Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10 ribu pekerja Sri Rejeki Iman Textile Tbk atau Sritex akan melakukan unjuk rasa di Jakarta pada pekan depan. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengatakan rencana unjuk rasa itu telah disepakati dalam rapat koordinasi. 

    “Sesuai hasil rakor hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa – Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025,” tutur Slamet dalam keterangan, Jumat (3/12/2025).

    Slamet menambahkan bahwa rencana aksi itu akan dimatangkan setelah audiensi dengan DPRD Sukoharjo.

    “Akan kita matangkan lagi koordinasi setelah aksi di DPRD Sukoharjo hari Senin, 6 Januari 2025,” ujarnya.

    Slamet mengestimasi akan ada 10 ribu buruh Sritex yang akan berdemo selama dua hari berturut-turut. Ribuan pekerja itu akan berangkat dari Kota Surakarta dengan menaiki 200 armada bus. Slamet mengatakan rombongan akan bertandang ke Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.

    Sesampainya di Jakarta nanti, Slamet memilih Monumen Nasional sebagai titik kumpul aksi. “Kami akan sampaikan tuntutan keberlangsungan kerja dan usaha Sritex,” kata Slamet menyebutkan tujuan dari demonstrasi. Ia berujar ada sembilan target instansi, termasuk Mahkamah Agung yang mengukuhkan kepailitan Sritex lewat putusan kasasi.

    Para pekerja Sritex tak hanya menyasar Mahkamah Agung saja, tetapi juga kementerian-kementerian terkait. Khususnya, kementerian yang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

    Selain itu, dia menyebut, ribuan pekerja Sritex rencananya juga akan melakukan aksi demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR. “Nanti rencananya aksi akan kami lakukan selama dua hari, karena banyak yang dituju. Kami akan datangi semua,” kata dia pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Slamet juga menyampaikan kekecewaannya pada pemerintah. Dia menilai, hingga putusan kasasi yang memperkuat status kepailitan Sritex keluar, pemerintah masih belum melakukan langkah konkret. Sementara hingga saat ini, kondisi pabrik Sritex masih belum dapat beroperasi dengan optimal karena tidak adanya bahan baku yang impor.

    Adapun, izin impor dan ekspor Sritex sedang dibekukan karena status pailit. Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pekerja Sritex yang dirumahkan, dari yang awalnya 2.500 kini bertambah menjadi 3.500 pekerja. “Jika kondisi ini terus berlanjut, lama-lama bisa PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Slamet. Ia mengatakan, ribuan pekerja yang dirumahkan itu utamanya yang bekerja di bagian pemintalan. Perusahaan masih terkendala dalam memasok bahan baku, sehingga mereka kini tak memiliki sesuatu untuk dikerjakan.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang. Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah. “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1/2025).

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat. “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok. “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024 lalu. “Amar Putusan: Tolak,” bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari laman resmi MA, Kamis, 19 Desember 2024.(tribun network/lit/dod)

  • Dicurigai Ada Pihak Lain Cawe-cawe Korupsi Dinas Kebudayaan

    Dicurigai Ada Pihak Lain Cawe-cawe Korupsi Dinas Kebudayaan

    GELORA.CO -Mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, dan dua tersangka lainnya didorong menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan. 

    Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari eksekutif maupun legislatif, dalam praktik rasuah tersebut.

    Sugiyanto mengatakan, kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik serupa yang mungkin terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemprov DKI Jakarta. 

    “Kegiatan ini juga bisa terjadi di beberapa SKPD. Mungkin ini menjadi pintu masuk agar membuka jalan untuk mengungkap kegiatan fiktif di lingkup SKPD lainnya,” kata Sugiyanto dikutip Minggu 5 Januari 2025.

    Sugiyanto mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kebudayaan ini kemungkinan tidak akan berhenti pada tiga tersangka yang sudah ditetapkan. Ia mencium adanya potensi keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta. 

    “Saya menduga ini tidak akan berhenti di tiga serangkai ini, yang namanya tindak pidana korupsi ini pasti berjamaah atau berkelompok, pasti berkaitan dengan DPRD DKI Jakarta ini perlu didalami,” kata Sugiyanto.

    Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp150 miliar. 

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan adil

  • Pesisir Utara Jakarta Berpotensi Jadi Kawasan Wisata dan Ekonomi Khusus

    Pesisir Utara Jakarta Berpotensi Jadi Kawasan Wisata dan Ekonomi Khusus

    JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pesisir utara bisa menjadi salah satu proyek strategis sebagai kawasan pariwisata dan kawasan ekonomi khusus untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.

    “Ada KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang di dalamnya ada aktivitas ekonomi yang sangat mudah dan murah. Harapan kita menjadi tempat belanja yang nyaman dan kompetitif bagi warga Jakarta dan warga Asia Tenggara, di Jakarta Utara,” kata Khoirudin dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Januari.

    Khoirudin menyambut positif visi Jakarta menjadi kota global yang sejajar dengan kota-kota besar dunia.

    Seiring usia Jakarta yang menuju 500 tahun, Khoirudin menyebutkan bahwa Jakarta memang sudah layak menjadi kota global dan kota bisnis.

    “Memang sudah selayaknya Jakarta menjadi kota global dan ini sudah kita sambut seiring dengan Jakarta menjadi kota yang sudah berusia lima abad,” ujar Khoirudin.

    Terkait hal itu, kawasan pesisir utara ini rencananya dikembangkan menjadi kawasan pariwisata dan bisnis yang dapat menarik investasi dan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat.

    Menurut Khoirudin, visi Jakarta menjadi kota global ini sudah sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita sambut dengan dua perda kita,” katanya.

    Perda RPJPD dan Perda Tata Ruang sudah disetujui yang ruhnya adalah Jakarta sebagai kota global. “Kota yang sejajar dengan kota besar di dunia juga kota bisnis,” jelas Khoirudin.

    Selain itu, Khoirudin menegaskan, transformasi Jakarta menuju kota global bukan hanya soal regulasi, namun juga membutuhkan kesiapan masyarakat.

    Sebagai kota besar, indeks kota global pun menjadi ukuran dalam membangun Jakarta. “Ini menjadi peluang dan tantangan sendiri buat kita bersama, bukan hanya sisi regulasi dan ekonomi, tapi juga dari masyarakatnya juga harus siap,” katanya.

     

  • DPRD Sumbar Ingin Buat Perda untuk Berantas dan Cegah LGBT

    DPRD Sumbar Ingin Buat Perda untuk Berantas dan Cegah LGBT

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sedang mengkaji rencana pembentukan peraturan daerah (perda) untuk memberantas penyakit masyarakat terutama lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Ranah Minang.

    “DPRD Sumbar sedang mengkaji kemungkinan pembentukan perda terkait LGBT,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Nanda Satria di Padang, Sabtu (4/1).

    Menurut Nanda, saat ini terdapat daerah di Provinsi Sumbar yang sudah lebih dulu membuat perda pemberantasan LGBT. Oleh karena itu, DPRD menilai pemerintah provinsi juga perlu melakukan hal serupa. Langkah ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi penyakit masyarakat di daerah yang dikenal dengan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

    “Pemerintah daerah harus merancang strategi bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara efektif,” tegas dia.

    Menurut dia, perilaku menyimpang seperti LGBT berkaitan erat dengan HIV/AIDS. Selain pembentukan peraturan, DPRD setempat mendesak pemerintah untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan penyakit menular lewat berbagai publikasi seperti baliho dan videotron milik pemerintah.

    “Ke depannya, baliho atau videotron milik pemerintah daerah harus memuat konten edukasi tentang bahaya penyakit masyarakat. Jangan hanya menampilkan foto kepala daerah saja,” kata dia mengingatkan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati mengungkapkan bahwa dari 308 total kasus HIV di Padang, sebanyak 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar kota itu. Sementara 142 kasus (46,2 persen) lainnya merupakan warga Kota Padang.

    Dari jumlah pengidap HIV tersebut Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat kasus tertinggi berada di Kecamatan Koto Tangah yakni 40 kasus dan 22 kasus di Kecamatan Lubuk Begalung. Sementara kasus paling kecil berada di Kecamatan Lubuk Kilangan yakni empat kasus.

    Dalam temuan Dinas Kesehatan Kota Padang, lebih dari separuh kasus menyerang individu usia produktif yaitu rentang 24 hingga 45 tahun. Perilaku lelaki seks lelaki (LSL) menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka HIV di Kota Padang.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pantai Sanglen Ditutup Keraton, Begini Tanggapan Bupati Gunungkidul

    Pantai Sanglen Ditutup Keraton, Begini Tanggapan Bupati Gunungkidul

    Liputan6.com, Gunungkidul – Langkah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menutup kawasan Pantai Sanglen di Gunungkidul guna pembangunan Resort Obelix Beach terus mengundang perhatian publik. Setelah mendapatkan kritik dari warga dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja, kini giliran Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, yang angkat bicara. Dalam keterangan di Playen, Gunungkidul, akhir pekan lalu, Sunaryanta mengaku tidak mengetahui motivasi Keraton mengambil langkah tersebut. “Saya tidak tahu motivasinya,” ungkapnya singkat.

    Ia juga mengaku minim informasi terkait situasi di lapangan, dan mempersilakan wartawan untuk bertanya langsung kepada Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini yang kebetulan turut hadir di lokasi. “Silakan tanyakan ke Bu Kapolres,” elaknya.

    Rencana pembangunan Resort Obelix Beach melibatkan pemanfaatan tanah kasultanan (sultanaat grond/SG) seluas 3 hektare dan tanah kas desa (TKD) Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, dengan luas yang sama. PT Biru Bianti Indonesia sebagai investor telah mendapatkan izin (serat palilah) dari Penghageng Kawedanan Panitikisma Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sementara itu, izin pemanfaatan TKD sedang dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. 

    Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Fajar Ridwan, menyebutkan bahwa rekomendasi bupati Gunungkidul untuk pemanfaatan TKD telah dikeluarkan. Izin ini kemudian diteruskan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY untuk mendapatkan persetujuan dari kasultanan dan Gubernur DIY.

    Ketua DPRD Gunungkidul periode 2004-2009, Slamet, menyatakan bahwa pemanfaatan tanah kasultanan dan TKD untuk pembangunan resort bertentangan dengan regulasi yang ada. Slamet mengutip Perdais No. 1 Tahun 2017 dan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa tanah kasultanan dan TKD hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan, pasar tradisional, dan pos pelayanan kesehatan. “Tidak ada aturan yang memperbolehkan pembangunan hotel atau resort di tanah ini,” tegas Slamet.

    Ia juga mempertanyakan legalitas pembangunan Resort Obelix Beach yang akan memanfaatkan TKD Kalurahan Kemadang, mengingat Pasal 9 ayat (3) Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 melarang penggunaan tanah desa untuk pembangunan hotel, villa, atau sejenisnya.

    Sementara itu, Penghageng II Kawedanan Panitikisma Kasultanan Ngayogyakarta, KRT Suryo Satrianto, menegaskan bahwa kawasan Pantai Sanglen tidak ditutup sepenuhnya. “Pantai Sanglen masih dapat diakses dari sisi barat,” ujarnya melalui pernyataan tertulis.

    Menurutnya, langkah penutupan sebagian akses dilakukan untuk mencegah pembangunan liar yang sudah terjadi di kawasan tersebut. Keputusan ini sudah melalui kesepakatan antara kasultanan, Kalurahan Kemadang, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Sanglen. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Resort Obelix Beach masih menunggu persetujuan gubernur terkait pemanfaatan tanah kalurahan. “Kami ingin memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi,” kata Gusti Suryo.

    Ia menambahkan bahwa, penyerobotan tanah yang dilakukan beberapa pihak sebelumnya menjadi salah satu alasan utama penutupan sebagian akses Pantai Sanglen.

  • 7 Fakta Anggota DPRD Kota Depok Tersangka Pencabulan Anak SMP

    7 Fakta Anggota DPRD Kota Depok Tersangka Pencabulan Anak SMP

    Jakarta: Polisi menetapkan seorang Anggota DPRD Kota Depok berinisial RK sebagai tersangka atas dugaan kasus pencabulan terhadap seorang gadis atau siswi SMP berusia 15 tahun. Penetapan ini dilakukan setelah enam bulan sejak kejadian yang diduga terjadi pada 12 Juli 2024. 

    Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat serta pihak berwenang.

    “Sudah (ditetapkan tersangka), barusan kelar,” kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok Iptu Dwi Santy Anggraini kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2025.  

    Penetapan ini menjadi langkah signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang selama ini menjadi perhatian serius di masyarakat.

    Baca juga: Mengenal Manipulasi Emosional yang Diduga Jadi Trik Agus Buntung Lakukan Pelecehan Seksual

    Fakta-Fakta Terkait Kasus Pencabulan Anggota DPRD Depok
    1. Penetapan Tersangka
    RK ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok setelah laporan dari orang tua korban, yang menduga pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 19.30 WIB. Laporan dilakukan pada Minggu 22 September 2024 dengan nomor : LP/B/1996/IX/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.

    2. Pemeriksaan Perdana
    Dalam perkembangan terbaru, polisi akan memanggil RK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 6 Januari 2025 mendatang.

    “Kita panggil sebagai tersangka. Minta keterangan sebagai tersangka dan beritahu bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Dwi.
    3. Kronologi Kejadian
    Menurut laporan awal, pencabulan diduga terjadi di dalam mobil saat keduanya sedang mengisi bensin di sebuah SPBU di Cimanggis. Korban diperkenalkan kepada RK oleh ibunya dengan maksud mencari sekolah.

    4. Pernyataan Kuasa Hukum
    Kuasa hukum korban, Sahat Farida, menyambut baik penetapan status tersangka ini. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

    “Ya, ini adalah hadiah tahun baru yang luar biasa,” ungkap Farida.
    5. Perlindungan Korban
    Saat ini, korban masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan didampingi penasihat hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi selama proses hukum berlangsung.

    5. Imunitas Pejabat Publik
    Farida menegaskan bahwa tidak ada imunitas bagi siapapun yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, termasuk anggota dewan. 

    “Sebagai pejabat, saya rasa tidak dibolehkan siapapun termasuk Presiden, Menteri, anggota DPR RI apalagi DPRD Depok, mereka tidak mempunyai impunitas jika kasusnya adalah kekerasan seksual,” tegasnya.
    7. Tanggapan Ketua DPRD
    Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyatakan bahwa status keanggotaan RK terancam diberhentikan jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan profesional.

    Jakarta: Polisi menetapkan seorang Anggota DPRD Kota Depok berinisial RK sebagai tersangka atas dugaan kasus pencabulan terhadap seorang gadis atau siswi SMP berusia 15 tahun. Penetapan ini dilakukan setelah enam bulan sejak kejadian yang diduga terjadi pada 12 Juli 2024. 
     
    Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat serta pihak berwenang.
     
    “Sudah (ditetapkan tersangka), barusan kelar,” kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok Iptu Dwi Santy Anggraini kepada wartawan, Kamis 2 Januari 2025.  
    Penetapan ini menjadi langkah signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang selama ini menjadi perhatian serius di masyarakat.
     
    Baca juga: Mengenal Manipulasi Emosional yang Diduga Jadi Trik Agus Buntung Lakukan Pelecehan Seksual
     
    Fakta-Fakta Terkait Kasus Pencabulan Anggota DPRD Depok

    1. Penetapan Tersangka

    RK ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok setelah laporan dari orang tua korban, yang menduga pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 19.30 WIB. Laporan dilakukan pada Minggu 22 September 2024 dengan nomor : LP/B/1996/IX/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.

    2. Pemeriksaan Perdana

    Dalam perkembangan terbaru, polisi akan memanggil RK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 6 Januari 2025 mendatang.
     
    “Kita panggil sebagai tersangka. Minta keterangan sebagai tersangka dan beritahu bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Dwi.

    3. Kronologi Kejadian

    Menurut laporan awal, pencabulan diduga terjadi di dalam mobil saat keduanya sedang mengisi bensin di sebuah SPBU di Cimanggis. Korban diperkenalkan kepada RK oleh ibunya dengan maksud mencari sekolah.

    4. Pernyataan Kuasa Hukum

    Kuasa hukum korban, Sahat Farida, menyambut baik penetapan status tersangka ini. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
     
    “Ya, ini adalah hadiah tahun baru yang luar biasa,” ungkap Farida.

    5. Perlindungan Korban

    Saat ini, korban masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan didampingi penasihat hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi selama proses hukum berlangsung.

    5. Imunitas Pejabat Publik

    Farida menegaskan bahwa tidak ada imunitas bagi siapapun yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, termasuk anggota dewan. 
     
    “Sebagai pejabat, saya rasa tidak dibolehkan siapapun termasuk Presiden, Menteri, anggota DPR RI apalagi DPRD Depok, mereka tidak mempunyai impunitas jika kasusnya adalah kekerasan seksual,” tegasnya.

    7. Tanggapan Ketua DPRD

    Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyatakan bahwa status keanggotaan RK terancam diberhentikan jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan profesional.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, mulai dari TransJogja di Yogyakarta hingga Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    TransJogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    (del/sfr)

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Metro Dewata Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, salah satunya Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    Di Yogyakarta, layanan Teman Bus Jogja juga berhenti beroperasi pada 1 Januari 2025 setelah melayani sejak 2 Oktober 2020.

    (del/sfr)

  • Ketua DPRD Ngawi Desak Pembelian Vaksin PMK Pakai Dana BTT

    Ketua DPRD Ngawi Desak Pembelian Vaksin PMK Pakai Dana BTT

    Ngawi (beritajatim.com) – Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko King, menegaskan pentingnya langkah kuratif dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah kuratif menjadi prioritas karena kondisi saat ini memerlukan penggunaan vaksin yang efektif untuk melindungi ternak dan mengendalikan penyebaran penyakit.

    “Penanggulangan PMK ini harus dilakukan secara kuratif. Namun, vaksin yang tersedia saat ini sudah kedaluwarsa. Maka, kita perlu membeli vaksin baru. Anggaran untuk itu bisa diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT),” ujar Yuwono.

    Namun, ia menekankan bahwa penggunaan BTT harus sesuai dengan syarat dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait untuk bersinergi dan memastikan langkah-langkah yang diambil memenuhi aturan yang ada.

    “Memang ada syarat kuantitatif yang mungkin tidak memenuhi regulasi penggunaan BTT. Tetapi, seharusnya ada pertimbangan kualitatif. Ancaman masyarakat mengonsumsi daging yang terpapar PMK, misalnya, bisa menjadi risiko yang jauh lebih besar dan membahayakan,” tambah pria yang lekat disapa Pak King itu.

    Selain langkah kuratif, Pak King juga menyoroti pentingnya edukasi kepada para peternak. Ia menilai bahwa kesadaran peternak terhadap pentingnya vaksinasi harus ditingkatkan agar mereka bersedia untuk memvaksinasi ternak mereka.

    “Edukasi sangat penting agar peternak memahami manfaat vaksinasi. Dengan begitu, mereka tidak ragu untuk melindungi ternaknya dari risiko PMK,” pungkasnya.

    Dengan adanya langkah terpadu antara pemerintah, dinas terkait, dan masyarakat, King harapkan penanggulangan PMK di Ngawi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal terhadap populasi ternak serta kesehatan masyarakat. [fiq/beq]

  • Gedung RSUD Kertosono Lama di Nganjuk Disalahgunakan Jadi Tempat Karaoke dan Penginapan – Halaman all

    Gedung RSUD Kertosono Lama di Nganjuk Disalahgunakan Jadi Tempat Karaoke dan Penginapan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono lama yang terletak di Jalan Supriadi, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diduga telah disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    Sebagian ruangan di rumah sakit tersebut telah disulap menjadi tempat karaoke dan penginapan kelas melati tanpa izin dari pemerintah setempat.

    Kegiatan ilegal ini memicu keresahan di kalangan warga sekitar.

    Mereka melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satpol PP Kabupaten Nganjuk.

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, M. Fauzi Irwana menanggapi laporan masyarakat itu dengan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Kertosono lama, Kamis (2/1/2025). 

    Dalam sidak tersebut, Fauzi menemukan berbagai barang yang tidak semestinya berada di lokasi, seperti kasur, sofa, pendingin ruangan (AC), TV, dan sound system.

    Setelah melakukan pertemuan dengan pengelola dan Satpol PP, disepakati semua kegiatan di RSUD Kertosono lama harus dihentikan.

    “Sesuai kesepakatan, kegiatan di rumah sakit ini dihentikan karena Pemkab belum mengeluarkan izin apa pun,” tegas Fauzi.

    Tindakan Satpol PP

    Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk, Suharono, menambahkan pihaknya tidak memberikan sanksi kepada pengelola.

    Berdasarkan hasil pengecekan, ada sembilan ruangan yang diduga jadi kamar penginapan. Di kamar tersebut terdapat kasur dan beberapa dilengkapi AC.

    Ia juga menemukan satu ruangan yang ditengarai sebagai tempat karaoke, karena ada TV dan sound system.

    “Kami meminta aktivitas dihentikan. Hal ini telah disepakati,” jelasnya, Jumat (3/1/2025). 

    Setelah kesepakatan tersebut, pengelola mulai mengangkut barang-barang dari lokasi.

    Pantauan di lokasi menunjukkan hanya ada sedikit barang yang tersisa, seperti tiga AC, sofa, satu kasur, dan satu dipan. Sebagian besar barang sudah diangkut.

    Meskipun ada peraturan daerah yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan aset pemerintah, Suharono menyebut pihaknya memilih untuk menangani persoalan ini secara persuasif.

    “Kami sudah mengingatkan dan pengelola telah mengindahkan. Persoalan ini selesai,” tutupnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).