Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan

    Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Komisi C dukung PAM Jaya tekan kebocoran air guna tingkatkan layanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 20:05 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menyatakan dukungannya terhadap upaya PAM Jaya dalam menekan kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW) yang saat ini sudah berada di bawah angka 46 persen.

    Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan PAM Jaya dalam merespons laporan masyarakat patut diapresiasi, meskipun perbaikan berkelanjutan tetap harus diutamakan.

    “Kami selalu memantau jika ada pengaduan masyarakat, mulai dari aliran air yang lambat, kebocoran, hingga tekanan air yang tidak stabil, itu langsung kami sampaikan kepada PAM Jaya,” ujar August.

    August menjelaskan bahwa respons PAM Jaya sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Laporan kebocoran atau permasalahan air, kata dia, direspon dengan turunnya tim teknis PAM Jaya untuk menyelesaikan kendala di lapangan. Bahkan jika penanganan di tingkat awal belum maksimal, selalu ada bantuan lanjut yang turun hingga perbaikan jaringan selesai dilakukan.

    August juga menekankan bahwa meskipun capaian PAM Jaya sudah cukup positif, tantangan untuk mempertahankan kepuasan konsumen harus menjadi perhatian utama.

    “Walaupun berbagai program dan konsep sudah dilakukan oleh PAM Jaya, jangan sampai berpuas diri. Yang paling dijaga itu tingkat kepuasan konsumen. Tanpa kepuasan konsumen sebagai pemakai air yang merasakan langsung dampaknya, semua usaha akan sia-sia,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah-langkah PAM Jaya yang telah bekerja keras untuk menjaga pasokan air bagi warga Jakarta, baik melalui perbaikan jaringan distribusi maupun program-program peningkatan efisiensi.

    “PAM Jaya sudah berupaya keras untuk menjaga kebutuhan air tetap berjalan. Mereka harus terus memastikan warga sebagai konsumen merasa dilayani dengan baik,” ujarnya.

    Dengan berbagai dukungan yang diberikan, DPRD berharap PAM Jaya dapat semakin optimal dalam menekan angka NRW dan memastikan layanan air bersih dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta secara merata.

    Diketahui PAM Jaya menargetkan tingkat kebocoran air atau ‘Non Revenue Water’ (NRW) akan turun hingga ke angka 30% pada 2030. Saat ini tingkat NRW berada di angka 46 persen. Sementara itu, pada 2030, PAM Jaya juga menargetkan terbangunnya jaringan pipa air bersih ke 100 persen wilayah Jakarta.

    Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasrudin mengatakan, penyebab tingkat kebocoran tinggi adalah usia tua pipa-pipa dj Jakarta. Ia menjelaskan, masih banyak pipa-pipa di Jakarta yang berusia satu abad. Perlu investasi yang sangat besar dengan proses perbaikan yang cukup lama serta dapat berdampak luas pada aktivitas masyarakat guna memperbaiki pipa-pipa tersebut.

    Untuk itu, upaya yang dilakukan antara lain dengan fokus menangani kebocoran per wilayah. Misalnya tahun ini, PAM Jaya akan fokus memperbaiki pipa di enam wilayah yang memiliki tingkat kebocoran besar seperti di Asem Baris, Kampung Melayu, Abdul Wahab, Kebon Jeruk, Pulomas, dan Duren Sawit.

    “Di Kampung Melayu misalnya itu bisa 79 persen NRW-nya. Besar sekali. Tapi kalau enam wilayah ini beres, kontribusinya mungkin 1% untuk keseluruhan total se-Jakarta. Makanya kami beralih bertahap menangani secara ‘bottom up’,” ujarnya dalam diskusi di Balai Kota beberapa waktu lalu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lubang Jalan Makan Korban, Ketua DPRD Jepara Desak PUPR Lakukan Perbaikan

    Lubang Jalan Makan Korban, Ketua DPRD Jepara Desak PUPR Lakukan Perbaikan

    Selama ini Agus mengaku banyak menerima laporan dari warga yang mengeluhkan kondisi jalan Jepara – Bangsri. Laporan kerusakan jalan tidak hanya di lokasi yang videonya viral tersebut. Namun juga di badan jalan raya di wilayah Dukuh Sekacer, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo.

    Tragisnya lagi, akibat jalan rusak yang terjadi Senin (6/1/2025) dini hari, merenggut nyawa Abdul Rohman (38), warga Dukuh Kiyongsari Desa Sekuro Jepara.

    Agus mengakui bahwa perbaikan badan jalan Jepara-Bangsri merupakan kewenangan Provinsi Jateng. Namun jika sifatnya mendesak untuk diperbaiki dan bermanfaat untuk pengguna jalan, maka Pemkab Jepara bisa melakukan upaya penanganan darurat.

    “Bisa ditambal darurat dulu, pakai kendaraan kecil klinik jalan kan bisa. Karena kalau tidak cepat ditangani, tentu memakan banyak korban lagi. Selain rusak, di sekitar ruas jalan itu kondisi lampu penerangan tidak terlalu terang,” tandasnya.

    Dinas PUPR Siap Tambal Jalan

    Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Jepara Ary Bachtiar, mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bina Marga Provinsi Jateng. Selain itu, juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Jalan Wilayah Pati Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng.

    Ary Bachtiar menjelaskan, saat ini pihak provinsi sedang melakukan perbaikan di ruas jalan di kawasan Kelet, Jepara. Pihaknya ingin agar aktivitas perbaikan jalan itu segera digeser ke Bangsri dan Mlonggo. Sebab memang kondisi jalannya berlubang dan memicu jatuhnya korban.

    “Saya sudah telpon (Bina Marga Jateng) dan meminta agar perbaikan jalan di Bangsri segera dipercepat. Nanti kalau perbaikan sudah digeser di lokasi, saya infokan kembali,” tukas Ary.

    Ari menyebut bahwa upaya perbaikan darurat yang dibiayai Pemkab Jepara bisa saja dilakukan. Meskipun sebenarnya juga menyalahi aturan, karena ruas jalan Jepara – Bangsri hingga perbatasan Pati, merupakan jalan milik Provinsi Jateng.

    Ari menambahkan, pihak Dinas PUPR Jepara sebenarnya sudah sering memperbaiki jalan rusak yang merupakan aset provinsi. Namun sifatnya hanya perbaikan kecil-kecil saja.

    “Tapi kalau jalan rusak di Jepara kan jumlahnya banyak. Kalau hanya satu atau dua lubang saja yang ditambal, nanti yang lain bagaimana? Makanya kita prioritaskan pihak provinsi yang menangani,” tukas Ary.

    (Arief Pramono)

  • TPP ASN Pemkot Surabaya Dipotong 20%, DPRD Nilai Tidak Adil

    TPP ASN Pemkot Surabaya Dipotong 20%, DPRD Nilai Tidak Adil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 20% membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kecewa.

    Imam Syafi’i, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai imbas dari defisit anggaran yang cukup signifikan.

    Imam menjelaskan, target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang sebesar Rp11,5 triliun meleset jauh dari realisasi.

    “Berdasarkan konfirmasi langsung dengan Kepala Bapenda, Bu Febri, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ungkap Imam di DPRD Surabaya, Rabu (8/1/2025).

    Pemotongan TPP ini berdampak signifikan pada ASN yang jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Imam menilai langkah tersebut tidak adil, terutama bagi dinas yang telah mencapai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

    “Setiap dinas punya KPI sendiri. Kalau dinas penghasil tidak tercapai targetnya, jangan dinas lain ikut menanggung dosanya,” kritiknya.

    Beberapa ASN bahkan mengaku terkejut karena pemotongan ini dilakukan di akhir tahun. “Ada yang bilang ke saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan, Pak.’ Itu disampaikan di akhir Desember, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan,” tambah Imam.

    Imam juga meminta Pemkot untuk lebih introspektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama dalam kondisi defisit. “Jangan sampai pos-pos penting yang dipres. Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.

    Selain itu, Imam mengingatkan agar kebijakan ke depan tidak membebankan ASN secara menyeluruh akibat ketidakmampuan dinas penghasil memenuhi target.

    “Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut,” tutupnya. [asg/but]

  • Pemohon Gugatan di MK Dalilkan Wabup Terpilih Berstatus Anggota DPRD Aktif, Ini Respon Trihandy Cahyo Saputro Surabaya 8 Januari 2025

    Pemohon Gugatan di MK Dalilkan Wabup Terpilih Berstatus Anggota DPRD Aktif, Ini Respon Trihandy Cahyo Saputro Surabaya 8 Januari 2025

    Pemohon Gugatan di MK Dalilkan Wabup Terpilih Berstatus Anggota DPRD Aktif, Ini Respon Trihandy Cahyo Saputro
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Nganjuk 2024, Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah (Gus Ibin-Aushaf Fajr), mengajukan permohonan pemungutan suara ulang di 11 kecamatan.
    Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Panel 2 Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Dalam dokumen yang diajukan, salah satu alasan yang disampaikan pemohon adalah ketidakpenuhan syarat
    Trihandy Cahyo Saputro
    sebagai calon wakil bupati nomor urut 3.
    Saat ini, Trihandy telah ditetapkan sebagai calon wakil bupati terpilih.
    Ketika pendaftaran sebagai calon wakil bupati Nganjuk pada 28 Agustus 2024, Handy, sapaan akrab Trihandy, belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.
    Ia bahkan dilantik sebagai anggota DPRD pada 30 Agustus 2024.
    Menanggapi tuduhan tersebut, Handy menjelaskan bahwa kala itu dia belum jadi anggota dewan.
    “Intinya gini, waktu itu saya belum jadi anggota dewan, jadi mundurnya dalam bentuk apa, tapi secara informal sudah kami sampaikan (terkait pengunduran diri),” ungkapnya kepada Kompas.com.
    Setelah pelantikan, Handy secara resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan legislatif.
    “Tapi prosesnya kan panjang, dari DPC ke DPP ke Sekwan (DPRD Kabupaten Nganjuk), ke Pj Gubernur (Jawa Timur), dan lain-lain,” tambah politikus Partai Demokrat tersebut.
    Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, Endah Sri Murtini, menyatakan bahwa sebelum pelantikan anggota DPRD, pihaknya telah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperjelas status Handy sebagai calon anggota DPRD sekaligus pendaftar calon wakil bupati.
    “Kami juga konsultasi ke gubernur, di Provinsi (Jawa Timur), bahwa (diputuskan) ikut pelantikan,” ujar Endah.
    Meskipun dilantik sebagai anggota DPRD, Endah menegaskan bahwa Handy tidak pernah mengambil hak-haknya sebagai anggota legislatif, termasuk gaji.
    “Beliau (Handy) hanya ikut pelantikan saja, hak-haknya tidak diambil satu kali pun. Bahkan bimtek wajib yang dilakukan oleh anggota DPRD, itu Mas Handy juga enggak ngambil,” ujarnya.
    “Jadi
    Mas
    Handy hanya menjalankan prosedur yang ada, di mana beliau adalah anggota DPRD terpilih, dilantik dan ketika proses pelantikan itu Mas Handy sudah berkirim surat mengundurkan diri,” lanjut Endah.
    Endah juga menegaskan bahwa saat ini Handy tidak lagi berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 setelah dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) pada Rabu (20/11/2024).
    Dalam rapat paripurna PAW tersebut, Handy secara resmi digantikan oleh Dhany Mahendra Kurniawan.
    “Sudah (PAW). Dhany sudah ikut kunker, sudah ikut orientasi, semua sudah berjalan,” tutup Endah, yang juga menjabat sebagai bendahara tim pemenangan paslon nomor urut 3.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek Regional 8 Januari 2025

    Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek Regional 8 Januari 2025

    Banyak Proyek Mandek di Nunukan Diduga karena Monopoli, Satu Pengusaha Garap Puluhan Proyek
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menemukan indikasi dugaan monopoli dalam proyek-proyek APBD Nunukan 2024 yang belum selesai atau memerlukan addendum.
    Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama dan Saddam Husein melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek mandek itu pada Rabu (8/1/2024), 
    Terungkap bahwa satu pengusaha mendominasi puluhan proyek, mulai dari pengaspalan jalan bernilai miliaran hingga proyek kecil senilai ratusan juta.
    “Waktu rapat dengan Kepala Dinas PU Nunukan kemarin di DPRD Nunukan, saya sampaikan, ada pengusaha yang sampai muntah proyek. Akibatnya, banyak proyek tidak selesai dikerjakan dan harus lanjut dikerjakan 2025,” ujar Andre Pratama.
    Andre mengibaratkan kondisi ini seperti mengisi gelas yang sudah penuh, sehingga airnya tumpah.
    Ia juga meminta Inspektorat agar tidak menyetujui perpanjangan waktu bagi kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek dalam batas waktu 50 hari.
    “Jika tidak bisa selesaikan proyek mereka, putus saja kontraknya, dan blacklist perusahaannya,” tegasnya.
    Ia menambahkan bahwa proyek-proyek yang didominasi oleh satu kontraktor berdampak pada keadilan bagi kontraktor lain yang juga mampu dan kredibel.
    “Pantas saja kalau banyak sekali proyek yang tidak selesai. Bagaimana mungkin satu kontraktor menyapu bersih semua proyek. Bahkan yang nilainya kecil sekalipun, tidak dia lepas. Apa namanya kalau bukan monopoli,” katanya lagi.
    DPRD juga mengidentifikasi proyek yang berpotensi tidak selesai meskipun diberikan perpanjangan waktu, seperti pembangunan tambahan prasarana Paras Perbatasan senilai Rp 9,7 miliar, yang progresnya baru mencapai 51 persen.
    Proyek ini bahkan menunjukkan kualitas pengerjaan yang terburu-buru.
    Andre menyebutkan bahwa total nilai proyek yang belum selesai dikerjakan pengusaha tersebut mencapai Rp 39 miliar.
    Selain itu, ada pengusaha lain yang mengerjakan tiga proyek dengan total anggaran Rp 9,9 miliar, termasuk pembangunan depot arsip, laboratorium lingkungan, dan poliklinik RSUD.
    “Saat kita masuk Kota, biasanya disambut dengan tulisan selamat datang dan lambang kota. Di Nunukan, hal seperti itu belum ada,” imbuhnya.
    Saddam Husein, menilai keterlambatan proyek APBD 2024 sebagai masalah sistemik yang melibatkan perencanaan, pengusulan anggaran, dan pelaksanaan.
    “Dari beberapa proyek yang kita monitoring, ada yang sudah finishing tapi kondisinya belum layak. Jadi ada risiko tentunya, tegakkan aturan saja. Yang bisa dibayar silahkan dibayar, yang tidak bisa, ya jangan dibayar. Apalagi yang progresnya masih jauh, hentikan saja,” tegasnya.
    Saddam juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pelelangan dan pelaksanaan proyek. Ia meminta Dinas Teknis, khususnya Dinas PU, lebih selektif dalam memilih kontraktor agar tidak terjadi monopoli.
    “Bayangkan ada satu pengusaha mengerjakan puluhan proyek, tentu potensi keterlambatan terjadi. Yang rugi bukan hanya Pemerintah, masyarakat juga dirugikan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi Bandung 8 Januari 2025

    92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi Bandung 8 Januari 2025

    92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 92 desa dari total 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menjelma menjadi desa wisata.
    Salah satunya adalah Desa Taraju yang telah mendapatkan penghargaan desa wisata nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023.
    Pemerintahan desa di Tasikmalaya pun terus didorong untuk mandiri memanfaatkan
    dana desa
    guna mendapatkan sumber pendapatan yang menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
    Kemudian, salah satu upaya mewadahi semua potensi itu sedang diproses dalam pembentukan
    Geopark Galunggung
    skala nasional.
    ”
    Dana desa
    sebesar Rp 1 miliar per desa merupakan peluang besar untuk membangun desa sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan. Dana desa yang kita terima harus dimanfaatkan secara optimal,” kata Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, Rabu (8/1/2025).
    Ade mengaku telah meminta seluruh pemerintahan desa di bawah kepemimpinannya untuk menyelaraskan pemanfaatan anggaran desa sesuai dengan visi pemerintah pusat dan daerah.
    Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto tengah fokus melaksanakan program makan gizi gratis.
    Program itu dinilai akan menciptakan perputaran uang Rp 8 miliar di tiap desa seluruh Indonesia mulai tahun 2025.
    “Pemkab Tasikmalaya telah memberikan waktu tambahan dua tahun kepada para kepala desa untuk menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi,” kata Ade.
    Dukungan lewat Peraturan Bupati Tasikmalaya menjadikan
    desa mandiri
    diharapkan mampu menggali berbagai potensi di setiap desa.
    Ke depannya, Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi kumpulan desa mandiri dengan potensi yang beragam.
    “Nanti kan sesuai dengan potensinya, ada desa berbasis jasa, pertanian, perikanan, hutan, dan laut. Maka perencanaan yang matang sangat diperlukan agar dana desa dapat memberikan manfaat maksimal,” ujar dia.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aep Syaripudin, mengaku legislatif selama ini mendukung penuh percepatan Geopark Galunggung menjadi wisata baru Indonesia yang penuh edukasi sejarah.
    Nantinya, berbagai potensi di tiap desa Kabupaten Tasikmalaya akan semakin dikenal di Indonesia dan dunia.
    Kemudian, Geopark di Tasikmalaya ini akan menjadi lokasi wisata alam bersejarah kebanggaan warga Tasikmalaya.
    “Kami berharap Geopark Galunggung akan menjadi destinasi wisata terkenal sampai ke mancanegara dan menarik turis asing ke Tasikmalaya. Tentunya, ini bisa meningkatkan
    kesejahteraan masyarakat
    ,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Depok: Kritik Sandi ke Dinas Damkar Depok Dibutuhkan dalam Sebuah Lembaga Megapolitan 8 Januari 2025

    DPRD Depok: Kritik Sandi ke Dinas Damkar Depok Dibutuhkan dalam Sebuah Lembaga Megapolitan 8 Januari 2025

    DPRD Depok: Kritik Sandi ke Dinas Damkar Depok Dibutuhkan dalam Sebuah Lembaga
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sekretaris Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi, mengaku akan fokus memerhatikan intensi sikap kritis
    Sandi Butar Butar
    , petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, yang selama ini ditujukan kepada Dinas Damkar Kota Depok.
    Babai mengatakan, hal tersebut akan dilakukannya dalam rapat yang bakal digelar bersama Dinas Damkar Kota Depok pada pekan depan. Langkah ini penting untuk memastikan sikap kritis Sandi tidak berkaitan dengan kontrak kerjanya yang tak diperpanjang.
    “Tentu sikap kritis Sandi itu dibutuhkan ya dalam sebuah lembaga, sepanjang kritisnya itu adalah kritis yang membangkitkan kinerja,” ucap Babai saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (8/1/2025).
    Menurut Babai, sikap kritis yang kerap dipertunjukkan Sandi untuk memperjuangkan perbaikan Dinas Damkar patut dipertahankan.
    Namun, Babai menilai sikap kritis itu harus tetap berlandaskan etika dan mekanisme yang telah diatur.
    “(Salah satu faktornya) Ya kritis yang membangkitkan kinerja. Nah untuk itu, Sandi harus tahu di mana letaknya hal itu harus dia lakukan dalam status dia sebagai pegawai,” ungkap Babai.
    Babai berujar, dugaan korupsi yang dilaporkan Sandi dirasa tidak beretika, semisal protes perbaikan alat pemadam yang menjadi keluhan utama Sandi.
    “Sampai ada tuduhan misalnya tuduhan pelanggaran, tuduhan tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya kan kayak gitu tidak bisa juga (kurang beretika),” sambungnya.
    Babai menambahkan, sikap kritis yang seperti demikian dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan pemerintah.
    “Menyampaikan kritik saran dan masukan Sandi juga perlu tahu caranya, ada mekanismenya, ada aturannya sehingga lebih beretika dan jangan sampai dilanggar,” lanjutnya.
    Seperti diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi yang tertuang dalam Surat Keterangan Kerja, Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.
    Dalam surat tersebut, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.
    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.
    Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.
    Tesy menerangkan, salah satu indikator atas keputusan ini dilihat dari hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.
    “Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.
    “Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Camat Asemrowo, DPRD Surabaya Minta Pejabat Humanis dan Responsif

    Viral Camat Asemrowo, DPRD Surabaya Minta Pejabat Humanis dan Responsif

    Surabaya (beritajatim.com) – Video viral yang menunjukkan dugaan Camat Asemrowo, M Khusnul Amin menyembunyikan seorang wanita di ruang kerjanya memicu berbagai spekulasi publik. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyebut bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman besar yang melibatkan miskomunikasi antara warga dan pejabat publik.

    “Saya meyakini ini adalah kesalahpahaman warga yang rencananya ingin audiensi dengan Camat,” ujar Saifuddin, Rabu (8/1/2025).

    Saifuddin menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada 6 Januari 2025 itu awalnya hanya niat warga atau organisasi masyarakat (ormas) untuk mengadakan audiensi dengan Camat. Namun, miskomunikasi menyebabkan situasi memanas hingga memunculkan dugaan negatif. Ia mengapresiasi langkah cepat Camat Asemrowo dalam memberikan klarifikasi untuk meredakan situasi.

    “Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Camat dalam melakukan klarifikasi. Ini membuktikan bahwa beliau terbuka dan siap untuk menjelaskan segala sesuatu yang sebenarnya,” tambahnya.

    Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap agar pejabat publik, khususnya Camat, lebih responsif dalam menanggapi aspirasi warga. Responsivitas ini, menurutnya, menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman serupa di masa depan.

    “Kami minta pejabat publik responsif kepada semua kalangan masyarakat, entah itu ormas, individu, dan organisasi lainnya. Agar tidak terjadi semacam kesalahpahaman. Jika semua pihak dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan ada lagi kesalahpahaman yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat Surabaya,” tegas Saifuddin.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekannya di Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM), untuk lebih mengedepankan komunikasi yang humanis dan bernuansa kekeluargaan dalam menyampaikan aspirasi.

    “Saya juga berperan kepada sahabat saya, saudara saya, teman-teman BNPM ayok kita kedepan mengedepankan komunikasi yang humanis, komunikasi yang lebih kepada sifatnya kekeluargaan, sampaikan lah aspirasi itu dengan cara cara yang bagus,” ujarnya.

    Saifuddin menambahkan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Surabaya, khususnya para Camat dan Lurah. Ia mendesak agar mereka memiliki responsivitas tinggi terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat dari berbagai sektor.

    “Untuk itu kedepan seluruh pejabat publik di kota Surabaya baik Camat dan Lurah agar tidak terjadi persoalan yang serupa, harus punya konstruktur berfikir yang responsif terhadap siapaun yang ingin melakukan komunikasi, konsultasi baik dari sektor manapun,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Saifuddin juga meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya untuk segera mengadakan pertemuan rutin dengan ormas sebagai upaya membangun sinergi yang lebih baik. Menurutnya, komunikasi intensif antara pemerintah dan ormas menjadi kunci kolaborasi untuk memajukan kota.

    Ia menegaskan bahwa Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menghindari miskomunikasi di masa depan.

    “Minimal kita adakan sosialisasi, komunikasi, silaturahmi dengan baik yang diwadahi Bakesbangpol. Tentu kami Komisi A akan ikut hadir,” tegasnya. [asg/but]

  • Dana Rp10 Miliar Siap Dianggarkan untuk Makan Bergizi Gratis di Probolinggo, Dewan Ungkap Kendala

    Dana Rp10 Miliar Siap Dianggarkan untuk Makan Bergizi Gratis di Probolinggo, Dewan Ungkap Kendala

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di beberapa daerah. Di Kabupaten Probolinggo sendiri, masih menunggu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. 

    Namun untuk anggran dalam mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran itu telah disiapkan. Tak tanggung-tanggung, anggaran itu mencapai Rp10 Miliar.

    Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengungkapkan, jika pelaksanaan program MBG di Kabupaten Probolinggo itu masih ada kendala. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis).

    “Hingga sampai saat ini, belum ada petunjuk Juknis yang jelas terkait dengan sasaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Kira-kira kelompok yang menjadi sasaran utama, kalau isunya itu ibu hamil, balita, anak-anak sekolah,” kata Oka, Rabu (8/1/2025).

    “Sampai kini kita belum mengidentifikasi berapa jumlah ibu hamil, berapa jumlah balita, berapa jumlah kelompok sekolah, juga belum identifikasi perfectnya itu seberapa rupiah. Itu juga belum ada,” tambah Oka.

    Meski belum ada Juknis perihal MBG ini, lanjut Oka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah merencanakan alokasi anggaran, sebesar Rp10 miliar. Namun, angka itu dinilainya belim cukup untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

    Ilustrasi Uji Coba Makan Bergizi Gratis (TRIBUNJATIM.COM/ANGGIT PUJIE WIDODO)

    “Sekitar Rp10 miliar untuk MBG, cuma apakah itu menjadi pagu yang tidak bisa diubah-ubah, itu saya juga tidak ngerti. Bahkan eksekutif pun pasti masih menunggu Juknis perihal nanti penyerapan anggarannya,” ujarnya. 

    Sementara Pj bupati probolinggo ugas Irwanto mengatakan, pada pelaksanaan MBG di Kabupaten Probolinggo masih menunggu Juknis dari pemerintah pusat. Meski begitu, pihaknya siap mendukung program tersebut. 

    “Sampai detik ini Pemkab belum pernah diajak rakor atau koordinasi. Saat ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis ini,” ungkap Pj Bupati Ugas.

  • Tercemar Limbah Debu, Ratusan Warga Blokade Jalan Proyek Tambang, Tuntut Perusahaan Perbaiki Jalan

    Tercemar Limbah Debu, Ratusan Warga Blokade Jalan Proyek Tambang, Tuntut Perusahaan Perbaiki Jalan

    TRIBUNJATIM.COM – Aktivitas proyek tambang galian C membuat warga di desa di Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah terancam kesehatannya.

    Itu karena para warga terkena dampak pencemaran limbah dembu yang disebabkan proyek tambang tersebut.

    Ratusan warga pun memblokade akses jalan desa pada Senin (23/10/2023).

    Disebutkan bahwa limba debu tersebut mereka mengalami batuk-batuk dan sesak napas.

    Warga mengeluhkan dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan, terutama oleh anak-anak yang lebih rentan.

    Mereka menuntut pihak perusahaan untuk memenuhi janji perbaikan jalan yang dijanjikan sebelum proyek galian dimulai tiga tahun lalu.

    “Dulu katanya jalan akan diperbaiki, namun setelah beroperasi bertahun-tahun, jalan tak kunjung diperbaiki. Sementara asap debu sangat mengganggu warga. Belum lagi ganti rugi lahan untuk pelebaran jalan mobil proyek tambang,” ujar Rosanna, salah satu warga, melansir dari Kompas.com.

    Akses jalan desa tersebut merupakan jalur utama bagi angkutan proyek bendungan, yang setiap harinya menghasilkan kepulan debu tebal. Warga merasa kondisi ini sangat mengganggu kesehatan mereka.

    “Bayangkan setiap hari menghirup debu tebal akibat aktivitas kendaraan tambang,” tambah Rosanna.

    Kekecewaan warga semakin meningkat karena pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai ganti rugi untuk tanaman dan lahan yang digunakan untuk pelebaran jalan proyek.

    “Jangankan membayar ganti rugi tanah seperti dijanjikan perusahaan sebelumnya, perbaikan atau pengaspalan jalan saja tidak dilakukan hingga kini,” keluh seorang warga lainnya.

    Warga yang awalnya berniat berdialog dengan pihak perusahaan terkait tuntutan mereka merasa kesal setelah tidak menemukan kejelasan.

    Mereka kemudian memutuskan untuk memblokade akses jalan dan menghentikan seluruh aktivitas angkutan proyek di lokasi.

    Menanggapi situasi ini, Yulius Sanusi, Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah, berjanji akan mengawal persoalan ini.

    “Insya Allah kami akan mendesak semua pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan termasuk memberikan ganti rugi kepada warga yang lahannya terkena pelebaran jalan proyek,” jelas Yulius.

    Warga menegaskan akan terus memblokade akses jalan hingga pihak perusahaan merealisasikan janji mereka untuk melakukan perbaikan jalan dan pembayaran ganti rugi lahan yang telah digunakan untuk kepentingan proyek.

    Sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial penampakan area diduga lokasi bekas tambang emas.

    Beberapa video bencana di Sukabumi akhirnya dikaitkan dengan munculnya penampakan area bekas tambang tersebut.

    Viral di media sosial penampakan lahan gundul diduga lokasi tambang emas yang diduga menjadi penyebab bencana banjir hingga longsor di wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Foto-foto lokasi tambang di wilayah Selatan Sukabumi beredar luas.

    Bahkan terdapat video viral tayangangan Google Earth yang menunjukkan beberapa lokasi penggundulah hutan. 

    Bahkan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi pun sudah menyoroti adanya penggalian dan pengundulan lahan. Ia sendiri menyebutnya sebagai salah satu faktor bencana.

    Dalam video beredar dilihat Tribunjabar.id, Kamis (12/12/2024) seperti dikutip TribunJatim.com, terlihat lahan gundul cukup luas.

    Saat dikonfirmasi, Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan, lokasi itu akan dilakukan kajian apakah itu menjadi penyebab bencana atau tidak.

    Namun, menurut Ade Suryaman keputusan hasil kajian itu berada di Pemerintah Pusat.

    “Nanti itu kajian dari kementerian, kalau dari kita itu ada, tapi yang memutuskan kementerian,” ujar Ade Suryaman, singkat.

    Ade Suryaman mengatakan, longsor susulan masih berpotensi terjadi karena curah hujan masih tinggi di wilayah Sukabumi.

    “Masih ada karena curah hujan yang tinggi, berarti longsornya tanah kita tanah gembur,” ucap Ade Suryaman, seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJabar.ID, Kamis (12/12/2024).

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com