersebut.
    Menurut penulis, Pilkada langsung hanya akan efektif bila masyarakat imun terhadap
    money politics
    . Itu artinya pendapatan per kapita (IPC) warga negara harus meningkat dulu, sehingga roda demokrasi langsung akan berjalan di atas jalan pikiran, bukan di atas statistik kemiskinan dan pengangguran.
    Fenomena ini juga mengingatkan kita pada pidato Prof Dr Boediono, yang juga Wapres 2009-2014, pada pengukuhan Guru Besarnya di UGM, 2007.
    Beliau menganalisis bahwa
    based on
    pengalaman empiris di seluruh dunia selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan IPC 1.500 dollar AS atau kurang hanya bertahan 8 tahun.
    Lalu, negara dengan IPC 1.500-3.000 dollar AS, demokrasinya
    average
    stabil hanya dalam 18 tahun.
    Baru pada negara dengan IPC di atas 6.000 dollar AS, daya tahan sistem demokrasi jauh lebih besar.
    Dalam hal ini, bila melihat IPC Indonesia saat ini sekitar 4.900 dollar AS, maka perlu strategi tertentu untuk mengawal demokrasi agar
    on the tracks
    dan memiliki daya tahan.
    Termasuk keberanian kita melakukan transisi dan modifikasi, agar tidak “plek-ketiplek” meng-
    copy
    demokrasi yang berlaku di negara maju. Misalnya, demokrasi liberal di negara Barat yang dianggap ideal di sana, belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat di Timur.
    Pengalaman negara lain dalam Pilkada juga beragam, termasuk banyak juga yang memilih melalui parlemen, bahkan ditunjuk oleh kepala negara.
    Misalnya India, di mana gubernur negara bagian ditunjuk oleh PM. Lalu Jerman, yang gubernurnya atau
    Ministerpräsident
    dipilih oleh parlemen. Begitu juga Spanyol, Italia dan banyak negara lainnya.
    Memang sebagian negara-negara di atas menganut sistem parlementer. Namun, ada juga negara dengan sistem presidensial yang melakukannya.
    Termasuk AS di masa-masa awal, di mana gubernur di sejumlah negara bagian sempat dipilih oleh parlemen.
    Indonesia selama era Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Saat itu pemilihan gubernur dilakukan melalui penunjukan oleh presiden. Terlepas dari image otoritarian, tapi semua mengakui bahwa pembangunan di era Orde Baru relatif lebih sistematis daripada era sekarang.
    Poinnya adalah, selama pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga segala bentuk potensi pelanggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tentu lebih buruk dari Pilkada langsung.
    Begitu juga dengan
    Pilkada Langsung
    yang berjalan selama ini dan menghasilkan ratusan kasus korupsi.
    Bila memang kita ingin mempertahankan sistem langsung, maka perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pilkada secara ketat. Tujuannya agar virus lama dapat diminimalkan, khususnya
    money politics
    dan keterlibatan birokrasi.
    Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu juga memberikan 10 catatan dalam Perppu saat pembatalan Pilkada via DPRD. Pertanyaannya, apakah 10 catatan itu sudah dilaksanakan? Atau jangan-jangan kita tidak menghiraukannya?
    Di atas semuanya, penulis memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membuka diskursus ini di awal-awal pemerintahannya. Sehingga tidak memancing spekulasi adanya
    vested interests
    , sebagaimana rencana amandemen UUD 1945 yang gagal tahun lalu, karena terlalu dekat dengan Pemilu.
    Dengan adanya perdebatan publik di awal pemerintahan, semua pihak dapat menyampaikan pikirannya, sehingga nantinya akan ditemukan formula terbaik untuk mendorong Pilkada yang prorakyat, prokesejahteraan, bukan hanya asal kelihatan demokratis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, membahas wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Diungkapkan Sultan, keduanya sepakat bahwa demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi atau high cost.

    “Kami juga beruntung sudah berdiskusi, saya paling enggak setidaknya dua kali sempat ya mendiskusikan ini dengan Pak Prabowo, Pak Presiden,” katq Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Dan pandangannya sama, demokrasi kita mahal sekali,” imbuhnya.

    Secara pribadi, pendapat Sultan mengenai usulan pilkada via DPRD telah ditulis dalam bukunya yang berjudul ‘Green Democracy’.

    “Demokrasi kita mahal sekarang. Saya sudah berkesimpulan,” ujarnya.

    Sebab itu, menurutnya saat ini adalah momen yang tepat untuk pemangku kepentingan duduk bersama, membahas sistem politik yang cocok di Indonesia.

    “Lalu kita tentukan langkah-langkah ke depan agar pertama demokrasi kita makin efisien, kedua makin efektif, dan ke depan makin berkualitas,” ucapnya.

    Terkait model pemilihannya, Sultan menyinggung sila ke-4 dari Pancasila.

    Di mana demokrasi yang disebut Presiden Pertama RI Sukarno yakni permusyawaratan perwakilan.

    “Sila keempat itu, ada perwakilan dulu. Dia tidak liberatif, dia tidak liberal, tapi deliberatif. Ada perwakilan dulu, baru nanti ditunjuk. Nah modelnya bisa, di DPRD dulu, baru dipilih. Akan efisien, akan terkontrol,” ucapnya.

    “Tapi lagi-lagi sebagai negara demokrasi kita akan bersimulasi, kalau ada pendapat yang lebih baik. Tapi saya melihat keinginan Pak Prabowo, mumpung sedang konsolidasinya baik, sekarang kita berbenah,” pungkasnya.

    Sebagai informasi usulan tersebut telah disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

     

     

     

     

  • Tunnel Joyoboyo Diresmikan, Wisatawan Bisa Lewat Terowongan Bawah Tanah ke KBS saat Libur Nataru

    Tunnel Joyoboyo Diresmikan, Wisatawan Bisa Lewat Terowongan Bawah Tanah ke KBS saat Libur Nataru

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Terowongan pejalan kaki penghubung Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) menuju Kebun Binatang Surabaya (KBS), Tunnel Joyoboyo, akhirnya dibuka, Senin (23/12/2024).

    Akses penghubung antara terminal dan wahana wisata legendaris tersebut mulai bisa dilalui pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Proses peresmian dilakukan dengan pemotongan pipa dan penekanan bel oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Berlangsung di teras TIJ, proses permesinan turut dihadiri jajaran DPRD Surabaya bersama anggota Forkompinda.

    “Dengan dibukanya tunnel ini maka fasilitas umum berupa terminal dan wahana wisata favorit di Surabaya, yakni KBS, akhirnya terhubung,” kata Cak Eri ditemui di sela peresmian tersebut.

    Dengan memiliki terowongan bawah tanah, maka Surabaya semakin dekat dengan predikat kota berkelas dunia.

    “Kalau di negara-negara lain, seperti di Eropa, tunnel atau terowongan ini biasa dikerjakan,” kata Cak Eri yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

    “Tunnel menunjukkan Surabaya sebagai kota yang ramah dengan pejalan kaki dan transportasi umum. Fasilitas menuju kota kelas dunia ini akan terus ditambahkan di Surabaya,” kata alumnus doktoral pengembangan SDM Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Saat melewati Tunnel, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai hewan koleksi KBS yang ditampilkan dalam video Diorama. Nuansa tematik dihadirkan memanjakan mata yang melihat.

    “Ketika lewat tunnel, bisa melihat video mapping yang akan bercerita soal KBS. Sehingga, sangat menyenangkan ketika berada di dalamnya,” katanya.

    Cak Eri menambahkan, TIJ memiliki dua moda transportasi yang bisa diakses oleh pengunjung KBS. Yakni, kendaraan pribadi dan transportasi umum berupa bis, Lyn, hingga Wira-wiri.

    “Untuk kendaraan pribadi, pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di TIJ. Sedangkan untuk transportasi umum, bisa juga langsung di TIJ bertemu dengan berbagai jenis angkutan,” tandasnya.

    Melalui terobosan ini, pihaknya optimis jumlah pengunjung KBS akan meningkat. Kenyamanan dan keamanan pengunjung juga akan terjaga.

    Selam proses awal, petugas diminta untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung di dalam tunnel. “Yang tidak kalah penting, kami berharap tunnel ini bisa menghilangkan parkir liar yang biasanya meresahkan pengunjung,” kata Cak Eri.

    Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tundjung Iswandaru mengungkapkan pembukaan Tunnel Joyoboyo dilakukan setelah proses pengerjaan, perawatan, dan uji coba selesai dilakukan. Pengunjung yang akan berlibur ke KBS bisa memarkirkan kendaraan di TIJ untuk selanjutnya berjalan menuju KBS melalui tunnel.

    Tunnel telah dilengkapi dengan pendingin ruangan, lift, pintu darurat, diorama KBS, hingga sejumlah fasilitas lainnya. “Tunnel ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung,” kata Tundjung.

    Pengunjung KBS yang membawa kendaraan pribadi bisa memarkirkan kendaraan di lantai 2 TIJ. Total, kapasitas parkir TIJ mencapai 500 unit roda dua dan 500 unit roda empat. 

    Pengunjung akan diminta untuk membeli tiket KBS di lantai 2 TIJ sebelum memasuki tunnel. Selanjutnya, pengunjung dapat melalui terowongan dan bertemu pintu selatan KBS

  • DKI bangun embung dan pusat kendali untuk tangani banjir di Jaksel

    DKI bangun embung dan pusat kendali untuk tangani banjir di Jaksel

    saluran utama (makro) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mendukung apabila curah hujan dengan 150 milimeter (mm), sedangkan saluran pendukung mampu sekitar 100 mm per hari

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun embung dan pusat kendali (command center) sebagai upaya untuk penanganan banjir di kawasan Jakarta Selatan.

    “Berkat dukungan dari DPRD, juga dari DPD, DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jakarta dan seluruh pihak terkait yang terus melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur banjir,” kata Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Senin.

    Teguh mengatakan itu terkait peresmian Embung Pemuda 1 Srengseng Sawah, Embung SDN 01 Petukangan Selatan, dan Pusat Kendali Bukit Duri.

    Dia menyoroti saluran utama (makro) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mendukung apabila curah hujan dengan 150 milimeter (mm), sedangkan saluran pendukung mampu sekitar 100 mm per hari.

    “Lebih dari itu nantinya banjir atau genangannya surut lebih lama. Namun kita harus maksimalkan dan terus membangun,” tambahnya.

    Sementara, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin menambahkan tahun 2024 ini telah membangun dua embung yang diresmikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Saya laporkan juga bahwa Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan telah menyelesaikan pembangunan dua embung, yakni pertama ada Embung Pemuda 1 dengan penampang basah 10.075 meter persegi (M2),” ujar Munjirin.

    Embung Pemuda 1 dengan volume efektif tampungan sebesar 13.440,52 meter kubik (m3) yang dapat mereduksi 8 persen volume banjir pada sistem saluran penghubung (PHB) babakan atas dan PHB babakan bawah.

    Kemudian, embung kedua yang terbangun adalah embung SD Negeri 01 Petukangan Selatan Seluas 2.062 M2 dengan kedalaman 2,6 meter dengan dilengkapi kolam olakan dan akan ditambahkan pompa kapasitas 2×500 liter per detik (lps).

    Embung ini untuk difungsikan sebagai pengendali genangan di Jalan Sakti, Komplek Sangrila.

    Kemudian, terbangunnya ruang pusat kendali di Kelurahan Bukit Duri yang diharapkan juga mampu mengatasi banjir di kawasan itu.

    “Teknologi pompa adalah merupakan suatu solusi yang dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses operasi,” jelasnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator: Pembangunan NCICD di Muara Angke baru 100 meter

    Legislator: Pembangunan NCICD di Muara Angke baru 100 meter

    menilai pemerintah daerah (pemda)  kurang serius melakukan pembangunan tanggul laut yang dibuat untuk mengatasi persoalan banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menyatakan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di kawasan Muara Angke baru tercapai 100 meter dan itu pun masih berupa pondasi.

    “Hari ini proses pembangunan ini juga tidak berjalan karena mereka libur,” kata Anggota DPRD Daerah Pemilihan Jakarta Utara I Tri Waluyo saat meninjau lokasi pembangunan di kawasan Muara Angke Jakarta Utara, Senin.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024