Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Said Aqil Setuju Gagasan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Cost Sosialnya Besar – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Said Aqil pada konferensi pers Refleksi Akhir Tahun LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    “Memohon Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak atas gagasan Pimpinan daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Said Aqil.

    Menurutnya, gagasan ini untuk mengembalikan spirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan pasal 4 dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

    Gagasan ini, kata Said Aqil, dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada melalui DPRD.

    “Agar dapat diimplementasikan ke dalam Pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” katanya.

    Dirinya mengatakan sebenarnya NU dalam Musyawarah Nasional tahun 2013, sudah memberikan rekomendasi Pilkada melalui DPRD.

    Rekomendasi tersebut, kata Said Aqil, disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

    Alasannya, Pilkada langsung memiliki biaya sosial dan material yang besar.

    “Agar pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota dan Gubernur ke DPRD. Melihat cost sosialnya sangat besar kalau secara langsung itu, di samping juga cost material, luar biasa,” pungkasnya.

    Gagasan mengenai Pilkada dipilih oleh DPRD disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

  • Mahfud Ingatkan Praktik Jual Beli Kursi Pemilu Lewat DPRD: 1 Kursi Bisa Rp 5 M

    Mahfud Ingatkan Praktik Jual Beli Kursi Pemilu Lewat DPRD: 1 Kursi Bisa Rp 5 M

  • Wamendagri Tinjau Dua Gereja di Bandung, Pastikan Natal Berjalan Damai

    Wamendagri Tinjau Dua Gereja di Bandung, Pastikan Natal Berjalan Damai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau dua gereja di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (24/12). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintahan menjamin perayaan Natal berjalan aman dan damai.

    Didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, Bima Arya menyempatkan diri meninjau dua gereja utama, yaitu Gereja Katolik Katedral Santo Petrus dan Naposo Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) Bandung Riau Martadinata.

    Kehadiran Bima Arya dan rombongan disambut hangat oleh jemaat di Gereja NHKBP Bandung Riau Martadinata.Bima tampak menyalami beberapa jemaat yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran Forkopimda bersama kepala daerah memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah Natal di seluruh Indonesia berjalan dengan aman, damai, dan tertib,” ujar Bima Arya.

    Bima menambahkan, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kelancaran perayaan Natal. Prabowo, lanjut Bima, juga meminta semua pihak untuk turut serta mengawasi seluruh fasilitas publik, termasuk rumah ibadah selama prosesi ibadah Natal berlangsung.

    Dalam kesempatan itu, Bima juga menegaskan pentingnya semua lapirsan masyarakat merawat toleransi. Ia menekankan, perbedaan merupakan keniscayaan, tetapi keberagaman adalah sebuah keharusan.

    Bima juga berpesan agar perayaan Natal dapat menjadi spirit kebersamaan. Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik suka maupun duka.

    “Kami hadir di sini bersama Bapak Pj. Gubernur [Jabar], Pak Panglima, Pak Kapolda, Pimpinan DPRD, Kejaksaan, semua untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, dan tentunya untuk menyampaikan Selamat Hari Natal,” ungkap Bima.

    Lebih lanjut Bima juga mengapresiasi persiapan semua pihak dalam menyambut Natal. Menurutnya, dalam pantauannya tersebut, pelaksanaan Natal berlangsung lancar dan damai.

    “Kami mengapresiasi kerja keras dari seluruh Forkopimda di seluruh Indonesia yang memastikan suasana damai, sehingga sampai hari ini, sampai malam ini, perayaan dan ibadah Natal berjalan dengan tertib di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (ory/ory)

  • Legislator: Penetapan Hasto Kristiyanto Harus Bebas dari Tendensi Politik

    Legislator: Penetapan Hasto Kristiyanto Harus Bebas dari Tendensi Politik

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus murni merupakan penegakan hukum yang adil.

    “Kami di Komisi III DPR RI terus mendorong agar setiap kasus yang ditangani KPK dilakukan dengan lurus dan murni. Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum memiliki tendensi politik,” ujar Rudianto saat dihubungi Antara, Rabu (25/12).

    Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses hukum agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

    “Menemukan kesalahan itu sah, tapi mencari-cari kesalahan jelas tidak boleh,” tambahnya.

    BACA JUGA: Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    Sebagai politisi, Rudianto mengaku tidak mudah memberikan komentar terkait kasus Hasto. Namun, sebagai legislator di bidang hukum, ia tetap menghormati proses yang sedang berjalan.

    “Jika ada keberatan atas penetapan tersangka, pasti ada mekanisme hukum yang tersedia untuk digunakan,” ujarnya.

    Rudianto juga mengingatkan bahwa jika masyarakat melihat penegakan hukum oleh KPK cenderung bermuatan politik, kepercayaan terhadap lembaga antirasuah ini akan tergerus.

    Dia berharap pimpinan KPK yang baru dilantik dapat menjaga keadilan dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan murni.

    “Kalau ada tuduhan KPK menargetkan individu tertentu atau ada unsur politik, itu akan merusak citra lembaga. Oleh karena itu, KPK harus menunjukkan profesionalitas dan menjaga keadilan,” katanya.

    BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Tersangka, KPK Perkuat Posisi Sebagai Alat Kekuasaan untuk Memukul Lawan

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

    Menurut Setyo, Hasto berperan aktif dalam upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui suap kepada Komisioner KPU.

    Rudianto berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan profesional, sehingga mencerminkan penegakan hukum yang adil tanpa ada pengaruh politik.

  • Pj Wali Kota Kediri Kunjungi Gereja, Tinjau Perayaan Natal

    Pj Wali Kota Kediri Kunjungi Gereja, Tinjau Perayaan Natal

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag dan FKUB meninjau perayaan Natal. Kedatangan Pj Wali Kota Kediri beserta rombongan ini untuk mengucapkan selama Natal bagi umat Kristiani dan memastikan ibadah di malam Natal berjalan dengan aman.

    Rombongan berangkat menuju empat gereja dari Balai Kota Kediri menggunakan Bus Satria. Adapun empat gereja yang dikunjungi yakni, Gereja Kristen Jawi Wetan, GPIB Immanuel Kediri, Gereja Karunia, dan Gereja Katolik St. Vincentius A Paulo.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih sudah membersamai saya menjalankan tugas sebagai Pj Wali Kota Kediri selama satu tahun ini. Malam ini saya datang bersama Forkopimda, Kepala Kemenag dan FKUB. Atas nama Pemkot Kediri bersama Forkopimda dan FKUB mengucapkan selamat Hari Natal untuk seluruh umat Kristiani,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri berharap Natal tahun ini membawa berkat untuk semua. Dengan menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan, merawat keberagaman untuk menjaga kedamaian. Sehingga semakin banyak menebarkan manfaat agar dunia lebih sejahtera.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dalam menjaga kerukunan dan toleransi hidup bermasyarakat di Kota Kediri. Di malam Kudus ini saya titip doa semoga Kota Kediri senantiasa aman, nyaman, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kotanya semakin maju serta masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkapnya.

    Turut mendampingi, Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol Yudi Sumartono, Kabid TIK Polda Jatim Kombes Pol Adewira Siregar, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Komandan Brigif 16 / Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Ketua DPRD Firdaus, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Kantor Kemenag Ahmad Zamroni, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, FKUB, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • MTI kritik rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta

    MTI kritik rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta

    Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra

    Dikhawatirkan akan menambah pengguna kendaraan pribadi atau motor

    MTI kritik rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Rencana penghapusan Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota menuai kritik di masyarakat. Pemerntah Provinsi Jakarta beralasan penghapusan koridor ini dilakukan bila MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung untuk mengurangi tumpang-tindih layanan. 

    Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyatakan penolakannya. Menurutnya Koridor 1 adalah cikal bakal Transjakarta, bahkan transportasi modern di Indonesia.

    “Koridor 1 Transjakarta adalah cikal bakal transportasi modern yang diterapkan di Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam wawancara di Radio Elshinta Rabu 25/12/2024.

    Joko menceritakan pembangunan koridor 1 Transjakarta yang menuai pro kontra di tengah masyarakat begitu luar biasa, namun bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Sutiyoso (bang Yos) yang memasuki periode keduanya.

    Meskipun pembangunan koridor Transjakarta yang berjumlah 13 sempat tidak berlanjut usai kepemimpinan bang Yos, pembangunan hingga koridor terakhir yakni koridor 13 selesai dan beroperasi di tahun 2017.

    “Berbicara mengenai angkutan umum tergantung waktu dan momen yang tepat, dan pada saat itu koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota dibangun pada momen yang tepat sehingga bisa dibilang sebagai kebangkitan transportasi modern di Indonesia,” jelas Djoko Setijowarno. 

    Djoko menambahkan model transportasi Transjakarta ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Djoko mengatakan, kemunculan Transjakarta dilanjutkan dengan moda transportasi MRT sepanjang 17 KM dari Lebak Bulus – Bundaran HI dan rencananya akan dibangun hingga utara Jakarta. 

    Djoko menjelaskan, di negara maju himpitan ekonomi nyaris tidak ada karena jenjang antara orang kaya dan miskin tidak begitu jauh. Berbeda dengan di Indonesia, rentang antara kaya dan miskin. Sehingga menurutnya pengguna transportasi seperti Transjakarta dan MRT tentu berbeda 

    “Dikhawatirkan jika koridor 1 Transjakarta dihapus, justru pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor justru semakin banyak, sehingga berpotensi menambah kemacetan” tambahnya.

    Djoko mengatakan, melihat visi misi gubernur terpilih Jakarta yakni meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum, maka menurutnya tidak ada pengapusan koridor Transjakarta.

    “Problem di Jakarta adalah bagaimana mengalihkan warga menggunakan angkutan umum. Biarkan saja koridor 1 Transjakarta tetap beroperasi, selain menjadi koridor bersejarah, penggunanya masih banyak, konektivitasnya tinggi, dan potensinya masih cukup besar,” jelas Djoko Setijowarno yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.

    Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan wacana menghapus Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota bila MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung untuk mengurangi tumpang-tindih layanan. 
    Sementara Penjabat Gubernur (Pj) Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan hingga saat ini belum ada keputusan terkait penutupan layanan Transjakarta Koridor 1 karena masih  dalam tahap pembahasan oleh Dinas Perhubungan Jakarta bersama DPRD. 

    Penulis : Dwi Iswanto

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi KYPS Ambon Wafat Usai Diperiksa Propam Terkait Kasus Aniaya

    Polisi KYPS Ambon Wafat Usai Diperiksa Propam Terkait Kasus Aniaya

    Ambon, CNN Indonesia —

    Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon (KPYS), Bripka Edy Wally meninggal dunia di RS Bhayangkara Polda Maluku, Rabu (25/12).

    Bripka Edy Wally meninggal usai menjalani pemeriksaan di Propam terkait kasus penganiayaan sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar, Rizal Taufik Serang.

    “Iya meninggal, sakit asam lambung, meninggal tadi malam di RS Bhayangkara,”kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Janete Luhukay saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).

    Jenazah anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Bripka Edy Wally dimakamkan secara militer di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.

    Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Driyano Andry Ibrahim yang memimpin apel persada upacara pemakaman Bripka Edy Wally semoga darma bakti almarhum menjadi suri tauladan.

    Sebelumnya, usai diperiksa Propam, Bripka Edy sempat mengeluh kesakitan pada bagian dada kepada Aipda Tortet. Bripka Edy Wally lantas dibawa ke RS Bhayangkara dan sempat mendapatkan penanganan medis. Namun, Bripka Edy kemudian menghembuskan nafas terakhir pukul 00:46 WIT.

    Bripka Edy Wally dilaporkan naik pitam kepada Rizal Taufik Serang, sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar di jalan Sam Ratulangi, Kota Ambon.

    Bripka Edy Wally memaki dan memukul kap mobil karena dituding menabraknya saat mengatur lalu lintas. Saat itu, Bripka Edy Wally mencabut kunci dan menarik pria yang merupakan sopir anggota DPRD Maluku dari fraksi Golkar keluar dari mobil.

    Keadaan semakin memanas, ketika rekan Bripka Edy Wally, Aipda Tortet membanting sang sopir hingga tersungkur ke aspal.

    Tak berhenti sampai di situ, anggota lainnya, Bripka Surkam Dewa pun datang dan memborgol sang sopir. Sang sopir Rizal Taufik Serang sempat memberikan perlawanan. Ia kemudian dibawa ke Polsek KPYS dengan kondisi tangan terborgol.

    Buntut kasus tersebut, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon AKP Aditya Bambang dicopot dari jabatannya.

    Dalam surat pencopotan itu, AKP Aditya Bambang dimutasi ke bagian Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Maluku sebagai Kasiminbarbuk Subditbarbuk.

    (sai/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Video DPRD Solo Sidak ke Simpang Joglo Pantau Warga Sekitar Terdampak Genangan Air

    Video DPRD Solo Sidak ke Simpang Joglo Pantau Warga Sekitar Terdampak Genangan Air

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Berikut ini video DPRD Solo Sidak ke Simpang Joglo Pantau Warga Sekitar Terdampak Genangan Air.

    Pimpinan dewan dan Komisi III DPRD Kota Solo melakukan sidak ke kawasan Proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Simpang Joglo, Selasa (24/12/2024).

    Hal tersebut dilakukan usai ada warga yang rumahnya di sekitar proyek terdampak genangan usai hujan lebat mengguyur wilayah Kota Solo pada Minggu (24/12/2024).

    Jajaran dewan didampingi pihak kontraktor terlihat mengecek saluran drainase di sekitar proyek tersebut.

    Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Daryono menyampaikan, masalah utama di Simpang Joglo selama ini ialah ketika turun hujan lebat terjadi genangan di sejumlah titik. Hal tersebut semakin diperparah karena adanya Simpang Joglo yang belum mempersiapkan solusi terkait itu.

    “Saya kira ini jadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Solusi kedepan agar permasalah yang sudah ada selama ini bukan berpindah tapi selesai. Ini yang kita pikirkan,” katanya usai sidak.

    Solusi jangka pendek terkait permasalahan itu, terangnya, dinas terkait telah menyiapkan pompa sehingga ketika hujan lebat dapat dioperasikan supaya tidak terjadi genangan seperti kemarin.

    “Solusi jangka menengahnya kita akan berbicara bagaimana air tersalurkan bisa keluar. Ini ada kendalq sekitar 300 meter saluran yang kurang menampung debit yang ada. Sebenarnya saluran di proyek relatif cukup volume salurannya. Tapi ketika keluar proyek, saluran lingkungan yang belum ada. Ini tadi dari kementerian meminta pemkot mengajukan usulan agar menyelesaikan ini,” terangnya.

    Menurutnya permasalahan genangan air sudah lama.

    Akan tetapi permasalahan itu menjadi ramai menuai protes warga karena lokasi yang selama ini tidak terdampak genangan justru kini menjadi terdampak.

    “Solusi angka panjang integrasi dari drainase Kota Solo yang memang sudah lama menjadi masalah yang harus diselesaikan,” ungkap Daryono. (Ais) 

     

  • Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    JABAR EKSPRES – Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Pos Pam Nataru) dinilai sangat membantu masyarakat, dalam memberikan rasa aman serta kenyamanan khususnya ketika menikmati liburan.

    Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar bersama anggota lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) 5, melakukan kunjungan pamantauan ke Pos Pam Nataru wilayah Barat.

    Anggota DPRD Sumedang yang turut hadir itu, yakni Ketua Komisi 1, Asep Kurnia dari Fraksi Golkar, Herman Habibuloh (PKB) Ledy puspita (Golkar) dan Elah karmilah (PPP).

    BACA JUGA: Cair Rp400.000 Ke Akun Lewat Tips & Trik Cara Dapat Uang Tercepat 2024

    “Hari mewakili DPRD Kabupaten Sumedang melakukan pemantauan Pos Pam Nataru di wilayah Sumedang hari ini ke bagian Barat, di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (25/12).

    Jafar menerangkan, pemantauan ini dilakukan guna berkoordinasi sekaligus mengecek kondusifitas di setiap Pos Pam Nataru.

    “Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semua kondusif, lancar dan arus lalu lintas juga lancar,” terangnya.

    BACA JUGA: Info KUR BRI 2025, Ini Syarat & Cara Mengajukan Via Online

    Menurutnya, perayaan Natal yang berlangsung dapat aman dan terkendali, salah satu faktornya karena kinerja para petugas di setiap titik Pos Pam Nataru.

    Pemantauan ke setiap Pos Pam Nataru juga bertujuan untuk mendukung penuh para petugas yang berjaga, bahkan DPRD Kabupaten Sumedang memberikan support berupa mie cup instan hingga kopi.

    “Ini dalam rangka memberikan support dan semangat kepada keamanan Polsek, Koramil serta semua instansi terkait dalam upaya menciptakan kondusifitas di wilayah,” bebernya.

    BACA JUGA: Satrio Sugeng Prayitno, Maestro Dibalik Pembangunan Jalan di Perbatasan Indonesia

    Jafar menilai, semua Pos Pam Nataru di Kabupaten Sumedang cukup lengkap, sehingga siap memberikan layanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan liburan.

    Adapun untuk Pos Pam Nataru di Kecamatan Cimanggung, dia menerima masukan mengenai kurangnya pencahayaan dari lampu penerangan jalan umum (PJU).

    “Masukan tadi PJU mati, saya langsung hubungi Dishub agar bisa menyala kembali. Alhamdulillah kelengkapan (fasilitas Pos Pam) sudah (terpenuhi),” imbuhnya.

  • Penyesalan Dera Siagian, Jebolan Indonesia Idol Sampai Jual Mobil Tapi Gagal Jadi Anggota Dewan

    Penyesalan Dera Siagian, Jebolan Indonesia Idol Sampai Jual Mobil Tapi Gagal Jadi Anggota Dewan

    TRIBUNJATENG.COM – Masih ingat Dera Siagian mantan bintang Indonesia Idol membuat pengakuan penyesalan terjun dalam dunia politik.

    Wanita yang maju di DPRD Jawa Barat pada Pileg 2024 harus kecewa karena uangnya habis dan gagal menjadi wakil rakyat.

    Padahal Dera Siagian sudah mengeluarkan uang hingga Rp 500 juta, tetapi jumlah suara yang diperoleh hanya 1.000.

    Padahal untuk bisa lolos ke kursi dewan Jabar setidaknya membutuhkan sebanyak 5.000 suara.

    Dera pun mengakui menyesal setelah uangnya habis.

    Ia bahkan sempat menjual mobilnya sebagai bentuk ia habis-habisan bertarung .

    Ya , Penyanyi Dera Siagian adalah sosok yang sudah familiar.

    Ia adalah jebolan Indonesia Idol yang kemudian terus berkarir.

    Ia bahkan sempat meramaikan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat.

    Namun, Dera Siagian gagal menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) di Cianjur Selatan, karena dia hanya berhasil mengumpulkan sekitar seribu suara.

    “Iya Pileg kemarin saya gagal, karena suaranya nggak banyak. Yang lolos yang di atas 5.000 suara. Sementara, saya cuma 1.000 suara saja,” kata Dera Siagian ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Dera tak tahu mengapa dirinya kalah, padahal sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah dalam masa kampanye.

    Uang itu digunakan untuk membuat baliho hingga sosialisasi kepada warga.

    “Total uang pribadi yang keluar dari saya sekitar Rp 500 juta. Cukup tinggi hanya untuk DPRD saja,” ucap wanita berusia 31 tahun tersebut.

    “Jadi uangnya dipakai cetak baliho dan segala macam. Terus juga dana-dana sosialisasi ke masyarakat,” jelas Dera Siagian.

    Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu habis-habisan dalam mengikuti Pileg 2024-2029.

    Bahkan, ia sampai menjual barang-barangnya agar bisa memiliki dana kampanye.

    “Saya sampai jual mobil buat dana kampanye. Pas sudah keluarin banyak dan nggak menang, jadi nyesel sendiri,” terang Dera Siagian.

    NIKMATI MASA KAMPANYE

    Meski demikian, Dera Siagian menikmati masa kampanye menjadi caleg DPRD Jawa Barat. 

    Ia banyak bertemu warga di dapilnya, guna memberikan dukungan atas keputusannya jadi wakil rakyat.

    “Senang banget ketemu warga di sana yang baik-baik. Ada yang kenal dan juga nggak,” ucap Dera Siagian.

    “Saya dibilang artis Korea lah, padahal nggak haha. Tetapi, seru akhirnya saya bisa bersosialisasi dengan warga buat dengar keluhannya,” tutur Dera Siagian.

    “Ada juga yang notice, saya jebolan idol dan penyanyi. Senang ada di tengah-tengah mereka,” papar Dera Siagian. 

    Tentu saja apa yang dirasakan Dera adalah satu dari banyak orang yang gagal.

    Namun, begitulah politik yang kadang tak hanya bebricara uang saja . (*)