Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pembangunan Kantor PKB Tuban Telan Anggaran Rp3,2 Miliar

    Pembangunan Kantor PKB Tuban Telan Anggaran Rp3,2 Miliar

    Tuban (beritajatim.com) – Setelah penantian panjang selama 20 tahun, pembangunan gedung baru Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban akhirnya selesai. Gedung yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Latsari, Tuban, Jawa Timur ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,215 miliar. Peresmian gedung tersebut dilakukan pada Minggu (29/12/2024).

    Ketua DPC PKB Tuban, H. Miyadi, mengungkapkan perjalanan panjang yang harus dilalui untuk merealisasikan gedung ini. Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan iuran dari pengurus dan anggota fraksi PKB.

    “Awalnya kita membeli tanah ini pada tahun 2004 dengan harga Rp 250 juta,” ujar H. Miyadi.

    Meski saat itu Bupati Tuban, Fathul Huda, yang juga kader PKB, menjabat selama dua periode, pembangunan belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

    “Dengan tekad kuat para anggota fraksi dan pengurus, pembangunan dilakukan bertahap melalui iuran,” tambahnya.

    Kantor DPC PKB yang baru diresmikan. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Murni Hasil Gotong Royong

    H. Miyadi mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang turut mendukung pembangunan gedung tersebut. Ia menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 3,215 miliar sepenuhnya berasal dari hasil gotong royong anggota fraksi, mantan Wakil Bupati, serta anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dari PKB.

    “Pembangunan ini murni hasil urunan dan gotong royong,” jelasnya.

    Miyadi berharap gedung baru ini menjadi simbol perjuangan PKB dalam memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Tuban. Sebelumnya, aktivitas seperti rapat masih dilakukan di rumah pribadinya.

    “Ke depan, semua aktivitas dan keperluan DPC PKB akan dilakukan di sini,” imbuhnya.

    Optimisme Menuju Pemilu 2029

    Selain itu, H. Miyadi menekankan pentingnya soliditas di internal PKB, terutama menjelang Pemilu 2029. Ia berharap Fraksi PKB di DPRD Tuban dapat bekerja lebih maksimal untuk kepentingan umat dan rakyat.

    “Kunci soliditas itu adalah satu imam dan satu makmum. Kepemimpinan yang kuat akan membawa PKB pada kejayaan,” pungkasnya penuh optimisme.

    Dengan berdirinya gedung baru ini, PKB Tuban diharapkan dapat semakin fokus dalam konsolidasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. [ayu/but]

  • Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    Bukan Cuma DKI, Banyak Daerah yang Serapan Anggaran Tak Maksimal

    JAKARTA – Serapan anggaran di DKI — tersisa waktu tinggal dua bulan — masih jauh dari angka 90 persen. Bersyukurlah Jakarta, karena urusan kurang optimalnya penyerapan anggaran, jadi permasalahan banyak daerah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bilang, masih banyak wilayah lain yang serapan anggarannya tidak sesuai target. Sayangnya, Tito tidak menyebut secara spesifik nama-nama daerahnya.

    “Saya lihat dari minggu lalu, laporan dari Dirjen Keuangan Daerah, ternyata banyak sekali daerah-daerah (tak mencapai target serapan anggaran). Saya enggak katakan Jakarta, ya, daerah-daerah yang daya serapnya baru 60-an persen. Padahal ini sudah dua bulan lagi,” ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (1/11/2019).

    Mantan Kapolri ini mengatakan, tiap anggaran yang digunakan harus dipastikan penggunaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai, kata dia, anggaran belanja modal yang terpakai itu hanya dinikmati oleh pejabat daerah saja.

    “Saya membayangkan kalau 60 persen itu belanja pegawai dan belanja barang saja, berarti yang menikmati ini pegawai. Nah, yang dinikmati masyarakat mana? Itu kuncinya di belanja modal,” jelas Tito.

    Untuk mencegah anggaran belanja modal itu tak bisa dinikmati masyarakat, Tito bilang, Kemendagri bakal meminta kepala daerah, DPRD, berbagai lembaga pengawas serta KPK, dan BPK untuk terus memeloti anggaran yang ada. Tujuannya, agar dana yang ada tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Tito sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo supaya setiap anggaran daerah benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.

    “Daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting, misalnya,” tegasnya.

    Selain soal anggaran daerah yang harus diserap namun peruntukannya jelas bagi masyarakat, dia juga mengatakan, pemerintah daerah harus benar-benar membuka ruang bagi kemudahan investasi. “Jangan dipersulit. Nanti begitu swasta masuk belum apa-apa, ‘saya dapat apa?’. Lah kalau sudah kayak gitu, kita akan tegas,” ungkapnya.

    Bakal adakan pertemuan dengan kepala daerah

    Untuk menyamakan frekuensi soal pemanfaatan anggaran, pertengahan bulan ini, Kemendagri akan mengumpulkan kepala daerah bersama dengan penegak hukum. Nanti Jokowi akan kembali menyampaikan visi dan misi di periode kedua kepemimpinannya.

    “Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing,” kata Tito.

    “Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” imbuhnya.

    Tito mengatakan, dari pertemuan itu diharap semua unsur pejabat pemerintah daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

    “Sehingga begitu pulang ke daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” tutupnya.

  • Dewan Bangkalan Soroti Layanan MPP

    Dewan Bangkalan Soroti Layanan MPP

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak untuk memastikan layanan yang di tempat itu telah terintegrasi.

    Saat sidak dilakukan, para wakil rakyat menemukan beberapa instansi yang seharusnya menempati MPP tidak hadir di lokasi.

    Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan keprihatinannya terkait temuan tersebut.

    “MPP ini seharusnya menjadi pusat layanan yang terintegrasi, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kami akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk memastikan instansi yang belum hadir di MPP dapat segera melaksanakan tugasnya,” ujarnya, Minggu (29/12/2024).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Anton Bastoni, menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik. Ia meminta seluruh instansi dapat memperbaiki kinerja di tahun 2025 nanti.

    “MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat, namun dengan tidak hadirnya sejumlah instansi, tujuan itu sulit tercapai. Kami akan mendorong langkah-langkah konkret agar hal ini segera diperbaiki,”imbuhnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala. Hal itu diperlukan agar layanan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran MPP. Temuan ini akan kami tindak lanjuti secara serius,” pungkasnya. [sar/but]

  • Wabah PMK di Ngawi, DPRD Jatim Sodorkan 3 Langkah Strategis

    Wabah PMK di Ngawi, DPRD Jatim Sodorkan 3 Langkah Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mendesak Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk segera bertindak untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda wilayah Ngawi.

    Apalagi, lanjut dia, wabah PMK di Ngawi telah menewaskan puluhan sapi secara mendadak dan menimbulkan kerugian besar bagi para peternak.

    Deni menyebut bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampaknya yang sangat merugikan ekonomi masyarakat, khususnya para peternak kecil. Dia juga menyoroti lambannya respons dari pihak terkait dalam menangani wabah tersebut.

    “Kematian 35 ekor sapi dan infeksi pada ratusan ternak lainnya adalah alarm serius bagi pemerintah daerah. Disnak Jatim harus segera turun ke lapangan dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi ini,” ujar Deni saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.

    Menurut Deni, langkah-langkah strategis seperti distribusi vaksin, pemberian edukasi kepada peternak, dan penerapan protokol kesehatan untuk ternak harus segera dilakukan. Dia juga meminta agar pemerintah memberikan bantuan langsung kepada peternak yang kehilangan ternaknya akibat PMK.

    “Tidak cukup hanya memberikan imbauan, tetapi harus ada tindakan nyata. Peternak yang mengalami kerugian harus mendapatkan kompensasi agar mereka bisa bangkit kembali,” tambah Deni.

    Deni juga menyebut pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani wabah ini. Deni menegaskan bahwa Disnak Jatim harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan aparat desa untuk mempercepat distribusi bantuan dan vaksinasi ternak.

    “Jika wabah ini terus meluas tanpa penanganan cepat, dampaknya akan semakin parah. Kita tidak hanya bicara soal ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan di Jawa Timur,” tegas politisi PDIP ini.

    Hingga saat ini, laporan dari Ngawi mencatat 125 ekor sapi terinfeksi PMK, dengan 35 di antaranya mati mendadak. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Deni berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan wabah di masa depan.

    “Kita harus belajar dari kasus ini. Jangan sampai wabah seperti ini terulang tanpa kesiapan yang memadai. Disnak Jatim harus bergerak lebih cepat dan lebih efektif,” tutup Deni.[asg/but]

  • Sosok Connie Bakrie yang Amankan Dokumen Penting Milik Hasto di Rusia, Isinya Skandal Elite Politik – Halaman all

    Sosok Connie Bakrie yang Amankan Dokumen Penting Milik Hasto di Rusia, Isinya Skandal Elite Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini sosok Connie Rahakundini Bakrie, Pakar atau Pengamat Militer yang disebut-sebut mengamankan dokumen penting Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Rusia.

    Connie Bakrie diketahui telah dititipi Sekjen PDIP Hasto sejumlah dokumen penting.

    Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    Pihaknya mengungkapkan bahwa bukti sejumlah video milik Hasto berisi skandal elite politik di Indonesia yang kini telah diamankan Connie ke Rusia. 

    Guntur Romli juga mengatakan, video-video tersebut nantinya akan segera dirilis sebagai bentuk solidaritas bagi Yasonna Laoly yang dinilai tengah alami kriminalisasi. 

    “Saudara Sekjen mau merilis video-video itu sebagai bentuk solidaritas atas pencekalan terhadap Bapak Yasonna Laoly yang juga korban kriminalisasi tanpa alasan yang jelas,” kata Guntur dihubungi Minggu (29/12/2024). 

    Lantas siapakah sosok Connie Bakrie?

    Profil dan sepak terjang Connie Rahakundini Bakrie

    Connie adalah seorang pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan Indonesia.

    Diketahui sebelumnya, Connie sempat menjadi anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem (jalur anggota non-partai), namun dirinya mengundurkan diri.

    Connie juga dikenal sebagai seorang akademisi, bahkan buah pikirannya pernah dirangkum dalam sebuah buku berjudul ‘Aku adalah peluru: Mahabbah Connie Rahakundini Bakrie dalam jejak peradaban maritim’.

    Buku ini ditulis oleh Bara Pattyradja, seorang penyair dan sastrawan.

    Sosok Connie yang lekat dengan dunia militer atau pertahanan keamanan ada dalam buku tersebut.

    Pemikirannya mengenai sektor militer dan pertahanan keamanan sangat kental mewarnai buku ‘Aku adalah Peluru’, melansir kebudayaan.kemdikbud.go.id.

    Diketahui Connie Bakrie lahir dari seorang Ibu bernama Ani Sekarningsih, berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat.

    Ibu Connie merupakan seorang penulis, ahli tarot dan fotografer kenamaan.

    Sementara Ayah Connie adalah Bakri Arbie merupakan seorang ahli nuklir Indonesia generasi kedua setelah Dr Baiquni yang berasal dari Desa Yosonegoro (Kampung Jawa Tondano) Gorontalo, Sulawesi, melansir Wikipedia.

    Connie Bakrie merupakan istri dari Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaja Suparman, seorang mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat berbintang tiga.

    Diketahui Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaja Suparman merupakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dan orang pertama Suku Sunda yang menjabat Pangdam V/Brawijaya.

    Perempuan kelahiran Bandung, 3 November 1964 ini diketahui pernah ikut serta dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi I dan DPRD, Kemenkopolhukam, Kemhan, Kemlu, Wantanas, Lemhanas, Wantipres dan Badan Intelijen Negara serta lainnya.

    Connie dikenal sebagai Analis Pertahanan, Militer dan Intelejen serta penulis dari dua buku penting terkait Militer Indonesia dan Pertahanan Negara (Defending Indonesia, 2009 dan Pembangunan Kekuatan & Postur Ideal TNI 2007).

    Connie kerap menyampaikan paparan pemikiran di pentas pertemuan Internasional, antara lain pada National Defense University (NDU), Washington D.C. Global Security Meeting di Bratislava, Slovakia, ASEM-EU Regional Security Architecture Meetings, Centre for Security Policy (CCSP), Switzerland.

    Connie diketahui juga sebagai Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional.

    Ia menjadi salah satu dari 22 orang Future Leaders yang terpilih oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA, di Ideas Batch III.

    Berdialog dengan Vladimir Putin

    Connie pernah menjadi buah bibir masyarakat saat dirinya berdialog dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Bahkan Connie sempat meminta izin untuk berfoto dengan Vladimir Putin.

    Diketahui Vladimir Putin terlihat sedang menghadiri acara bernama Valdai International Discussion Club, di mana dalam acara itu hadir juga Connie Bakrie yang disebut sebagai tamu dari Indonesia oleh moderator.

    Melansir tayangan YouTube Tribun Timur, bahkan Connie mengatakan soal fans Putin di Indonesia.

    “Teman-temanmu di Indonesia luar biasa. Semua orang mengatakan URRA sepanjang waktu,” kata Connie kepada Putin.

    “Dan pertanyaan saya kedua adalah, bisakah saya berfoto dengan Anda nanti? Terima kasih,” tanya Connie lagi.

    Putin pun sempat tertawa mendengar pertanyaan dari Connie.

    Lantas dirinya menjawab:

    “Ya dengan senang hati (bisa berfoto bersama), dengan wanita cantik seperti itu, dengan senang hati,” kata Putin.

    Lantas Putin melanjutkan pernyataannya termasuk soal hubungan baik dengan Indonesia dengan Joko Widodo (Jokowi).

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Rahmat Fajar Nugraha)

  • DPRD Jatim Dorong Pemerataan Dokter Spesialis, Berharap Tak Ada Disparitas Pelayanan Kesehatan

    DPRD Jatim Dorong Pemerataan Dokter Spesialis, Berharap Tak Ada Disparitas Pelayanan Kesehatan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong adanya upaya pemerataan jumlah dokter spesialis di berbagai daerah di Jatim.

    Hal ini dinilai perlu menjadi atensi, termasuk juga agar ada upaya penambahan dokter spesialis yang saat ini diakui masih relatif kurang. 

    Sebab, berkaca dari data tahun 2023, Jawa Timur memiliki sekitar 6 ribu dokter spesialis dan dinilai masih kurang dari kebutuhan.

    “Seluruh rumah sakit di Jawa Timur perlu ditambah dokter spesialisnya,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Puguh berharap betul urusan pelayanan kesehatan ini menjadi atensi pemerintah.

    Termasuk Pemprov Jatim diharapkan membuat regulasi mengenai pemerataan dokter spesialis.

    Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi menjadikan kota-kota besar sebagai pemusatan penanganan pasien di Jawa Timur. 

    Sehingga, perlu didekatkan langsung ke masyarakat di berbagai daerah.

    Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan puskesmas.

    Dengan demikian, ke depan tidak ada disparitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur mulai dari kota hingga daerah terpencil. 

    Puguh yang merupakan politisi PKS itu meyakini jika Pemprov Jatim serius, jumlah dokter spesialis di Jawa Timur saban tahun bisa bertambah.

    “Setiap tahun kan jumlah lulusan kedokteran bertambah, sehingga bisa dimaksimalkan untuk menambah jumlah dokter spesialis di Jawa Timur,” terang Puguh. 

  • Kenaikan tarif air harus dibarengi perbaikan pelayanan

    Kenaikan tarif air harus dibarengi perbaikan pelayanan

    Warga membawa bantuan air bersih dengan ember karena air sumur asin akibat banjir rob, di kawasan Lodan, Pademangan, Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Legislator: Kenaikan tarif air harus dibarengi perbaikan pelayanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 10:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan, ketika Perumda PAM Jaya menaikkan tarif air bersih harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan serta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenaikan tarif air PAM ini jangan sampai menambah beban masyarakat Jakarta khususnya kalangan MBR,” kata Rio saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kenaikan tarif juga harus dibarengi dengan pelayanan kepada para konsumen karena hingga saat ini masih banyak keluhan dari warga pengguna layanan air bersih. Ia menjelaskan bahwa efek domino dari kenaikan tarif ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan optimalisasi pelayanan air bersih itu sendiri.

    “Sehingga yang menjadi persoalan mendasar tentang pelayanan air bersih yang selalu dikeluhkan oleh warga tidak terjadi lagi,” katanya. 
     

    Selain itu kata Rio, kenaikan tarif air PAM ini jangan sampai menambah beban masyarakat Jakarta khususnya kalangan MBR, untuk itu harus ada pemetaan tuntas tentang penerima manfaat pengguna air bersih.

    “Dari pemetaan tersebut, kita bisa menentukan kondisi ekonomi pengguna, mana yang sangat tidak mampu atau sebaliknya,” katanya.

    Rio menambahkan, meskipun menyandang gelar kota megapolitan yang hampir 70 persen aktivitas ekonomi ada di Jakarta, ternyata tetap memiliki ketimpangan yang cukup tinggi di antara kota-kota lain di Indonesia. Kondisi timpang ini lanjut Rio, jangan diperparah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat khususnya MBR.

    “Pemprov dan BUMD tidak boleh berfokus hanya pada keuntungan semata, namun mengabaikan perannya membangun Jakarta yang bukan hanya maju melainkan harus berkeadilan,” katanya.
     

    Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya menyatakan bahwa pada saat penyesuaian tarif akan dibarengi dengan pemberian Kartu Air Sehat (KAS) bagi pelanggan keluarga sederhana dan diberlakukan selama setahun serta dapat diperpanjang. Kartu itu merupakan sebuah program aktivasi bantuan pendamping penerapan tarif baru untuk pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 yaitu rumah tangga sangat sederhana dan 2A2 rumah tangga sederhana.

    Pelanggan yang mendapatkan KAS akan mendapatkan bantuan berupa tarif promo. Bagi pelanggan 2A1 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp1.000 per meter kubik untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya. Pelanggan 2A2 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp3.550 per meter kubik untuk pemakaian 1-20 meter kubik pertama setiap bulannya.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI apresiasi peran Kadin jaga iklim dunia usaha yang sehat

    Pemprov DKI apresiasi peran Kadin jaga iklim dunia usaha yang sehat

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat dalam menjaga iklim dunia usaha yang sehat.

    Menurut Teguh, sinergi yang sudah terjalin antara Pemprov DKI dengan Kadin DKI Jakarta selama ini akan menjadikan Kota Jakarta terus berinovasi dan melakukan berbagai kegiatan untuk bersama mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    “Kita ingin kota ini maju menjadi kota yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kadin sebagai wadah bersatu dan motor penggerak pengusaha di Jakarta, diharapkan terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan iklim dunia usaha yang sehat,” ujar Teguh saat menghadiri HUT ke-57 Kadin DKI Jakarta di Menteng, Minggu.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin berharap pertambahan usia Kadin DKI Jakarta dapat membuat organisasi itu semakin berperan meringankan beban warga untuk meningkatkan daya beli kebutuhan sehari-hari.

    “Saya berharap Kadin DKI Jakarta ke depan semakin berperan dalam menurunkan harga sembako, serta menyediakan sembako yang terjangkau untuk warga Jakarta,” ungkap Khoirudin.

    Sementara itu, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal perekonomian sehingga mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

    “Kami berkomitmen sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta akan berupaya menciptakan iklim perekonomian yang aman. Sesuai dengan pandangan Ketua Dewan, kami akan terus berpihak kepada masyarakat dalam menjaga daya beli, sehingga harga sembako tetap terjangkau,” kata Diana Dewi.

    Rangkaian HUT Kadin DKI Jakarta dimeriahkan dengan kegiatan olahraga bersama, pembagian makanan gratis, pelatihan usaha gratis, penanaman mangrove, serta cek kesehatan gratis.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain

    Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin saat memberi materi pada kunjungan kerja anggota DPRD di Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/Khaerul Izan

    PAM Jaya: Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menilai kenaikan tarif air produk perseroan ini di Jakarta sangat lambat dibanding dengan komoditas primer lainnya.

    “Terdapat pertumbuhan tarif rata-rata komoditas dalam periode 17 tahun, dari 2007 hingga 2024 yang cukup variatif,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa komoditas lain mengalami kenaikan setiap tahun, tarif air di Jakarta justru stagnan selama 17 tahun, sejak 2007 sampai 2024 ini.

    Perumda, kata Arief, harus menyesuaikan tarif air demi meningkatkan kualitas dan layanan kepada pelanggan.

    Menurut dia, rencana penyesuaian tarif air rata-rata PAM Jaya saat ini masih lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi dalam periode 2007-2024.

    Arief mengungkapkan, secara garis besar komoditas dengan kenaikan tarif terbesar selama periode ini adalah air minum dalam kemasan (AMDK) sebesar 345 persen, gas elpiji 12 kilogram sebesar 273 persen dan minyak goreng sebesar 214 persen.

    “Persentase itu merupakan kenaikan tertinggi dibanding komoditas domestik lainnya,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, komoditas dengan pertumbuhan tarif terendah meliputi tarif BBM (bahan bakar minyak) sebesar 115 persen dan listrik sebesar 136 persen. 

    Arief memaparkan, indeks harga antara tarif air dengan komoditas lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan pokok, sejak 2007 sampai 2024, tarif air PAM Jaya hanya Rp7,5 per liter, sedangkan AMDK pada tahun 2007 sebesar Rp351 per liter, kemudian naik pada 2024 menjadi Rp1.600 per liter.

    Selanjutnya yaitu, minyak goreng pada 2007 lalu sebesar Rp6.800 per kilogram menjadi Rp21.384 per kilogram pada 2024. Berikutnya, BBM bersubsidi dari Rp4.650 per liter pada 2007 menjadi Rp10.000 per liter pada 2024.

    Selanjutnya tarif listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Rp572 per Kwh pada 2007 menjadi Rp1.353 per Kwh pada 2024. Terakhir, gas elpiji 12 kilogram dari Rp76.000 pada 2007 menjadi Rp210.000 pada 2024.

    “Jadi, sejak terakhir ditetapkan pada 2007, kami belum pernah melakukan penyesuaian tarif kembali hingga saat ini,” katanya.

    Dia lalu membandingkan tarif air yang dikelola PAM Jaya dengan perseroan daerah dari wilayah lain. Untuk kelompok K1 (sosial) tarif yang ada saat ini, PAM Jaya Rp1.050 hingga tiga meter kubik, kelompok K2 (rumah tangga) Rp1.050-Rp7.450 dan kelompok K3 (niaga) Rp4.900-Rp14.650.

    Sedangkan PT Tirta Asasta Depok tarif air untuk kelompok K1 mencapai Rp3.000-Rp11.000, K2 Rp4.200-Rp13.000 dan K3 sebesar Rp8.900-Rp15.500.

    “Dari indeks ini terlihat bahwa tarif PAM Jaya saat ini masih di bawah tarif yang diterapkan oleh PDAM lain di luar DKI Jakarta,” ujarnya.
     

    Atas dasar itulah, kata dia, pada Januari 2025, pihaknya akan melakukan penyesuaian tarif.

    Berbagai pihak juga telah digandeng Perumda PAM Jaya untuk membantu menyosialisasikan rencana ini, misalnya melibatkan Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah.

    Arief mengatakan, simulasi penyesuaian tarif air minum PAM Jaya untuk golongan tarif 2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana pemakaian 30 meter kubik dan golongan tarif 2A2 rumah tangga sederhana pemakaian 20 meter kubik mengalami penurunan harga dengan program subsidi pemasaran PAM Jaya.

    Ia mengatakan untuk golongan tarif 2A1 tarif lama sebesar Rp41.810 dengan tarif baru sebesar Rp46.695. Setelah adanya subsidi dari program itu menjadi sebesar Rp34.695.

    Sedangkan untuk golongan tarif 2A2 rumah tangga sederhana tarif lama sebesar Rp147.940 dengan tarif baru sebesar Rp183.060. Setelah adanya subsidi sejenis menjadi sebesar Rp151.060.

    Sumber : Antara

  • Legislator sebut tarif air naik harus dibarengi perbaikan pelayanan

    Legislator sebut tarif air naik harus dibarengi perbaikan pelayanan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan, ketika Perumda PAM Jaya menaikkan tarif air bersih harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan serta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenaikan tarif air PAM ini jangan sampai menambah beban masyarakat Jakarta khususnya kalangan MBR,” kata Rio saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kenaikan tarif juga harus dibarengi dengan pelayanan kepada para konsumen karena hingga saat ini masih banyak keluhan dari warga pengguna layanan air bersih.

    Ia menjelaskan bahwa efek domino dari kenaikan tarif ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan optimalisasi pelayanan air bersih itu sendiri.

    Selain itu kata Rio, kenaikan tarif air PAM ini jangan sampai menambah beban masyarakat Jakarta khususnya kalangan MBR, untuk itu harus ada pemetaan tuntas tentang penerima manfaat pengguna air bersih.

    “Dari pemetaan tersebut, kita bisa menentukan kondisi ekonomi pengguna, mana yang sangat tidak mampu atau sebaliknya,” katanya.

    Rio menambahkan, meskipun menyandang gelar kota megapolitan yang hampir 70 persen aktivitas ekonomi ada di Jakarta, ternyata tetap memiliki ketimpangan yang cukup tinggi di antara kota-kota lain di Indonesia.

    Kondisi timpang ini lanjut Rio, jangan diperparah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat khususnya MBR.

    Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya menyatakan bahwa pada saat penyesuaian tarif akan dibarengi dengan pemberian Kartu Air Sehat (KAS) bagi pelanggan keluarga sederhana dan diberlakukan selama setahun serta dapat diperpanjang.

    Kartu itu merupakan sebuah program aktivasi bantuan pendamping penerapan tarif baru untuk pelanggan kelompok rumah tangga kode tarif 2A1 yaitu rumah tangga sangat sederhana dan 2A2 rumah tangga sederhana.

    Pelanggan yang mendapatkan KAS akan mendapatkan bantuan berupa tarif promo. Bagi pelanggan 2A1 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp1.000 per meter kubik untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya.

    Pelanggan 2A2 akan mendapatkan tarif flat sebesar Rp3.550 per meter kubik untuk pemakaian 1-20 meter kubik pertama setiap bulannya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024