Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Meski tak masuk daftar Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, sosok mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bakal tetap dilibatkan dalam proses transisi kepemimpinan di Jakarta.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah yang menyebut pihaknya bakal tetap meminta masukan dari kedua sosok tersebut.

    “Oh ya pasti. Pasti kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari pak Ahok dan pak Anies,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Politikus muda PDIP ini menambahkan, Tim Transisi Pram-Rano nantinya juga akan meminta masukan pihak-pihak lain yang dinilai kompeten.

    “Dari beberapa orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus dan yang belum sempurna kita sempurnakan,” ujarnya.

    Ima pun memastikan Tim Transisi ini sudah mulai bekerja hari ini dengan agenda pertemuan perdana.

    Selanjutnya, Tin Transisi ini bakal memberikan rekomendasi kepada Pram-Rano terkait program-program yang harus didahulukan di awal masa kepemimpinannya.

    “Tapi semuanya akan dikembalikan ke mas Pram dan bang Doel. Kami hanya memberikan masukan terkait itu,” tuturnya.

    Susunan Tim Transisi Pram-Rano

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno resmi mengumumkan struktur tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan.

    Total ada 16 nama yang dipilih Pram dan Rano untuk masuk dalam tim transisi.

    Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan politisi, pengamat hingga kalangan profesional.

    Untuk jabatan ketua tim transisi, Pram memilih nama Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga Politisi PDIP, Ima Mahdiah.

    Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang memang merupakan ‘tangan kanan’ Pram.

    Kemudian koordinator komunikasinya Chiko Hakim, pasti teman-teman sudah kenal. 

    Sekretarisnya adalah Beno Mohamad yang sehari-hari menempel ke Bang Doel,” kata Pram usai penetapan Gubernur terpilih di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

    Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

    Tim Inti (4 Orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 Orang)

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

    2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

    Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

     “Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

    Sebelumnya, Pram menegaskan nama yang diambilnya dalam tim transisi merupakan para profesional di bidangnya dan bukan terkait politis.

    “Dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja, yang saya kenal dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di Balai Kota,” papar Pram.

    Pram pun menegaskan bahwa dirinya tak akan membawa ASN ‘titipan’ untuk nanti membantunya bekerja di Jakarta.

    “Begitu ditetapkan karena kewenangannya sudah di kami, jadi saya juga akan segera mengumumkan tim transisi.

    Dan sebagai informasi karakter kepemimpinan saya yang selama ini saya yakini dan saya anut, dimanapun saya bekerja saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Jadi ASN yang saya akan optimalkan adalah ASN yang ada di Jakarta,” ujar Pram.

    Baik ketika menjadi pimpinan DPR, menjadi Sekretaris Presiden, menjadi Menteri dua periode, saya tidak pernah membawa ASN dari luar.

    Saya yakini bahwa ASN di dalam, termasuk yang di Jakarta ini, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk bekerja saat ini,” lanjutnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun

    Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun

    Foto: Hari Nurdiansyah/rA

    Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 16:52 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungannya dengan disertai penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025 di Gedung Dadali, Selasa (07/01).

    Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengatakan penyerahan DPA ini merupakan momentum penting perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan, terlebih tahun ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih.

    Tonggak baru perjalanan pembangunan daerah ini harus didukung pengelolaan keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di mana semangat kolaborasi dan inovasi menjadi landasan terkuatnya dalam menjalankan setiap agenda kerja dan pembangunan Kabupaten Tegal.

    “Ini adalah kesempatan emas kita untuk memulai babak baru pembangunan daerah. Tentunya ini harus dilandasi semangat kolaborasi dan inovasi untuk menggerakkan kerja-kerja di pemerintahan, terutama sektor pelayanan publik,” ujar Amir, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah.

    Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025.

    Pemkab Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal sebelumnya telah menetapkan belanja APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 sebesar Rp3,08 triliun yang terdiri atas belanja operasional Rp2,26 triliun dan belanja modal Rp312,82 miliar. 

    Adapun pendapatan APBD 2025 ini ditetapkan Rp2,88 triliun, di mana 75,46 persennya diperoleh dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah serta 24,53 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

    Melalui kebijakan ini, terdapat defisit anggaran sebesar Rp200,61 miliar yang rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan netto.

    Sekda Amir juga menekankan pentingnya pelaksanaan program unggulan dan prioritas yang harus dibarengi dengan prinsip efisiensi dan pengawasan yang ketat. 

    Program unggulan tersebut antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan persampahan, hingga digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

    Lebih lanjut, Amir menyatakan setiap perangkat daerah harus fokus pada keberlanjutan program, sekalipun ada pergantian kepemimpinan. Tujuannya agar target pembangunan Kabupaten Tegal bisa dicapai maksimal seperti peningkatan IKM menjadi 83,15, pertumbuhan ekonomi 5,85 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,65 persen.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Bangun Nuraharjo menyampaikan capaian positif yang berhasil diraih tahun 2024, termasuk predikat A pada Indeks Kepala Daerah dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan selama delapan tahun berturut-turut.

    “Penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait pendapatan transfer ke daerah dan dana desa,” jelasnya.

    Menurut Bangun, dengan semangat kerja sama dan fokus pada prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tegal optimis dapat menjalankan semua agenda program kerja dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025 ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Ali Muhammad Johan berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Si Doel Karno untuk segera merealisasikan program sekolah gratis untuk seluruh warga Jakarta mulai 2025.

    “Sekolah gratis adalah langkah strategis untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapat pendidikan yang setara, tanpa terkendala biaya,” kata Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat.

    Ali berharap pasangan pemimpin baru ini dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan segera mewujudkan program-program pro rakyat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ali juga meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera mengisi jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta ketika resmi dilantik nanti.

    Menurut dia, sekolah gratis dan pengisian jabatan kosong sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    “Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat segera merealisasikan ini,” kata Ali.

    Pembahasan sekolah swasta gratis kata Ali, telah menjadi fokus pembahasan di DPRD Jakarta, namun harus melakukan revisi regulasi yang mengaturnya.

    Dia mendorong agar Pramono Anung mengawal revisi regulasi tersebut secepatnya agar bisa diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026.

    Selain itu, Ali juga menekankan pentingnya pengisian jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dapat menghambat kinerja pemerintah.

    Ia mendorong agar proses seleksi dan pengisian jabatan dilakukan dengan cermat, agar pejabat yang terpilih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal demi kepentingan publik.

    “Saat ini masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Tentu hal ini akan menghambat program pembangunan karena pejabatnya terkadang bertugas di dua SKPD, sehingga tidak fokus pada program yang ada,” ucapnya.

    Dia juga memastikan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta siap bekerja sama dengan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, dalam menjalankan program-program pembangunan di ibu kota.

    “Kami akan selalu siap bekerja sama dan mendukung berbagai program pembangunan asalkan program tersebut berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Jakarta,” katanya.

    Ali berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara DPRD dan gubernur terpilih, berbagai tantangan yang ada di Jakarta dapat dihadapi bersama demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan Jakarta yang lebih baik.

    Dia juga optimis kepemimpinan Gubernur terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno akan membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta menyerahkan pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke DPRD Provinsi Jakarta untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden RI.

    “Kami telah menyerahkan kepada DPRD Provinsi,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta diserahkan ke DPRD Provinsi Jakarta, maka selanjutnya akan diteruskan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    Ia menjelaskan bahwa setelah tahapan itu selesai, maka semua tahapan yang ada pada level KPU Jakarta telah selesai dan nantinya semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

    “Mekanisme kami dari KPU menyerahkan ke DPRD dan DPRD menyerahkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DK Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (9/1) .

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejati-DKI bentuk tim kelola pendapatan daerah

    Kejati-DKI bentuk tim kelola pendapatan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintah Provinsi DKI membentuk tim terpadu untuk optimalisasi dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah di sektor perpajakan sebagai langkah pemberantasan korupsi.

    “Tim ini menyeimbangkan antara kegiatan penindakan dan pencegahan yang mencakup penggunaan anggaran dan mengoptimalkan sumber pendapatan dengan perbaikan tata kelola,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Syahron mengatakan Pemerintah DKI Jakarta merupakan daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah terbesar se-Indonesia yakni sebesar Rp43,3 triliun pada 2024.

    Kemudian, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp81,7 triliun.

    Oleh karena itu, lanjutnya, perlu langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah penyimpangan berupa kebocoran penerimaan daerah.

    “Sehingga perlu dibentuknya Tim Terpadu yang berguna untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah dengan berbagai strategi,” ujarnya.

    Atas dasar itu, pada Oktober 2024 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membentuk tim terpadu optimalisasi dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

    Tim ini merupakan kolaborasi personel bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, Pidana Militer (Pidmil) Kejati DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta.

    Terlebih, ditemukan modus manipulasi pajak daerah di antaranya pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sering terjadi manipulasi nilai transaksi dengan menurunkan harga jual oleh pembeli, penjual dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

    Hal ini bisa diantisipasi oleh tim terpadu dengan melakukan rapat koordinasi dengan Bapenda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), serta melakukan kajian revisi Peraturan Gubernur tentang nilai jual objek pajak (NJOP) serta rapat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penyelidikan intelijen tentang manipulasi harga jual tanah dan bangunan.

    Kemudian, modus lainnya pada sektor pajak reklame yaitu reklame permanen terdaftar sebagai reklame sementara, waktu tayang sudah selesai namun reklame masih terpasang, dari pengumpulan data diketahui terdapat 8.000 reklame, penghindaran pajak dengan mengklaim sebagian terpasang, namun yang membayar pajak hanya 1000 reklame.

    Rangkaian manipulasi ini dapat dilakukan pencegahan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Bapenda, Satpol PP, PTSP, pelaku usaha reklame, serta melakukan revisi terhadap Perda Reklame, diskusi dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Selanjutnya, modus manipulasi pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu tidak dilakukannya balik nama kendaraan, mengubah kode fungsi kendaraan sehingga terdapat selisih bayar.

    “Dalam hal ini pencegahan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Bapenda, Samsat dan penyelenggara jasa angkutan umum,” ujarnya.

    Dengan terbentuknya tim terpadu, diharapkan mampu menentukan langkah-langkah strategis terkait dengan target peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta sebesar 20 persen dari 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cap Jempol Darah, PDIP Bandung Dukung Bu Mega jadi Ketum Lagi

    Cap Jempol Darah, PDIP Bandung Dukung Bu Mega jadi Ketum Lagi

    JABAR EKSPRES – Dukungan kepada Megawati Soekarno Putri untuk kembali memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terus mengalir. Salah satunya dari para kader dan simpatisan di Kota Bandung.

    Bahkan, para kader sampai cap jempol darah sebagai bentuk kesolidan dukungan itu. Aksi itu dilakukan pada Jumat (10/1/2025).

    Mereka membubuhkan cap jempol darah di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandung. Itu juga bagian dari Peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan.

    BACA JUGA:Anggota DPRD Banjar dari PDIP Dilaporkan ke Polisi Karena Nikah Sirih!

    Cap jempol darah diawali Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung Andri Gunawan. Dilanjutkan para pengurus dan kader. Nampak juga Dandan Riza Wardana, kader yang sempat bertarung dalam Pilkada Kota Bandung.

    Andri Gunawan menjelaskan, cap jempol darah itu bukan perintah dari pusat. Tapi murni inisiatif dari DPC. “PDI Perjuangan solid dan setia kepada Ibu Ketum kami. Ibu Mega,” tegasnya.

    Andri melanjutkan, cap jempol darah itu pernah dilakukan dalam sejarah perjuangan PDI Perjuangan. Yakni rangkaian peristiwa bersejarah kuda tuli 27 Juli 1996.

    BACA JUGA:Rayakan HUT ke-52, PDI Perjuangan Jabar Potong Tumpeng dan Berikan Santunan

    Menurut Andri, saat ini kondisi partainya juga sedang tidak baik – baik saja. Banyak goncangan jelang kongres. Termasuk di Kota Bandung. “Kalau di Bandung contoh yang nampak adalah spanduk – spanduk yang berisi fitnah dan cemooh,” katanya.

    Andri menegaskan, semangat peristiwa Kuda Tuli itu akan dibawa saat ini. Sehingga para kader akan menghadapi badai dan guncangan dengan tidak gentar. “Jangankan diganggu dengan spanduk, kantor kami dibakar saja akan kami hadapi,” tegasnya.

    Selain cap jempol darah, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung juga telah membentuk satgas. Yakni satgas yang akan mengamankan sampai pelaksanaan kongres PDI Perjuangan nanti.(son)

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut HUT ke-52 PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025) akan menggelar seminar bertema ‘Refleksi 52 Tahun Perjalanan dan Perjuangan Mengawal Demokrasi’.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, seminar tersebut akan menjadi ajang refleksi untuk menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan sebagai partai politik yang konsisten mengawal demokrasi dan menjaga keberlangsungan republik.

    “Seminar ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempertahankan sistem demokrasi yang telah dirumuskan bersama. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kami ingin menyampaikan pesan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan demokrasi,” kata Sri Untari di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (10/1/2024).

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut menuturkan, momentum peringatan ulang tahun ini juga menjadi sarana untuk menguatkan soliditas kader di Jawa Timur.

    “Kita solidkan Jawa Timur kepada satu ibu Ketua Umum. Dalam masa yang penuh kesulitan ini, kesolidan adalah kunci untuk membawa PDI Perjuangan menuju kesuksesan,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema besar ‘Satyam Eva Jayate’ yang berarti ‘Kebenaran Pasti Menang’, PDI Perjuangan Jatim menegaskan bahwa perjuangan partai selama 52 tahun merupakan wujud komitmen terhadap prinsip kebenaran dan keadilan.

    “PDI Perjuangan telah melewati perjalanan panjang dan berliku. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itulah pesan penting dari tema tahun ini, yang kami harap dapat menginspirasi seluruh kader dan masyarakat,” ujarnya.

    Seminar ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam proses kenegaraan dan kebangsaan yang telah berlangsung.

    Sri Untari menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap demokrasi tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tercermin dalam berbagai langkah nyata.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” imbuhnya.

    “Seluruh kader harus bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Perjalanan 52 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Banyak ujian yang telah kita lalui, tetapi dengan prinsip Satyam Eva Jayate’ kita mampu bertahan dan terus melangkah maju,” tandas Untari.

    Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Jatim, Hari Yulianto menambahkan, bahwa seminar ini juga bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara harus terus ditanamkan dalam setiap generasi untuk menjaga integritas bangsa.

    “Prinsipnya, acara ini adalah semakin membumikan Pancasila pada generasi muda. Kami ingin generasi penerus memiliki pemahaman yang kokoh terhadap demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Hari.

    Untuk itu, seminar yang akan digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama tersebut akan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka yang memiliki keahlian di bidang demokrasi dan politik.

    Mereka adalah Adi Prayitno, M.Si., seorang pengamat politik yang dikenal dengan analisisnya yang tajam dan relevan, serta Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., pakar politik senior yang memiliki pengalaman panjang dalam meneliti perkembangan demokrasi Indonesia.

    Selain itu, Ketua DPP PDIP Ir. Bambang Wuryanto, MBA., serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, juga dijadwalkan memberikan pandangan mereka dalam seminar ini.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” jelasnya.

    Politisi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu berharap bahwa seminar tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga inspirasi bagi semua elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

    “Seminar ini adalah salah satu wujud dari komitmen kami untuk terus bersama rakyat. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebangsaan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan PDI Perjuangan,” pungkas Hari. [tok/suf]

  • Duguyur Hujan Deras, Ruang Rapat DPRD Banjar Bocor

    Duguyur Hujan Deras, Ruang Rapat DPRD Banjar Bocor

    JABAR EKSPRES – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Banjar pada Jumat, 10 Januari 2025, membuat panik para pejabat yang berada di ruang paripurna DPRD Banjar.

    Insiden ini terjadi saat mereka akan menggelar rapat pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Banjar tahun 2024. Atap gedung mengalami kebocoran, sehingga air hujan masuk ke sekitar area rapat.

    Ketua DPRD Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi gedung tersebut.

    “Hujan yang terjadi saat ini cukup besar, sehingga atap di gedung ruang rapat paripurna ini mengalami kebocoran,” ujarnya.

    BACA JUGA: Menunggu Nasib Pulihnya Teras Cihampelas di Era Wali Kota Bandung Terpilih

    Ia menambahkan bahwa atap gedung telah mengalami kerusakan yang signifikan karena tidak ada perbaikan sejak tahun 2009.

    “Sejak tahun 2009, gedung ini tidak pernah diperbaiki. Pernah ada anggaran yang disiapkan untuk renovasi, tetapi saat itu kondisi sedang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, sehingga anggarannya dicoret dan perbaikan tidak terlaksana,” jelas Dadang.

    Melihat kondisi yang ada saat ini, Dadang menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kembali perbaikan atap gedung agar tidak terjadi lagi kebocoran yang dapat mengganggu jalannya kegiatan di ruang rapat para wakil rakyat.

    “Ini harus segera diperbaiki agar ke depannya tidak menjadi kendala dan hambatan,” tegasnya.

    BACA JUGA: Muslim101: All-in-One Muslim Digital Platform Kini Hadir dengan Wajah Baru

    Kondisi gedung DPRD Banjar yang tidak terawat ini menjadi perhatian banyak pihak. Diharapkan, usulan perbaikan dapat segera direalisasikan agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu di masa mendatang.

    “Kota Banjar, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, memerlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan. Perbaikan dan pemeliharaan gedung DPRD Banjar menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (CEP)

  • KPUD Jakarta Serahkan Berkas Pengesahan Pramono Anung-Rano Karno ke DPRD Megapolitan 10 Januari 2025

    KPUD Jakarta Serahkan Berkas Pengesahan Pramono Anung-Rano Karno ke DPRD Megapolitan 10 Januari 2025

    KPUD Jakarta Serahkan Berkas Pengesahan Pramono Anung-Rano Karno ke DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menyerahkan berkas pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hari ini, Jumat (10/1/2025).
    Penyerahan berkas ini dilakukan setelah
    KPUD Jakarta
    secara resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih pada Kamis (9/1/2025).
    “Agenda kita hari ini adalah penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih. Ini diterima karena proses kami sudah selesai sampai di sini,” ucap Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata, di Gedung
    DPRD Jakarta
    , Jumat.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPUD Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan, pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih akan dilakukan oleh presiden maksimal 20 hari setelah berkas diterima secara lengkap.
    “Kalau nanti belum ditindaklanjuti ada jalur kami sampaikan melalui KPU RI mengusulkan kepada Presiden,” kata Dody.
    Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan kepada presiden agar segera dilakukan pengesahan.
    Jika merujuk peraturan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, pelantikan Pramono-Rano akan dilakukan pada 7 Februari 2025.
    “Kita secepatnya untuk segera memproses, sementara kita gunakan regulasi yang sudah ada tanggal 7 Februari dilantik, artinya sebelum tanggal 7 sudah selesai seluruhnya, secepatnya,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.