Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, Fawait: Ini Bukan Akhir Perjuangan

    Ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, Fawait: Ini Bukan Akhir Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Fawait, calon bupati terpilih Kabupaten Jember,.Jawa Timur, mengajak warga bersatu dan mendukung pembangunan. Pesan ini disampaikan via sambungan Zoom dalam rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, di Ballroom New Sari Utama, Kamis (9/1/2025).

    Fawait meminta maaf tidak bisa hadir dalam rapat pleno tersebut karena sedang beribadah umrah di Arab Saudi. “Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat proses pesta demokrasi pilkada 2024 kemarin,” katanya.

    Fawait menyebut pesta demokrasi cermin kedewasaan politik semua pihak di Jember. “Kita telah berhasil melaksanakannya dengan baik, lancar, aman, tanpa ada konflik horisontal, tanpa ada hal-hal yang merusak pesta demokrasi tersebut,” katanya.

    “Tentu dalam kontestasi pilkada hari ini ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang tidak boleh jemawa. Yang kalah tidak boleh merasa minder dan lain sebagainya. Yang menang dan yang kalah sama-sama pihak yang berhasil memperjuangkan pesta demokrasi di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    “Bagi yang menang, saya dan Pak Djoko (Susanto), seluruh partai koalisi, dan para relawan, tentunya ini bukan akhir perjuangan. Tapi justru ini adalah permulaan,” kata Fawait.

    Mantan anggota DPRD Jawa Timur 2014-2024 ini mengingatkan adanya sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. “Mulai dari kemiskinan yang sangat tinggi secara angka absolut, pengangguran yang juga relatif tinggi, dan banyak hal lain. Ini adalah PR dan tanggung jawab besar,” katanya.

    “Maka saya berharap di Kabupaten Jember, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi kubu sebelah, kubu di sini, kubu yang menang, kubu yang kalah, kita semua adalah satu hari ini, adalah warga Jember. Dan saya berharap seluruh pihak bersama kami, bersama saya, bersama Pak Djoko, untuk berjuang bersama-sama bagaimana Jember harus menjadi ‘Jember Baru, Jember Maju’,” kata Fawait.

    Fawait juga meminta maaf jika melakukan kesalahan selama proses pilkada. “Yang paling terakhir juga beterima kasih kepada Pak Hendy dan Gus Firjaun, serta seluruh jajaran, seluruh partai pengusungnya, dan seluruh relawan. Mudah-mudahan saya bisa diberi waktu untuk bersilaturahmi kepada Pak Hendy dan Gus Firjaun,” katanya.

    “Bagaimana-bagaimana, Pak Hendy dan Gus Firjaun punya jasa luar biasa untuk pembangunan di Kabupaten Jember. Saya dan Pak Djoko ingin menyambung, ingin bersinergi untuk pembangunan Jember yang akan datang,” kata Fawait.

    Pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen memenangi pilkada dengan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih. [wir]

  • KPU Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Terpilih dalam Pilkada 2024

    KPU Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Terpilih dalam Pilkada 2024

    Kediri (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Kota Kediri secara resmi menetapkan Vinanda Prameswati, SH, MKn, dan KH Qowimmudin Thoha sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pilkada 2024, pada Kamis, 9 Januari 2024. Penetapan ini menandai selesainya rangkaian pemilihan umum yang berjalan lancar dan damai.

    Dalam pidato penetapannya, Vinanda Prameswati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan amanah kepadanya. Mbak Vinanda, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kepercayaan tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Kami berkomitmen untuk mewujudkan Kota Kediri yang lebih baik, dengan visi menjadikan Kota Kediri sebagai daerah yang MAPAN, bermartabat, dan mampu bersaing dengan kota-kota terbaik di Indonesia,” kata Vinanda.

    Wali Kota terpilih juga mengajak seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan lembaga terkait untuk bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Kediri. “Kami tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa mewujudkan Kota Kediri yang lebih maju,” tambahnya.

    Acara penetapan ini dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan partai politik, serta tim kampanye dan relawan.

    Dengan penetapan ini, Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha kini hanya menunggu proses pelantikan resmi untuk memulai tugas mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. [nm/suf]

  • KAI Daop 8 Abaikan Proses Hukum, DPRD Surabaya Desak Menteri BUMN Turun Tangan

    KAI Daop 8 Abaikan Proses Hukum, DPRD Surabaya Desak Menteri BUMN Turun Tangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Polemik penguasaan lahan di kawasan Pacarkeling, Jalan Penataran, Surabaya, kembali memanas. Komisi C DPRD Surabaya mengkritik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 atas tindakan sepihak mengambil alih lahan sengketa meski proses hukum masih berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Gugatan dengan nomor perkara No.1265/Pdt.G/2024/PN.Sby diajukan oleh warga penggugat, Indra Perdana, pada 2 Desember 2024. Namun, alih-alih menunggu putusan pengadilan, PT KAI justru melakukan penguasaan lahan secara sepihak pada 12 Desember 2024.

    “Ini sangat disayangkan. Negara telah menyediakan mekanisme hukum melalui pengadilan. Namun, KAI, yang seharusnya menjadi alat negara untuk menyejahterakan masyarakat, malah menunjukkan ketidaktaatan pada hukum,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan dalam pertemuan dengan manajemen KAI Daop 8 dan perwakilan warga Pacarkeling, Kamis (9/12/2024).

    Protes terhadap tindakan sepihak KAI Daop 8 semakin menguat setelah adanya laporan intimidasi kepada warga selama proses penguasaan lahan. Menurut Eri, hal ini mencederai prinsip hukum dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa semua pihak, baik institusi negara maupun masyarakat, harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Apapun keputusan pengadilan nantinya, semua pihak wajib menghormati. Jangan ada tindakan sepihak, seperti memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Jika memang ada intimidasi, ini sangat mencederai prinsip hukum dan kemanusiaan,” tegasnya.

    Eri juga menyebut tindakan PT KAI Daop 8 yang dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden telah dikenal tegas dalam menegakkan hukum dan mengutamakan pendekatan humanis, sehingga tindakan KAI tersebut bisa merusak citra pemerintah.

    “Presiden Prabowo sangat menghormati hukum. Jika KAI Daop 8 bertindak seperti ini, wajar jika masyarakat mempertanyakan loyalitas mereka terhadap visi Presiden. Tindakan seperti ini justru dapat merusak citra pemerintah yang berkomitmen menegakkan hukum,” jelasnya.

    Selain itu, Eri mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi kinerja KAI Daop 8. Ia mengingatkan bahwa Surat Edaran Nomor 14/MBU/12/2020 telah menggarisbawahi pentingnya jalur hukum dengan pendekatan humanis dalam penataan aset oleh BUMN.

    “Pak Erick Thohir sudah menegaskan bahwa BUMN harus menghormati hukum dalam setiap upaya penataan aset. Namun, yang terjadi di Surabaya ini justru menunjukkan sebaliknya. Kami berharap Menteri BUMN dapat mengevaluasi kinerja KAI Daop 8 yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, warga Pacarkeling yang diwakili Indra Perdana berharap pemerintah dapat memberikan keadilan dalam sengketa ini. Mereka merasa dirugikan atas tindakan KAI yang dianggap melawan hukum. “Proses hukum ini belum selesai, tetapi kami sudah mengalami tekanan. Kami hanya ingin hak kami dihormati, seperti yang diatur dalam hukum,” ujar Indra. [asg/kun]

  • Pilkada Jember Resmi Berakhir, Hendy Siswanto: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

    Pilkada Jember Resmi Berakhir, Hendy Siswanto: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir, dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, di Ballroom New Sari Utama, Kamis (9/1/2025).

    Pasangan nomor urut 2 Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung tujuh partai parlemen dan delapan partai non-parlemen memenangi pilkada dengan dukungan 588.761 suara pemilih.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang merupakan pasangan petahana diusung PDI Perjuangan didukung 495.499 suara pemilih.

    Hendy dan Firjaun tidak bisa menghadiri rapat pleno tersebut karena Hendy tengah berada di Jakarta untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Jember 2021-2025. Bukan hanya Hendy-Firjaun yang absen. Pasangan nomor urut 2 yang menjadi pemenang pemilihan kepala daerah, Muhammad Fawait-Djoko Susanto, juga tidak hadir karena Fawait tengah beribadah umrah.

    Berbeda dengan Fawait, Hendy melayangkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dan memohon agar jadwal pleno tersebut diundur agar bisa hadir. KPU menampik, namun mengakomodasi keinginan Hendy untuk memutar rekaman video pidato sambutan berdurasi 4 menit 50 detik dalam sidang pleno tersebut. Sementara Fawait diberi kesempatan menyampaikan pidato serupa melalui sambungan video Zoom.

    Mengawali pidatonya, Hendy mengungkapkan keinginannya bersama Firjaun untuk menghadiri acara yang menutup rangkaian perhelatan pilkada Jember tersebut. “Kami ingin mengawali sesuatu dengan baik dan menutupnya pula dengan baik. Datang tampak muka. Pergi tampak punggung,” katanya.

    Hendy-Firjaun juga ingin hadir sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses demokrasi di Jember. Namnn, jadwal pleno penetapan bupati dan wabup terpilih itu bertepatan dengan agenda kerjanya ke Jakarta. “Kami berharap apa yang kami lakukan bisa memberikan landasan yang baik untuk sebuah keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Jember,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasih kepada sejumlah pihak yang telah menyukseskan pilkada, antara lain Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, aparat kepolisian, TNI, DPRD Jember, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan.

    “Wa bil khusus, teramat penting juga kita semua berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan konstitusional MK telah menorehkan sejarah bermartabat bagi perjalanan demokrasi Indonesia, sehingga Pilkada Jember 2024 terhindar dari kontestasi melawan kotak kosong,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasih kepada seluruh simpul komunitas, relawan, dan rakyat Jember yang telah menitipkan harapan dan amanah kepadanya dan Firjaun. “Harapan itu tak akan pernah padam dan mari kita bergerak bersama-sama sesuai kemampuan kita masing-masing untuk memajukan Jember yang kita cintai,” katanya.

    Jurnalis dan media massa juga mendapatkan apresiasi dari Hendy-Firjaun. “Merekalah pilar keempat demokrasi dan ikut merawat demokrasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang mendidik dan membangun,” kata Hendy.

    Hendy berterima kasib kepada pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto yang telah berkontestasi dalam pilkada. “Sesungguhnya demokrasi diciptakan untuk memberikan opsi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang amanah dan menunaikan semua janji, dan mewujudkan harapan masyarakat Jember lebih baik dan lebih sejahtera lagi di masa mendatang,” katanya.

    Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Hendy-Firjaun dalam pilkada Jember dinilai Hendy sebagai kepercayaan penting. “Semoga ke depan, kita tetap bisa bersama-sama menjaga seluruh perjuangan ini agar tetap menyala dan tak penah padam,” kata Hendy.

    Perjalanan memimpin Jember sejak 2021 hingga saat ini membuat Hendy bersyukur karena memiliki wakil bupati seperti Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    “Saya berterima kasih kepada Gus Firjaun yang telah mendampingi saya selama bertahun-tahun sebagau seorang sahabat, saudara, sekaligus guru. Dari beliau, saya tidak hanya mendapatkan sosok wakil bupati yang bijak dan sangat luar biasa, tapi juga sosok negarawan ulama dan ulama yang negarawan sebagaimana selalu diingatkan ayahanda beliau, KH Achmad Shiddiq,” kata Hendy. [wir]

  • KPU: Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 7 Februari 2025 Megapolitan 9 Januari 2025

    KPU: Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 7 Februari 2025 Megapolitan 9 Januari 2025

    KPU: Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 7 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – 
    Pramono Anung
    dan Rano Karno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 7 Februari 2025.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
    “Di Keppres (Nomor) 80 pelantikan terjadwal 7 Februari tahun 2025,” ucap Wahyu usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
    Meski demikian, Wahyu belum bisa memastikan apakah akan dilakukan perubahan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau tidak. 
    Dia hanya menyebut, gubernur dan wakil gubernur terpilih bakal dilantik oleh presiden. 
    “Kita tunggu saja pengumuman di pemerintah pusat tentang Keppres 80 ada perubahan atau tidak,” katanya. 
    Setelah menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, KPU Jakarta akan mengajukan usulan penetapan tersebut ke DPRD Jakarta pada Jumat (10/1/2025).
    “Insya Allah akan kami sampaikan sehabis Jumat besok ya ke kantor DPRD Jakarta. Setelah itu kami berharap usulan ini juga bisa diproses segera sehingga bisa diadakan pelantikan segera,” kata dia.
    Wahyu menegaskan, tanggung jawab pelantikan berada di tangan pemerintah pusat. Dengan begitu, KPUD Jakarta telah tuntas menggelar seluruh tahpan Pilkada Jakarta 2024.
    “Domain pelantikan ini domain pemerintah pusat. Jadi kami serahkan ke pemerintah pusat yang pasti di level kami prosesnya sudah selesai,” ungkap Wahyu.
    Sebelumnya diberitakan, KPUD Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2024–2029.
    Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jakarta 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis (9/1/2025).
    Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pramono Anung dan Rano Karno, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Namun, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, tidak hadir dan hanya diwakili oleh calon wakilnya, Suswono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU tetapkan Zainal-Ingkong sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Kaltara

    KPU tetapkan Zainal-Ingkong sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Kaltara

    Penetapan ini kami tuangkan dalam Keputusan KPU Kaltara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2024

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan pasangan Zainal A Paliwang-Ingkong Ala sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Utara melalui rapat pleno terbuka di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.

    “Penetapan ini kami tuangkan dalam Keputusan KPU Kaltara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Tahun 2024,” kata Ketua KPU Kaltara, Hariyadi Hamid di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.

    Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan di kantor KPU Kaltara, Kamis sore. Proses tahapan pilkada ini turut dihadiri Bawaslu, pengurus partai politik, dan Forkopimda.

    KPU Kaltara menetapkan pasangan Zainal A Paliwang-Ingkong Ala dengan perolehan suara sebanyak 194.021 suara atau 58,53 persen dari total suara sah. Pasangan kepala daerah ini selanjutnya akan diusulkan KPU untuk mengikuti tahapan pengangkatan atau pelantikan sesuai jadwal pemerintah pusat.

    “Selanjutnya, besok kami mengusulkan pengesahan kepala daerah terpilih kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Kaltara,” kata Hariyadi Hamid.

    KPU Provinsi Kaltara berterima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih yang telah menyukseskan jalannya Pilkada Kaltara. Termasuk berterima kasih kepada Bawaslu, Forkopimda, partai politik, serta pasangan calon dan para simpatisannya.

    “Berkat sinergi dan kesadaran semuanya, pelaksanaan Pilkada Kaltara berlangsung dengan aman dan kondusif hingga sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” katanya.

    Partisipasi pemilih pada Pilkada Kaltara 2024 disebut Ketua KPU adalah sebesar 68,08 persen. Ia menyebut partisipasi ini dipengaruhi faktor eksternal dan internal, di mana variabel yang banyak berpengaruh menurut Hariyadi adalah faktor eksternal.

    “Misalnya jumlah aktor atau calon yang terlibat dalam Pilkada jumlahnya sedikit, dibandingkan dengan pemilu legislatif,” tuturnya.

    Ia juga menyebut, keputusan masyarakat untuk mencoblos atau tidak adalah hak masing-masing. Namun, melihat partisipasi di atas 50 persen, ia menyebut bahwa masyarakat masih menginginkan adalah pemilihan kepala daerah.

    “Kami di KPU sudah melakukan pemetaan dan sudah memaksimalkan titik-titik yang pada pemilu sebelumnya tergolong rendah,” tuturnya.

    Pewarta: Muh. Arfan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Janji Maidi Usai Ditetapkan sebagai Walikota Madiun Terpilih

    Janji Maidi Usai Ditetapkan sebagai Walikota Madiun Terpilih

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun resmi menetapkan pasangan Maidi-Bagus Panuntun sebagai Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

    Penetapan ini dilakukan pada Kamis (09/01/2025) di Ballroom Sun Hotel Madiun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DPRD, partai pengusul, Bawaslu, serta perwakilan pemerintah provinsi.

    Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menyampaikan bahwa pasangan Maidi-Bagus Panuntun, yang merupakan Paslon nomor urut dua, berhasil meraih 65.583 suara atau 56% dari total suara sah. Keputusan ini juga telah disampaikan kepada DPRD, partai politik pengusul, serta pemerintah pusat melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

    Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

    Walikota terpilih, Maidi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. “Kita punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Ini akan menjadi tanggung jawab besar yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.

    Salah satu program prioritas Maidi adalah mendukung program nasional berupa penyediaan makanan bergizi gratis, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Maidi menyebut bahwa program ini akan disempurnakan di tingkat daerah dengan memastikan akses makanan sehat bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.

    “Kita melihat di lapangan masih banyak anak di bawah usia 20 tahun yang harus menjalani cuci darah dan mengalami masalah kesehatan. Program makanan sehat akan menjadi fokus utama, agar generasi muda kita tumbuh sehat tanpa harus menghadapi penyakit serius sejak dini,” tambahnya.

    Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

    Maidi juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di Kota Madiun. Ia berjanji untuk memanfaatkan potensi lokal dalam mendukung program pangan sehat. “Ketahanan pangan kita luar biasa, dan ini akan terus kita pertahankan. Kami sudah menginventarisasi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya untuk tiga bulan ke depan, dan akan mulai memproduksi makanan sehat secara mandiri. Program ini juga akan melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan produk lokal yang berkualitas,” jelasnya.

    Selain itu, Maidi berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lansia. “Lansia akan terus kami rawat dengan baik, karena mereka adalah bagian penting dari masyarakat kita. Semua program ini dirancang untuk generasi saat ini dan masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

    Dengan visi dan program yang jelas, pasangan Maidi-Bagus Panuntun diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Kota Madiun selama lima tahun ke depan. Penetapan resmi ini sekaligus menandai awal perjalanan mereka dalam memimpin kota. [fiq/but]

  • Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!

    JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Gus M alias Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan kritiknya terhadap polemik layanan Biskita Trans Pakuan.

    Ia menilai, polemik Biskita yang terjadi saat ini adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

    Hal itu lantaran sejak awal, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.

    “Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” ujarnya dikutip Kamis (9/1).

    Selain itu, sambung dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

    BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita

    “Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” geramnya.

    Politisi PPP ini mencatat bahwa dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor.

    Ia menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan di ranah Dinas Perhubungan (Dishub) dan PTP.

    “Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke Komisi 2 dan Komisi 3,” dorong Gus M.

    Dirinya menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.

    BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Sikapi Polemik Disetopnya Operasional Biskita di Kota Bogor

    “Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret,” ucap dia.

    Ia juga memastikan, bahwa DPRD akan mendukung sistem transportasi asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.

    “Kami menyarankan agar tiap triwulan, kita melakukan rapat evaluasi transportasi,” pungkas Gus M.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan program layanan Biskita.

    Atas dasar itu, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.

  • Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Megapolitan 9 Januari 2025

    Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Megapolitan 9 Januari 2025

    Ade-Asep Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menetapkan
    Ade Kuswara Kunang
    dan
    Asep Surya Atmaja
    sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan terhadap keduanya diumumkan lewat rapat pleno yang digelar KPU Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Jababeka, Cikarang Selatan, Kamis (9/1/2025).
    “Proses penetapan ini akan menjadi dasar DPRD Kabupaten Bekasi untuk menggelar paripurna. Kemudian nanti akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido dalam keterangan tertulis, Kamis.
    Ali Rido menuturkan, setelah pleno ini, KPU berpatokan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2024 yang menyebutkan pelantikan gubernur terpilih pada 7 Februari 2025 dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di tanggal 10 Februari 2025.
    Meski demikian, KPU Kabupaten Bekasi akan memberikan informasi apabila terjadi pergeseran jadwal pelantikan pada kemudian hari.
    “Karena ini keterkaitan mengenai adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari daerah lain yang masih disidangkan Mahkamah Konstitusi, ini adalah hari kedua,” katanya.
    Mengenai paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, dia menambahkan, hasil penetapan ini secara simbolis sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Ade Syukron.
    Untuk diketahui, Ade-Asep memenangi
    Pilkada Kabupaten Bekasi
    berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU, Jumat (6/12/2024).
    Hasilnya, Ade-Asep mengantongi 45,68 persen atau 666.494 suara. Keduanya unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, BN Holik Qodratullah-Faizal Hafan Farid yang memperoleh 40,32 persen atau 588.399 suara.
    Sedangkan pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan-Romli meraih 14 persen atau 204.305 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RTH Dibangun Pasar Ilegal, DPRD Surabaya Pastikan Dibongkar

    RTH Dibangun Pasar Ilegal, DPRD Surabaya Pastikan Dibongkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan pasar dan tempat cuci kendaraan yang berdiri di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pondok Maritim, Jalan Klumprik Selatan, Balas Klumprik, Surabaya, kini berada di ujung tanduk. Setelah berlarut-larut menuai protes dari warga, Komisi B DPRD Surabaya akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (9/1/2025). Hasil sidak tersebut mengungkap fakta bahwa pembangunan yang dilakukan di atas lahan milik Pemerintah Kota Surabaya ini ternyata tidak memiliki izin resmi.

    “Setelah sebelumnya kita lakukan rapat bersama dan kita kaji, sidak hari ini terungkap bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan pasar adalah aset milik Pemkot Surabaya. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah kota maupun BPKAD. Ini jelas pelanggaran serius,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif, di sela-sela sidak.

    Afif menegaskan bahwa lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai RTH harus segera dikembalikan fungsinya. “Maka, mau tidak mau, pembangunan ini harus dibongkar,” tegasnya.

    Dalam mediasi dengan DPRD, pengembang pasar akhirnya menyetujui untuk membongkar bangunan yang telah mencapai 50 persen pengerjaan. Pembongkaran direncanakan selesai paling lambat Maret 2025.

    “Setelah melalui mediasi, pengembang menyetujui untuk membongkar sendiri bangunannya paling lambat akhir Februari mendatang,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud.

    Machmud juga menekankan bahwa pembangunan di atas lahan RTH untuk aktivitas komersial adalah pelanggaran berat. “Ini adalah aset pemkot yang pengelolaannya ada di DLH, karena lokasi ini masuk dalam zona RTH,” katanya.

    Protes warga yang menentang pembangunan pasar ini didorong oleh kekhawatiran sosial dan lingkungan. Ketua RT 12/RW 06, Eko, yang mewakili aspirasi warga, mengapresiasi langkah DPRD yang mendukung pembongkaran.

    “Yang paling penting adalah dari sidak ini menemukan titik temu yakni pembongkaran,” katanya.

    Eko juga menjelaskan kekhawatiran warga mengenai dampak sosial dan lingkungan. “Kami ingin hidup tenang dan damai. Pasar ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup kami, apalagi diketahui tidak memiliki izin dan berdiri di lahan RTH,” jelasnya.

    Warga dari 12 RT di RW 6 sepakat menolak keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut. “Intinya semua warga tidak mendukung keberadaan pasar dan tempat cuci kendaraan tersebut,” tegas Eko.

    Di sisi lain, pengembang proyek dari PT Prima Citra Buana, Diving, menyayangkan keputusan pembongkaran tersebut. Meskipun demikian, ia menyatakan akan mematuhi hasil mediasi yang telah disepakati.

    “Sebenarnya keputusan ini sangat kami sayangkan karena pasar ini untuk hajat orang banyak. Tapi karena sudah ada kesepakatan, kami tetap akan laksanakan pembongkaran,” ungkap Diving.

    Diving mengungkapkan bahwa proyek senilai Rp350 juta ini dimulai tanpa izin resmi, hanya berdasarkan persetujuan lisan pejabat. “Karena sebelumnya ada pak Wakil Wali Kota ke sini dan ada warga minta dibangunkan pasar, jadi prosedurnya langsung,” ujarnya. [asg/beq]