Kementrian Lembaga: DPRD

  • Warga Tuntut Penertiban Menyeluruh Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Bogor

    Warga Tuntut Penertiban Menyeluruh Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Bogor

    loading…

    Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar tidak berizin. Foto: Ist

    BOGOR – Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar yang tidak berizin. Warga setempat tetap mendesak aparat menuntaskan penertiban di kawasan tersebut.

    Ketua RT 01/03 Rama Putra mengatakan, wilayahnya terdampak langsung dan dirugikan dengan adanya pasar tumpah. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum preman yang masih berkeliaran di area tersebut.

    “Kami sangat menyayangkan lambannya tindakan dari pihak berwenang. Premanisme dan pasar tumpah di kawasan ini kian meresahkan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

    Warga juga menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Kota Bogor yang hadir hanya mendengarkan satu sisi beberapa waktu lalu dan menolak mendengarkan aspirasi warga.

    Selain itu, surat permohonan audiensi yang diajukan warga kepada DPRD Kota Bogor hingga kini belum mendapat tanggapan.

    “Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka mendengarkan keluhan kami. Namun, justru aspirasi kami diabaikan. Ini sangat mengecewakan,” katanya.

    Sebagai bentuk protes, warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang Jalan Merdeka yang berisi penolakan terhadap aktivitas pasar tumpah dan premanisme. Warga juga melayangkan surat pemberitahuan terbuka kepada pemerintah, khususnya Polresta Bogor dan Satpol PP agar segera menuntaskan permasalahan ini.

    “Kami memperingatkan jika aparat tidak segera menindak tegas, kami akan mengambil tindakan sendiri untuk menertibkan kawasan ini demi ketertiban umum,” tegas Hasan, salah satu perwakilan warga.

    Pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan pedagang dan mereka meminta penertiban menyeluruh di kawasan tersebut supaya pembeli tidak terpecah

    “Saya sudah mengumpulkan para pedagang ada 2 poin yang mereka minta. Pertama adalah penertiban menyeluruh di kawasan Jalan Merdeka dan kedua adalah rekayasa lalu lintas di depan Pasar Mawar supaya menjadi ramai. Menurut pedagang, pemerintah harusnya tidak hanya memikirkan relokasi saja tapi juga memikirkan tempat baru tersebut menjadi ramai pascapenertiban dan relokasi,” ungkap Hasan.

    Persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Penertiban pasar tumpah di kawasan Jalan Merdeka yang hanya berjarak 1 km dari Istana Bogor diharapkan menjadi solusi menyeluruh demi mengembalikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Pihak berwenang diimbau segera merespons keluhan warga agar situasi tidak semakin memanas.

    (jon)

  • Perintahkan Tambah Suara Anggota DPRD Sulsel Andi Tenri Abeng, DKPP Sanksi Ketua KPU Bone

    Perintahkan Tambah Suara Anggota DPRD Sulsel Andi Tenri Abeng, DKPP Sanksi Ketua KPU Bone

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi  Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU Kabupaten Bone, Yusran Tajuddin, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).  

    Yusran Tajuddin menjadi Teradu dalam tiga perkara sekaligus, yaitu perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2024, 205-PKE-DKPP/IX/2024, dan 233-PKE-DKPP/IX/2024.

    Ia terbukti memerintahkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tellu Siattinge untuk memberikan 50 suara kepada seorang calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Andi Tenri Abeng.  

    Meski tidak ditemukan fakta adanya pergeseran suara, DKPP menilai tindakan Yusran melanggar prinsip kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas.  

    “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Yusran Tajuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bone dalam Perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2024, Perkara Nomor 205-PKE-DKPP/IX/2024, dan Perkara Nomor 233-PKE-DKPP/IX/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, saat membacakan amar putusan.  

    Sidang ini juga memutuskan perkara lainnya yang melibatkan 23 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu.

    Hasilnya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada lima orang, Peringatan Keras kepada delapan orang, dan Peringatan Keras Terakhir kepada satu orang.

    Sementara itu, sembilan Teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPP dan mendapatkan rehabilitasi nama baik.  

  • Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji memastikan segera dilaksanakan Musda XI Golkar Jatim untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua.

    “Perkiraan nanti akhir Januari atau paling lambat Januari 2025. Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com dalam kesempatan pelantikan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) di Surabaya belum lama ini.

    Sarmuji yang juga anggota DPR RI ini hanya menyebut beberapa nama yang beredar itu ada dari unsur kepala daerah, anggota DPR RI dan DPRD Jatim.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan ada sembilan nama. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Salah seorang nama yang masuk bursa calon ketua dan menjadi ‘kuda hitam’, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi terpisah, hanya menjawab singkat. “Saya ini pendatang baru di Golkar. Masih banyak senior-senior Golkar yang lebih layak memimpin di Golkar Jatim,” tutur Pak Carik yang menjelaskan pernah menjadi Bendahara Golkar Tulungagung pada 1997 ini.

    Nama Heru ikut beredar. Beberapa pihak meragukan Heru bakal maju menjadi calon, karena Heru belum pernah masuk kepengurusan di Golkar Jatim sebagai salah satu syarat. “Jika DPP mengeluarkan diskresi, bisa saja Pak Heru maju mencalonkan,” pungkas sumber beritajatim.com. [tok/aje]

  • Ketua Tim Pemenangan RAHMAD Bantah Isu Jual Beli Jabatan ASN di Bondowoso

    Ketua Tim Pemenangan RAHMAD Bantah Isu Jual Beli Jabatan ASN di Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua Tim Pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD), H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa isu mengenai lima oknum yang menawarkan jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah tidak benar. Ahmad Dhafir menyebut isu tersebut sebagai bentuk penipuan dan pelecehan terhadap pasangan RAHMAD.

    “Jual beli jabatan itu tidak baik, maka tidak mungkin dilakukan. Ra Hamid tidak akan pernah melakukan itu,” ujar Dhafir, yang juga Ketua DPRD Bondowoso, saat diwawancarai di kantor DPC PKB, ditulis Selasa (31/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa sejak awal pencalonan, pasangan RAHMAD sudah berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

    “Kami mendiskusikan visi misi dan rencana besar, termasuk komitmen untuk tidak melakukan praktik jual beli jabatan,” kata Ahmad Dhafir.

    Ahmad Dhafir mengimbau para ASN untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang mengaku dekat dengan pasangan RAHMAD dan menawarkan jabatan dengan imbalan uang. Ia memastikan bahwa proses pengangkatan jabatan di bawah kepemimpinan Ra Hamid akan didasarkan pada kemampuan, kinerja, etos kerja, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Modus mereka adalah mengaku dekat dengan Ra Hamid, menawarkan jasa untuk membisikkan nama ke Bupati. Itu adalah penipuan. Apa Ra Hamid dikira anak TK mau dibisiki? Itu merongrong apa yang sudah ditata,” sergah Dhafir.

    Menurut Ahmad Dhafir, sejumlah ASN telah melaporkan adanya tawaran dari oknum-oknum tersebut. Bahkan, beberapa ASN telah mengirimkan bukti percakapan kepada dirinya.

    “Saya sudah tahu dan bahkan ada beberapa ASN yang men-screenshoot percakapan ‘pesanan khususnya’ ke saya. Saya bilang jangan percaya,” tegasnya.

    Ia juga menyarankan agar ASN yang sudah terlanjur membayar kepada oknum-oknum tersebut untuk menagih kembali uangnya. “Silakan tagih saja. Karena Ra Hamid tidak akan pernah melakukan itu,” imbuhnya.

    Ahmad Dhafir menekankan agar ASN lebih fokus pada pelayanan masyarakat daripada sibuk mempertahankan atau mencari jabatan. Ia memastikan bahwa penempatan jabatan akan diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja dan etos kerja yang baik.

    “Ra Hamid akan memberikan jabatan kepada orang yang mau bekerja, bukan karena koneksi. Jabatan itu diberikan berdasarkan kinerja dan kebutuhan di OPD itu,” jelas Dhafir.

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintahan RAHMAD memiliki orientasi pada percepatan pembangunan demi kemajuan Bondowoso.

    “Komitmen Ra Hamid ketika memimpin Bondowoso adalah tidak akan ada jual beli jabatan. Yang ada adalah bersama-sama melayani rakyat,” tandasnya.

    Dengan klarifikasi ini, masyarakat, khususnya ASN di Kabupaten Bondowoso, diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang beredar. Pemerintahan RAHMAD berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. [awi/beq]

  • Teguh Setyabudi ajak warga Jakarta sambut 2025 dengan optimistis

    Teguh Setyabudi ajak warga Jakarta sambut 2025 dengan optimistis

    kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengajak warga menyambut tahun 2025 dengan optimistis mengingat tahun tersebut diprediksi penuh dengan keberkahan dan kebaikan.

    “Mari kita sama-sama muhasabah dan berzikir untuk menyambut tahun 2025. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua,” kata Teguh pada kegiatan malam muhasabah, zikir, dan doa bersama menyambut Tahun Baru 2025, di Silang Barat Monas, Jakarta, pada Senin (30/12) malam.

    Sementara itu, Menteri Agama RI Nazarudin Umar yang hadir pada acara tersebut mengatakan kegiatan muhasabah bersama ini bisa menjadi wadah dalam memperbaiki segala kesalahan yang pernah diperbuat dan mendapat ampunan dari Allah SWT.

    Sehingga, dalam menyongsong Tahun Baru 2025, semua khalayak memiliki energi baru yang penuh berkah.

    “Semoga DKI Jakarta semakin hari semakin jaya. Sebentar lagi, kita akan memperingati 500 tahun Kota Jakarta. Kita ingin bukan Jakartanya saja yang terkenal, tapi juga umatnya semakin saleh dan salehah, serta pejabatnya amanah menjalankan tugas. Kita berdoa semoga tahun depan semakin cerah, khususnya bagi seluruh warga Jakarta,” kata Nazarudin Umar.

    Di samping itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah menginisiasi Malam Muhasabah.

    Menurutnya, kegiatan ini adalah hal yang sangat positif dalam mengajak warga Jakarta untuk selalu optimis menyambut tahun baru.

    “Apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta karena telah menginisiasi untuk menyelenggarakan Malam Muhasabah ini. Mudah-mudahan, kita semua semakin hari dapat semakin baik, semakin saleh. Mohon doa agar Jakarta, yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, kita masih menunggu Keppres (Keputusan Presiden), dapat semakin sejahtera, sembako semakin murah, dan akses kesehatan semakin mudah dijangkau seluruh warga,” ujar Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gebrakan Baru untuk Dunia Pendidikan Jadi Perhatian, DPRD Jabar Harap Bukan Sekadar Omon-Omon

    Gebrakan Baru untuk Dunia Pendidikan Jadi Perhatian, DPRD Jabar Harap Bukan Sekadar Omon-Omon

  • Padatnya Warga di Silang Monas untuk Muhasabah dan Zikir Bersama Menjelang Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Padatnya Warga di Silang Monas untuk Muhasabah dan Zikir Bersama Menjelang Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Malam muhasabah dan doa zikir yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta berlangsung di kawasan silang sisi barat Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024) malam.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 20.40 WIB, hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, dan ulama Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym.

    Masyarakat yang hadir juga terlihat sudah memadati lokasi, tepat di depan panggung utama yang berdiri di sisi barat silang Monas. Mayoritas mengenakan pakaian muslim seperti baju koko dan peci untuk laki-laki, serta kerudung dan baju gamis untuk wanita.

    Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Nasaruddin Umar, dilanjutkan sambutan dari beberapa pejabat, lalu berzikir bersama.

    Salah seorang jemaah yang hadir di lokasi, Ricky Kurniawan, mengaku menyempatkan datang meski harus menempuh perjalanan yang cukup jauh sekitar 25 kilometer dari rumahnya di Cibubur ke silang Monas.

    “Ini saya datang dari Cibubur, rumah di sana, ini kita datang sama anak, istri,” kata Ricky ditemui di lokasi.

    Ia menyebut tahu kegiatan ini dari sosial media Pemprov DKI Jakarta. Selain datang untuk berdoa demi kebaikan kehidupan tahun depan dan mengisi acara jelang pergantian tahun dengan ibadah, Ricky bersama keluarga juga ingin mendengar langsung ceramah dari Aa Gym.

    “Iya sekalian karena ada Aa Gym juga, kan,” ucapnya.

  • DPRD Magetan Soroti Lonjakan Kasus PMK, Minta Disnakkan Fokus Pencegahan

    DPRD Magetan Soroti Lonjakan Kasus PMK, Minta Disnakkan Fokus Pencegahan

    Magetan (beritajatim.com) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Magetan kembali mencuat dengan lonjakan signifikan pada akhir tahun 2024. Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, bersama jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan ini melalui berbagai langkah konkret.

    “Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Peternakan dan akan melakukan langkah-langkah, seperti pemberian desinfektan di desa-desa dengan tingkat kematian ternak yang tinggi. Ini sekaligus untuk mengedukasi peternak bahwa kebersihan kandang sangat penting dalam mencegah PMK,” kata Rita usai Rapat Dengar Pendapat, Senin (30/12/2024).

    Selain desinfektan, rencananya akan ada pemberian vitamin serta sosialisasi pentingnya pencegahan PMK. “Kami mengimbau peternak untuk tidak mendatangkan hewan ternak dari luar daerah sementara waktu, guna meminimalisir penyebaran virus,” terang legislator PDIP itu.

    Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Sugeng Riyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas ledakan kasus yang terjadi pada Desember 2024. “Tercatat ada 218 kasus PMK hanya di bulan Desember ini. Tingkat kematian ternak saat ini cukup tinggi dibandingkan puncak wabah pada tahun 2022,” ujarnya.

    Sugeng juga menyoroti kendala anggaran yang terbatas dan minimnya alokasi vaksin dari pemerintah pusat. “Pemerintah seharusnya memastikan vaksinasi dilakukan secara berkesinambungan. Ternak seharusnya divaksin minimal tiga kali agar bisa dinyatakan aman. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” tambah legislator PKS itu.

    Selain PMK, ditemukan indikasi infeksi bakteri yang menyebabkan pendarahan pada kulit ternak. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ternak. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.

    Sugeng mengingatkan bahwa PMK bukanlah masalah baru. Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK pada tahun 1996 setelah upaya panjang selama lebih dari satu dekade. Namun, lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap PMK harus terus ditingkatkan.

    “Setelah puncak wabah 2022, kita kecolongan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja lebih serius untuk memastikan vaksinasi dan pencegahan dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai kasus ini terus berulang,” tegas Sugeng.

    Komisi B DPRD Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan berharap langkah-langkah edukasi, desinfeksi, dan vaksinasi yang diambil dapat menekan penyebaran PMK. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar Magetan kembali stabil sebagai lumbung ternak yang sehat,” tutup Rita.

    Dengan kolaborasi yang kuat, Magetan optimis dapat menghadapi tantangan ini dan mengembalikan kejayaan sektor peternakan di wilayah ini. [fiq/kun]

  • Legislator nilai penanganan rob di Jakarta dengan polder tak efektif

    Legislator nilai penanganan rob di Jakarta dengan polder tak efektif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai bahwa penanganan banjir rob di Jakarta dengan sistem polder tidak cukup efektif sehingga masih perlu dikombinasikan dengan restorasi ekosistem alami, seperti rehabilitasi hutan mangrove, rawa-rawa dan sabuk hijau di pesisir.

    “Sistem polder biasanya hanya mencakup tanggul, pompa air, dan saluran drainase saja, untuk mengelola air di daerah yang rentan terhadap banjir rob yang disebabkan naiknya permukaan air laut, tak efektif,” kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, penanganan banjir rob dengan sistem polder mempunyai keterbatasan, hingga ketergantungan pada infrastruktur, sehingga jika sistem pompa gagal atau berakibat tanggul jebol, bisa mengakibatkan seluruh sistem bisa lumpuh dan ancaman bahaya banjir rob bisa kembali melanda.

    Untuk itu kata Kent, sistem polder perlu dikombinasikan dengan beberapa langkah seperti restorasi ekosistem alami, dengan hutan mangrove, rawa-rawa dan sabuk hijau di pesisir yang dapat membantu meredam energi gelombang dan mengurangi risiko rob.

    “Sistem polder ini membutuhkan perawatan rutin dan pembaruan infrastruktur seiring waktu dan juga memiliki kapasitas terbatas dalam menampung air, sehingga jika curah hujan ekstrem atau pasang laut sangat tinggi, sistem ini bisa kewalahan,” ujarnya.

    Selain itu, wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah yang lebih cepat dari kenaikan muka air laut akan membuat polder kurang efektif dalam jangka panjang.

    Ia menambahkan penanganan sistem polder harus selalu dikombinasikan dengan restorasi ekosistem alami seperti adanya hutan mangrove hingga rawa-rawa yang bisa mengurangi risiko rob.

    Restorasi sistem alami lanjut dia, bisa memulai dengan penanaman bibit mangrove secara berkelanjutan, yang memang secara realita bahwa eksistensi hutan mangrove ini sudah mulai berkurang.

    Oleh karena itu, tegasnya, mengintegrasikan mangrove dengan solusi teknis seperti tanggul, pompa, atau sistem polder akan memberikan perlindungan lebih baik untuk wilayah pesisir dari ancaman banjir rob.

    Tata ruang
    Kent menambahkan, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan juga harus diperhatikan dengan menghindari pembangunan di area yang rawan banjir rob atau memiliki risiko penurunan tanah.

    Selain itu, pembangunan “giant sea wall” atau tanggul laut yang merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) juga perlu dipercepat.

    Saat ini, dari 39 kilometer pembangunan tanggul pengaman pantai, sebanyak 21 kilometer berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara sisanya ditangani oleh pemerintah pusat.

    Kent pun optimis bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno dapat merumuskan kebijakan untuk rencana jangka panjang yang tidak hanya mengatasi dampak banjir rob saat ini, tetapi juga memitigasi risiko di masa depan.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pantai Jakarta Utara hingga awal tahun 2025.

    Sebagai antisipasi, Pemda Jakarta memperkuat sistem polder untuk kendalikan banjir rob.

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA (Sumber Daya Air) juga memperkuat sistem polder (rumah pompa) pengendali rob yang dilengkapi dengan bendung karet untuk menahan air laut agar tidak kembali meluap ke daratan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Kinerja 2024, Ini yang Disampaikan

    Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Kinerja 2024, Ini yang Disampaikan

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Perumda Pasar Joyoboyo. Hal itu disampaikan dalam acara Refleksi Kinerja Perumda Pasar Joyoboyo di Pasar Setono Betek.

    “Hari demi hari sudah terlewati dengan cukup baik meskipun tetap ada lika-liku tapi dengan sinergi, kolaborasi, dan dedikasi optimal setiap tantangan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Begitu pun tahun depan saya optimis Bapak Ibu selalu dapat menjaga semangat dalam menyambut transformasi zaman yang cukup pesat. Salah satunya dengan berinovasi guna meningkatkan eksistensi pasar tradisional,” ujarnya.

    Zanariah mengungkapkan meskipun di tengah gempuran modernisasi, perlu optimis bahwa pasar tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian kota. Sebab pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga pusat interaksi sosial dan budaya masyarakat.

    Oleh karena itu, harus tetap berupaya mengembangkan pasar tradisional agar selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat segala usia.

    “Namun bukan berarti harus memaksakan mengubah wajah pasar tradisional ini menjadi 100 persen modern. Itu hanya akan membuat masyarakat segan datang ke pasar karena kesan yang terlalu eksklusif,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan hal terpenting adalah bagaimana menata bahkan merevitalisasi pasar dengan tepat. Serta tetap mempertahankan vibes otentik sebagai nilai tambah. Sehingga menghadirkan rasa nyaman, bersih, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung.

    Ada beberapa contoh sukses hidupnya Pasar Tradisional. Seperti Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Klojen Malang, masih banyak lagi di Indonesia. Diharapkan nanti bisa diadakan lagi studi tiru di pasar-pasar tradisional tersebut dan diadaptasi di Kota Kediri.

    “Saya mendapat informasi lokasi lantai 2 Pasar Pahing sudah mulai dilirik pelaku usaha kuliner yang target marketnya anak muda. Ini sebuah angin segar bagi kita semua. Harapannya Pasar Pahing ini dapat semakin hidup,” jelansya.

    Terakhir, Pj Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Perumda Pasar Joyoboyo atas upaya dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada pedagang, stakeholder, dan masyarakat. Lalu juga ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri beserta jajaran atas dukungan dan peran serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hak guna bangunan Pasar Bandar.

    “Malam ini akan ada penghargaan karyawan terbaik dan kebersihan pasar tahun 2024. Tentu penghargaan ini bukanlah sekedar simbol tetapi juga motivasi untuk seluruh karyawan dan pengelola pasar. Saya harap semoga kolaborasi yang ada selama ini terus berjalan baik,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri atas peran serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hak guna bangunan Pasar Bandar. Lalu penyerahan CSR secara simbolis kepada masyarakat kurang mampu di sekitar pasar. Yakni berupa alat olahraga dan tempat ibadah. Pada penghargaan Pasar Terbersih 2024, untuk Pasar Kategori A diraih Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, dan Pasar Kategori B Pasar Bandar.

    Ada pula penyerahan piagam karyawan terbaik Perumda Pasar Joyoboyo. Untuk kategori Karyawan Pasar yakni, Reni Subagyo dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, Wiwik Purwaningsih dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, dan Ahmad Irfan dari Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Kategori Karyawan Pusat Mohammad Qobi, serta kategori Koordinator dan Kepala Bagian diraih oleh Kepala Bagian Perawatan dan Kelistrikan Suparman.

    Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Ketua Komisi B DPRD Arif Junaidi, Dewan Pengawas Perumda Pasar Joyoboyo Edi Darmasto, Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi, Direktur Operasional Hariyono, KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Camat Kota Bagus Hermawan, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]