Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kunjungan Wisata Lesu, Pelaku Usaha di Lembang Hadapi Ini

    Kunjungan Wisata Lesu, Pelaku Usaha di Lembang Hadapi Ini

    JABAR EKSPRES – Minat wisatawan ke kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mengalami penurunan signifikan.

    General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang, Sapto Wahyudi mengatakan, penurunan minat wisatawan jauh berbeda dibandingkan dengan musim Nataru tahun lalu.

    “Jauh berbeda dengan tahun lalu. Meski kendaraan banyak yang masuk ke kawasan Lembang, tapi minat berkunjung ke lokasi wisata berkurang,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan ke Lembang seperti pengaruh daya beli masyarakat. Serta banyaknya alternatif tempat wisata di beberapa daerah sehingga pengunjung jadi terpecah.

    BACA JUGA:Klik Amplop Cairkan Saldo DANA Kaget Rp200.000

    Turunnya minat wisatawan yang berkunjung ke Lembang, lanjut Sapto diluar prediksi para pengelola wisata.

    “Terjadi penurunan 27 persen daripada tahun lalu, memang kunjungan akhir tahun naik berbanding bulan lalu (November) karena memang sepi. Tapi kalau berbanding apple to apple terhadap tahun lalu terjadi penurunan kunjungan ke Lembang,” kata Sapto.

    Sejalan dengan penurunan kunjungan wisata, tingkat hunian atau okupansi kamar hotel maupun penginapan pun ikut terkena imbasnya. Hingga jelang perayaan tahun baru, baru 50 persen tamu yang sudah booking atau memesan kamar.

    “Untuk libur tahun baru, baru 50 persen tamu yang sudah booking dari 49 kamar yang disediakan. Kondisi itu bukan hanya dirasakan di kita, tapi hampir di semua tempat penginapan di Lembang,” tuturnya.

    BACA JUGA:DPRD Jabar Sahkan 4 Perda, Ini Rinciannya!

    Menurutnya, karakteristik tamu saat ini jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu. Saat ini tamu tidak berani jauh-jauh hari reservasi karena kemudahan akses pemesanan.

    “Contohnya seperti Natal kemarin kita masih sisa beberapa room, tapi saat malamnya itu statusnya full. Mudah-mudahan sih untuk tahun baru ada kenaikan, kita masih optimis okupansi bakal naik,” ujarnya.

    Seiring dengan kondisi itu, lalu lintas di kawasan Lembang pada H-5 tahun baru terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Kota Bandung menuju Lembang masih bisa melintas dengan kecepatan normal.

  • Artis Kapok Ikut Pileg Tapi Tak Lolos, Tabungan Rp500 Juta Habis, Kini Banting Stir Jualan Steak

    Artis Kapok Ikut Pileg Tapi Tak Lolos, Tabungan Rp500 Juta Habis, Kini Banting Stir Jualan Steak

    TRIBUNJATIM.COM – Curhat artis kapok ikut Pileg namun ujungnya tak lolos.

    Uang tabungannya sebesar Rp500  juta pun ludes sampai jual mobil.

    Ia kini banting stir jualan makanan.

    Sosok artis tersebut adalah Dera Siagian.

    Penyanyi Dera Siagian harus menerima hal pahit, kalau dirinya tak bisa lolos menjadi anggota DPRD Jawa Barat, dalam Pileg 2024-2029.

    Dera Siagian mengakui hanya bisa mengumpulkan sekitar seribu suara dari dapilnya di Cianjur Selatan.

    Padahal, ia sudah mengeluarkan banyak uang saat melakukan kampanye.

    Dera Siagian sampai mengocek uang tabungannya sebesar Rp 500 juta, untuk membuat baliho dan alat peraga kampanye, serta uang sosialiasi.

    “Rp 500 juta uang pribadi. Aku sampai jual mobil,” kata Dera Siagian ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (24/12/2024), dikutip dari Warta Kota.

    “Jujur nyesal sih udah keluarin uang segitu banyak tapi engga lolos,” sambungnya.

    Dera menyebut dirinya memberanikan diri ikut Pileg 2024, bukan dari kemauan sendiri.

    Ia diminta orang tuanya untuk bisa jadi wakil rakyat.

    Dera Siagian ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (24/12/2024). (Warta Kota)

    “Jadi pas pileg kemarin yaudah pasrah aja mau lolos apa engga. Yang penting udah usaha aja,” ucap wanita berusia 31 tahun itu.

    Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengakui cukup sekali untuk terjun ke panggung politik atau mengikuti Pileg.

    Karena persaingannya tidak sehat.

    “Wah saingannya gila-gilaan disana, ngeri banget deh pokoknya. Gua tidak menemukan politik santai disana, kampanye gua udah habis-habisan eh engga lolos,” jelasnya.

    “Jujur gua kapok banget sih kejadian kemarin,” tambahnya.

    Demi mengembalikan lagi uang yang hilang akibat digunakan kampanye, Dera Siagian memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis bidang kuliner.

    Dera Siagian menggandeng pemain sinetron Yuniza Icha membuat bisnis makanan steak.

    Alasannya karena usaha kuliner menjanjikan.

    “Ya semoga bisnis kuliner steak ini lancar juga, karena bareng partner gua, Yuniza Icha yang tepat lah buat bantuin gua,” ujar Dera Siagian.

    Kisah artis lainnya

    Ternyata meski berstatus sebagai anak artis, tidak menjamin karir akan semulus orang tua.

    Seorang anak artis legendaris malah memiliki jalan yang kurang mulus untuk menjadi seorang artis dan berakting.

    Alhasil, anak artis tersebut kini memilih untuk jaga warung sambil bantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Tia Septiana ditolak casting dengan alasan yang tak masuk akal.

    Tia Septiana adalah anak komedian Mandra. Alasannya ditolak casting membuatnya ramai disoroti.

    Pasalnya bukan karena kemampuan aktingnya, Tia Septiana ditolak casting lantaran followers anak Mandra ini sedikit.

    Mengetahui anaknya ditolak casting gegara followers, Mandra langsung beri komentar menohok.

    Ingin ikuti jejak sang ayah, Tia pun sempat menjajal karier sebagai pemain film.

    Namun, perjalanan anak gadis Mandra itu rupanya tak berjalan mulus.

    Anak Mandra itu mengaku pernah ditolak mentah-mentah saat casting suatu judul film.

    Alasan Tia ditolak casting itu tak berkaitan dengan kemampuan aktingnya.

    Putri cantik Mandra tersebut ditolak casting lantaran hanya memiliki followers sedikit di medsos.

    “Ya, casting terus ditanya jumlah followers berapa, “Oh, kalau jumlah followersnya segini kayaknya gak bisa deh,” kata Tia Septiana.

    Walau begitu, Tia tetap berpikir positif. Ia yakin tak semua rumah produksi bersikap demikian.

    “Itu filmnya juga sudah tayang. Nah, tokohnya juga yang punya followers besar banget, tapi memang, kan, nggak bisa jadi patokan atau kualitas film dari jumlah followers. Nggak semua PH mungkin begitu, ada beberapa saja,” sambung Tia.

    Mendengar curhatan putrinya itu, Mandra mengaku syok. 

    Pasalnya, sejak Mandra terjun ke dunia akting pada tahun 70-an, ia tak pernah diminta menunjukkan followers.

    Ia bahkan tak pernah diminta menunjukkan kartu identitas.

    “Yang jelas waktu itu kita mikirnya apa urusannya ? Kalau saya pribadi, dari pertama kali main film dari tahun 70-an, gue belum pernah nunjukin follower. Jangankan follower, KTP saja nggak ditunjukin,” ujar Mandra.

    Oleh karena itu, Mandra pun heran tak karuan dengan fenomena tersebut.

    Menurutnya, kemampuan akting adalah hal paling utama yang harus diperhitungkan saat meng-casting pemain film.

    “Sekarang alhamdulillah orang-orang sudah pada tahu tanpa ada gitu-gituan. Yang dibutuhkan sebenarnya terus terang (kemampuan akting), nggak ngerti aja dengan pendapat yang seperti itu, mungkin eranya kali ya,” sambungnya.

    Meski kecewa, Tia tetap teguh dan memilih untuk tidak membawa nama besar sang ayah demi mempermudah langkahnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Mbak Ita Akan Evaluasi Perumahan dan Permukiman di Semarang Dengan Perda Baru

    Mbak Ita Akan Evaluasi Perumahan dan Permukiman di Semarang Dengan Perda Baru

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu akan segera mengevaluasi keberadaan perumahan dan permukiman di ibu kota Jawa Tengah.

    Hal itu menyusul disahkannya Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman oleh DPRD Kota Semarang, Jumat (27/12/2024). 

    Ita, sapaannya, mengatakan, tiga perda yang disahkan oleh DPRD Kota Semarang memang mendesak disahkan di penghujung tahun 2024 sesuai mandatori undang-undang. Perda tersebut yakni Perda Penyelenggaraan Perhubungan, Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dan Perda Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Pada Perda Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, pemerintah diminta menyiapkan pemukiman yang layak huni. 

    Dengan perda ini, Pemerintah Kota Semarang tentu akan melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang kerap terjadi di bidang perumahan dan permukiman. 

    Menurutnya, masih banyak pihak pengembang perumahan yang belum mempersiapkan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) dalam mengembagkan kawasan permukiman. Pihaknya juga berharap kesadaran pengembang menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah. 

    “Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman bagaimana mempersiapkan fasum fasos, diberikan (kepada pemerintah). Kalau sudah terjadi bencana baru cepat-cepat diserahkan,” sebut Ita. 

    Tak hanya itu, Ita juga menekankan pentingnya perizinan perumahan. Pasalnya, beberapa bencana di Kota Semarang menimpa kawasan perumahan. Dia menyebut, kejadian amblasnya Perumahan Permata Puri, Ngaliyan.

    Selain itu, Kejadian melimpasnya air ke Perumahan Dahlia, Meteseh, Tembalang. Begitu pula kejadian banjir di wilayah Perumahan Dinar Indah, Meteseh Tembalang.

    “Saya cek di tata ruang belum ada KRK (keterangan rencana kota),” sebutnya. 

    Adanya perda baru ini, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota (perwal), dia berharap, penyediaan perumahan dan permukiman di Kota Semarang akan tertata lebih baik. Tentunya, perlu selektif dalam hal perizinan. 

    “Harus lebih teliti, seleksif, dalam perizinan,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Ita menyampaikan, Pemerintah Kota Semarang juga akan segera melaksanakan Perda Penyelenggaraan Perhubungan. Perda ini juga merupakan mandatori dari undang-undang. Amanah UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memuat mandatori anggaran lima persen dari APBD. 

    “Kota Semarang sudah dibuatkan oleh Bappenas BRT dedicated line. BRT jadi transportasi massal banyak dibutukan masyarakat. Lima persen APBD itu besar. Apalagi, nanti ada mandarpri lain, ada mandatori pengelolaan sampah,” bebernya. 

    Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang akan mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan HAM. Pihaknya berkomitmen mengimplementasikan penegakan HAM . 

    “HAM banyak terjadi pelanggaran kecil-kecil. Kami harap setelah ada perda bisa meminimalisir pelanggaran,” ucapnya. (eyf)

  • Nasib Pegawai Toko Pempek Hendak Kembalikan Ponsel Malah Dimaki Dokter: Dituduh Mencuri

    Nasib Pegawai Toko Pempek Hendak Kembalikan Ponsel Malah Dimaki Dokter: Dituduh Mencuri

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib pegawai toko pempek yang dimaki dokter setelah menemukan ponsel.

    Padahal, pegawai toko pempek itu mengaku jika ingin mengembalikan ponsel yang ia temukan.

    Peristiwa itu terjadi di Palembang, Sumatra Selatan, beredar viral di media sosial.

    Video itu berisi dokter yang menghampiri sang pegawai toko pempek sambil memaki.

    Video tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @pratamakoswra, Rabu (25/12/2024).

    Dalam video tersebut, terlihat rekaman CCTV dari sebuah warung makan.

    Seorang pria berbaju batik melakukan panggilan menggunakan ponsel tersebut kepada pemiliknya.

    Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan menghampiri dengan nada yang penuh emosi.

    Perempuan itu menuduh pria tersebut mencuri HP miliknya.

    Sementara, pria itu mengaku menemukan HP tersebut di jalan dan hendak mengembalikannya.

    Percekcokan pun tak terhindarkan di antara keduanya.

    “Kau bawa HP aku!” ucap perempuan tersebut.

    Berdasarkan keterangan dalam unggahan tersebut, pria yang merupakan rekan pemilik akun tersebut menemukan ponsel itu di jalan raya arah Pasar 26 Ilir sekitar pukul 11.30 WIB.

    Karena tidak tahu siapa pemiliknya, pria tersebut berinisiatif membawa HP itu ke tempat kerjanya.

    Lalu, pria tersebut meminta bantuan pegawai lain untuk mengangkat panggilan telepon dari pemilik HP karena merasa tidak mengerti mengoperasikan iPhone.

    “Setelah HP diangkat dijelaskan HP ditemukan oleh wak saya dijalan tiba-tiba jam 12.04 pemilik HP datang dengan menuduh wak saya sebagai maling tanpa menunjukan bukti-bukti,” tulis dia.

    “Bukan rasa terimakasih yang di dapat wak saya tapi caci makian dari ibu oknum dokter salah satu puskesmas di Kota Palembang,” tulisnya lagi.

    Lantas, seperti apa peristiwa selengkapnya?

    Kronologi Kejadian

    Belakangan, diketahui bahwa pria berbaju batik yang menemukan HP itu bernama Hermanto (50), pegawai toko pempek Calpin Kelurahan 23 Ilir, Palembang.

    Hermanto menjelaskan, dia menemukan ponsel tersebut secara tidak sengaja tergeletak di Jalan Datuk M Akib, tepatnya di depan Puskesmas 23 Ilir Palembang pada Selasa (24/12/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Awalnya, Hermanto pergi membeli durian pesanan sang adik yang hendak diantar ke Rumah Makan Pindang Musi Rawas Jalan Angkatan 45.

    “Saya mau beli durian ke pasar titipan adik terus diminta diantar ke Pindang Musi Rawas,” kata dia, dikutip dari TribunSumsel.

    Karena tidak ada orang, Herman membawa HP tersebut sembari menunggu pemiliknya menghubungi dan mengambil barang tersebut.

    Setibanya di tujuan, Herman meminta karyawan rumah makan untuk mengangkat telepon dari pemilik handphone.

    “Saya bilang kalau yang punya handphone menelpon angkat dan bilang saya menemukan HP-nya, suruh ambil kesini, namun belum selesai kami bicara dia datang dengan cara mencaci maki, menghina dan menuduh saya maling,” tuturnya.

    Karena merasa malu dan terusik dengan pemilik handphone yang terus mencacinya, Herman mengusir oknum dokter tersebut.

    “Karena posisi rumah makan waktu itu lagi ramai orang makan, saya usir dia. Dia datang berempat, ” katanya.

    Tunggu Permintaan Maaf

    Kini, Hermanto menunggu permintaan maaf dari dokter yang memaki-makinya setelah menuduh mencuri HP tersebut.

    “Kami tunggu 1×24 jam tapi sudah lewat, paling tidak hari ini harus ada permintaan maaf dari yang bersangkutan,” ujar Herman saat dijumpai, Kamis (26/12/2024).

    Menurut Hermanto, aksi dokter tersebut telah mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan pencurian.

    Hal ini lantaran apa yang sudah dilakukan oleh oknum dokter tersebut sudah mencemarkan nama baik dan membuatnya malu dengan menuduh mencuri.

    “Perbuatannya mencemarkan nama baik dan tidak menyenangkan,” katanya.

    Kepala Puskesmas Dipanggil

    Buntut dari kasus ini juga merembet pada pemanggilan Kepala Puskesmas 23 Ilir oleh DPRD Palembang.

    Aanggota DPRD Kota Palembang Syaiful Padli mengaku telah berkoordinasi Kepala Dinas Kesehatan Palembang terkait kasus ini.

    Bahkan Kadinkes bakal langsung berkoordinasi meminta keterangan Kepala Puskesmas 23 Ilir Palembang.

    “Jadi benar ada japri (DM) kami, dan sekarang kami menunggu hasil dari Kadis dari penjelasan Kepala Puskesmas terkait hal tersebut,” terangnya.

    Syaiful berharap permasalahan ini tidak semakin melebar dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Intinya kita tidak ingin hal ini mengganggu terhadap pelayanan Puskesmas di masa akan datang,” tegasnya.

  • Khofifah Kenalkan Durian Premium Asal Blitar ke Investor Tiongkok

    Khofifah Kenalkan Durian Premium Asal Blitar ke Investor Tiongkok

    Blitar (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengenalkan durian premium asal Blitar ke investor Tiongkok. Durian yang dikenalkan Khofifah ini merupakan hasil panenan dari agro eduwisata Republik Durian Farm Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

    Jenis durian yang dikenalkan oleh Khofifah ini adalah musangking dan blackthorn. Menurut Khofifah banyak investor yang menanyakan tentang potensi durian musangking dan blackthorn.

    “Saya beberapa lalu dikonfirmasi Mas Anna, dikasih produksinya, kemudian saya unggah di medsos, respons luar biasa. Kemudian respons dari dubes Tiongkok, beliau menyampaikan cina kemungkinan mencari impor durian dari Indonesia,” ucap Khofifah, Jumat (27/12/2024).

    Untuk memastikan kualitas dan kuantitas durian, Khofifah langsung datang ke Republik Durian Farm. Di sana Khofifah melihat langsung kondisi kebun durian.

    Bahkan, Khofifah juga merasakan langsung buah durian musangking dan blackthorn yang menjadi unggulan Republik Durian Farm. Menurut Khofifah, Durian Blackthorn hasil agro eduwisata tersebut memiliki kualitas yang tinggi serta memiliki ciri khas tersendiri.

    “Saya ingin memastikan kapasitasnya, banyak sebetulnya karena untuk produk yang ekspor ada kuantiti dan kontinuitas. Karena kontinuitas ini penting, jadi antara kuantiti kontinuitas dan kualitas ini Three in One. Ini yang kami menjadi semangat untuk identifikasi lahan lahan yang sesuai untuk menanam durian terutama jenis musangking dan blackthorn yang market luar negeri luar biasa, pasar lokal juga dibutuhkan,” bebernya.

    Selain memiliki peluang ekspor, argo eduwisata ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dari hasil tanya jawab Khofifah dengan sang pemilik kebun, agro eduwisata ini bakal memiliki nilai keuntungan hingga Rp2 miliar jika setiap pohon sudah rutin berbuah.

    “Keuntungan yang disampaikan mas Anna Luthfie satu pohon pertama butuh waktu lima tahun, hitung-hitungannya sampai Rp2 miliar sekali panen,” tegasnya.

    Sementara itu, Anna Luthfie yang merupakan pemilik kebun merasa bersyukur buah duriannya dipromosikan oleh Gubernur Jatim terpilih yakni Khofifah Indar Parawansa. Bahkan buah duriannya juga dikenalkan dengan investor asing asal Tiongkok.

    “Tadi saya sudah cerita saya sampaikan skala satu hektare dengan populasi 100 pohon lebih lima tahun nilai ekonominya Rp2 miliar. Tambah tahun tambah besar pohonnya tambah buahnya pasti lebih besar nilainya,” ungkap Anna Luthfie.

    Mantan Anggota DPRD Jawa Timur tersebut memang saat ini tengah konsen mengembangkan dunia pertanian yang terintegrasi. Khususnya di bidang perkebunan durian.

    Saat ini Anna Luthfie telah memiliki 11 titik lahan durian tersebar di beberapa wilayah di Blitar. Semua lahan yang digunakan untuk kebun durian ini awalnya adalah lahan tidur atau tak termanfaatkan.

    “Malaysia 40 tahun satu pohon 400 juta rata-rata. Tadi kami sudah bicara lebih tajam lagi dengan Bu Khofifah. Pemprov ini lahan tidurnya banyak banget, kami bisa kerja sama, kami akan survei mana lahan yang memungkinkan dulu, misalnya dari 5 hektare dulu, sebagai percontohan. Saya pikir itu pembicaraannya sudah agak maju,” tandasnya. [owi/beq]

  • Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    JAKARTA – Demokrasi Indonesia mulai menggigil, bisa karena kedinginan atau ketakutan. Begitulah realita yang terjadi pada 2024, dan tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa 2025 tidak akan menjadi tahun demokrasi bagi negeri ini.

    Mundur jauh ke 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemunculan Jokowi disambut gegap gempita. Pria asli Boyolali ini menjadi simbol representasi “wong cilik” dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang selama bertahun-tahun didominasi kalangan oligarki.

    “Selama empat tahun ini saya diam. Tapi kini saya harus jawab. Saya harus ngomong. Bapak ibu saya itu orang desa di Boyolali,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11/2018).

    Jokowi perlu menyampaikan itu demi menjawab kampanye hitam, yang selalu menyudutkan dirinya sebagai anak orang keturunan China asal Singapura bernama Oey Hoi Liong.

    Masyarakat antusias menghadiri undangan hitung cepat hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)

    Harapan para pendukung demokrasi terhadap keberadaan Jokowi sangat tinggi. Memang bumbungan harapan itu terkesan tidak realistis, namun kondisi tersebut harus ada dalam setiap  perubahan peta politik Indonesia.

    Situasi Menjelang Akhir Kekuasaan Jokowi

    Pada 2024 segalanya berubah. Optimisme tinggi pada peran Jokowi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia mulai luntur. Masyarakat terbelah, berada di persimpangan jalan. Sebagian masih meneladani Jokowi, sebagian lagi tidak. Mantan Presiden itu tak lagi dianggap “orang luar” yang reformis, melainkan bagian dari oligarki.

    “Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kemunduran demokrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, komersialisasi pendidikan nasional, hingga berbagai kecurangan Pemilu 2024,” demikian tertulis dalam laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2024.

    Jokowi dituding telah melanggar banyak aturan demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah politik Jokowi terbukti berhasil memuluskan keterpilihan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, sekaligus membawa Gibran sebagai wakilnya.

    Pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 55 persen. Jauh meninggalkan pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Situasi ini semakin memperjelas keyakinan para pendukung demokrasi, bahwa iklim politik yang sudah dingin kemungkinan akan semakin beku dan bikin menggigil di masa selanjutnya.

    Jokowi yang dianggap cawe-cawe dengan memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. (Instagram/@jokowi)

    Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis 12 Desember lalu, Prabowo menegaskan kembali gagasan penghapusan Pilkada langsung. Dalih yang dia kemukakan adalah soal penghematan biaya.

    “Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo.

    Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya dapat menhemat banyak anggaran dengan hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih kepala daerah.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India sekali memilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo lagi dalam acara tersebut.

    Usulan Prabowo tersebut jelas memicu kecaman dari aktivis pro-demokrasi. Mereka berkeyakinan bahwa pembiayaan yang sangat mahal, Prabowo menyebutkan triliunan rupiah hanya dalam satu dua hari, merupakan investasi.

    Presiden Prabowo Subianto usai melakukan coblosan di TPS 08, Bojong Koneng, Bogor dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

    Jika menengok ke belakang, sikap Prabowo tersebut adalah ciri penolakannya terhadap reformasi demokrasi usai Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Pada 2014 dan 2019 Prabowo juga pernah melontarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli, yaitu presiden dipilih MPR.

    Jika gagasan tersebut dilaksanakan maka itu berarti penghapusan terhadap amandemen konstitusi 1999-2002, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia dibangun secara konstitusional pada saat ini.

    Hal tersebut membuka jalan bagi seorang presiden untuk mengakhiri pemilihan presiden secara langsung, menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden, bahkan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Situasi semacan itu berpotensi mengKO supremasi hukum di Indonesia, yang sudah sangat lemah.

    Mantan Aktivis Bakal Diam Saja

    Setelah dilantik, Prabowo tak hanya memasukkan banyak tokoh militer ke dalam pemerintahannya. Dia juga mengajak kalangan non-elit, termasuk para akitivis dan korban kekerasan pada masa akhir rezim Soeharto ke dalam kabinet demi memperkuat legitimasi mantan menantu Soeharto itu.

    Sungguh tidak realistis jika mengharapkan mereka mampu membatasi gerakan Prabowo sebagai Presiden RI. Berangkat dari pengalaman, para aktivis yang bercita-cita “memperjuangkan perubahan dari dalam Istana”, justru larut menjadi pendukung segala kebijakan, bahkan yang bersifat otoriter sekalipun.

    Organisasi masyarakat sipil, sepertu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperkirakan bakal mempertahankan independensi mereka juga sulit diharapkan. Bahkan sejak masa Jokowi organisasi sosial dan keagamaan yang dianggap progresif, justru dengan mudah digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengorbankan hak-hak publik.

    Pelukis Yos Suprapto (kanan) bersama petugas menurukan salah satu karya lukisannya yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang sebelumnya akan dipamerakan di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (23/12/2024). Penurunan karya lukisan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Yos terhadap Galeri Nasional Indonesia sebagai pemilik tempat yang meminta lima dari 30 lukisannya diturunkan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa)

    Ruang politik kaum progresif Indonesia untuk memajukan demokrasi justru semakin sempit. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus megaproyek Rempang Ecocity di Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan aktor-aktor non negara untuk dimobilisasi demi menekan protes masyarakat. Atau yang terbaru pelarangan lima lukisan yang akan dipamerkan oleh pelukis Yos Soeprapto di Galeri Nasional, Jakarta pekan lalu, hanya karena ada penggambaran sosok menyerupai Jokowi.

    Penciptaan gerakan pro-demokrasi yang berkelanjutan dengan basis masyarakat sipil yang lebih besar dan kuat perlu dilakukan. Namun strategi semacam itu hanya mudah diucapkan, sangat sulit dilakukan. Fragmentasi masyarakat sipil Indonesia sudah semakin besar. Hal itu tak melulu terlihat di dunia nyata, namun juga di jagat maya.

    Tak dapat dipungkiri, bahwa bahwa masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi musim dingin demokrasi yang bakal panjang. Tantangan besar untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, demi meningkatkan dampak politik sehingga kebekuan bahkan kehancuran demokrasi Indonesia tidak terjadi.

  • DPRD Kota Semarang Sahkan 3 Perda Jelang Tutup Tahun 2024

    DPRD Kota Semarang Sahkan 3 Perda Jelang Tutup Tahun 2024

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) menjelang tutup tahun 2024. 

    Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Jumat (27/12/2024). 

    Tiga perda tersebut yakni Perda Penyelenggaraan Perhubungan, Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dan Perda Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, tiga perda tersebut mendesak segera ditetapkan karena sangat ditunggu untuk kebijakan masyarakat. Dia meminta Pemerintah Kota Semarang segera melaksanakan dan menerapkan perda tersebut. 

    “Di akhir periode ini, kami sudah sahkan tiga perda. Semoga pengesahan ini tidak sekedar disahkan. OPD harus segera melaksanakan dan menerapkan itu. Segera disosialisaiskan agar masyarakat paham,” tegas Pilus, sapaannya, Jumat (27/12/2024). 

    Menurutnya, dengan disahkannya perda tersebut, dinas terkait memiliki kewenangan untuk segera menindaklanjuti sesuai peraturan. Misalnya, pada Perda Penyelenggaraan Perhubungan, Dishub memiliki kewenangan lebih luas dalam pengaturan parkir hingga penyediaan sarana transportasi umum yang memadai, termasuk rencana pembangunan dedicated line atau jalur khusus Trans Semarang. 

    “Mudah-mudahan dengan munculnya perda ini, semua akan menjadi lebih baik. Tadi disebutkan Bu Wali untuk rencana dedicated line membutuhkan lima persen APBD, kami akan dorong itu,” jelasnya. 

    Sama halnya dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Pilus mengatakan, dinas terait harus segera mengimplementasikan dalam hal penataan perumahan dan permukiman. 

    Dengan perda itu, dia berharap wilayah yang layak dan tidak layak untuk perumahan dan permukiman bisa segera dipetakan. 

    “Saat ada bencana ternyata (wilayah) yang kena bencana yang melanggar. Nanti kita dorong segera petakan agar saat ada bencana tidak banyak korban. Dengan perda ini mudah-mudahan jadi solusi,” tuturnya. 

    Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani mengatakan, tiga raperda tersebut sebenarnya telah dibahas sejak awal 2024. Hasil pembahasan raperda sudah diajukan ke Gubernur Jawa Tengah. 

    Hanya saja, pada pertengahan tahun terjadi pergantian periode legislatif. 

    “Karena pansusnya (panitia khusus) rata-rata anggota dewan yang saat ini sudah tidak menjabat lagi, jadi diserahkan ke Bapemperda untuk menyelesaikan pembahasan hasil fasilitasi gubernur,” jelasnya. 

    Menurutnya, tiga perda yang baru saja disahkan tersebut mayoritas penyesuaian atas undang-undang di atasnya. Dengan Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, mendorong penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan swasta, perbaikan infrastruktur, dan menerapkan kebijakan yang mencegah kawasan kumuh secara berkelanjutan. 

    “Kami harap Kota Semarang bisa pro terhadap masyarakat miskin dalam hal penyediaan perumahan dan permukiman,” ucapnya.

    Lebih lajut, dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan HAM, pemerintah diharapkan memastikan pelaksanaan program yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan HAM dengan melibatkan masyarakat dab kelompok rentan sehingga tercipta pelayanan publik berbasis HAM, inklusif, dan berkeadilan.

    “Kami harap tidak ada lagi proses pelanggaran HAM,” ujarnya. 

    Sedangkan, melalui Perda Penyelenggaraan Transportasi, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan penguatan penyelenggaraan transportasi berkelanjutan, mengintegrasikan sistem transportasi ramah lingkungan dan inklusif, memastikan keselamatan kenyamanan pongguna, termausk kelompok rentan.

    “Kami dorong pemkot memaksimalkan perangkat daerah yang memiliki tupoksi sebagaimana perda ditetapkan. Pemkot segera menindaklanjuti perda dengan perwali,” tambahnya. (eyf)

  • Judi Online Mengancam Mental dan Karakter Generasi Muda

    Judi Online Mengancam Mental dan Karakter Generasi Muda

    Jakarta: Judi online semakin memicu keprihatinan masyarakat karena dianggap sebagai biang keladi peningkatan kekerasan dan kriminalitas di Indonesia. Lebih dari sekadar masalah finansial, dampak destruktif judi online merambah hingga menghancurkan mental dan karakter generasi muda, memicu kemiskinan baru, dan mengancam masa depan bangsa.

    “Judi online tidak hanya soal kerugian finansial, tapi juga merusak mental dan karakter. Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, atau akrab disapa Gus Athoillah, Kamis, 26 Desember 2024.

    Menurut data yang ia ungkapkan, ada sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia pada tahun 2024, dengan 80 persen di antaranya adalah anak muda dari masyarakat bawah. Kasus tragis di Padang Pariaman menjadi salah satu potret nyata: seorang ayah tiri, BND (33), menganiaya anak tirinya yang baru berusia dua tahun akibat frustrasi setelah kalah berjudi.

    Baca juga: Pemerintah Perlu Kaji Tindakan bagi Keluarga agar Kapok Judol

    Gus Athoillah juga menyoroti bagaimana judi online menyuburkan pola hidup instan yang menjauhkan generasi muda dari produktivitas. “Generasi muda seharusnya diarahkan pada pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan. Tapi dengan adanya judi online, mereka malah diarahkan pada kebiasaan hidup instan,” tegasnya.
    Langkah Kolaboratif Diperlukan
    Meluasnya dampak negatif judi online membutuhkan langkah tegas dan kolaboratif lintas sektor. Gus Athoillah mendorong penegakan hukum yang serius terhadap platform judi online serta edukasi literasi digital untuk mencegah anak muda tergoda oleh janji palsu kemudahan meraih kekayaan.

    “Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” pungkasnya.

    Penegakan hukum yang serius terhadap platform judi online dan peran aktif keluarga dalam membimbing anak-anak menjadi kunci untuk mencegah dampak lebih besar yang ditimbulkan oleh judi online. Masyarakat pun mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik ini demi menyelamatkan generasi muda.

    Jakarta: Judi online semakin memicu keprihatinan masyarakat karena dianggap sebagai biang keladi peningkatan kekerasan dan kriminalitas di Indonesia. Lebih dari sekadar masalah finansial, dampak destruktif judi online merambah hingga menghancurkan mental dan karakter generasi muda, memicu kemiskinan baru, dan mengancam masa depan bangsa.
     
    “Judi online tidak hanya soal kerugian finansial, tapi juga merusak mental dan karakter. Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, atau akrab disapa Gus Athoillah, Kamis, 26 Desember 2024.
     
    Menurut data yang ia ungkapkan, ada sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia pada tahun 2024, dengan 80 persen di antaranya adalah anak muda dari masyarakat bawah. Kasus tragis di Padang Pariaman menjadi salah satu potret nyata: seorang ayah tiri, BND (33), menganiaya anak tirinya yang baru berusia dua tahun akibat frustrasi setelah kalah berjudi.
    Baca juga: Pemerintah Perlu Kaji Tindakan bagi Keluarga agar Kapok Judol
     
    Gus Athoillah juga menyoroti bagaimana judi online menyuburkan pola hidup instan yang menjauhkan generasi muda dari produktivitas. “Generasi muda seharusnya diarahkan pada pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan. Tapi dengan adanya judi online, mereka malah diarahkan pada kebiasaan hidup instan,” tegasnya.

    Langkah Kolaboratif Diperlukan

    Meluasnya dampak negatif judi online membutuhkan langkah tegas dan kolaboratif lintas sektor. Gus Athoillah mendorong penegakan hukum yang serius terhadap platform judi online serta edukasi literasi digital untuk mencegah anak muda tergoda oleh janji palsu kemudahan meraih kekayaan.
     
    “Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” pungkasnya.
     
    Penegakan hukum yang serius terhadap platform judi online dan peran aktif keluarga dalam membimbing anak-anak menjadi kunci untuk mencegah dampak lebih besar yang ditimbulkan oleh judi online. Masyarakat pun mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik ini demi menyelamatkan generasi muda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. – Halaman all

    H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. merupakan Bupati Semarang terpilih tahun 2024.

    Ngesti Nugraha yang berpasangan dengan Nur Arifah meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi besar ini berhasil meraih 444.335 suara, sementara lawannya, Nurul Huda-Yarmuji, hanya mengumpulkan 109.412 suara.

    Ngesti Nugraha sendiri dikenal sebagai birokrat dan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    Berikut profil Ngesti Nugraha.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Ngesti Nugraha lahir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 22 November 1970.

    Saat ini, ia telah berusia 54 tahun.

    Ngesti Nugraha telah memiliki istri yang bernama Peni Yulianingsih dan telah dikaruniai satu buah hati.

    Pendidikan

    Ngesti Nugraha diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri Getasan II dan lulus pada 1983.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Getasan hingga lulus pada 1986.

    Ngesti Nugraha lalu bersekolah di SMA Theresiana Salatiga, dan lulus pada 1989.

    Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada 2009.

    Tak sampai disitu, ia kembali mengambil studi S2 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada 2019.

    Karier

    Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. (Kolase Tribunnews (Tribun Jateng-Situs Pemprov Jateng))

    Ngesti Nugraha mengawali karier di dunia politik ketika ia menjadi ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Getasan pada 2002 hingga 2007.

    Ia pun kembali terpilih sebagai ketua PAC PDIP untuk periode 2007 hingga 2012.

    Kemudian, ia pun ditunjuk menjadi Dewan Pemimpin Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Semarang selama dua periode, yakni 2015 hingga 2019 dan 2020 hingga 2024.

    Ia pun tercatat juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang selama tiga periode, yakni pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019)

    Sebelum terpilih menjadi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha pernah maju sebagai Wakil Bupati Semarang berpasangan dengan dr. H. Mundjirin.

    Ia pun terpilih dan resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Semarang pada 2015 hingga 2020.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Ngesti Nugraha diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 3.687.646.656.

    Laporan harta kekayaan terbaru Ngesti Nugraha diterbitkan pada 31 Desember 2024.

    Adapun rincian kekayaan Ngesti Nugraha yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.216.250.000                          

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/244 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp 806.250.000                            

    2. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

    3. Tanah Seluas 167 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp 85.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 532.925.000                        

    1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 7.000.000    

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 235.000.000                             

    3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 15.925.000

    4. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 15.000.000                             

    5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 260.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 31.890.000                                   

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 786.095.739                                  

    F. HARTA LAINNYA Rp 1.641.000.000.

    Ngesti Nugraha tercatat memiliki hutang sebesar Rp 520.514.083, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 3.687.646.656.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • KJP Plus Dicabut? Tenang, Begini Cara Aktifkan Lagi di Tahun 2025

    KJP Plus Dicabut? Tenang, Begini Cara Aktifkan Lagi di Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Kabar baik datang bagi siswa yang sempat kehilangan status penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bersama Komisi E DPRD, telah sepakat mengaktifkan kembali status KJP Plus yang sebelumnya dicabut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan siswa tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan.

    Baca juga : Cara Sanggah Status Penerima KJP Plus 2024, Ikuti Langkah-Langkahnya

    Pemulihan KJP Plus Dimulai Januari 2025

    Para siswa yang terkena pencabutan KJP Plus dapat mendapatkan statusnya kembali pada Tahap 1 tahun 2025.

    Namun, untuk itu, mereka diwajibkan melakukan klarifikasi terlebih dahulu di kelurahan atau kantor Dinas Pendidikan.

    Setelah lolos proses verifikasi, status KJP Plus akan dipulihkan dan bantuan akan dicairkan.

    “Insya Allah, bantuan akan cair paling lambat pada akhir Januari 2025,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Thamrin, dalam keterangannya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Alasan Pencabutan

    Pencabutan status KJP Plus ini terjadi pada Tahap II tahun 2024, yang mencakup total 105.225 siswa.

    Keputusan tersebut didasarkan pada hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Berikut adalah dua alasan utama:

    1. Kepemilikan Kendaraan Roda Empat atau Aset Bernilai Tinggi

    Sebanyak 15.545 siswa terdeteksi memiliki kendaraan roda empat atau aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar.

    2. Bukan Penerima Prioritas

    Sebanyak 89.680 siswa lainnya dikategorikan sebagai penerima yang bukan prioritas, yakni berasal dari desil ekonomi 6 hingga 10.

    Langkah Klarifikasi yang Harus Dilakukan

    Agar status KJP Plus dapat diaktifkan kembali, siswa atau keluarga mereka harus melakukan langkah-langkah berikut:

    1. Klarifikasi ke Kelurahan atau Kantor Dinas Pendidikan

    Warga yang dicabut status KJP-nya harus memastikan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki kendaraan roda empat atau aset dengan NJOP lebih dari Rp1 miliar.

    2. Verifikasi Data

    Proses ini penting untuk memastikan bahwa data terbaru telah diperbaiki dan memenuhi kriteria sebagai penerima KJP Plus.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menekankan pentingnya momen klarifikasi ini.

    “Kami harap warga menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, terutama bagi yang masih tercatat memiliki kendaraan roda empat atau aset bernilai tinggi,” jelasnya.