Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ) Provinsi Jakarta
    Basri Baco
    mengatakan, pemerintah tengah mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
    Sementara itu, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
    “Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ucap Baco di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Baco menjelaskan, gagasan ini mencuat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, sudah ada kesepakatan awal dari para petinggi partai mengenai wacana tersebut.
    Menurutnya, sistem Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik transaksional yang sering terjadi.
    “Pilkada yang kemarin itu
    cost
    politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” kata dia.
    Ia juga menyoroti dampak beban psikologis yang dialami kepala daerah terpilih akibat mahalnya biaya politik.
    “Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut. Pasti ada Undang-undangnya dan diputuskan dari pusat, kita ikut-ikut saja,” kata dia.
    Secara pribadi, Baco mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Kalo saya pribadi, kalo konstituen saya lebih setuju yang penting calegnya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota,” kata dia.
    Senada dengan Baco, Ketua DPRD Jakarta
    Khoirudin
    juga menyampaikan dukungannya. Ia menilai perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi.
    “Inikan baru pendapat institusi partai, untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah. Alasannya, tentu untuk meminimalisir
    cost
    yang terlalu besar,
    high cost
    demokrasi,” kata dia.
    Khoirudin, yang berasal dari fraksi PKS, mengungkapkan fraksinya sepakat terhadap wacana tersebut.
    “Kalau PKS, seperti yang disampaikan Pak Muzamil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Megawati Lanjut Ketua Umum, PDIP Jatim Minta Pengurus Cabang Jaga Soliditas

    Dukung Megawati Lanjut Ketua Umum, PDIP Jatim Minta Pengurus Cabang Jaga Soliditas

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jatim meminta seluruh pengurus cabang tetap solid mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum dalam kongres mendatang. Momentum HUT ke-52 tahun 2025, para kader diminta tetap menjaga soliditas. 

    “Kita semua terutama di cabang-cabang agar terus mensolidkan diri agar Ibu Ketua Umum berkenan untuk memimpin kembali. Ini masa-masa sulit tapi kita harus tetap solid,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025). 

    Kongres PDIP memang akan berlangsung pada tahun ini. Secara resmi, PDIP Jatim pun menyatakan akan kembali meminta Megawati untuk melanjutkan posisi sebagai ketua umum. Menurut Untari, lantaran sudah menjadi sikap resmi maka seluruh cabang pun harus demikian. 

    Soliditas diminta harus dijaga. Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menyebut soliditas menjadi modal penting ditengah kondisi yang dialami partainya. Untari mengungkapkan, para kader harus mengingat perjalanan panjang partai sebagai spirit yang harus dijaga. 

    Sikap resmi dukungan PDIP Jatim terhadap kepemimpinan Megawati, sebelumnya disampaikan oleh Budi Sulistyono alias Kanang pada saat upacara peringatan HUT ke-52 di Kantor DPD PDIP Jatim. Kanang menegaskan kepemimpinan Megawati dibutuhkan di tengah dinamika politik nasional. 

    Kanang menyatakan, PDIP Jatim solid mendukung agar Megawati kembali menjadi ketua umum pada kongres mendatang. “Jawa Timur secara tegas dan mutlak mendukung Bu Mega untuk melanjutkan kepemimpinannya,” kata Kanang yang merupakan politisi senior di PDIP Jatim tersebut. 

    Dukungan ini ditegaskan penting ditengah kondisi yang dinilai tengah menggempur PDIP secara politik. Bahkan, Kanang membaca ada upaya untuk mendongkel dari Megawati dari posisi Ketua Umum. Bukan dari internal melainkan pihak eksternal. Menurutnya, ada upaya gangguan secara politik terhadap PDIP. 

  • Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta agar Pemprov Jatim segera melakukan mitigasi untuk mecegah terjadinya penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV).

    Hikmah mengatakan, meskipun saat ini belum ditemukan kasus HMPV di 38 kabupaten/kota di Jatim, namun pemerintah perlu melakukan upaya, mulai dari mengenali risiko hingga rencana penanggulangan.

    Hal ini mengingat pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahwa virus HMPV sudah terdeteksi di Indonesia. “Pemprov Jatim perlu memitigasi lebih dini, potensinya seperti apa,” kata Hikmah saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

    Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait, sebab virus ini berasal dari luar Indonesia. Diketahui, virus ini mewabah di China, dan beredar video yang memperlihatkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien menderita penyakit pernapasan.

    “Pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait karena (virus HMPV) ini dari luar,” tambah politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Kemudian, lanjut Hikmah, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Erwin Astha Triyono mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini, kasus HMPV belum terdeteksi di wilayah Jatim.

    Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap gejala-gejala infeksi saluran pernapasan, seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak napas. “Jika menemui gejala tersebut, segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan tepat,” ujarnya.

    Erwin juga menjelaskan bahwa HMPV bukan virus baru, melainkan virus lama yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001. “Virus HMPV itu mirip flu biasa dan umumnya bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Namun pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pasien dengan sistem imun rendah tetap harus waspada,” katanya.

    Karena itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala terkait. Untuk mencegah penularan, ia juga menyarankan untuk menjaga pola hidup bersih, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker di tempat keramaian, dan menghindari kerumunan. [ipl/kun]

  • Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan Megapolitan 10 Januari 2025

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan Megapolitan 10 Januari 2025

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    , berencana melibatkan dua mantan pemimpin Jakarta,
    Anies
    Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) ke dalam proses transisi kepemimpinan.
    “Oh ya pasti. Pastikan kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari Pak Ahok dan Pak Anies,” ucap Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno,
    Ima Mahdiah
    kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Menurut Ima, tim transisi tidak hanya akan menggali masukan dari Anies dan Ahok, tetapi juga dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk memajukan Jakarta.
    “Dari beberapa orang-orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus kita ambil, yang memang belum sempurna kita sempurnakan,” kata dia.
    Ima menambahkan, tim transisi mulai bekerja dan tengah merencanakan pertemuan perdana pada hari ini, Jumat (10/1/2025).
    Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan ada penambahan anggota tim transisi atau tidak karena semua kewenangan ada di Pramono-Rano.
    “Besok (Jumat) sudah. Rencananya sih saya mau mengatur pertemuan pertama besok,” kata Ima.
    Sebelumnya, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan pembentukan tim transisi yang akan menjadi mitra mereka dalam mempersiapkan masa jabatan yang baru.
    Tujuan utama dari tim transisi ini adalah mempersiapkan transisi pemerintahan, bukan untuk membuat keputusan-keputusan penting.
    “Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian.Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan bukan memutuskan. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
    Tim transisi yang telah dibentuk terdiri dari 16 orang yang dipilih dengan hati-hati berdasarkan profesionalisme dan pengalaman masing-masing.
    Dalam memilih nama-nama ini, Pramono memastikan bahwa mereka adalah individu yang telah banyak membantu dirinya dan Rano dalam perjalanan politik mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Netizen Diminta Tak Cuma Nyinyiri Program Makan Bergizi Gratis Megapolitan 10 Januari 2025

    Netizen Diminta Tak Cuma Nyinyiri Program Makan Bergizi Gratis Megapolitan 10 Januari 2025

    Netizen Diminta Tak Cuma Nyinyiri Program Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPRD Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu meminta masyarakat untuk tidak hanya nyinyir terhadap
    program makan bergizi gratis
    “Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya,” kata Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).
    Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab komentar masyarakat yang menilai wadah
    makan bergizi gratis
    yang digunakan mirip wadah makan tahanan.
    Menu makan bergizi gratis sendiri disajikan kepada para siswa memakai wadah berbahan
    stainless steel
    .
    “Saya rasa seluruh sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, sterofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik,” kata dia.
    Wadah makanan berbahan
    stainless steel
    dinilai lebih higienis dan ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik atau
    styrofoam
    .
    Oleh karenanya, kader dari PSI itu mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada sisi negatifnya saja, melainkanharus dilihar dari sisi positifnya.
    “Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?” tambah dia.
    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis didesain menggunakan
    stainless steel
    untuk mengurangi limbah.
    Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.
    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan
    stainless steel
    yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).
    Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati ungkap Perayaan HUT PDIP Tahun Ini Lebih Sederhana

    Megawati ungkap Perayaan HUT PDIP Tahun Ini Lebih Sederhana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap alasan perayaan hari ulang tahun atau HUT partai tahun ini lebih sederhana dari tahun-tahub sebelumnya. 

    Awalnya, Megawati mengaku bahwa ia ingin membuat acara perayaan partai berlogo banteng ini menjadi besar. Namun dalam karena dalam kondisi prihatin, niatan itu urung dilakukan.

    “Kenapa saya bikin acara ini, bilang sama Sekjen, kita kan lagi prihatin. Tadinya saya mau bikin besar gitu,” tuturnya di acara HUT ke 52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

    Selain mengenai peringatan HUT PDIP, Megawati juga sempat menyinggung tentang kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sebelumnya. 

    “Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya. Udah gitu, ih kok nomor tiga lagi,” jelasnya. 

    Menurut Megawati, kekalahan Ganjar-Mahfud tidak lepas dari proses politik yang tidak fair. Dia bahkan menyinggung soal rekayasa dalam pelaksanaan pemilihan Presiden tersebut. Bahkan, ia mengaku juga ingin ikut belajar. 

    “Saya kepingin juga belajar kaya gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabok,” lanjutnya. 

    Hasil Pilpres 2024

    Sebagai informasi, Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) terpilih periode 2024-2029. 

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota secara nasional pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

    Hasil Pilpres 2024 itu didasarkan pada berita acara rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2024, di mana Prabowo-Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691 suara.

    Kemudian, di urutan kedua diikuti oleh pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Lalu, jumlah suara sah pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.

  • Legislator minta Pram-Doel cari solusi soal banjir di Jakut

    Legislator minta Pram-Doel cari solusi soal banjir di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno mencari solusi masalah banjir dan kesehatan di kawasan pesisir utara Jakarta.

    “Banyak PR yang menunggu pasangan pemimpin Jakarta yang baru tersebut diantaranya terkait persoalan banjir dan persoalan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Tri Waluyo merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Utara II meliputi Penjaringan, Tanjung Priok dan Penjaringan.

    Ia mengatakan, banjir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta terutama yang tinggal di sekitar pesisir Teluk Jakarta.

    “Kami meminta kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru saja ditetapkan oleh KPU untuk serius melakukan penanganan banjir dengan percepatan pembangunan NCICD atau tanggul laut,” kata dia.

    Arsip foto – Sejumlah anak bermain di tengah banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Jumat (13/12/2024). BPBD DKI Jakarta menyebutkan akan terjadi banjir rob di wilayah utara Jakarta pada 11 hingga 20 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama dan Perigee (jarak terdekat dengan bulan ke bumi). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/pri.

    Selain itu, Jakarta juga masih minim fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah diantaranya belum adanya rumah sakit umum daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

    Menurut dia, jika ada warga setempat yang membutuhkan penanganan harus dirujuk ke RSUD Jakarta Utara maupun RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Kami harap ini menjadi perhatian serius karena jumlah warga yang padat dan membutuhkan keberadaan RSUD di wilayah Penjaringan,” kata dia.

    Tri Waluyo juga mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karbo yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil dari Pilkada DKI Jakarta.

    “Saya sebagai anggota Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta mengucapkan selamat,” kata dia.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB Tri Waluyo (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis, 9 Januari 2025, telah sah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Wahyu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Terpilih Tahun 2024 di salah satu hotel di Jalan Kartini Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (9/1).

    Hadir dalam ini, Ketua KPU Kota Cirebon,  Mardeko, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo- Siti Farida, Bawaslu, dan pimpinan DPRD.

    Ditemui usai rapat, Wali Kota Cirebon terpilih Effendi Edo mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Cirebon yang telah menyelenggarakan Pilkada secara baik, aman, dan lancar.

    “Tahapan demi tahapan telah dilakukan oleh KPU hingga pada Rapat Pleno penetapan hari ini,” kata Edo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles.

    Edo mengatakan usai Pleno penetapan, pihaknya masih menunggu keputusan dari   pemerintah pusat. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2025-2029.

    Pada Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu, Pasangan Effendi Edo – Siti Farida memperoleh 77.755 suara atau 53.32 persen. Unggil dari dua pasangan calon lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sampah makanan Program MBG harus bisa dimanfaatkan

    Sampah makanan Program MBG harus bisa dimanfaatkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani sampah sisa makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

    “Jadi pupuk dan makanan hewan. Itu semua bisa kalau dikelola dengan baik,” kata Khoirudin di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta perangkat daerah di masing-masing wilayah harus bisa mengelola sampah organik (food waste) ini menjadi produk yang bermanfaat.

    Jika dikelola dengan baik, kata Khoirudin, sampah sisa makanan Program MBG bisa memiliki dampak positif. Bahkan, tidak berdampak penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA).

    “Tidak mudah mengelola sampah. Tapi jika bisa diolah maka sampah itu bernilai tinggi dan bisa dijadikan manfaat,” kata Khoirudin.

    Sebelumnya, DLH DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pengelolaan sisa makanan dari Program MBG dengan fokus pada pengolahan sampah organik sisa makanan.

    “Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Maggot Black Soldier Fly (BSF),” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto Selasa (7/1).

    Asep mengatakan bahwa dukungan ini mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga di sekolah-sekolah.

    Semua itu, kata Asep, bertujuan memastikan sampah organik dapat dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara optimal.

    Ia menegaskan, komitmen DLH Jakarta dalam menangani sampah organik yang dihasilkan dari dapur hingga sisa makanan di sekolah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Boyolali Jawatengah, Kamis (9/1) menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 di halaman kantor KPU setempat.

    Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti menyampaikan, penyelenggaraan acara ini sesuai dengan surat dari Mahkamah Konstitusi RI dan KPU RI, bahwa bagi yang tidak memiliki sengketa pada kontestasi Pilkada tahun 2024, maka dilaksanakan penetapan pada tanggal 9 Januari 2025.

    Usai agenda penetapan, dilanjutkan dengan usulan pengesahan ke DPRD Kabupaten Boyolali  yang dilaksanakan pada Jumat (10/1/2024). Sedangkan untuk prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat.

    “Waktu pelantikan masih menunggu ya, jadi kalau yang kita ketahui saat ini pelantikan itu di tanggal 7 untuk yang Gubernur dan 10 untuk Bupati ya untuk Februari, tapi kan ada informasi bahwa pelantikannya nanti ditunda supaya jadi pelantikan serentak, kita tunggu saja nanti.” Kata Ketua KPU Boyolali, Maya Yudianti seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu, Bupati terpilih Agus Irawan mengungkapkan, pasca agenda penetapan ini pihaknya bersama dengan Wakil Bupati terpilih Dwi Fajar Nirwana menunggu jadwal pelantikan sambil tetap turun ke bawah (bertemu masyarakat). 

    Ia juga menegaskan, bahwa usai Pilkada 2024 ini sudah tidak ada lagi 01 dan 02, adanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Agus berjanji akan merangkul dan berkolaborasi dengan semua yang ada di Boyolali demi kemajuan Boyolali.

    Disinggung terkait program pertama yang akan diprioritaskan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, Agus mengatakan akan menepati janji kampanye selama ini yakni reformasi birokrasi untuk menata dan memberikan kenyamanan bagi para ASN serta program andalan lain yang akan digenjot di tahun-tahun pertama masa jabatannya.

    “Kita akan memberikan sebuah kenyamanan dikalangan ASN, yang dulu mungkin jauh dari domisili akan kita pertimbangkan untuk kembali ke domisilinya agar bisa bekerja dengan baik dan nyaman, secara profesional juga nanti kerjaannya.” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta