Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Anggota DPRD Depok Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Anak Megapolitan 3 Januari 2025

    Anggota DPRD Depok Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Anak Megapolitan 3 Januari 2025

    Anggota DPRD Depok Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Anak
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Polisi menetapkan RK, anggota DPRD Depok 2024-2029 sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhada anak di bawah umur dan telah ditahan.
    “Iya, benar (sudah ditahan), RK sudah penetapan sebagai tersangka,” ucap Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok Iptu Santy kepada
    Kompas.com
    , Jumat (3/1/2025).
    Santy menjelaskan, RK dijerat Pasal 82 tentang pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
    “Pasal 82 UU PPA, yakni pelaku dapat dihukum penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara,” ujar Santy.
    Menurut rencana, RK akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1/2025) mendatang.
    Dalam kasus ini, RK diduga mencabuli hingga menyetubuhi remaja berusia 15 tahun.
    “Kami dari kepolisian ini sudah menerima laporan, ada laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, yang diduga terjadi pada tanggal 12 Juli 2024,” ucap Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana, 25 September 2024 lalu.
    Arya menyampaikan, terlapor diinformasikan sebagai anggota DPRD Kota Depok yang baru saja dilantik pada 3 September 2024.
    Insiden pencabulan dilaporkan kali pertama terjadi pada Jumat (12/7/2024) malam saat korban sedang bersama RK di salah satu pom bensin di Depok.
    “Si pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sudah sempat melakukan persetubuhan dengan korban,” ungkap Arya.
    Tidak hanya itu, dalam keterangan pelapor, perbuatan keji itu juga pernah dilakukan RK dan korban di salah satu hotel di Purwakarta, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    Madiun (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti kualitas bangunan Jembatan Mojopurno, di Jalan Raya Madiun Dungus. Jembatan Mojopurno itu dibongkar dan dibangun pada akhir 2024 karena kerusakan parah akibat diterjang banjir.

    “Komisi D berharap kualitas jembatan tidak asal-asalan. Kami meminta agar aspek teknis tetap diperhatikan,” kata Wakil Ketua Komisi D, Djoko Setijono, Jumat (3/1/2025).

    Proses perbaikan jembatan penghubung antara Kota dan Kabupaten Madiun ini didanai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,4 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.

    Djoko, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan penggunaan dana tak terduga untuk perbaikan ini bisa dimaklumi. Jika menunggu pengajuan dari pemerintah pusat, kerusakan jembatan dikhawatirkan akan semakin parah.

    “Tentunya Komisi D akan terus mengawasi. Jika terjadi hujan deras, pondasi jembatan harus cukup kuat untuk menahan aliran sungai di bawahnya,” tambahnya.

    Dia menekankan pentingnya perhitungan yang matang terhadap kekuatan struktur jembatan. Tujuannya adalah agar perbaikan tambahan tidak diperlukan di masa mendatang, terutama mengingat kerusakan sebelumnya disebabkan oleh banjir.

    Selain Jembatan Mojopurno, Djoko juga menyoroti kondisi Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan. Jembatan ini menjadi penghubung antar-dusun namun kondisinya belum tersentuh pembangunan selama hampir empat tahun.

    “Pembangunan Jembatan Klumutan menjadi prioritas. Kami, bersama Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif, sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp11 miliar untuk proyek ini. Proses perencanaan hingga pelaksanaannya akan kami kawal,” tutup Djoko. [fiq/beq]

  • Legislator: Pemakaian cybel meter dapat tingkatkan akurasi tekanan air

    Legislator: Pemakaian cybel meter dapat tingkatkan akurasi tekanan air

    dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyatakan langkah PAM Jaya yang memakai cybel meter atau meteran cerdas dalam mengukur tekanan air dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada warga.

    “Dengan pemasangan cybel meter, warga sebagai konsumen bisa merasakan langsung perbaikan layanan dari PAM Jaya,” kata August di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pemasangan teknologi oleh perusahaan daerah itu akan berdampak positif bagi 20 hingga 40 ribu pelanggan, terutama dalam meningkatkan kualitas distribusi air.

    August menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada warga sebelum mengimplementasikan program ini.

    Menurut dia, komunikasi yang baik akan memastikan masyarakat memahami manfaat teknologi tersebut dan mendukung upaya perbaikan layanan yang dilakukan PAM Jaya.

    “Jika pemasangan cybel meter sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan PAM Jaya kepada Komisi C, kami sangat mendukung. Namun, sebelum itu harus ada sosialisasi kepada warga agar paham manfaatnya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, August menyebutkan pemasangan cybel meter adalah bentuk kepedulian perusahaan daerah dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi distribusi air, sekaligus upaya nyata untuk memperbaiki kualitas layanan air bersih kepada warga Jakarta.

    DPRD DKI berharap teknologi tersebut dapat segera diimplementasikan secara merata dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait tekanan dan kebocoran air yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat.

    Perumda PAM Jaya mengambil langkah inovatif untuk memperkuat kualitas layanan air bersih di Jakarta melalui pemasangan cybel meter untuk penerapan smart water meter berbasis LoRaWan.

    Perangkat ini akan menggantikan metode konvensional dalam pembacaan meter air pelanggan.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan bahwa inovasi meteran cerdas ini adalah langkah signifikan dalam upaya mereka meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.

    “Dengan teknologi ini, pelanggan akan merasakan manfaat nyata, seperti akurasi lebih tinggi dalam pencatatan penggunaan air dan kemudahan pembacaan meter secara real-time tanpa harus mengganggu privasi mereka,” katanya.

    Program yang dimulai pada Oktober 2024 ini menghadirkan solusi cerdas, di mana meter air pelanggan akan dilengkapi dengan modul komunikasi tanpa kabel, yang dapat membaca konsumsi air secara otomatis dan real-time, tanpa biaya tambahan bagi pelanggan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAD Wisata Tak Capai Target, DPRD Magetan Dorong E-Ticketing di Sarangan

    PAD Wisata Tak Capai Target, DPRD Magetan Dorong E-Ticketing di Sarangan

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, menyampaikan pandangannya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Dia mendorong penerapan E-Ticketing di tempat wisata, terutama di Telaga Sarangan.

    Seperti diketahui, PAD dari sektor pariwisata Magetan hanya tercapai Rp20.164.744.000 atau 92.99% dari target Rp21.686.000.000 hingga tutup tahun 2024.

    Menurutnya, penerapan sistem e-ticketing sangat diperlukan untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata.

    “Sebenarnya, selama ini kami yang ada di bawah sudah mendorong agar e-ticketing segera diberlakukan. Dengan adanya sistem ini, saya yakin kebocoran dapat diminimalkan, sehingga PAD dapat dimaksimalkan,” ujarnya, Jumat (3/12/2024).

    Kabupaten Magetan memiliki potensi pariwisata yang besar, salah satunya melalui objek wisata Telaga Sarangan. Namun, Rita mengakui bahwa terdapat kendala dalam penerapan sistem e-ticketing di kawasan ini. Salah satu tantangannya adalah keberadaan penduduk lokal yang tinggal di sekitar Sarangan, yang membuat desain pengelolaan sistem menjadi kompleks.

    “Di Sarangan itu bukan hanya tempat wisata, tapi juga ada penduduk asli yang tinggal di sana. Hal ini menjadi kendala karena pengelolaan harus mempertimbangkan kebutuhan mereka,” jelas legislator PDIP itu.

    Ia juga menyoroti bahwa saat ini pengelola objek wisata lebih memilih menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. QRIS dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan e-ticketing. Namun, DPRD tetap mendorong agar sistem e-ticketing dapat diterapkan dalam waktu dekat.

    “Kami terus mendorong supaya e-ticketing itu tetap dilaksanakan. Kami ingin menekankan bahwa pada 2025 nanti, tidak boleh ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan sistem ini,” tegasnya.

    Rita berharap, dengan penerapan e-ticketing, pengelolaan pariwisata di Magetan dapat lebih modern dan transparan, sehingga potensi besar sektor ini bisa benar-benar dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat. [fiq/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas ke Pengemudi Mabuk

    DPRD Surabaya Desak Tindakan Tegas ke Pengemudi Mabuk

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya mendesak adanya tindakan tegas kepada para pengemudi mabuk. Hal ini menyusul tingginya kasus kecelakaan fatal di Kota Pahlawan dipicu para pengemudi yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) harus segera bertindak melalui pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

    “Pemkot Surabaya harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus pengemudi mabuk melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis pada kepentingan masyarakat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Jumat (3/1/2024).

    Politisi Gerindra ini mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat regulasi lokal dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan berkendara dalam kondisi mabuk. Regulasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan Undang-Undang Lalu Lintas untuk memaksimalkan efektivitas penegakan hukum.

    Selain itu, peningkatan frekuensi razia lalu lintas dan pemasangan CCTV di lokasi strategis juga dinilai penting. “Kami ingin regulasi ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara tegas di lapangan,” tegas mantan Ketua Cabang HMI Surabaya ini.

    Selain regulasi, lanjut Kahfi, kampanye kesadaran publik tentang bahaya berkendara dalam kondisi mabuk menjadi agenda yang tak kalah penting. Kahfi mengusulkan edukasi melalui berbagai platform, termasuk media lokal dan institusi pendidikan. Tidak hanya itu, Pemkot juga diharapkan dapat menyediakan transportasi alternatif yang aman dan terjangkau, terutama pada malam hari.

    “Masyarakat perlu diberi pilihan transportasi yang memadai, seperti taksi, ojek online, atau shuttle khusus, sehingga mereka tidak tergantung pada kendaraan pribadi saat beraktivitas di malam hari,” tutur Kahfi.

    Kahfi menambahkan kerja sama lintas instansi, mulai dari kepolisian hingga Dinas Perhubungan, menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Dia juga mengusulkan agar layanan rehabilitasi dan konsultasi bagi pengemudi yang memiliki masalah penyalahgunaan alkohol dapat disediakan sebagai upaya jangka panjang.

    “Langkah ini tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga membantu para pelanggar untuk keluar dari kebiasaan buruk mereka,” jelasnya.

    Kahfi juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberhasilan program yang diterapkan. Dia mengundang partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dan memberikan masukan yang konstruktif.

    “Pemerintah daerah yang ideal adalah pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, proaktif dalam menciptakan solusi, dan tegas dalam menegakkan aturan,” tutup Kahfi. [asg/beq]

  • Legislator: Libur Ramadhan sekolah bisa diisi dengan pendidikan

    Legislator: Libur Ramadhan sekolah bisa diisi dengan pendidikan

    libur Ramadhan itu harus menjadi bagian dari pendidikan karena berpuasa bukan berarti seseorang tidak melakukan aktivitas apa pun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan wacana libur sekolah pada bulan Ramadhan bisa diisi dengan pendidikan diantaranya dengan cara memakmurkan masjid.

    “Libur Ramadhan hanya memindahkan kegiatan pendidikan sekolah ke rumah atau ke masjid. Jadi, berbeda dengan libur semester,” kata Suhud di Jakarta, Jumat.

    Suhud yang merupakan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mendukung wacana pemerintah untuk meliburkan sekolah pada bulan Ramadhan.

    Asalkan kata dia, libur Ramadhan tersebut harus menjadi bagian dari pendidikan karena berpuasa bukan berarti seseorang tidak melakukan aktivitas apa pun.

    Untuk itu, ketika kebijakan itu diberlakukan lanjut Suhud, selama bulan Ramadhan pelajar harus diberi tugas atau beban pembelajaran selama bulan Ramadhan, yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

    “Libur Ramadhan itu bukan seperti hari libur umumnya, yang dapat digunakan untuk bersantai,” tuturnya.

    Ia menambahkan selain ada tugas sekolah, siswa juga bisa diwajibkan melaksanakan ibadah puasa bagi yang beragama muslim dan aktif beribadah di masjid.

    “Diberi tugas untuk membantu orang tua dan tetangga, bersedekah, dan hal positif lainnya,” katanya.

    Sebelumnya, media massa ramai memberitakan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i yang melontarkan wacana bahwasanya sekolah bisa diliburkan selama satu bulan. Namun demikian, Wakil Menteri Agama memang belum membahas lebih jauh seputar wacana tersebut.

    Libur sekolah selama Ramadhan pernah diterapkan di era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dimaksudkan agar siswa lebih fokus mempelajari ilmu agama dan khusyuk beribadah.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan belum ada pembahasan mengenai libur sekolah selama bulan puasa, dan hal tersebut masih berupa wacana di Kementerian Agama, belum berupa keputusan.

    Oleh karena itu, dia pun belum tahu apakah wacana tersebut akan dibahas di tingkat kementerian koordinator atau langsung dibahas di bawah presiden.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologis Anggota DPRD Depok Dilaporkan Cabuli Gadis 15 Tahun, Kini Ditetapkan Tersangka – Halaman all

    Kronologis Anggota DPRD Depok Dilaporkan Cabuli Gadis 15 Tahun, Kini Ditetapkan Tersangka – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Polisi telah menetapkan seorang Anggota DPRD Kota Depok berinisial RK sebagai tersangka atas dugaan kasus pencabulan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun.

    “Sudah (ditetapkan tersangka), barusan kelar,” kata  Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok Iptu Dwi Santy Anggraini kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

    Polisi  akan melakukan pemanggilan terhadap RK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin (6/1/2025) mendatang.

    “Kita panggil sebagai tersangka. Minta keterangan sebagai tersangka dan beritahu bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Dwi.

    Hadiah Tahun Baru

    Kuasa hukum korban, Sahat Farida menyambut gembira penetapan status tersangka terhadap RK setelah enam bulan usai kejadian.

    “Ya, ini adalah hadiah tahun baru yang luar biasa,” kata Farida kepada wartawan, Kamis (2/12/2024).

    Farida menegaskan, perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat ditoleransi siapapun pelakunya, termasuk anggota dewan.

    “Sebagai pejabat, saya rasa tidak dibolehkan siapapun termasuk Presiden, Menteri, anggota DPR RI apalagi DPRD Depok, mereka tidak mempunyai impunitas jika kasusnya adalah kekerasan seksual,” ujarnya.

    “Jadi, tidak ada hak prerogatif bagi siapapun di kolom langit bumi Indonesia jika dia adalah pelaku kekerasan seksual,” sambungnya.

    Farida berharap tersangka dapat dijerat dengan Undang-undang Pidana Kekerasan Seksual tanpa pandang bulu.

    RK diduga melakukan pencabulan dan menyetubuhi korban seorang gadis di bawah umur pada pada 12 Juli 2024 lalu.

    Kronologi Dugaan Pencabulan

    RK, Anggota DPRD Depok periode 2024-2029 sebelumnya dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur.

    Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada 12 Juli 2024.

    Dari keterangan pelapor, pelaku melakukan pencabulan dan sempat menyetubuhi korban yang masih berusia 15 tahun.

    “Kami dari kepolisian sudah menerima laporan. Ada laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku,” kata Arya di Mapolres Metro Depok, Rabu (25/9/2024).

    “Yang melaporkan adalah orang tua dari korban terkait dengan pencabulan, yang dilakukan terhadap anaknya yang masih berumur 15 tahun,” ujar Arya.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman laporan dugaan pencabulan tersebut dan belum memiliki bukti-bukti pendukung.

    Arya berujar bahwa pihak pelapor yakni orangtua korban dan anaknya selaku korban saat ini sudah dimintai keterangan.

    “Kita belum bisa menyebutkan siapa, karena memang belum mendapatkan alat bukti yang mengarah ke sana, jadi ini baru laporan dari pihak pelapor,” jelas Arya. 

     

  • Penetapan Wali Kota Yogyakarta Terpilih, KPU Tunggu Surat MK Yogyakarta 3 Januari 2025

    Penetapan Wali Kota Yogyakarta Terpilih, KPU Tunggu Surat MK Yogyakarta 3 Januari 2025

    Penetapan Wali Kota Yogyakarta Terpilih, KPU Tunggu Surat MK
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta masih menunggu Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penetapan pasangan
    wali kota terpilih
    .
    Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro, mengatakan bahwa untuk tahapan penetapan calon terpilih, pihaknya masih menunggu surat pemberitahuan dari MK.
    “KPU Kota Yogyakarta masih menunggu Surat Pemberitahuan dari MK melalui KPU RI,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/1/2025).
    Harsya menambahkan, informasi terakhir yang ia terima, surat dari MK yang dikirim ke KPU RI dan lalu diteruskan ke KPU Kota Yogyakarta, akan diterima dalam rentang tanggal 3-6 Januari.
    “Rentang 3-6 (Januari) info awal, semoga segera dapat surat tersebut,” kata dia.
    Dia mengatakan bahwa surat itu sebagai bukti bahwa di Kota Yogyakarta sudah tidak ada lagi sengketa di MK.
    “Sesuai Peraturan MK No. 4 Tahun 2024, yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa,” kata dia.
    Setelah surat diterima, nantinya proses selanjutnya adalah melakukan pleno terbuka penetapan pasangan calon pemenang Pilkada Kota Yogyakarta 2024.
    “Sehari berikutnya kami sampaikan permohonan pelantikan kepada DPRD Kota Yogyakarta,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, KPU Kota Yogyakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara
    Pilkada 2024
    di tingkat Kota Yogyakarta.
    Hasil dari rapat pleno tersebut adalah pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Heroe Poerwadi – Sri Widya Supena, mendapatkan 45.518 suara.
    Paslon nomor urut 2, Hasto Wardoyo – Wawan Harmawan, mendapatkan 87.485 suara.
    Paslon nomor urut 3, Afnan Hadikusumo – Singgih Raharjo, mendapatkan 63.876 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Mengapa? – Page 3

    DPR Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Mengapa? – Page 3

    Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Prabowo Subianto akibat wacana kepala daerah dipilih DPRD. Sebab isu ini mendapat sentimen negatif dari publik.

    Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, mengatakan isu kepala daerah dipilih DPRD memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Dia menilai bahwa masyarakat sudah mutlak menolak wacana itu.

    Menurut Saidiman, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden oleh MPR.

    “Isu penghapusan pemilihan langsung selama ini memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Mayoritas masyarakat Indonesia mutlak menolak ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini konsisten dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi dipilih MPR,” kata Saidiman saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

    Saidiman mengatakan, pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang sangat baik tentang hak mereka menentukan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, ketidakpercayaan pada partai dan DPR/DPRD juga sangat tinggi.

    “Karena itu, wajar kalau publik menolak memberi mandat pada DPRD atau DPR untuk menentukan pemimpin daerah,” ucap Saidiman.

    Saidiman menuturkan saat ini kepercayaan publik pada Prabowo Subianto masih sebatas pada janji-janji kampanye. Seiring waktu, publik akan lebih banyak menuntut pembuktian janji-janji tersebut.

    Bila dalam beberapa bulan ke depan janji-janji kampanye Prabowo tak terbukti terlaksana atau mulai terlihat diingkari, maka bukan mustahil ketidakpercayaan publik akan meningkat.

    “Dan sekarang sudah muncul beberapa isu yang bisa menurunkan kepercayaan publik tersebut, antara lain soal menghapus pemilihan langsung kepala daerah dan mengampuni koruptor,” ucap Saidiman.

    Belum lagi, kata Saidiman, sedang ramai isu PPN 12 persen dan pengurangan anggaran makan bergizi gratis.

    “Isu lain yang bisa menurunkan kepercayaan publik pada Prabowo adalah peningkatan PPN menjadi 12 persen dan pengurangan budget program makan siang gratis dari 15 ribu per-anak menjadi 10 ribu rupiah,” pungkasnya.

  • PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    Jakarta –

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 91,34 triliun. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat berharap Jakarta menjadi kota bisnis dengan skala global.

    “Mendorong Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental seperti perumahan terjangkau, sampah, air bersih, pengurangan emisi, limbah, mobilitas, dan sebagainya,” ujar Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Mujiyono kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis serta penyediaan ruang publik hingga menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang.

    “Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial dan hibah. Pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan belanja pegawai. Memenuhi kegiatan tahun jamak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mujiyono juga menyarankan agar APBD berjalan optimal untuk memfokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

    “Lakukan evaluasi program secara berkala, lakukan evaluasi terhadap kinerja program secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Terapkan sistem pengadaan yang transparan: Gunakan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk menghindari korupsi dan memastikan harga yang wajar,” katanya.

    APBD 2025 Jakarta

    “Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh saat memberikan arahan awal tahun kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta mencermati belanja anggaran di wilayah kerja masing-masing. APBD Jakarta 2025, ujar dia, harus dialokasikan tepat sasaran.

    “Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur, dan pelayanan yang semakin modern,” ucapnya.

    (azh/dnu)