Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Komisi II Panggil Dishub Soal Penonaktifan Juru Parkir di Banjar

    Komisi II Panggil Dishub Soal Penonaktifan Juru Parkir di Banjar

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta klarifikasi mengenai penonaktifan puluhan juru parkir.

    Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi dari sejumlah juru parkir yang baru-baru ini dinonaktifkan atau tidak mendapatkan perpanjangan Surat Penunjukan (SP).

    Rossi menjelaskan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam sektor parkir, sehingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai sesuai target.

    “Rapat evaluasi ini merupakan ikhtiar kami untuk memastikan bahwa pendapatan dari retribusi parkir tahun 2025 dapat maksimal, dengan tetap menganut asas berkeadilan,” ujarnya, Selasa 7 Januari 2025.

    BACA JUGA: Dishub Banjar Depak 50 Jukir, Buntut Setoran Macet

    Lebih lanjut, Rossi menegaskan pentingnya untuk memahami apakah kendala yang dihadapi berasal dari juru parkir itu sendiri atau dari aspek administrasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap kendala yang terjadi dapat diselesaikan tanpa merugikan juru parkir, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap optimalisasi retribusi parkir,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Rossi juga mengingatkan agar tindakan pemerintah dalam memaksimalkan retribusi tidak terkesan tidak adil.

    “Juru parkir adalah penarik retribusi, sehingga setiap kendala yang mereka hadapi saat bertugas harus dipantau dengan baik. Kami tidak ingin tindakan yang seharusnya bisa diselesaikan justru merugikan mereka,” tegasnya.

    BACA JUGA: Dishub Sebut Volume Kendaraan Menuju Bandung Selatan Meningkat Tiga Kali Lipat Selama Libur Nataru 2025

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno, menjelaskan bahwa penonaktifan juru parkir dilakukan sebagai langkah tegas terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban menyetorkan retribusi. “Kami tidak punya pilihan lain setelah memberikan teguran berkali-kali, tetapi mereka tetap tidak menunjukkan perbaikan,” katanya.

    Asep menambahkan bahwa ketidakpatuhan juru parkir dalam menyetorkan hasil retribusi berdampak signifikan terhadap PAD dari sektor parkir. “Target retribusi parkir tahun 2024 sebesar Rp1,05 miliar, namun realisasinya hanya mencapai sekitar 87 persen. Ada sekitar Rp194 juta yang tidak tersetor,” jelasnya.

    Kebocoran PAD ini, menurut Asep, disebabkan oleh beberapa juru parkir yang mengabaikan kewajiban mereka. “Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat hal ini,” tuturnya.

  • DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    Kediri (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kediri resmi menyetujui perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

    Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri pada Selasa (7/1/2025), dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroda BPR Bank Kota Kediri.

    Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Kediri dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Seluruh fraksi, termasuk PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PKB, PKS, dan Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap perubahan ini.

    Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit menegaskan bahwa perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Dengan status Perseroda, BPR Bank Kota Kediri diharapkan dapat memberikan layanan perbankan yang lebih profesional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.

    “Perseroda BPR akan berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat,” tambah Bagus.

    Sementara itu, Direktur Perseroda BPR Bank Kota Kediri, Poppy Setyaningrum, menegaskan komitmennya untuk mengelola perusahaan ini dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.

    “Kami siap menjalankan amanah ini dengan standar perbankan yang lebih baik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dengan perubahan status ini, BPR Bank Kota Kediri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan lokal.

    Pemerintah Kota Kediri pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yang turut mendukung transformasi kelembagaan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. [nm/suf]

  • Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan Megapolitan 7 Januari 2025

    Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan Megapolitan 7 Januari 2025

    Penerimaan Pajak Sektor Telekomunikasi Jakarta Dinilai Masih Kurang, Pemprov Diminta Optimalkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPRD Jakarta
    , Khoirudin, menyoroti potensi pajak daerah dari sektor telekomunikasi yang dinilai belum tergarap maksimal.
    Padahal, menurutnya, infrastruktur telekomunikasi seperti
    mini tower
    dan layanan penyedia internet memiliki peluang besar untuk menyumbang pendapatan daerah yang lebih signifikan.
    “Di Jakarta ada banyak
    mini tower
    di pinggir jalan. Minimal 500
    mini tower
    itu dikelola oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Saat ini, Bapenda hanya mendapat retribusi kecil, bahkan hanya Rp 1 juta per unit seumur hidup. Ini tidak logis,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (7/1/2025).
    Khoirudin menjelaskan,
    mini tower
     yang tersebar di berbagai sudut Jakarta memiliki potensi besar menyumbang pendapatan daerah jika dikelola dengan skema pajak, bukan sekadar retribusi.
    “Setiap
    tower
    itu punya kesibukan percakapan yang berbeda-beda. Mestinya ini bukan retribusi, yang kita dapatkan harusnya pajak, karena aset jalan yang digunakan adalah milik pemda (pemerintah daerah),” tambah dia.
    Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pajak dari lalu lintas percakapan dan data yang difasilitasi oleh penyedia layanan internet.
    Mengingat internet telah menjadi kebutuhan utama warga Jakarta sebagai kota jasa dan metropolitan, potensi pajak dari sektor ini dinilai sangat besar.
    “Sekarang internet menjadi kebutuhan di kehidupan di Jakarta. Pajak dari penggunaan ruang untuk lalu lintas percakapan oleh
    provider
    maksimal ke Jakarta, itu jadi potensi baru,” kata dia.
    Khoirudin juga membandingkan pendapatan daerah Jakarta dengan kota besar lainnya di Asia Tenggara seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Menurutnya, pendapatan daerah Jakarta masih kalah jauh dari kota-kota tersebut. 
    “Jakarta kota jasa, metropolitan, tempat sebagian besar uang beredar. Walaupun pendapatan kita besar, kita baru 3,5 persen dari kota-kota besar di dunia,” tutur dia.
    Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi kinerja Bapenda terkait realisasi penerimaan pajak daerah 2024 Jakarta yang mencapai 98,85 persen.
    Namun, ia menekankan perlunya eksplorasi sumber pendapatan lain di luar pajak konvensional, termasuk dari sektor telekomunikasi.
    “
    Pendapatan pajak
    itu pendapatan yang biasa, yang memang memaksa para wajib pajak mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah,” katanya. 
    Oleh karenanya, ke depan, DPRD Jakarta berencana membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah bersama Bapenda Jakarta.
    Salah satu fokus utamanya adalah mengubah skema retribusi menjadi pajak untuk sektor-sektor yang dianggap memiliki potensi besar, termasuk infrastruktur telekomunikasi seperti
    mini tower
    dan layanan penyedia internet.
    “Setiap kenaikan pajak pasti teriak, karena itu bebas. Negara yang sejahtera mengurangi pajak dan pemerintah punya ruang untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Siswa SD Tak Suka Menu Makan Bergizi Gratis, Politikus PDIP: Mestinya Disesuaikan Selera Anak

    Viral Siswa SD Tak Suka Menu Makan Bergizi Gratis, Politikus PDIP: Mestinya Disesuaikan Selera Anak

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Viral di media sosial video seorang anak SD yang tak menghabiskan lauk dalam menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah.

    Dalam video itu, tampak anak tersebut diwawancarai oleh seorang reporter dari salah satu tv nasional.

    Reporter itu pun sempat menanyakan alasan anak tersebut tak menghabiskan lauk ayam yang diberikan.

    Anak itu pun dengan polos menjawab bahwa menu makanan yang diberikan tak enak.

    Terkait video viral ini, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina pun memberikan kritik terhadap menu program makan bergizi gratis.

    Menurutnya, menu makanan yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan selera anak.

    “Ini kan soal kebiasaan di rumah ya. Tapi memang bagusnya sih yang gizi itu juga mempertimbangkan selera anak-anak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/1/2025).

    “Jadi, (menu makan bergizi gratis) tetap disesuaikan dengan anak-anak sekarang itu apa saja,” tambahnya menjelaskan.

    Wa Ode bilang, menu yang diberikan bisa dibuat lebih bervariasi. Seperti misalnya ada paket makanan yang diberikan lauk ayam, lalu yang lainnya ikan.

    lihat foto
    Bidan Zulfa yang membuka klinik di kawasan Jakarta Selatan kembali membagikan cerita di luar nurul. Kali ini, ia bercerita jika didatangi oleh seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang didampingi oleh ibunya. Remaja tersebut mengeluhkan dirinya yang belum menstruasi selama dua bulan. Namun ingin hamil gegara kekasihnya orang kaya.

    “Artinya lebih ke variasi menu, masaknya, supaya anak-anak senang,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

    Sebagai informasi, program makan bergizi gratis resmi dijalankan mulai Senin (6/1/2025) kemarin.

    Di Jakarta, total ada 41 sekolah di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat yang mendapat distribusi makan bergizi gratis ini.

    Total ada 12.045 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yang mendapat makan bergizi gratis tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Penetapan Gubernur Terpilih, KPUD Jakarta Larang Paslon Bawa Pendukung

    Penetapan Gubernur Terpilih, KPUD Jakarta Larang Paslon Bawa Pendukung

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata melarang para paslon untuk membawa pendukungnya saat menghadiri acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta pada Kamis (9/1/2025) lusa.

    “Tidak boleh ada arak-arakan karena pesertanya cukup banyak, mohon juga jangan membawa pendukung,” kata Wahyu saat mengirimkan undangan ke kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Wahyu menjelaskan, dalam acara penetapan, KPUD Jakarta memberi kesempatan kepada para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk memberikan sambutannya.

    “Sebenarnya penetapan itu kan agenda resmi ya berupa pleno, tapi kami karena ini bagian dari konsolidasi dan rekonsiliasi kami (cek) acara pembukaan saja ya.

    Sambutan para pemangku kepentingan termasuk nanti sambutan pasangan calon, semua pasangan calon,” ucap Wahyu.

    Dijelaskan Wahyu, selain para paslon, KPUD Jakarta juga turut mengundang jajaran Forkopimda, mulai dari Penjabat Gubernur, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya hingga DPRD Jakarta.

    “(Dresscode) tidak ada, bebas rapih saja pada saat penetapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wahyu mengatakan, dari ketiga paslon, hanya tinggal Ridwan Kamil yang belum konfirmasi akan hadir.

    “Tadi sebelum ke Bang Doel, kami ke Pak Suswono, kebetulan Pak RK masih ada tugas. 

    Pak Suswono memastikan Insyaallah Pak RK hadir, kalaupun (RK) tidak hadir, Pak Suswono akan hadir,” ujar Wahyu.

    Sebelumnya, KPUD Jakarta masih berpatokan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    Di mana dalam Perpres tersebut pelantikan bakal digelar pada 7 Februari 2025.

    “Terkait dengan Perpres 80 sampai hari ini masih mengatur pelantikan serentak tanggal 7 Februari,” kata Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya di kediaman Pramono Anung, di Jalan Haji Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025).

    Dody mengatakan, sebagai penyelenggara pilkada, kewenangan pihaknya hanya sampai penetapan pemenang Pilkada Jakarta.

    Sedangkan terkait waktu pelantikan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Tentu ini domainnya pemerintah pusat. Kalau nanti akan ada revisi atau perbaikan dari Perpres 80 tentu kami akan mengikuti. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke pemerintah pusat,” kata Dody.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dongkrak Ekonomi, Produk Pertanian dan Perkebunan Kolaka Timur Sultra Dikembangkan ke Pasar Ekspor – Halaman all

    Dongkrak Ekonomi, Produk Pertanian dan Perkebunan Kolaka Timur Sultra Dikembangkan ke Pasar Ekspor – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki produk perkebunan dan pertanian yang berpotensi untuk digenjot kegiatan ekspornya.

    Satu di antara komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan yakni kakao, yang pada tahun 2022 luas perkebunannya mencapai 57.916 ha dan produksi 18.188 ton. 

    Selain itu, ada komoditas lain setelah kakao adalah cengkeh, kelapa dalam, kopi robusta, lada, pala, dan kelapa sawit. 

    Dalam mengembangkan potensi ekspor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur, DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili Ketua Komisi I, Eka Saputra; Ketua Komisi II, Suprianto; dan Ketua Komisi III, Irwansyah beserta anggota tiap-tiap komisi melakukan kunjungan kerja ke Bea Cukai Kendari, pekan kemarin.

    “Kunjungan perwakilan DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Trisman dikutip Selasa (7/1/2025).

    Kabupaten Kolaka Timur juga mengembangkan pertanian terpadu yang memadukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

    Diharapkan, perkembangan pertanian dan perkebunan Kabupaten Kolaka Timur dapat membuat daerah ini menjadi pemasok pangan nasional.

    “Kami sangat berterima kasih kepada perwakilan DPRD yang telah melakukan kunjungan ke sini. Semua anggota dewan yang hadir kami beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, dan sebagian besar bertanya bagaimana Kolaka Timur yang dengan peraturan daerah terbarunya akan menjadikan Kolaka Timur menuju kota agropolitan,” tuturnya.

     

  • KPUD Jakarta: Ridwan Kamil Sibuk, Belum Tentu Hadiri Penetapan Gubernur Terpilih

    KPUD Jakarta: Ridwan Kamil Sibuk, Belum Tentu Hadiri Penetapan Gubernur Terpilih

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPUD Jakarta akan melaksanakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta kepada Pramono Anung-Rano Karno pada Kamis (9/1/2025) lusa.

    Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, penetapan akan digelar di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.

    “Kami memastikan penetapan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2025,” kata Wahyu saat mengantarkan undangan penetapan di kediaman Rano Karno di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Para Komisioner KPUD Jakarta memang sejak beberapa hari terakhir mengirimkan undangan untuk acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Pada Minggu (5/1/2025), mereka menyambangi kediaman Pramono Anung di Cipete, Jakarta Selatan.

    Sehari berselang, para Komisioner KPUD Jakarta mengirimkan undangan ke Balai Kota dan DPRD Jakarta.

    Wahyu mengatakan, selain para pasangan calon, pihaknya juga mengundang jajaran Forkopimda di Jakarta untuk hadir dalam acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    “Hari ini KPU DKI menggenapi kunjungan kami ke beberapa pasangan calon, kebetulan Bang Doel ini yang terakhir ini kita kasih undangannya, karena baru dapat konfirmasi kemarin, dan kami disini mengantarkan langsung memang, semua pasangan calon, Forkopimda provinsi DKI Jakarta,” ujar Wahyu.

    Wahyu menuturkan, selain pasangan Pram-Rano selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto juga telah mengkonfirmasi bakal hadir.

    Sejauh ini, ujar Wahyu, hanya Ridwan Kamil saja yang belum mengkonfirmasi dipastikan hadir di acara tersebut.

    Pasalnya, Ridwan Kamil disebut tengah ada kesibukan lain.

    Bahkan, khusus kepada Ridwan Kamil, jajaran KPUD Jakarta tak bisa mengirimkannya undangan tersebut secara langsung.

    “Tadi sebelum ke Bang Doel, kami ke Pak Suswono, kebetulan Pak RK masih ada tugas. 

    Pak Suswono memastikan InsyAllah Pak RK hadir, kalaupun (RK) tidak hadir, Pak Suswono akan hadir,” ujar Wahyu.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Mengenal Sosok Husniah Talenrang, Bupati Gowa Terpilih Peduli Keluarga

    Mengenal Sosok Husniah Talenrang, Bupati Gowa Terpilih Peduli Keluarga

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Nama Husniah Talenrang tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa khususnya. Perempuan pertama yang menorehkan sejarah baru memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan akan menakhodai Kabupaten Gowa periode 2025-2030 nanti.

    Di balik kesuksesannya memainkan irama politik dan keuletannya membesarkan Partai Amanat Nasional (DPD PAN Gowa), ternyata Hj. Sitti. Husniah Talenrang SE, M.M, juga telaten mengurus rumah tangga dan keluarga.

    Kodrat wanita adalah mengurus suami, anak dan rumah. Kodrat ini tidak saja berlaku bagi wanita yang 100 persen waktunya tinggal di rumah atau murni ibu rumah tangga (IRT).

    Seorang wanita karir, meskipun dia pejabat sekelas gubernur atau bupati, jika dia berada di rumah, maka nalurinya akan menuntunnya kembali menjadi ibu. Minimal menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya.

    Bupati Terpilih Kabupaten Gowa di Pilkada 2024, Husniah Talenrang, misalnya. Sesibuk apapun dia dengan dunia politik yang digelutinya, jika berada di rumah, maka membuat dan menyiapkan makanan untuk suaminya,

    Istri dari Khaerul Aco ini, tentunya tetap meluangkan waktunya memanjakan suami dan keluarga dengan menu masakan khas Bugis-Makassar yang digemari.

    Sekadar diketahui, saat ini Husniah tinggal berdua dengan suaminya. Sebab, putra semata wayangnya, Azfar Hardiansyah sedang mengikuti pendidikan Akpol.

    Husniah dan Khaerul dikarunia dua putra. Namun putra bungsunya, Faiz, meninggal tahun 2022 lalu.

    Sebelum maju di Pilkada Gowa 2024, Husniah adalah anggota DPRD Gowa 2019-2024. Dia juga Ketua DPD PAN Gowa.

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

  • Soroti Ramainya Penumpang, PDIP Kritik Rencana Penutupan Stasiun Karet: Tolong Dikaji Ulang!

    Soroti Ramainya Penumpang, PDIP Kritik Rencana Penutupan Stasiun Karet: Tolong Dikaji Ulang!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Rencana penutupan Stasiun Karet, Jakarta Pusat, dikritik Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina.

    Ia pun meminta supaya rencana tersebut dikaji ulang lantaran selama ini Stasiun Karet menjadi salah satu stasiun KRL tersibuk di Jakarta.

    “Kalau melihat kepentingannya, tolong dikaji dulu, karena saya melihatnya itu orang lebih banyak turun di Karet,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

    Hal ini disampaikan Wa Ode bukan tanpa alasan, letak Stasiun Karet memang berada di wilayah cukup strategis, tak jauh dari kawasan Tanah Abang, Manggarai, Sudirman-Thamrin, hingga Dukuh Atas.

    “Warga itu sudah nyaman turun di situ, banyak loh yang turun di situ. Karena di sana aksesnya lebih mudah ke sana kemari,” ujarnya.

    Bila Stasiun Karet ditutup, ia khawatir masyarakat yang sudah biasa menggunakan KRL dan turun di stasiun justru beralih lagi menggunakan kendaraan pribadi.

    Oleh karena itu, politikus senior PDIP ini minta supaya pihak terkait tetap mempertahankan keberadaan Stasiun Karet.

    “Kalau menurut saya enggak usah ditutup ya, karena kan mempermudah.”

    “Kita ini pengen warga menggunakan transportasi umum, kalau stasiun makin banyak, itu kan makin senang dia. Artinya mereka mudah mau akses transportasi umum,” kata dia.

    Stasiun Karet Belum Akan Ditutup Dalam Waktu Dekat

    Pihak KAI Commuter angkat suara soal wacana penutupan Stasiun Karet yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus pun memastikan Stasiun Karet belum akan ditutup dalam waktu dekat.

    “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet. Rencana penutupan operasional Stasiun Karet belum akan dilakukan dalam waktu dekat,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Joni menerangkan, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City merupakan bagian dari rencana peningkatan layanan penumpang.

    Namun, saat ini prosesnya masih kajian dan membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

    Saat ini, pihak KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City.

    Salah satunya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju stasiun.

    “Saat ini KAI juga tengah membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM,” ujarnya.

    Wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City dijelaskan Joni, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan disamping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Dengan pemangkasan ini maka diharapkan waktu tempuh menuju Bandara Soekarno-Hatta menjadi sekira 40 menit dari sebelumnya mendekati waktu satu jam.

    “Ke depannya Commuter Line Basoetta juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut penumpang,” tuturnya.

    Menurutnya, hal ini dilakukan KAI Commuter dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan kereta dari Bandara Soetta menuju pusat Kota Jakarta dan sebaliknya. 

    Sesuai data yang terangkum, dari sekitar 56 juta penumpang Bandara Soekarno-Hatta setiap tahunnya, dalam setahun terakhir (2024) sebanyak 1,5 juta penumpang yang menuju bandara menggunakan Commuter Line Basoetta. 

    Dengan peningkatan layanan Commuter Line Basoetta ini ditargetkan dapat melayani sekitar 20 persen atau 10 juta orang dari total pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Proyeksi peningkatan jumlah penumpang tersebut, tak lepas dari lokasi strategis Stasiun Manggarai sebagai titik awal keberangkatan maupun Stasiun BNI City. 

    Sebab, kedua stasiun tersebut memiliki konektivitas dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya, seperti: Bus Transjakarta, KRL, MRT, LRT, hingga JakLingko. 

    “Perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa keputusan yang diambil KCI bertujuan untuk mendukung pergerakan penumpang, baik itu berupa ketepatan waktu keberangkatan dan ketibaan, waktu tempuh yang tidak lama, serta keamanan dan kenyamanan bagi penumpang kami,” kata Joni.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya