Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kediri periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

    Dalam 100 hari pertama masa jabatannya, pasangan tersebut berkomitmen untuk segera melaksanakan program unggulan mereka 7 Sapta Cita secara bertahap, yang akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

    “100 hari pertama, kami akan segera merealisasikan program *Sapta Cita* ini. Tentu saja, semua disesuaikan dengan APBD yang ada dan kami akan melaksanakannya langkah demi langkah,” ujar Mbak Vinanda dalam keterangannya.

    Program 7 Sapta Cita mencakup sejumlah prioritas, antara lain pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan sektor produktif, kreatif, dan inovatif yang melibatkan dunia pendidikan serta pengembangan usaha dan UMKM.

    Selain itu, mereka juga akan fokus pada mewujudkan pemerintahan yang cepat dan tepat sasaran melalui berbagai program, diikuti dengan peningkatan infrastruktur di Kota Kediri.

    Mbak Vinanda, yang merupakan alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, bersama Gus Qowim, terus melakukan kunjungan ke masyarakat untuk mendengar aspirasi serta memantau perkembangan terbaru di Kota Kediri. Pasangan muda dan tokoh agama ini bertekad untuk mendorong kemajuan kota dengan mendekatkan diri pada rakyat.

    “Kami akan terus menghadiri undangan masyarakat dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Ini semua untuk menggali aspirasi yang akan kami wujudkan demi kemajuan Kota Kediri,” tambahnya.

    Acara penetapan ini dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan partai politik, serta tim kampanye dan relawan.

    Dengan penetapan ini, Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha kini hanya menunggu proses pelantikan resmi untuk memulai tugas mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. [nm/ted]

  • DPRD Depok Bakal Panggil Disdik Terkait SDN Utan Jaya Dipalang Kayu oleh Ahli Waris – Page 3

    DPRD Depok Bakal Panggil Disdik Terkait SDN Utan Jaya Dipalang Kayu oleh Ahli Waris – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok berencana akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, terkait penutupan SDN Utan Jaya menggunakan kayu oleh ahli waris. DPRD Kota Depok akan menginvestigasi duduk perkara terhadap polemik SDN Utan Jaya.

    Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Aditya Wiradiputra mengatakan, penutupan SDN Utan Jaya dengan cara memalang kayu sempat viral di media sosial pada Senin (6/1/2025). Peristiwa yang terjadi pada hari pertama masuk sekolah, langsung menjadi pembasahan Komisi D DPRD Kota Depok.

    “Di waktu yang bersamaan kami juga langsung berkomunikasi di komisi D,” ujar Aditya kepada Liputan6.com, Jumat (10/1/2025).

    Aditya menjelaskan, penutupan SDN Utan Jaya dengan cara pemalangan kayu telah menjadi pembahasan di internal Komisi D DPRD Kota Depok. Komisi D akan segera membahas permasalahan tersebut guna mencari kronologi dan fakta.

    “Dalam waktu terdekat mungkin kami akan memanggil Disdik terlebih dahulu,” jelas Aditya.

    Pemanggilan Disdik Kota Depok guna mengetahui Pemerintah Kota Depok menginventarisir permasalahan aset. Komisi D ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah kota Depok menginventarisir aset milik daerah, khususnya untuk pendidikan.

    “Kami ingin mengetahui Pemerintah Kota Depok menjaga aset, jangan sampai terdapat permasalahan yang sama terkhusus di wilayah Depok,” ucap Aditya yang berasal dari fraksi Partai Demokrat.

    DPRD Kota Depok ingin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, salah satunya dukungan sarana dan prasarana sekolah. DPRD Kota Depok tidak ingin pendidikan masyarakat yakni sekolah, mengalami gangguan akibat permasalahan aset.

    “Kemarin sudah pembasahan, Insya Allah di minggu depan akan memanggil Disdik Kota Depok,” tegas Aditya.

    Rencananya DPRD Kota Depok akan menanyakan kronologis lengkap dari sisi Disdik Kota Depok. Selanjutnya, Disdik Kota Depok dapat menunjukan bukti otentik apabila SDN Utan Jaya merupakan aset Pemerintah Kota Depok.

    “Mungkin pertama dari kronologi terkait permasalahan tersebut. Kedua terkait bukti dari aset-aset yang dimiliki Pemkot Depok,” ungkap Aditya.

    Aditya menuturkan, apabila SDN Utan Jaya merupakan aset Pemerintah Kota Depok, dapat diperkuat dengan bukti kepemilikan. Hal itu untuk menjadi pegangan Pemerintah Kota Depok apabila kedepannya terjadi dualisme kepemilikan lahan.

    “Ini kan menjadi dualisme ya (lahan SDN Utan Jaya), karena memang dari sisi Pemda juga menilai itu adalah aset kita, nah tetapi dari ahli waris pun juga sama,” tutur Aditya.

    Aditya menambahkan, DPRD Kota Depok akan mengkaji dan meneliti bukti kepemilikan lahan SDN Utan Jaya baik dari ahli waris maupun aset Pemerintah Kota Depok. DPRD Kota Depok akan berusaha membantu memecahkan permasalahan tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar dan mengajar siswa.

    “Ini mungkin yang nanti akan betul-betul kita lihat, semoga nanti terdapat titik terang,” kata Aditya.

     

  • KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera Barat  Mahyeldi-Vasco Ruseimy dengan perolehan suara terbanyak 1.757.612 suara.

    Penetapan paslon ini melalui rapat pleno terbuka yang digelar KPU Sumbar di Hotel Pangeran Kota Padang. 

    Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, pasangan nomor urut satu ini memperoleh suara sebanyak 1.757.612 atau 77,12 persen dari total suara sah sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera barat tahun 2024.

    “Penetapan dilakukan karena tidak ada pengajuan terhadap Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Surya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (9/1).

    Pasca penetapan, tahapan selanjutnya menyampaikan surat usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih kepada pimpinan DPRD Sumbar hari Jum’at 10 Januari 2025 besok.

    Lebih lanjut Surya Efitrimen menyampaikan, selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, delapan KPU kabupaten dan kota juga melaksanakan penetapan pasangan kepala daerah terpilih. Delapan daerah tersebut masing-masing Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

    Sementara itu, 11 kabupaten dan kota lainnya masih menunda pelaksanaan penetapan pasangan terpilih hingga proses gugatan di MK selesai. 

    11 KPU kabupaten kota yang menghadapi hasil sengketa di MK tersebut, terdapat 13 perkara terkait sengketa hasil pemilukada, yaitu terdapat 2 perkara dari KPU Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sisanya satu perkara masing-masing untuk 9 Kab Kota lainnya, yakni Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar.

    MK menjadwalkan persidangan untuk 11 kabupaten kota di Sumbar akan digelar pada Jumat 10 Januari 2025 besok.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Enam fraksi sampaikan PU terhadap penjelasan Wali Kota atas dua Raperda Kota Tegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyampaikan pemandangan umum (PU)nya terhadap penjelasan Wali Kota Tegal atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (8/1).

    Keenam fraksi tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya. 

    Adapun dua Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Wisata.

    Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro bersama Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo dan Amirudin dihadiri juga oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Camat serta Lurah se-Kota Tegal.

    Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari, Fraksi Amanat Persatuan memandang bahwa penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan upaya meningkatkan produktifitas usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan tujuan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Dalam konteks ini, Raperda tentang Penyertaan Modal menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan modal daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, Fraksi Amanat Persatuan mengingatkan pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi Amanat Persatuan, Moch Ilyas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (9/1).

    Sementara itu Pemandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Mohamad Tarso Supriadin, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kota Tegal dalam memberikan peningkatan Pelayanan kepada masyarkat dalam hal memperoleh air minum dengan lebih baik lagi.

    “Dengan melihat besarnya peningkatan jumlah pelanggan Perumda Tirta Bahari yang melebihi kapasitas, sehingga perlu membangun penampungan air (Reservoir) sebagai upaya peningkatan fasilitas untuk pelanggan. Atau alternatif lainnya adalah dengan cara “Pengolahan Air Baku”, yaitu dengan memanfaatkan air sugai atau Polder melalui proses pengolahan sehingga menjadi air bersih atau layak minum,” Mohamad Tarso.

    Sementara itu terkait Raperda Kota Tegal Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Fraksi PDIP sangat mendukung terhadap perubahan raperda tersebut karena sudah melalui kajian yang mendalam yaitu analisis dan evaluasi yang di lakukan oleh Kementerian hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah yang di tuangkan dalam surat kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tegah Nomor W.13- HN.01.01- 1077 tanggal 5 Juli 2023 Perihal hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tegal Kebijakan Pariwisata 

    “Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Raperda ini didorong untuk mengembangkan Kepariwisataan yang ada di Kota Tegal baik wisata religi, wisata alam ( pantai ) , wisata kuliner, wisata belanja dan permainan agar mampu menarik pengunjung baik domestik maupun dari luar Kota Tegal. Disamping itu tentang Kepariwisataan ini harus tetap menjaga norma – norma agama, sosial dan budaya serta tetap memikirkan kelestarian alam,” ujar juru bicara Fraksi PDIP Eko Mulyono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi D DPRD Jember Minta Petugas Kesehatan Dikerahkan Jemput Warga yang Keracunan Massal

    Komisi D DPRD Jember Minta Petugas Kesehatan Dikerahkan Jemput Warga yang Keracunan Massal

  • Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali

    Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Banten melalui Pilkada 2024.

    Hal tersebut dibacakan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten nomor 9 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Pemilihan tahun 2024.

    “Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten nomor urut dua, saudara Andra Soni, SM, MAP dan saudara Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah SH, MH, MSi dengan perolehan suara sebanyak 3.102.501 suara atau 55,88 persen dari total suara sah, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terpilih Provinsi Banten periode 2025-2030,” ujar Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan di Serang, Kamis.

    Ihsan mengatakan ketetapan tersebut berlaku sejak ditandatangani pada hari ini.

    Selanjutnya, KPU Banten akan menyampaikan surat permohonan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Banten, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024.

    “Besok rencananya kami pukul 10.00 akan melakukan silaturahim dengan DPRD Provinsi Banten,” kata Ihsan.

    Dalam Rapat Pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut, pasangan nomor urut 01 Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi tidak hadir. Namun hanya partai pengusungnya, Golkar, yang hadir.

    Sumber : Antara

  • Ini kepedulian PAM Jaya kepada warga 

    Ini kepedulian PAM Jaya kepada warga 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Soal Kartu Air Sehat, Ketua DPRD DKI: Ini kepedulian PAM Jaya kepada warga 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai, peluncuran program Kartu Air Sehat oleh Perumda PAM Jaya merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat. Menurut dia, pemberian kartu ini bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses air bersih.

    “Tentu ini kepedulian PAM Jaya kepada warga yang perlu dibantu,” kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Dirinya mengapresiasi langkah Perumda PAM Jaya yang telah meluncurkan program Kartu Air Sehat ini. Khoirudin berharap, program ini dapat terus dikembangkan dan cakupannya diperluas, sehingga semakin banyak warga yang bisa menikmati manfaat dari program tersebut.

    “Subsidi silang adalah program yang bagus. Saya apresiasi kepada PAM Jaya atas langkah berani untuk memberikan Kartu Air Sehat kepada warga tertentu yang memenuhi syarat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Khoirudin juga mengusulkan agar keuntungan dari bisnis Perumda PAM Jaya bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan pengembangan komunitas.

    Untuk diketahui, program Kartu Air Sehat diluncurkan Perumda PAM Jaya bagi pelanggan rumah tangga kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana).

    Program Kartu Air Sehat secara efektif diberlakukan mulai Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala. Pelanggan yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan berupa tarif air khusus dan beberapa manfaat lainnya.

    Selain tarif yang lebih terjangkau, pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan layanan prioritas apabila terjadi gangguan suplai air. Layanan ini mencakup pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis untuk menjamin kebutuhan air tetap terpenuhi.
    Pelanggan 2A1 dan 2A2 yang mengalami gangguan suplai air mati pada periode tertentu dapat melaporkan kondisinya melalui Contact Center PAM JAYA (1500-223).

    Pasca verifikasi, mereka akan menerima kompensasi yang diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya. Program ini dapat dimanfaatkan maksimal satu kali per bulan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT Regional 9 Januari 2025

    Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT Regional 9 Januari 2025

    Melki Laka Lena dan Johni Asadoma Ditetapkan KPU Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih NTT
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2,
    Emanuel Melkiades Laka Lena
    (Melki) dan
    Johni Asadoma
    , sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih NTT.
    Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Hotel Aston Kupang pada Kamis (9/1/2025).
    Melki dan Johni terpilih setelah meraih suara terbanyak dalam Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024, dengan total 1.004.055 suara atau 37,33 persen dari total suara sah.
    Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan
    KPU NTT
    Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk periode 2024-2029.
    Ketua KPU NTT, Jemris Fointuna, menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari KPU RI dengan nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 yang diterima pada tanggal 6 Januari 2025.
    “Surat tersebut menginstruksikan penetapan pasangan calon terpilih untuk daerah yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Jemris.
    Berita acara penetapan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU NTT dan diserahkan kepada pasangan calon terpilih, pemerintah daerah, DPRD NTT, serta partai politik pengusung.
    Rapat pleno dihadiri oleh jajaran internal KPU NTT, partai politik pendukung, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, perwakilan TNI, perwakilan Polda NTT, dan undangan lainnya.
    Namun, pasangan calon nomor urut 1, Ansy Lema-Jane Suryanto, dan pasangan calon nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Andre Garu, tidak hadir dalam acara tersebut.
    Keduanya hanya diwakili oleh partai politik pengusung masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Bojonegoro Tetapkan Setyo Wahono-Nurul Azizah Pemenang Pilkada 2024

    KPU Bojonegoro Tetapkan Setyo Wahono-Nurul Azizah Pemenang Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Kamis (9/1/2025).

    Sebelum penyerahan SK Penetapan, KPU Bojonegoro menggelar rapat pleno terbuka di aula salah satu hotel Jalan Veteran. Rapat pleno dihadiri Bawaslu, Pj Sekda Bojonegoro, Forpimda, Bupati dan Wabup terpilih Setyo Wahono-Nurul Azizah, dan seluruh tim pemenangan dari masing-masing peserta Pilkada.

    Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perwira mengatakan, sesuai Keputusan KPU Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025, Setyo Wahono dan Nurul Azizah telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih dengan jumlah perolehan suara sebanyak 701.249 atau 89,34 persen dari total suara sah.

    “Menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bojonegoro nomor urut 2, saudara Setyo Wahono dan saudari Nurul Azizah sebagai pasangan terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024,” kata Robby Adi Perwira.

    Salinan SK KPU kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar dan kepada masing-masing Ketua Partai Politik dan Ketua Bawaslu Bojonegoro.

    Bupati terpilih Setyo Wahono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak. Tidak terkecuali bagi rivalnya, yakni Teguh Haryono-Farida Hidayati. Meskipun keduanya tidak hadir. Ia melihat adanya semangat yang sama, sehingga mengajak keduanya berkolaborasi membangun Bojonegoro.

    “Kami menyadari amanah ini tidak mudah, karena nilai yang kami peroleh punya tanggung jawab dan risiko besar, karena ini adalah harapan masyarakat, untuk membuat Bojonegoro yang lebih baik,” tegasnya.

    Sedangkan Nurul Azizah menyampaikan harapan supaya tanggung jawab yang dipikulnya menjadi berkah. Sebab dengan perolehan suara yang demikian besar, maka hampir 90 persen harapan masyarakat berada di pundaknya bersama Bupati Terpilih Setyo Wahono. “Maka kami perlu bantuan dari semua pihak dalam mengemban amanah,” ujarnya.

    Perempuan yang pernah mendapat penghargaan sebagai camat teladan se Jatim ini juga menyatakan rasa bangga mendampingi Bupati Terpilih Setyo Wahono. Sebab jika dilihat dari finansial menjadi bupati tidaklah sebanding dengan menjadi pengusaha profesional. Namun Setyo Wahono lebih memilih mengabdikan diri untuk Bojonegoro.

    “Maka kami bangga mendampingi beliau Mas Bupati (Wahono) seorang profesional untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar mantan Sekda Bojonegoro ini.

    “Monggo nantinya kami tidak akan ada tirai, semua bisa menyampaikan aspirasi melalui Sapa Bupati melalui W.A (WhatsApp) dan nanti akan selalu ada tindak lanjut, jika tidak ada tindak lanjut maka nanti Pak Pj Sekda ini nanti yang akan dijewer oleh Mas Bupati,” tandasnya. [lus/ian]