Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 2 Pelaku Penembakan Anak Mantan Anggota DPRD Musi Rawas Sumsel Diringkus Setelah Setahun Buron – Halaman all

    2 Pelaku Penembakan Anak Mantan Anggota DPRD Musi Rawas Sumsel Diringkus Setelah Setahun Buron – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MUSI RAWAS – Dua pelaku penembakan terhadap Jimi Pranata, anak mantan anggota DPRD Musi Rawas akhirnya diringkus setelah borun setahun lamanya.

    Iwan (24) dan Efendi alias Fen (46) diringkus bersama salah seorang rekan lainnya yakni Leman saat melakukan kejahatan di Kepahiang.

    Peristiwa penembakan terhadap korban Jimi Pranata terjadi pada Minggu (7/1/2024) pagi sekira pukul 05.00 WIB di depan rumah orangtuanya di RT 03 Kelurahan Sumber Harta, Musi Rawas, Sumsel. 

    Dari hasil penyidikan, ketiga tersangka merupakan spesialis pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang tak segan melukai korbannya.

    Para pelaku juga kerap membawa senjata api rakitan (senpira) saat beraksi dan tercatat memiliki 4 laporan polisi (LP) di Polres Musi Rawas, 8 LP di Polres Kepahiang dan 1 LP di Polres Lahat.

    Kapolres Musi Rawas AKBP Supriadi didampingi Kasat Reskrim Iptu Riyan Tiantoro Putra mengatakan, anggota Satreskrim Polres Musi Rawas mendapat informasi adanya pelaku curas yang diamankan oleh Polres Kepahiang. 

    Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan, pelaku ternyata memiliki ciri-ciri yang identik dengan pelaku penembakan Jimi Pranata, kemudian anggota pun melakukan pendalaman.

    “Dari hasil pendalaman, memang benar 2 dari 3 pelaku yang diamankan oleh Polres Kepahiang adalah pelaku penembakan Jimi Pranata pada Januari lalu,” kata Kasat, Selasa (31/12/2024) kemarin. 

    Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka Fendi mengakui melakukan penembakan terhadap korban, karena kaget kepergok melintas di depan rumah korban, sementara Iwan (rekan pelaku) berada di atas motor.

    “Sebelum kepergok oleh korban dan menembak korban, tersangka Fendi dan Iwan itu berniat melakukan kejahatan dengan membobol kios milik salah seorang warga,” jelas Kasat.

    Diketahui sebelumnya, peristiwa penembakan tersebut terjadi pada, Minggu 7 Januari 2024 lalu sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Sumber Harta-Sukamaju, tepatnya di Kelurahan Sumber Harta, Musi Rawas. 

    Menurut keterangan korban, peristiwa terjadi bermula saat korban selesai mengeluarkan mobil.

    Para pelaku penembakan terhadap anak mantan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Musi Rawas, Selasa (31/12/2024).

    Tiba-tiba salah satu pelaku bertanya kepada korban ‘nak kemano’ (mau kemana), lalu korban menjawab ‘ini rumah bapak aku’. 

    Kemudian, tiba-tiba salah satu pelaku menembak korban sebanyak 2 kali diduga menggunakan senjata api rakitan, sehingga mengenai perut kanan dan paha kiri korban.

    Setelah itu, korban berteriak minta tolong, lalu warga yang pulang dari salat subuh berdatangan membantu korban. 

    Selanjutnya para pelaku melarikan diri ke arah Kecamatan Tugumulyo.

    Akibat penembakan tersebut, korban mengalami luka tembak pada perut sebelah kanan dan paha sebelah kiri. 

    Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, dimana kondisi korban dalam keadaan sadar. 

    Sementara itu Jimi Pranata mengucapkan apresiasi sekaligus terima kasih kepada Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi beserta para personel Polres Mura, karena telah berhasil menangkap pelaku curas sekaligus pelaku penembakan.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Polres Musi Rawas karena berhasil melakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka,” ujarnya. (Eko Mustiawan/CR41)

  • Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

    Ahok menilai bahwa sistem pilkada yang ditunjuk oleh DPRD sama seperti zaman orde baru. Dengan demikian, maka masyarakat dinilai hanya akan menjadi penonton saja. 

    “Iya dong [menolak]. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai,” terangnya ketika ditemui di  Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, sistem tersebut juga memicu adanya penggunaan uang diantara para oknum sehingga dapat mengatur siapa sosok yang akan memenangkan Pilkada. 

    “Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelas Ahok. 

    Terlebih, politisi PDIP tersebut juga menekankan bahwa sistem tersebut sudah dirasakan sebelumnya. 

    “Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, ide sistem tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Golkar. 

    Dia menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat. 

    Adapun Prabowo kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Anggota DPRD Bojonegoro dari Gerindra Ajukan Gugatan Usai Dipecat dan PAW

    Anggota DPRD Bojonegoro dari Gerindra Ajukan Gugatan Usai Dipecat dan PAW

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro dari Partai Gerindra M Hafid Saputro melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Materi gugatannya yakni terkait proses pemecatan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.

    Sebagai tergugat adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bojonegoro dan Majelis Kehormatan Partai (MKP). Sidang pertama atas gugatan tersebut digelar di PN Bojonegoro, Selasa (31/12/2024).

    Dalam sidang itu, M Hafid Saputro didampingi penasehat hukumnya, Nursyamsi. Usai persidangan, M Hafid Saputro mengaku dirugikan atas keputusan partai dengan memecat dan melakukan PAW terhadap dirinya yang dinilai tidak beralasan, terkesan sepihak, dan tidak sesuai prosedur.

    Menurut Nursyamsi, gugatan ini berintikan pertama mengenai keberatan kliennya karena diberhentikan dari keanggotaan Partai Gerindra. Penggugat mengaku dalam politik lima tahunan itu pihaknya menjalankan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    “Klien kami ini sangat mengidolakan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Sehingga berharap bisa aktif kembali dalam keanggotaan partai,” ujar Nursyamsi.

    Kliennya pun keberatan atas proses PAW yang diawali dari adanya pemberhentian Hafid. Karena pemberhentian keanggotaan Hafid dari Gerindra itu kemudian menjadi alasan untuk melakukan PAW Hafid. Dalihnya sebab Hafid bukan lagi anggota Partai Gerindra.

    “Saya memasang dan melakukan kampanye untuk Pak Prabowo,” ujar Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, M Hafid Saputro sembari menunjukkan foto dirinya dalam kampanye program Prabowo Subianto.

    Nursyamsi juga menyebut, adanya alasan konstitusional yakni Undang-undang MD3 Nomor 17 tahun 2014, Pasal 405 ayat (2) huruf h, yang dalam penjelasannya berbunyi “Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya itu dianggap sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

    “Koridor itulah yang saat ini beliau (Hafid) gunakan untuk memperjuangkan hak-haknya, beliau berharap bisa aktif kembali sebagai anggota Partai Gerindra. Karena pemberhentian ini tidak sesuai,” ujar Wakil Ketua Peradi ini.

    Di lain pihak, Kuasa Hukum DPC Partai Gerindra Bojonegoro, M Ichwan dan Kuasa Hukum Tergugat II MKP DPP Gerindra, Zul Raihan mengaku telah mengikuti dan mendengarkan gugatan l dipersidangan.

    Gugatan ini dia katakan berkenaan proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat I yaitu MKP Gerindra. Sehubungan terhadap Penggugat sudah dilakukan pemecatan dan sudah ada surat keputusan pemberhentian dari partai Gerindra

    “Alasan pemecatannya yaitu tidak mengikuti arahan kaderisasi pada saat kampanye sosialisasi waktu pemilihan legislatif kemarin,” terang Zul Raihan.

    “Ini kesepakatan partai, biasanya sih seperti tidak memasang apk (alat peraga kampanye), mungkin ada pelanggaran kecurangan dan lainnya,” sambung Moch Ikhwan.

    Sementara dalam sidang perdana untuk perkara nomor : 42/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bjn ini semua pihak hadir. Yaitu Penggugat dan kuasa hukum, lalu Tergugat I MKP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, dan Tergugat II DPC Gerinda Bojonegoro diwakili kuasa hukum masing-masing.

    Tergugat I MKP DPP Partai Gerindra diwakili oleh kuasa hukum dari Jakarta, Zul Rayhan, sedangkan Tergugat II DPC Gerindra Bojonegoro menunjuk kuasa hukum dari Bojonegoro, Moh Ichwan. Gugatan ini ditangani oleh Majelis Hakim terdiri Hakim Ketua Ida Zulfamazidah, Hakim anggota Ima Fatimah Djufri, dan Hario Purwo Hantoro.

    Agenda persidangan hari ini mengupayakan perdamaian para pihak oleh majelis hakim, dan karena upaya perdamaian gagal dilanjutkan pembacaan surat gugatan. “Agenda selanjutnya jawaban para tergugat pada hari selasa 7 januari 2025,” kata Hakim Hario Purwohantoro secara terpisah. [lus/kun]

  • Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengaku serius mengkaji wacana untuk mengubah sistem pemilu baik pileg maupun pilkada melalui DPRD.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).

    Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.

    Oleh karena itu, kata Bahlil, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.

    “Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.

    “Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu,” imbuh Bahlil.

    Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

    Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (thr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD

    Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat dijumpai di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 20:40 WIB

    Elshinta.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa dirinya menolak wacana Gubernur DKI Jakarta kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    Ahok menilai, jika wacana itu terwujud, maka Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Menurut dia, masa Orde Baru sudah pernah dirasakan dan merugikan masyarakat luas.

    Jika kembali ke Orde Baru, maka rakyat tidak lagi memiliki hak suara karena pemilihan gubernur diwakilkan oleh para legislator sehingga kepala daerah bukan dipilih berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kesepakatan antara partai politik.

    “Kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma ‘deal-deal’-an sesama ketua umum partai. ‘Deal-deal’-an juga bisa pakai duit juga,” katanya.

    Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. “Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde ba6ru,” kata Ahok.

    Sumber : Antara

  • RSUD Eka Chandrarini Surabaya Dibanjiri Tomcat, DPRD: Poli Rawat Jalan Jangan Dibuka Dulu!

    RSUD Eka Chandrarini Surabaya Dibanjiri Tomcat, DPRD: Poli Rawat Jalan Jangan Dibuka Dulu!

    Surabaya (beritajatim.com) – Masalah serius muncul di RSUD Eka Chandrarini, Surabaya, yang baru saja diluncurkan pada 18 Desember lalu. Keberadaan serangga Tomcat yang membanjiri beberapa area rumah sakit memicu kekhawatiran Komisi D DPRD Surabaya.

    Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta penanganan tegas sebelum rumah sakit sepenuhnya beroperasi. Imam mengungkapkan bahwa Tomcat ditemukan di beberapa lantai, termasuk lantai 3, 4, 7, dan bahkan di kamar mandi Instalasi Gawat Darurat (IGD).

    “Saya lihat sendiri tadi di tembok di depan UGD itu banyak sekali. Ini kan bahaya,” ujar Imam saat inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Eka Chandrarini, Selasa (31/12/2024).

    Menurut Imam, meskipun RSUD Eka Chandrarini telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan, keberadaan Tomcat masih cukup banyak. Ia menyebut pentingnya menyelesaikan masalah ini sebelum rumah sakit sepenuhnya beroperasi.

    “Tadi kami konfirmasi juga ke Direktur RSUD, Bu Betty (drg. Bisukma Kurniawati), ternyata memang persoalan Tomcat ini sedang diatasi, tapi kelihatannya agak sulit menghilangkannya,” ujar Imam.

    “Saya mohon polo rawat jalan jangan dibuka dulu kalau persoalan Tomcat tidak selesai. Karena ini bisa membahayakan pasien,” tambah Imam.

    Dia juga menyebut rencana pembukaan enam hingga sepuluh poli pada Januari mendatang, yang dapat meningkatkan risiko jika masalah ini tidak ditangani segera. Imam menyayangkan kondisi ini, mengingat rumah sakit tersebut dibangun dengan anggaran sekitar setengah triliun rupiah.

    “Setengah triliun itu banyak sekali, lalu kemudian persoalan Tomcat ternyata tidak bisa diselesaikan. Wah ini menurut saya sangat disesalkan,” kata mantan jurnalis kawakan ini.

    Imam berharap Pemerintah Kota Surabaya segera memprioritaskan penyelesaian masalah ini, mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh serangga Tomcat terhadap kesehatan pasien dan tenaga medis di rumah sakit tersebut.

    Meski demikian, Imam mengapresiasi kesiapan bangunan rumah sakit yang telah rampung dan proses akreditasi yang sedang berlangsung. Imam optimis hasil akreditasi yang baru diselesaikan pada 28 Desember lalu akan membawa dampak positif bagi pelayanan RSUD tersebut. “Ketika kami mengunjungi IGD, saya lihat petugasnya juga siap dan sudah mengantisipasi kalau ada pasien yang datang. Menurut penjelasan tadi, dokternya ada dua dokter ya,” tambah Imam.

    Ia juga memastikan bahwa tidak ada antrean pasien dengan kondisi gawat darurat yang serius di hari tersebut.

    Imam menyebutkan bahwa konsep operasional RSUD Eka Chandrarini saat ini adalah berjalan sambil melengkapi kekurangan yang ada, baik dari sisi akreditasi maupun fasilitas lainnya. “Memang ini prinsipnya adalah jalan dulu sambil akreditasi dan sambil melengkapi,” tutupnya.[asg/kun]

  • Sosok Eks Bupati yang Tak Mau Kembalikan Mobil Dinas Senilai Rp 1 M, Tak Malu Meski Disurati 3 Kali

    Sosok Eks Bupati yang Tak Mau Kembalikan Mobil Dinas Senilai Rp 1 M, Tak Malu Meski Disurati 3 Kali

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok mantan bupati, Iksan Iskandar, mantan Bupati Jeneponto periode 2013-2023, kembali menjadi sorotan publik.

    Iksan Iskandar menjadi sorotan lantaran enggan mengembalikan mobil dinas senilai Rp 1 miliar.

    Mantan Bupati Jeneponto periode 2013-2023 belum mengembalikan Toyota Harrier yang menjadi mobil dinasnya.

    Hingga kini, ia belum mengembalikan kendaraan dinas berupa Toyota Harrier yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp 1 miliar.

    Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Badaintan, dalam pernyataannya di lobi Kantor Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Binamu, Sulawesi Selatan, Senin (30/12/2024)

    “Belum dikembalikan, mobil (Toyota Harrier) itu nilainya lebih dari Rp 1 miliar,” kata Badaintan kepada Tribun-Timur.com, seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa (31/12/2024).

    Randis dengan plat DD 90 G tersebut dibeli Pemkab Jeneponto pada tahun 2014 untuk keperluan dinas Iksan Iskandar.

    Bidang Aset sudah beberapa kali melayangkan surat penarikan, namun Iksan Iskandar tetap enggan mengembalikannya.

    “Tiga kali sudah saya surati, alasannya ‘kupakai dulu sementara ini, sudahpa beli mobil baru, saya kembalikan, janganmi dulu,” jelasnya.

    Badaintan memastikan, aset Pemda Jeneponto itu tidak akan masuk lelang.

    Satu randis lainnya, Toyota Land Cruiser yang dibeli pada tahun 2019, telah dilelang dan dibeli oleh Iksan Iskandar.

    “(Toyota Harrier) tidak dikasih lelang karena satu mobil (Toyota Land Cruiser) sudah dilelang,” terangnya.

    Beberapa bulan lalu (19/3/2024), Iksan Iskandar juga kembali menjadi sorotan karena belum mengembalikan randis jenis Kijang Innova Venturer yang digunakan oleh istrinya, Hamsiah Iksan.

    Randis plat DD 11 G itu akhirnya dikembalikan pada Rabu (20/3/2024) pagi kepada Bidang Aset Jeneponto setelah viral.

    Terkait hal ini, Tribun-Timur masih berupaya mengonfirmasi Iksan Iskandar untuk memberikan ruang hak jawab.

    Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Iksan Iskandar, sosok lain justru sebaliknya.

    Penjual bakso tersebut berasal dari Dusun Segelan Sidomulyo, Desa Bale Asri, Malang, Jawa Timur.

    Sosoknya yang telah berjasa ini bernama Ferry Suwadi.

    Kisahnya viral usai diunggah di berbagai media sosial seperti salah satunya akun Instagram @infoareakediri pada Kamis (26/12/2024).

    Dalam unggahannya, tampak kondisi jalan desa sebelum diperbaiki.

    Aspal jalan desa tersebut sudah rusak dan berganti tanah.

    Kendaraan roda dua yang melintas pun harus didorong karena terjebak tanah basah.

    Kemudian video selanjutnya memperlihatkan kondisi jalan yang sudah dicor sehingga sudah halus.

    Dari keterangan pengunggah, pembangunan jalan dilakukan secara bertahap menggunakan dana dari Ferry yang merupakan juragan bakso.

    Tahap pertama dilakukan pada tahun 2017 silam.

    Sementara tahap kelima baru saja selesai pada November 2024.

    Warga juga ikut bergotong royong membantu pembangunan jalan tersebut.

    Saat ini pembangunan jalan dengan cara dicor tersebut sudah mencapai panjang 5 km dengan lebar 5 meter.

    Video itu pun mendapat banyak komentar dari para netizen.

    Viral kisah Ferry penjual bakso asal Malang perbaiki jalan desa pakai uang pribadi (Instagram/infoareakediri)

    @burhanahmadi*** “Waah hebat sekali harusnya ini buat contoh orang lain untuk peduli kepada lingkungan”

    @fais_al5*** “Orang kaya banyak tp orang peduli dan rela berkorban demi lingkungan cma segelintir orang”

    @nasi.uduk.pem*** “Serius ini??? Kereeen, harusnya viral biar pemerintah daerahnya malu”

    @etis_wardh*** “Habis brp miliar itu dr 2017”

    Dilansir dari sejumlah sumber via Tribun Jateng, pembangunan jalan di desa tersebut terakhir kali pada tahun 2002.

    Sedangkan Ferry Suwadi adalah warga setempat yang merantau di Batam selama sembilan tahun dan sudah menjadi juragan bakso.

    Ia memiliki dekaoan cabang bakso di Batam dengan nama Bakso Gunung.

    Dirinya mendengar kabar jika jalan desanya rusak sehingga ia berinisiatif memperbaiki jalan.

    Ferry Suwadi pun rutin mengirim uang untuk membeli material perbaikan jalan.

    Sementara itu, pengerjaan perbaikan jalan dilakukan saat musim kemarau saja.

    Hal ini karena tekstur tanah di desa tersebut seperti tanah liat saat musim hujan, sehingga sulit dicor.

    Selain memperbaiki jalan, Ferry Suwadi juga membangun masjid di kampung halamannya.

    Kisah Ferry serupa dengan seorang anggota DPRD yang memakai uang hasil ngonten di TikTok dan YouTube untuk memperbaiki jalan rusak di dapilnya.

    Tak pelak aksi seorang anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten, tersebut jadi sorotan publik hingga menuai pujian.

    Anggota DPRD Lebak bernama Regen Abdul Azid ini berhasil memperbaiki jalan rusak di daerahnya.

    Politisi PPP yang kini bertugas di Komisi III DPRD lebak tersebut menyikapi permasalahan di daerah pemilihannya dengan pendekatan unik.

    Jalan rusak tersebut berada di titik Simpang Kaduagung, Jalan Syekh Nawawi, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

    Jalan rusak itupun akhirnya diperbaiki Regen dengan uang pribadinya.

    Diketahui, uang untuk pembangunan jalan tersebut diambilnya dari hasil ngonten TikTok dan YouTube.

    “Anggaran perbaikan jalan ini murni dari penghasilan saya dari TikTok dan YouTube,” ujar Regen, Sabtu (14/12/24). 

    Regen mengungkapkan, sudah bertahun-tahun aktif di TikTok dan YouTube dengan nama akun Regen Abdul Azis.

    “Kalau Tiktok itu dari gift, karena saya sering live, kalau YouTube itu adsensenya,” jelas Regen. 

    Regen mengatakan, saat ini penghasilan dari kedua platform itu mencapai 3.511 dolar.

    Atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar Rp56 juta.

    Penghasilan yang diperoleh dari platform media sosialnya tersebut, kata dia, tidak digunakan buat kebutuhan pribadi, melainkan untuk masyarakat.

    “Penghasilannya yang saya dapatkan, saya gunakan untuk keperluan masyarakat,” ucap Regen.

    Regen Abdul Azis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, perbaiki jalan rusak dari hasil ngonten TikTok dan YouTube (TribunBanten.com/Ahmad Haris)

    Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada followersnya, yang sudah setia menonton live dan konten-kontennya.

    “Karena selagi saya mempunyai rezeki lebih, apa salahnya membantu masyarakat, toh saya juga digaji dari uang masyarakat,” sambungnya, dilansir dari Tribun Banten.

    Sementara itu, Ketua RT 7 kampung Kaduagung, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Ahmad Maruf mengaku bersyukur.

    Pasalnya harapan warga yang ingin perbaikan jalan rusak kini bisa terpenuhi.

    “Tentunya ini adalah harapan kami bersama sebagai warga setempat punya jalan bagus,” katanya saat ditemui di lokasi. 

    Menurutnya, sebelum diperbaiki, jalan tersebut sering terjadi kecelakaan akibat banyak lubang. 

    “Sudah berapa orang pengendara yang jatuh di sini, akibat mengindari jalan berlubang.”

    “Mudah-mudahan setelah diperbaiki, tidak ada lagi pengendara jatuh yang terjadi di sini,” tutur Ahmad.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Komisi II Dorong Tingkatkan Ekosistem Pertanian di Jabar

    Komisi II Dorong Tingkatkan Ekosistem Pertanian di Jabar

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi II DPRD Jabar Arief Maoshul Affandy mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk meningkatkan ekosistem pertanian di Jabar. Yakni dengan menjaga lahan-lahan pertanian yang kian tergerus, dan regenerasi petani.

     

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menguraikan, populasi penduduk di Jabar terus tumbuh. Namun di sisi lain, lahan pertanian kian menyusut. “Lahan menyempit, misal keluarga petani lahir lahan dijual atau berganti jadi rumah,” katanya.

     

    Lahan pertanian itu juga kian berkurang dengan berbagai pembangunan. Termasuk di dalamnya pembangunan kawasan permukiman penduduk.

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen pada 2023 juga menurun di banding 2022. Tercatat masih ada 1,66 juta hektar luas pertanian pada 2022. Namun di 2023 tinggal 1,58 juta hektar.

     

    Produksi padi di Jabar juga tercatat menurun. Di 2022 ada sekitar 9,43 juta ton GKG. Sementara di 2023 tercatat hanya 9,14 juta ton GKG.

     

    Kondisi itu tentu kian memprihatinkan. Masalah lain yang perlu di antisipasi adalah regenerasi petani. Saat ini generasi muda kian kurang berminat untuk menjadi petani.

     

    Berdasarkan data sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, tercatat bahwa komposisi petani menurut sebaran usianya di Jabar masih didominasi oleh kelompok usia generasi X dan baby boomer. BPS mencatat petani usia generasi x mencapai 42,52 persen, kemudian usia generasi baby boomer ada di angka 32,43 persen. Sementara untuk petani usia generasi milenial hanya di angka 20,67 persen.

     

    Berkaitan dengan berbagai masalah itu, Arief mendorong agar Pemprov Jabar melalui dinas terkait untuk lebih gencar berinovasi. Kaitannya untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah menyusutnya lahan. “Jadi perlu dikembangkan berbagai terobosan baru, agar produksi tetap terjaga,” paparnya.

     

    Pekerjaan rumah lain yang perlu dilakukan adalah terkait regenerasi. “Sosialisasi agar millenial berminat jadi petani juga perlu ditingkatkan,” paparnya.(son)

  • Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma Jadi Penonton

    Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma Jadi Penonton

    loading…

    Gubernur Jakarta 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto/Muhammad Refi Sandi

    JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal itu disampaikan usai menghadiri acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok.

    Baca Juga

    Dia pun menyinggung zaman Orde Baru dimana rakyat hanya menjadi penonton saat penunjukkan kepala daerah. Ia juga menyoroti potensi praktik deal-dealan menggunakan uang terjadi apabila kepala daerah dipilih DPRD.

    “Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga,” sebutnya.

    Baca Juga

    “Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ungkapnya.

    (shf)

  • DPRD Magetan: Biaya Vaksinasi PMK Bagi Sapi Mandiri Terjangkau

    DPRD Magetan: Biaya Vaksinasi PMK Bagi Sapi Mandiri Terjangkau

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, mengimbau para peternak untuk rutin melakukan vaksinasi terhadap ternak mereka guna mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ia menegaskan bahwa vaksinasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus tiga kali dalam setahun dan diulang setiap tahun untuk memastikan sapi tetap terlindungi dari PMK.

    “Vaksinasi yang rutin dan terjadwal adalah kunci untuk memastikan sapi bebas dari PMK. Dinas Peternakan Kabupaten Magetan telah memberikan standar harga yang sangat ekonomis, yakni Rp50.000 hingga Rp70.000 per satu kali vaksin. Oleh karena itu, kami mengajak peternak untuk secara mandiri melindungi sapi mereka melalui vaksinasi ini,” ujar Rita Haryati, Selasa (31/12/2024)

    Legislator PDIP ini menyampaikan bahwa Dinas Peternakan menyediakan layanan call center bagi peternak yang mendapati sapi mereka terkena PMK. Petugas dinas, termasuk dokter hewan, siap memberikan penanganan medis langsung di lokasi.

    Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Nur Haryani, menambahkan bahwa alokasi vaksin gratis dari pemerintah pusat telah selesai sejak dua tahun terakhir. Pada 2025, para peternak diharapkan melakukan vaksinasi secara mandiri karena pentingnya langkah ini dalam menjaga kesehatan ternak mereka.

    “Edukasi yang kami berikan kepada masyarakat adalah mengenai pentingnya pengobatan dan vaksinasi mandiri. Biaya vaksinasi PMK yang harus dilakukan tiga kali dalam setahun berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000 per dosis. Kami berharap peternak memahami pentingnya langkah ini demi keberlangsungan usaha peternakan mereka,” jelas Nur Haryani.

    Sebagai penutup, Ketua Komisi B DPRD Magetan berharap masalah PMK dapat segera teratasi, dan tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik bagi peternak di Magetan. “Mari kita bersama-sama berdoa dan berupaya agar PMK ini segera berlalu, sehingga kita bisa menghadapi tahun baru dengan lebih maju,” pungkasnya.

    Pentingnya Vaksinasi Rutin Dilakukan 3 kali setahun: Vaksinasi harus dilakukan rutin untuk perlindungan optimal. Biaya terjangkau: Rp50.000–Rp70.000 per dosis, sebagai upaya mandiri. Layanan darurat: Hubungi call center Dinas Peternakan untuk penanganan jika ternak terinfeksi PMK. Dengan langkah bersama, diharapkan sektor peternakan di Magetan tetap berkembang dan bebas dari ancaman PMK. [fiq/kun]