Kementrian Lembaga: DPRD

DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 3 Januari 2025

DPRD Klaim Sudah Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas mengatakan, sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk mendukung keberlanjutan layanan Biskita Trans Pakuan.
“Padahal kami kemarin sudah menganggarkan Rp10 miliar, dan anggaran itu sebagai upaya kami agar pelayanan tetap terlaksana. Kami sudah berupaya sedemikian rupa,” ujar Hasbi saat ditemui di Balai Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
Hasbi juga menyesalkan langkah Pemkot yang tidak berkoordinasi dengan DPRD sebelum
Biskita Trans Pakuan Bogor
berhenti beroperasi.
“Kami menyayangkan sikap Pemkot yang sebelum ada penghentian ini tidak menginformasikanny ke DPRD,” tambah Hasbi.
Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor mengalokasikan Rp10 miliar untuk memastikan operasional Biskita Trans Pakuan tidak terganggu.
Sebelumnya, DPRD juga menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan 2024 untuk mengantisipasi penghentian subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Sudah dianggarkan kemarin Rp 10 miliar dan dalamn catatan Rp 11 miliar dianggarkan di APBD perhbahan karena info kemarin ada pemberhentian subsidi dari BPTJ.,” kata Hasbi.
Dia mendesak Pemkot untuk segera memberikan solusi agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi selama penghentian sementara ini.
Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan mobil dinas atau kendaraan alternatif lainnya.
“Itu upaya DPRD supaya pelayanan masyarakat tetap terakomodir,” ungkap dia.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan Biskita setelah tiga tahun beroperasi sejak November 2021.
Selain itu, penghentian juga terkait dengan proses transformasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan, di mana pengelolaan BPTJ akan beralih ke Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
“Transformasi atau transisi kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, tapi kedepannya BPTJ berubah Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda perlu adanya penyesuaian,” kata Marse.
Adapun penghentian sementara layanan Biskita Trans Pakuan berlaku untuk empat koridor yakni sebagai berikut:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/01/2025 07:47
8 Perusahaan Siap IPO Januari 2025, Intip Harga Sahamnya

Sebanyak delapan calon emiten akan melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2025. Menurut data dari situs e-IPO pada Kamis (2/1), delapan perusahaan tersebut saat ini dalam proses bookbuilding untuk penawaran umum perdana (IPO).

Dalam daftar perusahaan yang IPO pada Januari 2025, ada anak perusahaan PANI milik Aguan hingga anak perusahaan PT Rukun Raharja yang dimiliki Happy Hapsoro, suami Puan Maharani. Ada pula perusahaan maklon milik anggota DPRD.

Berikut daftar perusahaan yang akan IPO pada Januari 2025. Simak selengkapnya di bawah ini.

1. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK)

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) merupakan anak perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Bangun Kosambi Sukses akan menawarkan 566,89 juta saham atau sekitar 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam IPO mereka.

CBDK akan memulai masa penawaran umum perdana pada 3–9 Januari 2025. Adapun CBDK mematok harga IPO di level Rp4.060 per saham.

Harga tersebut merupakan batas atas dari bookbuilding yang berkisar Rp3.000–Rp4.060 per saham. Proses bookbuilding telah dilakukan dari tanggal 13–20 Desember 2024.

CBDK berpotensi mengumpulkan Rp2,3 triliun dari IPO ini. Dana tersebut akan digunakan untuk penyertaan ekuitas sebanyak 15,277 juta saham seri B di PT Industri Pameran Nusantara atau setara dengan 99,93% dari modal yang disetor.

Lalu, akan ada penjatahan saham pada 9 Januari 2025 dan distribusi saham secara elektronik pada 10 Januari 2025. Terakhir, saham CBDK diperkirakan akan resmi tercatat di BEI pada 13 Januari 2025.

2. PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU)

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) merupakan anak perusahaan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) milik Happy Hapsoro, suami Puan Maharani. Raharja Energi Cepu akan melaksanakan IPO dengan menawarkan 543.010.800 saham yang terdiri dari 190.053.800 saham baru dan 352.957.000 saham divestasi dari RAJA.

Saham-saham ini dijual kepada publik dengan harga Rp1.150 per saham, sehingga total dana yang terkumpul dari IPO ini sekitar Rp624,46 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp218,56 miliar berasal dari penawaran saham baru, dan Rp405,9 miliar berasal dari divestasi saham RAJA.

Masa penawaran umum RATU akan berlangsung dari 2–6 Januari 2025. Sedangkan pencatatan saham RATU di BEI dijadwalkan pada 8 Januari 2025.

3. PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII)

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (ADB) akan melaksanakan IPO dengan menawarkan hingga 412.087.500 saham baru yang setara dengan 12,03% dari modal setelah IPO.

Saham yang ditawarkan memiliki nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran antara Rp100–Rp110 per saham. Dari IPO ini, ADB berpotensi mengumpulkan dana hingga Rp45,33 miliar.

Sekitar 80% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk biaya pemasaran, mendukung strategi bisnis, distribusi produk, dan brand awareness perseroan. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan aplikasi, termasuk pembangunan data center, web hosting, dan sistem keamanan.

4. PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX)

PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX), perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate menetapkan harga perdana saham dalam IPO sebesar Rp452 per lembar. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 320.674.800 lembar dan nilai nominal Rp100 per saham.

Dalam prospektus e-IPO, Kamis (2/1), disebutkan bahwa jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dari IPO ini, KSIX berpotensi mengumpulkan dana sebesar Rp144.945.009.600.

Masa penawaran umum untuk IPO ini berlangsung dari 2–6 Januari 2025, dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi.

Sekitar 59,42% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Sebanyak 27,84% akan dialokasikan sebagai setoran modal kepada SPB untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pekerjaan perataan tanah (cut and fill) dan pembangunan rumah yang telah ada. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

5. PT Hero Global Investment Tbk (HGII)

PT Hero Global Investment Tbk (HGII) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi. HGII akan segera melaksanakan IPO dan mencatatkan sahamnya di BEI. Harga penawaran awal saham HGII berkisar antara Rp200–Rp230 per lembar saham.

Penawaran umum saham akan berlangsung dari 3–7 Januari 2025 dengan penjatahan saham pada 7 Januari 2025 dan distribusi saham pada 8 Januari 2025. Saham HGII akan mulai diperdagangkan di BEI pada 9 Januari 2025.

Total saham yang ditawarkan sebanyak 13 juta lot, setara dengan 20% dari total saham yang beredar. Dari IPO ini, HGII diperkirakan dapat meraih dana sekitar Rp260 miliar–Rp299 miliar, dengan estimasi nilai perusahaan (market cap) mencapai Rp1,3 triliun–Rp1,49 triliun.

6. PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC)

PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) akan segera mencatatkan sahamnya di BEI. Perusahaan ini tengah mempersiapkan untuk melaksanakan IPO sebanyak 291,5 juta saham atau setara dengan 30,01% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan prospektus, Raja Roti menawarkan harga penawaran awal saham di rentang Rp200–Rp210 per saham. Dengan harga tersebut, BRRC berpotensi meraih dana sekitar Rp61,21 miliar dari IPO ini.

Selain itu, perusahaan juga akan menerbitkan hingga 145,75 juta Waran Seri I yang akan disertakan bersama saham baru. Nominal tersebut setara dengan 21,43% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendaftaran IPO.

7. PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG)

PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pupuk dan produk agrokimia telah menetapkan harga untuk penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp230 per lembar.

Berdasarkan prospektus, masa penawaran umum saham akan berlangsung mulai 3–9 Januari 2025. Sementara itu, pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 13 Januari 2025.

Adapun perusahaan menawarkan sebanyak 882,35 juta saham yang setara dengan 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO. Dengan demikian, Delta Giri berpotensi meraih dana segar sekitar Rp202,94 miliar dari IPO ini.

Sekitar 53,2% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja, khususnya untuk pembelian bahan baku pembuatan pestisida, yang melibatkan beberapa pihak pemasok. Sekitar 46,8% akan disetorkan kepada anak perusahaan, PT Fertilizer Inti Technology, sebagai penyertaan modal yang akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan tersebut.

8. PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk (OBAT)

PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk (OBAT) akan segera melaksanakan penawaran umum perdana dengan menawarkan hingga 170 ribu saham yang setara dengan 28,33% dari total saham yang diterbitkan.

Perusahaan menetapkan harga penawaran awal di kisaran Rp330–Rp350 per lebar, sehingga total nilai IPO ini bisa mencapai hingga Rp59,5 miliar.

Masa penawaran awal saham OBAT telah berlangsung dari 18–23 Desember 2024. Sedangkan masa penawaran umum OBAT diperkirakan akan berlangsung dari 3–7 Januari 2025 dengan pencatatan saham di BEI pada 9 Januari 2025.

OBAT juga akan mengeluarkan 85 juta waran seri I secara cuma-cuma untuk para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran, yang memberikan hak untuk membeli 1 saham tambahan dengan harga Rp350. Dari pelaksanaan waran seri I ini, perusahaan berpotensi mengumpulkan dana hingga Rp29,75 miliar.

Demikianlah daftar perusahaan yang IPO pada Januari 2025 dari berbagai sektor.

03/01/2025 07:30
Komisi E DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Kadisbud Jakarta Pasca-Kasus Korupsi Megapolitan 3 Januari 2025

Komisi E DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Kadisbud Jakarta Pasca-Kasus Korupsi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Dina Masyusin menyoroti kekosongan jabatan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) setelah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tersebut mencuat.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Jakarta, Iwan Henry Wardhana, dinonaktifkan setelah disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi kegiatan fiktif.
“Sejak kasus ini terungkap, Kadis telah diberhentikan dan sementara jabatannya diisi oleh Sekdis sebagai Plh. Kami berharap Pemprov DKI segera menunjuk Plt untuk mengisi posisi tersebut hingga proses lelang jabatan dilakukan,” ujar Dina kepada
Kompas.com
, Kamis (2/1/2025).
Iwan Henry Wardhana telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, bersama dua tersangka lainnya, yaitu Kabid Pemanfaatan Disbud Jakarta berinisial MFM dan GAR, pemilik event organizer (EO) GR-Pro.
Komisi E DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat meliputi Dinas Kebudayaan itu menyesalkan keterlibatan mitranya dalam dugaan kegiatan fiktif senilai Rp 150 miliar pada anggaran 2023.
“Sebagai mitra kerja, kami sangat menyesalkan dan merasa miris karena masih ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kegiatan fiktif,” ucap Dina.
Dina juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang masih belum mengisi jabatan Kadisbud dengan pejabat definitif setelah Iwan diberhentikan. Ia meminta agar posisi tersebut segera diisi dengan pejabat sementara (Plt), sambil menunggu proses lelang jabatan yang lebih transparan.
“Sejak kasus ini mencuat, Kadis diberhentikan dan jabatannya diisi oleh Sekdis sebagai Plh. Kami harap agar Pemprov DKI minimal menempatkan Plt, sambil menunggu lelang jabatan yang baru,” tambah Dina.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Jakarta, Dina juga mengingatkan Pemprov agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para pejabat eselon II, termasuk pada Kadisbud.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Saya juga meminta kepada Pemprov DKI agar betul-betul menskrining para pejabat dengan baik dan membuat komitmen agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan tercela,” ujar Dina.
Diberitakan sebelumnya, Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Disbud Jakarta.
Penetapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, kemarin.
Kepala Kejati Jakarta Patris Yusrian Jaya mengungkapkan bahwa di antara tiga tersangka terdapat nama Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif Iwan Henry Wardhana (IHW).
Bersama dua tersangka lainnya, Iwan diduga terlibat dalam penyalahgunaan pencairan dana anggaran dinas tahun 2023 dengan cara menciptakan acara-acara fiktif.
Selain Iwan, dua tersangka lainnya adalah Kabid Pemanfaatan Disbud Jakarta berinisial MFM dan GAR, pemilik event organizer (EO) GR-Pro.
“Kami menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari APBD,” ujar Patris.
Setiap tersangka memiliki surat penetapan yang terpisah, dengan Iwan mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025, MFM dengan TAP-02M.1/Fd.1/01/2025, dan GAR dengan TAP-03M.1/Fd.1/01/2025, semuanya tertanggal 2 Januari 2025.
Patris menjelaskan modus yang digunakan oleh Iwan dan MFM melibatkan kerja sama dengan GAR untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
Mereka menciptakan beberapa perusahaan dan mengajak vendor untuk menggambarkan seolah kegiatan tersebut benar-benar diadakan.
“Dalam pelaksanaannya, ada beberapa variasi kegiatan, ada yang dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian benar dilakukan,” kata Patris.
Pencairan dana dilakukan dengan menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh MFM dan GAR, yang dilengkapi dengan cap-cap palsu.
“Semua dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau SPJ dengan menggunakan stampel-
stempel palsu
,” imbuh dia.
Salah satu kegiatan fiktif yang berhasil diidentifikasi adalah pagelaran seni yang menghabiskan dana sebesar Rp 15 miliar.
Para tersangka memanipulasi acara sehingga tampak nyata dengan melibatkan sejumlah pihak untuk mengenakan kostum penari.
Pihak-pihak ini kemudian diminta untuk berfoto di panggung dengan harapan menciptakan kesan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.
“Pihak tersebut diberi seragam sebagai penari dan selanjutnya foto-foto di panggung dan diberi judul seolah-olah foto ini setelah melaksanakan kegiatan tarian tertentu, tapi tariannya tidak pernah ada,” jelas Patris.
Hingga kini, Iwan Henry Wardhana belum memenuhi pemanggilan dari Kejati terkait kasus ini.
Oleh karena itu, Kejati berencana untuk memanggilnya kembali setelah penetapan sebagai tersangka.
“Yang dua (Iwan dan MFM) belum diperiksa sebagai tersangka, baru dipanggil sebagai tersangka,” ungkap Patris.
Sementara itu, GAR, selaku pemilik EO yang diduga terlibat dalam kasus ini, sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang selama 20 hari ke depan.
Penyidik berencana untuk memanggil Iwan dan MFM pekan depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Nanti diinformasikan oleh penyidiknya, tapi kami panggil untuk diperiksa sebagai tersangka,” pungkas Patris.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, dan Kejati akan terus mendalami lebih dalam terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/01/2025 07:29
Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

Wamendagri: Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 02 Januari 2025 – 21:13 WIB

Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan MK ini. Misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui DPRD,” kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (2/1).

Selain itu, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

“Iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Perkara tersebut dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

Kemudian, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Sumber : Antara

02/01/2025 23:24
Kunjungi Situs Gunung Padang, Fadli Zon Dukung Penelitian Mengungkap Jejak Peradaban Nenek Moyang – Halaman all

Kunjungi Situs Gunung Padang, Fadli Zon Dukung Penelitian Mengungkap Jejak Peradaban Nenek Moyang

Willem Jonata/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM – Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, merupakan punden berundak terbesar dan tertua di Indonesia sekaligus warisan budaya megalitikum yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional (CBN).

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendukung penelitian lebih lanjut terhadap situs tersebut.

“Banyak yang berpendapat bahwa Situs Gunung Padang ini sudah ada sejak belasan hingga puluhan ribu tahun lalu. Situs ini membutuhkan penelitian lebih dalam untuk mengungkap sejarah dan jejak peradaban nenek moyang kita,” kata Fadli Zon saat kunjungan kerja ke Situs Gunung Padang di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Fadli juga menekankan pentingnya pelestarian Situs Gunung Padang melalui kolaborasi lintas sektoral.

Dengan luas sekitar 291.800 meter persegi, Situs Gunung Padang telah diakui sebagai salah satu warisan budaya yang penting di Indonesia.

Ia berharap agar situs ini tidak hanya dilihat sebagai artefak, tetapi juga menjadi sumber informasi hidup yang mengokohkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia.

“Kita ingin Situs Gunung Padang menjadi tempat yang memberikan banyak informasi tentang peradaban masa lalu. Kolaborasi dengan BRIN diharapkan mampu mengungkap lebih dalam tentang sejarah situs ini,” tambah Fadli Zon.

Fadli Zon mengajak generasi muda untuk menghargai budaya Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa.

“Situs ini adalah bukti bahwa peradaban kita lebih tua daripada yang selama ini diperkirakan. Kami berharap generasi muda dapat terus mendukung pelestarian budaya sebagai wujud kecintaan terhadap warisan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, Retno Raswaty, menyampaikan Situs Gunung Padang adalah salah satu aset budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

“Kami di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX berkomitmen untuk mendukung pelestarian dan pengembangan situs ini agar generasi mendatang dapat terus menikmati dan mempelajari warisan budaya kita.”

“Harapan kami, Situs Gunung Padang dapat dinobatkan sebagai Warisan Dunia UNESCO, karena nilai sejarah dan arkeologinya yang luar biasa. Upaya ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas budaya untuk menjaga keberlanjutannya,” ujar Retno.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan sejumlah pejabat, antara lain PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudi.

Hadir pula Komandan Distrik Militer Cianjur, Letkol Kav Yerry Bagus Merdiyanto, Wakil Bupati Kabupaten Cianjur TB Mulyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika.

Di momen tersebut Giring menambahkan penelitian terhadap umur Situs Gunung Padang menjadi kunci untuk memahami fungsinya.

“Kami di Kementerian Kebudayaan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan budaya melalui berbagai program seperti festival budaya dan diplomasi budaya. Situs Gunung Padang ini harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Kementerian Kebudayaan, lanjut dia, berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian dan pengembangan Situs Gunung Padang.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendalami penelitian dan ekskavasi situs ini.

Ke depannya, Situs Gunung Padang diharapkan dapat menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

02/01/2025 21:52
Video: Kepala Daerah Diplih DPRD, APKASI Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo menyampaikan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh masyarakat menjadi dipilih oleh DPRD. Wacana inipun menuai pro dan kontra.

Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sarman Simanjorang di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (02/01/2025).

02/01/2025 20:51
Kasus Pungli Terhadap Penjual Pizza di Bogor Berakhir Damai, Polisi Sebut Tak Ada Paksaan

JABAR EKSPRES – Polsek Dramaga, Kabupaten Bogor mengamankan pelaku pemalakan pizza yang viral di media sosial, Rabu (1/1) kemarin.

Dari video yang beredar, terlihat seorang pembeli merekam aksi premanisme kepada penjual pizza yang masih duduk di bangku sekolah.

Preman itu meminta secara gratis Pizza dan memaki penjual karena Pizza yang ia pesan secara gratis tak kunjung dibuatkan.

BACA JUGA: Sikapi Polemik Premanisme, DPRD Kota Bogor Rumuskan 5 Rekomendasi Terkait Pedagang Jalan Merdeka

Kapolsek Dramaga, AKP Hartanto Rahim membenarkan peristiwa yang terjadi di Babakan Raya, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga itu.

“Setelah dilakukan pendalaman, didapati bahwa pelaku yang ada di dalam video tersebut adalah AGS alias Sobur, Pekerjaan sopir. Sementara korban berinisial GG, merupakan seorang pelajar,” katanya, Kamis (2/1).

Hartanto menjelaskan, setelah dilakukan mediasi oleh Polsek Dramaga, keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak meneruskan ke jalur hukum.

“AGS alias SOBUR meminta maaf kepada pemilik D’Pizza dan pegawai yang berjaga pada saat itu sdr.RM,” ucapnya.

BACA JUGA: Tak Mau Bayar Es Doger Pesanannya, Preman di Cileunyi Bandung Nekat Aniaya Penjual

“Dia berjanji tidak akan melakukan hal serupa dan pemilik D’Pizza dan pegawai D’Pizza menerima permintaan maaf dari pelaku dan tidak ingin melanjutkan masalah ini ke ranah hukum,” sambungnya.

Ia mengaku, perdamaian antara kedua belah pihak itu tidak sama sekali ada unsur paksaan dari siapapun. Keduanya, lanjut dia, berdamai karena keinginan masing-masing.

“Dalam hasil pertemuan tersebut adanya musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dan tidak ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak di mana sudah sama sama saling menerima dan dituangkan dalam surat pernyataan yang difasilitasi dan dampingi pihak kepolisian Polsek Dramaga,” pungkasnya.

02/01/2025 20:50
Anggota DPRD Depok Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Siswi SMP

loading…

Anggota DPRD Kota Depok berinisial RK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan siswi SMP. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews

DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok berinisial RK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan siswi SMP . Hal itu dibenarkan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok Iptu Dwi Santy Anggraini, Kamis (2/1/2025).

“Iya sudah (jadi tersangka), barusan gelar perkaranya,” kata Santy.

Langkah selanjutnya, polisi segera memeriksa anggota DPRD Depok tersebut dengan status sebagai tersangka. “Kami mintai keterangan sebagai tersangka,” ucapnya.

Menurut dia, surat pemanggilan RK sebagai tersangka baru akan dilayangkan pekan depan atau Senin (6/1/2024). “Rencana dipanggil pekan depan atau Senin,” tambahnya.

(jon)

02/01/2025 19:50
Gedung Baru DPRD Sumenep Senilai Rp100 Miliar Diresmikan

Sumenep (beritajatim.com) – Gedung baru DPRD Sumenep yang menelan anggaran Rp100 miliar, diresmikan Bupati Ach. Fauzi Wongsojudo pada Kamis (2/1/2025).

Gedung megah untuk 50 anggota DPRD Sumenep itu berbasis ‘green construction’ atau Bangunan Gedung Hijau (BGH). Artinya gedung ini dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Misalnya disediakan ruangan khusus untuk merokok, dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah, kemudian pencahayaan serta pemakaian energi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan standar bangunan gedung hijau.

“Gedung baru ini menjadi rumah bagi para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, dihatapkan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo.

Ia berharap agar gedung baru sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan pembangunan daerah ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga simbol komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Sumenep yang lebih baik.

“Kami menginginkan keberadaan gedung baru yang merupakan kado istimewa bagi DPRD Sumenep ini mampu meningkatkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menyatakan, gedung baru ini tidak hanya mencerminkan kemajuan infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol akuntabilitas dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Gedung ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih modern, kami berharap dapat mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar gedung baru ini bisa menjadi ruang aspirasi masyarakat serta tempat lahirnya kebijakan strategis yang berpihak kepada rakyat.

“Kami berkomitmen menjadikan gedung ini sebagai ruang untuk menampung aspirasi masyarakat. Semua kritik akan menjadi energi positif bagi kami untuk bekerja lebih baik,” ucapnya. [tem/suf]

02/01/2025 19:46
Warga Sunter yang Menolak Digusur

JAKARTA – Pemprov DKI menggusur sejumlah bangunan tempat usaha rongsokan dan tempat tinggal warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 14 November.

Para korban mempertanyakan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya tak akan melakukan penggusuran.

Warga pun mengklaim, mereka merupakan pendukung Anies saat Pilkada 2017.

“Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye,” kata salah satu warga, Subaidah, dilansir Antara, Sabtu 16 November.

Penggusuran ini sempat berujung bentrok karena warga tak mau pergi dari tempat tinggal mereka. Sejumlah warga masih bertahan hingga hari ini.

Pada masa kepemimpinan Anies, dia sempat menjanjikan tak akan melakukan penggusuran. Pada Jumat 13 Januari 2017, dia pernah bilang, “Kami tidak akan menghilangkan orang miskin melalui penggusuran. Kami akan melakukan penataan ulang kota atau tour by renewal.”

Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, warga sudah ditawarkan rumah susun di kawasan Marunda sebagai pengganti, namun tak ada yang mau menerimanya dan memilih bertahan di sana.

“Kita siapkan rusun Marunda, tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar, karena rata-rata hanya sebagai tempat usaha (di Sunter),” kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 November.

“Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal (lama), ada di Penggilingan, ada di daerah Kebon Bawang. ada ke Tanah Abang,” ujar dia.

Sigit menambahkan, warga yang menentang itu tidak terdaftar dalam daftar pemiluh tetap dan tak ikut Pilkada Jakarta 2017. “(Mereka) ikut pemilu aja enggak kok. Itu klaim atas nama pemilih siapa?” kata Sigit.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, menata Jakarta tak mungkin tanpa penggusuran. Karenanya, kalau Anies berjanji tak akan menggusur, itu adalah hal yang mustahi. Gembong menambahkan, apa yang dijanjikan Anies pada kampanye hanyalah sebuah ingkar.

“Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran. Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujar Gembong.

Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi soal penataan kawasan Sunter sejak September lalu. Mereka telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lokasi tersebut kepada warga yang menghuni tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah.

Penggusuran ini dilakukan karena wilayah tersebut akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan.

Ada dua hal penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu penataan pembangunan jogging track sepanjang jalan inspeksi Danau Selatan (danau 1); sepanjang RW 001, 005 & 006

Kedua, penataan pengembalian fungsi saluran yang terintegrasi dengan Danau Sunter Selatan (danau 2) sebagai solusi dalam menangani bencana banjir ketika musim hujan.

02/01/2025 19:38