Kementrian Lembaga: DPRD

  • Regulasi Sekolah Gratis di Jakarta Dikebut, Target Rampung Akhir Januari 2025 – Page 3

    Regulasi Sekolah Gratis di Jakarta Dikebut, Target Rampung Akhir Januari 2025 – Page 3

    Lebih lanjut Khoirudin berharap Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) juga segera memulai pembahasan.

    Pasalnya, dia menyebut banyak hal yang perlu diatur terkait program sekolah gratis dalam waktu yang singkat.

    Tak hanya itu, Khoirudin menyampaikan pembahasan terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus juga harus dibahas. Sebab, ujar dia KJP juga selaras dengan program sekolah gratis.

    “Nanti ada dua layanan pada objek yang sama ya, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Ini kan harus kita atur dalam Perda Pendidikan, dan butuh waktu membahas itu,” ujarnya.

  • Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pakar UGM: Praktek Politik Transaksional Berpeluang Tinggi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi topik hangat di kalangan politik dan masyarakat.

    Usulan ini mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar dan mendapat dukungan dari Presiden RI, Prabowo. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk menghemat biaya, mengurangi potensi konflik horizontal, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

    Wacana ini menuai kritik tajam. Dr. Yance Arizona, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut Yance, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin akan hilang, membuka peluang besar bagi praktik politik transaksional.

    Dampak Negatif Pemilihan Melalui DPRD

    Yance menyoroti beberapa dampak negatif jika wacana ini diimplementasikan. Pertama, hak politik masyarakat untuk memilih langsung pemimpin daerah akan terhapus.

    “Selama 20 tahun terakhir, banyak pemimpin daerah terpilih karena didukung langsung oleh rakyat,” ujar Yance.

    Kehilangan hak ini, menurutnya, akan merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

    Kedua, dominasi partai politik dalam proses pemilihan akan semakin kuat. Sistem politik yang sentralistik di Indonesia saat ini memungkinkan keputusan DPP partai mempengaruhi anggota partai di daerah. “Proses ini akan menguntungkan partai-partai besar, sementara partai menengah dan kecil akan sulit bersaing,” tambah Yance.

    Efisiensi Biaya dan Politik Uang

    Salah satu argumen pendukung wacana ini adalah penghematan dana pilkada dan upaya mengurangi politik uang. Namun, Yance menilai efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan proses demokrasi. “Penghematan bisa difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas dan rapat rutin, bukan dengan mengubah sistem pemilihan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Dengan pengawasan yang baik, potensi politik uang dapat diminimalisir tanpa harus mengubah mekanisme pilkada.

    Mengembalikan Suara Rakyat

    Yance mengingatkan pentingnya masyarakat untuk bersuara menolak wacana ini. Ia menilai, perubahan sistem pilkada ke DPRD hanyalah upaya untuk menghilangkan suara rakyat dan mensentralisasikan kekuasaan di tangan segelintir elite politik. “Kita harus waspada, karena jika sistem ini diterapkan, pemerintah akan lebih mudah menentukan siapa yang menjadi kepala daerah,” tutup Yance.

    Dengan berbagai implikasi yang mungkin terjadi, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD harus dikaji secara mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari rakyat, bukan hanya keputusan dari elite politik. [aje]

  • DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta dan tersiar di laman Metro ANTARA pada Senin (6/1) antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama di Jakarta, data sambungan air bersih baru PAM Jaya, dan pengadaan alat bantu fisik untuk difabel.

    Berikut rangkumannya:

    1. Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait 15 Kewenangan Khusus yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Jakarta.

    “Kami masih menunggu pengajuan draf dari Pemprov DKI bersama dua syarat administratif,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Hari pertama Program MBG di DKI jangkau 12.054 siswa

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Ini proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis di Palmerah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Yudha Permana membeberkan proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 2.987 pelajar di wilayah tersebut pada Senin.

    Pertama, kata Yudha di Jakarta, adalah penyusunan 40 menu MBG dari alternatif 300 menu makanan bergizi versi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

    “Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap,” kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Terdapat 46 ribu sambungan air bersih baru pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya mengungkapkan bahwa selama 2024 terdapat penambahan pelanggan lebih dari 46 ribu sambungan baru dan angka ini pencapaian tertinggi dalam penyediaan akses air bersih yang berkualitas.

    “Kami berupaya terus meningkatkan layanan guna mencapai target cakupan layanan 100 persen pada 2030,” kata Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Jakbar buat pengadaan 720 alat bantu fisik untuk difabel pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membuat pengadaan sebanyak 720 alat bantu fisik bagi warga difabel di wilayah setempat pada 2025.

    “Tahun 2025 kita buat pengadaan lagi, kursi roda 460, ‘hearing aid’ (alat bantu dengar) 260,” Kasudin Sosial Jakbar melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Senangnya Murid di Kendal Nikmati Makan Bergizi Gratis, "Ada Dagingnya…"
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Januari 2025

    Senangnya Murid di Kendal Nikmati Makan Bergizi Gratis, "Ada Dagingnya…" Regional 7 Januari 2025

    Senangnya Murid di Kendal Nikmati Makan Bergizi Gratis, “Ada Dagingnya…”
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – Yusuf, siswa
    SDN Langenharjo 2 Kendal
    , Jawa Tengah, tersenyum bahagia ketika menerima
    makanan bergizi gratis
    , Senin (06/01/2025).
    Wajah bocah berambut cepak itu terlihat berseri-seri.
    Apalagi, ketika gurunya memberikan aba-aba agar makanan bergizi gratis yang sudah diterima siswa dibuka dan dimakan, setelah sebelumnya berdoa.
    “Enak. Saya suka,” kata Yusuf.
    Sama dengan Yusuf, Riana juga mengaku suka dengan makanan bergizi gratis dari pemerintah.
    Apalagi, menu yang disajikan saat ini, lauknya adalah daging kesukaannya.
    “Saya senang, ada dagingnya,” ucap Riana sambil tersenyum lebar.
    SDN Langenharjo 2 Kendal adalah salah satu sekolah dari 11 sekolah yang siswanya mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintah.
    Menurut Kepala SDN Langenharjo 2 Kendal, Subarokah, jumlah siswa di sekolah yang ia pimpin, dari kelas 1 sampai kelas VI, ada 90 siswa.
    Rata-rata mereka berasal dari kalangan keluarga ekonomi menengah.
    “Alhamdulillah. Sekolah kami menjadi salah satu sekolah yang mendapat program makan bergizi gratis,” kata Subarokah.
    Ia mengaku, semua siswanya merasa senang mendapat makanan bergizi gratis.
    Hal itu terlihat dari dialog antara siswa dengan Bupati, Kajari, Dandim 0715, ketua DPRD Kendal, dan kepala Dinas Pendidikan.
    “Anak-anak senang. Sebab menunya ada daging, sayuran, buah jeruk, dan susu kotak,” ujar Subarokah.
    Dia berharap, program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan lancar, sehingga dapat menambah kecerdasan dan semangat belajar anak di sekolah.
    “Terima kasih, semoga semuanya bisa berjalan lancar,” harapnya.
    Terkait dengan makanan bergizi gratis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Boney, menjelaskan ada 11 sekolah yang mendapat makanan bergizi gratis.
    Rinciannya, 2 Sekolah Taman Kanak-kanak, 1 Kelompok Bermain, 6 Sekolah Dasar, 1 SMP, dan 1 SMA.
    Totalnya ada 2.906 siswa.
    Semua sekolah tersebut berada di Kecamatan Kendal.
    “Kalau jumlah siswa di Kabupaten Kendal totalnya ada 137.918 siswa. Itu di luar SMA dan SMK, karena data sekolah dan siswanya di provinsi Jawa Tengah,” kata Feri.
    Feri mengaku, 2.906 siswa tersebut akan mendapat makanan bergizi gratis, mulai Senin sampai Jumat.
    Pembagian mulai dilakukan pada pagi hari untuk siswa TK, KB, dan SD, serta pada siang hari untuk SMP, SMA, dan SMK.
    “Kami harap semuanya lancar,” ujar Feri.
    Sementara itu, Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, yang meluncurkan program makanan bergizi gratis, mengatakan program ini sudah ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Kendal.
    Ia mengatakan, dirinya melihat anak-anak memakan makanan bergizi dari pemerintah dengan senang hati.
    “Tadi saya melihat sendiri. Anak-anak sangat senang mendapat makanan bergizi gratis,” kata Dico.
    Suami artis cantik Chaca Frederica tersebut menjelaskan menu makanan bergizi hari ini terdiri dari nasi, daging, sayur, buah jeruk, dan susu kotak.
    Makanan itu, menurutnya, sudah memenuhi gizi karena sudah ada ahli gizi yang bertugas di dapur umum.
    “Makanan itu, kalau dinilai dengan rupiah, harganya lebih dari Rp 10.000,” ucap Dico.
    Meskipun demikian, tambah Dico, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan menu makanan. Ia berharap, program makanan bergizi gratis bisa berjalan lancar.
    “Nanti selanjutnya, minimal kita akan mendirikan 1 dapur umum di setiap kecamatan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 24 Hari Direaktivasi, Alun-alun Jember Nusantara Alami Beberapa Kerusakan

    24 Hari Direaktivasi, Alun-alun Jember Nusantara Alami Beberapa Kerusakan

    Jember (beritajatim.com) – Alun-alun Jember Nusantara mengalami beberapa kerusakan sejak direaktivasi pada Sabtu (14/12/2024). Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengultimatum rekanan untuk memperbaikinya dalam jangka waktu dua pekan.

    Beberapa bagian yang rusak antara lain lantai granit, ring basket, genangan air, dan fasilitas kamar mandi. Selain itu, ada keluhan warga soal toilet atau kamar mandi yang terkunci sehingga tidak bisa dipakai.

    Hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember, dan rekanan, di gedung parlemen, Senin (6/1/2025).

    “Ada beberapa catatan dan masukan. Penyedia sudah siap dan berkomitmen untuk segera membenahi beberapa kekurangan. Ini masih masa pemeliharaan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember Rahman Anda.

    Nantinya beberapa kerusakan akan dicek kembali. “Granit yang lepas akan dilihat penyedia. Mana granit yang berpotensi lepas. Mungkin ada beberapa titik yang kemarin lepas granitnya,” kata Rahman.

    Selain itu, Rahman akan memasang taman bermain di salah satu sudut alun-alun. “Kami sudah rencanakan tahun ini dengan anggaran Rp 200 juta. Mungkin di sebelah barat,” katanya.

    Rahman akan mengupayakan kamar mandi atau toilet tetap buka selama 24 jam setiap hari. “Paling tidak ada sisi yang tetap kami buka 24 jam. Kalau sekarang jam 12 malam kami tutup. Insyaallah, dengan sumber daya manusia yang kami punya, kami upayakan 24 jam tetap buka,” katanya.

    Ketua Komisi A Budi Wicaksono memberikan waktu dua pekan untuk memperbaiki semua kerusakan. “Kami kemudian akan cek ulang. Setelah dua minggu tidak boleh ada kerusakan lagi. Dinas Cipta Karya menyanggupi perbaikan,” katanya.

    Desain perencanaan alun-alun dimulai pada 2022 dan dilanjutkan dengan review dua tahun kemudian dengan nilai Rp 24 juta oleh CV Karya Parahita Konsultan Jember.

    Pembangunan landscape yang menghabiskan anggaran Rp 17,455 miliar dikerjakan PT Joglo Multi Ayu dari Jakarta Konsultan pengawasnya adalah PT Alocita Mandiri dengan anggaran Rp 311,623 juta.

    Alun-alun ini dilengkapi megatron yang diproduksi di Bandung. Pembangunan struktur videotron raksasa itu menghabiskan dana Rp 6,059 miliar dikerjakan oleh PT Wiratama Graha Raharja. Konsultan pengawasnya adalah Dinamika Konsultan dari Jember dengan anggaran Rp 98,522 juta.

    Kontrak pengeboran dan menara air sebesar Rp 459,699 juta.dikerjakan CV Sudut dari Bondowoso. Konsultan pengawasnya adalah Karya Parahita dengan anggaran Rp 24,5 juta. Sementara itu pembuatan patung garuda memakan anggaran Rp 26,750 juta dan dikerjakan badan usaha milik desa (BUMDes) dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    Semua proyek itu sudah selesai pada 31 Desember 2024. Namun masih ada masa pemeliharaan selama 360 hari. “Kami kasih waktu dua minggu untuk mengecek, karena walau pekerjaan yang bagus, kalau ada yang rusak sedikit, pekerjaan yang bagus itu tidak akan terlihat. Akan jadi bulan-bulanan. Satu keramik rusak saja sudah heboh,” kata Budi.

    Tabroni, anggota Komisi A lainnya, mengibaratkan sedikit kerusakan di alun-alun tak ubahnya ‘nila setitik, rusak susu sebelanga’. “Artinya orang akan melihat dari hal yang paling jelek di dalamnya. Maka itu jadi catatan dari kami. Tapi itu sesuatu yang harus kita terima. Mau rusaknya sedikit, nol koma sekian sekian, harus jadi perhatian,” katanya.

    “Kita punya waktu dua minggu untuk melihat secara kompleks, menyeluruh, agar dalam setahun ke depan tidak terlihat lagi problemnya. Kita memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Tabroni.

    Wakil Ketua Komisi A Siswono mengancam akan membawa sampel campuran bahan-bahan material sejumlah kerusakan ke laboratorium untuk diuji, jika dalam dua pekan pembenahan tak dilakukan. “Kita tidak mau main-main. Ini hakikatnya kepentingan masyarakat. Kasihan Kepala Dinas,” katanya.

    Uji laboratorium dilakukan agar tidak ada spekulasi soal kualitas. “Ini agar tidak menduga-duga unsur kesalahannya,” kata Siswono.

    Siswono mempertanyakan kualitas rehabilitasi alun-alun jika masih ada kerusakan. Menurutnya, rekanan seharusnya mengantisipasi cuaca hujan yang bisa mengganggu kualitas. “Misalnya granit setelah dipasang, ditutup terpal dulu,” katanya.

    Siswono juga meminta agar toilet tidak dikunci. Dia mendesak Rahman agar menempatkan petugas penjaga toilet selama 24 jam untuk mencegah kerusakan dan toilet tetap bisa digunakan warga. “Pemerintah melayani masyarakat. Jangan sampai tidak adanya petugas, kamar mandi gampang rusak. Yang penting pemerintah bertanggung jawab dengan aktivitas masyarakat yang mau happy,” katanya. [wir]

  • Komisi C minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Komisi C minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Komisi C minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak meminta Perumda PAM Jaya untuk meningkatkan pengamanan di sekitar objek vital milik PAM Jaya. Pengamanan ini diperlukan untuk melindungi seluruh aset yang dimiliki PAM Jaya dari berbagai ancaman gangguan keamanan yang bisa berdampak pada layanan dan kesehatan masyarakat. 

    “Karena objek vital, air minum yang menjadi kebutuhan dasar warga,” kata Lazarus di IPA Buaran III PAM Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (6/1).

    Ia membandingkan objek vital milik PAM Jaya dengan objek vital lainnya seperti di Pertamina yang sangat dijaga ketat. Pengamanan ketat di Pertamina dinilainya juga perlu diterapkan oleh PAM Jaya. 

    “Pertamina kalau kita masuk di wilayah dia, ketatnya minta ampun. Itu kalau terjadi apa-apa meledak, itu radiusnya kita perkirakan sekian ribu meter orang yang terdampak langsung maupun tidak langsung,” jelas dia. 

    Karena itu, Lazarus meminta agar PAM Jaya benar-benar memperhatikan tingkat pengamanannya sehingga tidak ada celah untuk dimanfaatkan orang lain yang ingin menganggu keamanan masyarakat.

    “Karena dari situ lah ada orang yang bisa membuat masyarakat Jakarta itu lumpuh total karena konsumsi kan. Ini kan bukan hanya sekedar air bersih, tapi air minum. Ini yang berbahayanya di situ,” ujar Lazarus.

    Lazarus pun mengapresiasi upaya dan inovasi dari PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat Jakarta. Ia juga berharap jumlah cakupan layanan bisa terus ditingkatkan.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pembangunan pagar keamanan akan dilakukan setelah pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di IPA Buaran III sudah rampung.

    “Pada saat selesai pembangunan Water Treatment Plant (WTP), kita memang kita akan bikin border, akan bikin sebuah fence yang cukup untuk melindungi kita punya objek vital,” ujar Arief. 

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Polda untuk mengamankan objek vital milik PAM Jaya agar terjaga kondusif. Arief memastikan, PAM Jaya akan menjaga seluruh objek vital miliknya sehingga tidak menganggu kualitas layanan yang diberikan ke masyarakat.

    “Ini memang menunggu rampungnya baru kemudian kita beutifikasi supaya kita bisa kontrol juga secara lingkungan baik di Penjompongan maupun di Buaran,” kata dia. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Legislator minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Legislator minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak meminta Perumda PAM Jaya untuk meningkatkan pengamanan di sekitar objek vital milik perusahaan daerah itu untuk melindungi dari ancaman dan gangguan keamanan.

    “Air minum menjadi kebutuhan dasar warga, untuk itu perlu peningkatan pengamanan,” kata Lazarus di Jakarta, Senin.

    Ia membandingkan objek vital milik PAM Jaya dengan objek vital lainnya seperti Pertamina yang sangat dijaga ketat.

    Pengamanan ketat di Pertamina dinilainya juga perlu diterapkan.

    Karena itu, Lazarus meminta agar perusahaan air minum itu benar-benar memperhatikan tingkat pengamanan terutama di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran III, sehingga tidak ada celah untuk dimanfaatkan orang lain yang ingin mengganggu keamanan masyarakat.

    “Ini kan bukan hanya sekedar air bersih, tapi air minum. Ini yang berbahaya di situ, maka perlu ada pengetatan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi upaya dan inovasi dari BUMD milik Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

    Ia juga berharap jumlah cakupan layanan bisa terus ditingkatkan.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin menyambut baik usulan tersebut untuk itu pembangunan pagar keamanan akan dilakukan setelah pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di IPA Buaran III selesai.

    “Pada saat selesai pembangunan Water Treatment Plant (WTP), kami akan membuat pagar yang cukup untuk melindungi objek vital ini,” katanya.

    Selain itu, BUMD tersebut juga akan bekerja sama dengan Polda untuk mengamankan objek vital agar terjaga kondusif.

    “Ini memang menunggu selesai dikerjakan, nanti akan lebih diperhatikan lagi dari sisi keamanan baik di IPA Pejompongan maupun di Buaran,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    Program MBG diharapkan dapat tingkatkan kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta khususnya bagi pelaku UMKM.

    “Kami apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas program makan bergizi gratis. Harapan kami yang diberikan kepada warga Jakarta dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas,” kata Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Ia berharap, pelaksanaan program MBG jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.

    Dan nantinya kata dia, sumber makan siang gratis adalah dari lingkungan sekitar, sehingga mampu menghidupkan sistem ekonomi lokal.

    Khoirudin juga mengaku akan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar mampu menjadi pengawas penerapan program MBG agar dapat terus berjalan optimal.

    “Legislatif ada fungsi pengawasan, kami juga lakukan pengawasan disesuaikan dengan komisi masing-masing. Tentu nanti diatur teknisnya oleh ketua komisi,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program MBG di Provinsi DKI Jakarta pada Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin.

    “Untuk di wilayah DKI Jakarta, pada hari ini sudah beroperasi 4 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dengan 41 sekolah yang dilayani. Kemudian juga menyuplai untuk 12.054 makanan untuk para siswa,” kata dia.

    Adapun keempat SPPG atau Dapur MBG yang beroperasi Senin ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alun-alun Jember Nusantara Dilengkapi Taman Bermain Anak-Anak Tahun Ini

    Alun-alun Jember Nusantara Dilengkapi Taman Bermain Anak-Anak Tahun Ini

    Jember (beritajatim.com) – Alun-alun Jember Nusantara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan dilengkapi fasilitas taman bermain untuk anak-anak tahun ini. Warga Jember diminta bisa menjaga dan merawat fasilitas di alun-alun tersebut.

    “Sudah ada programnya pada 2025. Memang tidak dimasukkan pada 2024. Semacam playground sederhana, bukan playground besar. Ada sarananya, meskipun tidak full, karena yang ditampilkan adalah kenyamanan semuanya,” kata Bupati Hendy Siswanto, usai menandatangani prasasti Tapak Kinarya Alun-Alun Jember Nusantara, Senin (6/1/2025).

    Ketiadaan wahana bermain untuk anak-anak di alun-alun ini sempat dilontarkan Tabroni, anggota Komisi A DPRD Jember, dalam rapat dengar pendapat yang digelar setelah upacara peringatan HUT Kabupaten Jember hari ini.

    “Kemarin kita punya alun-alun, ada ruang bermain untuk anak-anak. Sekarang tidak ada. Memang dalam desain pun tidak ada. Tapi banyak masukan dari masyarakat, bahwa kita perlu taman bermain anak-anak,” kata Tabroni.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jember Rahman Anda mengaku sudah menyiapkan Rp 200 juta untuk pembuatan taman bermain tahun ini. “Di blue print-nya, di sisi timur ada wall climbing. Mungkin di sebelah barat ada playground. Memang di luar pembangunan landscape,” katanya.

    Tak hanya taman bermain, Rahman akan mengupayakan kamar mandi atau toilet tetap buka selama 24 jam setiap hari. “Paling tidak ada sisi yang tetap kami buka 24 jam. Kalau sekarang jam 12 malam kami tutup. Insyaallah, dengan sumber daya manusia yang kami punya, kami upayakan 24 jam tetap buka,” kata Rahman.

    Desain perencanaan alun-alun dimulai pada 2022 dan dilanjutkan dengan review dua tahun kemudian dengan nilai Rp 24 juta oleh CV Karya Parahita Konsultan Jember.

    Pembangunan landscape yang menghabiskan anggaran Rp 17,455 miliar dikerjakan PT Joglo Multi Ayu dari Jakarta Konsultan pengawasnya adalah PT Alocita Mandiri dengan anggaran Rp 311,623 juta.

    Alun-alun ini dilengkapi megatron yang diproduksi di Bandung. Pembangunan struktur videotron raksasa itu menghabiskan dana Rp 6,059 miliar dikerjakan oleh PT Wiratama Graha Raharja. Konsultan pengawasnya adalah Dinamika Konsultan dari Jember dengan anggaran Rp 98,522 juta.

    Kontrak pengeboran dan menara air sebesar Rp 459,699 juta.dikerjakan CV Sudut dari Bondowoso. Konsultan pengawasnya adalah Karya Parahita dengan anggaran Rp 24,5 juta. Sementara itu pembuatan patung garuda memakan anggaran Rp 26,750 juta dan dikerjakan badan usaha milik desa (BUMDes) dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. [wir]

  • DPRD Tolak Reklamasi Surabaya Waterfront Land, Sebut Ancam Ekologi dan Konflik Sosial

    DPRD Tolak Reklamasi Surabaya Waterfront Land, Sebut Ancam Ekologi dan Konflik Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1.084 hektar menuai penolakan keras dari berbagai pihak.

    Komisi C DPRD Surabaya, bersama 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, sepakat meminta agar proyek dengan nilai investasi Rp72 triliun tersebut dibatalkan.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menyebut penolakan ini didasarkan pada potensi dampak buruk terhadap ekologi, ekonomi, serta sosial-budaya. Eri menegaskan pihaknya berkomitmen meninjau ulang proyek ini bersama stakeholder terkait.

    “Kami harus mempertimbangkan dampak ekologis seperti kerusakan ekosistem, dampak ekonomi seperti hilangnya mata pencarian nelayan dan warga pesisir, serta dampak sosial-budaya yang dapat memicu konflik horizontal dan hilangnya budaya maritim,” ujar Eri usai hearing, Senin (6/1/2025).

    Selain dampak sosial-ekologis, isu ancaman banjir juga menjadi perhatian utama. Proyek reklamasi dikhawatirkan akan menutup muara sungai yang menjadi jalur aliran air di wilayah Surabaya. Menurut Eri, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan hal ini.

    “Kita perlu kajian lebih lanjut terkait hal itu. Namun yang jelas, proyek ini memiliki risiko besar bagi keberlangsungan hidup warga,” tegasnya.

    Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan membawa aspirasi masyarakat ini ke pemerintah pusat agar proyek tidak terburu-buru direalisasikan.

    “Kami berharap pemerintah pusat tidak tergesa-gesa. Ada banyak keganjilan dalam proyek ini, termasuk data wilayah dan denah yang tumpang tindih. Hal ini harus diluruskan terlebih dahulu,” kata Alif.

    Alif juga menyebut pentingnya memastikan manfaat proyek ini bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa kehidupan masyarakat pesisir tidak akan dikorbankan.

    “Jangan sampai proyek ini hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton tanpa mendapat manfaat apa pun. Kalau memang tidak ada manfaatnya, untuk apa dilanjutkan?” ujarnya.

    Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa Surabaya harus menjadi kota yang humanis dan berorientasi pada keberlangsungan hidup warganya. Mereka juga membuka opsi untuk mengundang pihak terkait, termasuk granting, untuk membahas kejelasan data dan tujuan proyek.

    “Kami tetap tegak lurus bahwa proyek ini harus ditinjau ulang. Surabaya harus menjadi kota yang mengutamakan masyarakat, bukan kepentingan sesaat,” tutup Alif.

    Di sisi lain, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Kedung Cowek, Hatib, yang mewakili nelayan dan petani tambak, menegaskan penolakan keras terhadap reklamasi SWL.

    “Kami menolak pembangunan reklamasi karena lokasi tersebut adalah zona tangkap ikan dan kawasan lindung. Ini adalah mata pencaharian kami yang harus dipertahankan,” katanya. [asg/ian]