Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pramono Anung Bakal Bikin Program Sarapan Gratis Bersubsidi di Jakarta

    Pramono Anung Bakal Bikin Program Sarapan Gratis Bersubsidi di Jakarta

    JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Terpilih, Pramono Anung bakal memberikan subsidi untuk sekolah dalam Program Sarapan Gratis jika sudah dilantik sebagai gubernur.

    “Jadi pemerintah Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Nanti sekolah bekerjasama dengan UMKM setempat,” kata Pramono di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Sabtu.

    Pramono menjelaskan bahwa sarapan gratis ini akan berbeda dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian bakal memperkuat Program MBG.

    Dengan Program Sarapan Gratis ini diharapkan sekolah dapat betul-betul mandiri dalam melaksanakan kegiatannya terutama dari segi pengelolaan pembiayaannya.

    “Karena tujuannya supaya peredaran atau bisnisnya ada di UMKM yang dekat dengan sekolah yang bersangkutan, tidak dimonopoli oleh yang besar-besar. Karena itu (program ini) yang saya inginkan,” ujarnya.

    Namun dia belum bisa menyampaikan  anggaran sarapan gratis secara rinci. Yang pasti, program itu sudah dikoordinasikan bersama DPRD DKJ.

    Meski berbeda, dia menegaskan sarapan gratis ini untuk memperkuat Program MBG agar anak di Indonesia tak perlu lagi memikirkan masalah makan.

    Dia mengatakan, selain sarapan gratis, juga bakal memperluas kebijakan sekolah gratis yang tidak lagi sebatas di sekolah negeri. Program Sarapan Gratis ini bakal memperkuat MBG yang menjangkau sekolah swasta.

    “Sekolah gratis tidak hanya bagi negeri tetapi juga bagi swasta termasuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada DKI Jakarta 2024.

  • KPU Sukoharjo tetapkan pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo pemenang Pilkada 2024

    KPU Sukoharjo tetapkan pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo pemenang Pilkada 2024

    KPU Sukoharjo tetapkan pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo pemenang Pilkada 2024. (Elshinta.com/Deni Suryanti)

    KPU Sukoharjo tetapkan pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo pemenang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 14:42 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Gedung DPRD setempat. Tahapan penetapan pemenang Pilkada dilaksanakan setelah dinyatakan tidak ada keberatan atau sengketa pemilu yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, KPU Sukoharjo menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yakni Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo sebagai pemenang Pilkada. Pasangan ini memperoleh jumlah suara sebanyak 319.923 suara atau 66,67 persen suara sah. Pasangan Etik-Sapto menang melawan kotak kosong karena KPU memang hanya menerima satu pasangan calon peserta yang mendaftar sebagai peserta Pilkada lalu. “Penetapan dilakukan setelah KPU dinnyatakan tidak menerima laporan sengketa pemilu,” kata Syakbani seperti yang dilaporkan kontributor Elshinta, Deni Suryanti.

    Ia menyampaikan, tahapan setelah penetapan pemenang Pilkada yang harus dilaksanakan adalah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Hasil penetapan berupa persetujuan yang ditandatangani KPU, Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu), pasangan calon dan seluruh partai politik peserta pemilu akan diserahkan kepada DPRD Sukoharjo. “Hasil penetapan ini yang kemudian akan diserahkan secara berjenjang untuk keperluan pelantikan pasangan calon terpilih,” imbuhnya.

    Menurut Syakbani, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 28 November 2024 merupakan tahapan lanjutan yang telah dijadwalkan oleh seluruh KPU termasuk Sukoharjo. KPU mengundang seluruh partai peserta pemilu, Bawaslu dan juga pasangan calon dalam agenda penetapan ini. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPRD Malang Imbau Masyarakat Waspadai Virus HMPV Baru

    DPRD Malang Imbau Masyarakat Waspadai Virus HMPV Baru

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, mengingatkan pentingnya masyarakat mewaspadai terhadap potensi penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV).

    Ia menegaskan, bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. “Kita harus berhati-hati. Jangan sampai virus ini seperti COVID-19 yang lalu. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus menjaga kesehatan dengan cuci tangan, pola hidup sehat, dan terus berdoa agar virus ini tidak sampai ke Indonesia,” kata Ahmad Andi, Sabtu (11/1/2025).

    Andi menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Namun, pengalaman menghadapi COVID-19 harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini.

    “Dinas Kesehatan harus sigap melakukan upaya pencegahan. Masyarakat juga harus ikut andil, karena kita sudah cukup trauma dengan dampak COVID-19 sebelumnya,” ujarnya.

    Andi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mencegah masuknya virus ini ke Indonesia, khususnya ke wilayah Kabupaten Malang. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan sebagai langkah utama melawan ancaman virus baru. (yog/kun)

  • PWI Kota Bogor Dorong Belasan Anggota Baru Ikuti Aturan

    PWI Kota Bogor Dorong Belasan Anggota Baru Ikuti Aturan

    JABAR EKSPRES – Belasan anggota baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)Kota Bogor menandatangani pakta integritas usai dinyatakan lolos ujian Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di Kota Bandung belum lama ini.

    Penandatanganan yang disaksikan langsung pengurus dan anggota ini dilakukan di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan R. M. Tirto Adhi Soerjo, Komplek GOR Padjajaran, Kecamatan Tanah Sareal pada Jumat, 10 Januari 2025.

    Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi menjelaskan, penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen anggota baru untuk masuk ke PWI Kota Bogor.

    BACA JUGA; Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja Selama 2024 di Markas PWI

    Ia menekankan bahwa wartawan yang tergabung dalam PWI Kota Bogor harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di PWI.

    “Ada 16 orang anggota baru PWI Kota Bogor telah menandatangani pakta integritas, InsyaAllah kehadiran mereka memperkuat keberadaan PWI,” kata Aldho sapaanya pada Sabtu, 11 Januari 2025.

    Pihaknya mencatat, sebelumnya terdapat 19 wartawan yang mengikuti pelaksanaan OKK yang diselenggarakan PWI Jawa Barat, 16 di antaranya sudah memenuhi kewajiban dalam penandatanganan pakta integritas ini.

    Aldho menjabarkan, dalam isi pakta integritas para anggota baru berjanji akan sejumlah hal. Di antaranya, patuh dan taat terhadap PD-PRT dan Kode Perilaku Wartawan PWI, bersedia menjaga integritas, kredibilitas, dan loyalitas terhadap organisasi.

    Kemudian, menjaga kesatuan, persatuan dan marwah PWI, berpegang teguh kepada Kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesi wartawan, serta mematuhi segala aturan yang ada di Persatuan Wartawan Indonesia
    (PWI).

    “Apabila selama mereka menjadi anggota PWI Kota Bogor kemudian melanggar maka akan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi,” tegas Aldho.

    PWI Kota Bogor, sambung dia, saat ini tengah serius melakukan pembenahan organisasi dengan mengusung visi “Rumah Nyaman Wartawan” yang bertujuan agar semua wartawan bisa menjadikan PWI rumah yang aman dan nyaman dalam bekerja.

    “PWI sebagai rumah nyaman wartawan ini tidak terbatas pada anggota dan pengurus saja, tetapi seluruh wartawan yang ada di Kota Bogor bisa memanfaatkan fasilitas di PWI” terangnya.

    Hal itu, lanjut Aldho, diwujudkan melalui sejumlah kegiatan rutin yang dilakukan, seperti olahraga bersama setiap Jumat. Kemudian, memberikan jaminan bantuan hukum bagi wartawan Anggota PWI bila mendapat sengketa jurnalistik dan menjamin asuransi jiwa untuk wartawan dan keluarganya.

  • 24 Ruas Jalan di Gresik Segera Diperbaiki

    24 Ruas Jalan di Gresik Segera Diperbaiki

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 24 ruas jalan segera diperbaiki. Perbaikan itu mulai dari pelebaran hingga pembangunan. Salah satu jalan yang masuk dalam perbaikan itu melanjutkan ruas Bringkang-Menganti Gresik.

    Dari total rencana proyek tersebut, 12 di antaranya merupakan konstruksi beton. Aspal 11 ruas dan paving 1 ruas. Beberapa sudah mulai lelang pada akhir 2024. Dengan begitu pekerjaan bisa dimulai lebih cepat.

    Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Eddy Pancoro mengatakan, salah satu proyek yang masih berlanjut yakni pelebaran jalan ruas Bringkang – Menganti.

    “Sasaran pekerjaan ruas jalan itu 750 meter. Untuk melanjutkan ke arah Lakarsantri Surabaya namun masih menunggu pembebasan,” katanya, Sabtu (11/1/2025).

    Selain ruas jalan tersebut jalan lanjut dia, DPUTR juga melakukan proyek strategis di Jalan Duduksampeyan. Yakni pembukaan akses jalan dari Desa Kemudi menuju Desa Betoyoguci. “Jalan itu sudah mulai tahun 2024, tapi dilanjutkan sampai menembus Manyar,” ungkapnya.

    Pembukaan jalan tersebut kata Edi Pancoro, diharapkan bisa membuka akses mobilitas masyarakat. Di mana bisa menghemat jarak tempuh hingga 10 kilometer. “Selain bisa membantu aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa meminimalisir kemacetan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyatakan anggaran untuk infrastruktur jalan di tahun 2025 dianggarkan Rp 100 miliar lebih. Pihaknya berharap tahap pekerjaan juga diperhitungkan aspek kualitas.

    “Dengan perbaikan ini saya berharap pekerjaannya awet. Ada beberapa proyek di tahun lalu yang dikerjakan saat hujan sedang tinggi. Kuatirnya kualitasnya menurun,” pungkasnya. [dny/kun]

  • DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gowa menetapkan Hj. Sitti. Husniah Talenrang SE,M.M dan H. Ir. Darmawangsah Muin Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gowa periode 2025-2030.

    Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dalam rangka pengumuman hasil penetapan bupati dan wakil bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, berlangsung di ruang rapat paripurna. Sabtu 11 Januari 2025

    Rapat dipimpin ketua paripurna penetapan ini dipimpin Muhammad Ramli Rewa (ketua DPRD Gowa)

    Hadir dalam rapat penetapan ini Bupati Gowa
    Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo bersama Wakil Bupati Abdul Rauf Malagani Karaeng Kio.

    Dalam sambutannya, bupati Adnan berharap agar keberlangsungan pembangunan tetap berjalan demi kemajuan kabupaten Gowa kedepan.

    Sementara itu, Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti. Husniah Talenrang mengungkapkan jika kepemimpinannya kedepan fokus pada percepatan pembangunan disegala sektor, peningkatan SDM, dan wujudkan program unggulan yang telah dirumuskan dalam visi misi Hati Damai. (*)

    Liputan: Uchenk Husain

  • Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal mengembalikan anggaran senilai Rp365 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.

    Dana ratusan juta yang akan dikembalikan itu merupakan anggaran sisa Pilkada 2024 kemarin lantaran kontestasi politik tingkat daerah tersebut hanya berlangsung satu putaran.

    “Sebagai mitra KPU yang selama ini ketok palu hibah, hibah yang kami berikan untuk (pilkada) dua putaran, tapi ini satu putaran,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Politikus senior PKS ini bilang, sisa anggaran itu nantinya bakal masuk menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD Perubahan 2025.

    Dana tersebut pun bisa digunakan untuk menjalankan program Pemprov DKI Jakarta lainnya.

    “Ini akan jadi Silpa. Silpa nanti kami akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi, dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, total anggaran yang sudah dihapuskan untuk menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024 kurang lebih sebesar Rp600 miliar.

    “Kalau dibagi 8 juta pemilih di Jakarta, biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” ucap Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran Pilkada Jakarta 2024 berlangsung hanya satu putaran, Dody menyebut, angka tersebut terbilang sangat efisien.

    “Jadi Rp 75.000 ini selama lima tahun kami berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi lima tahun kan satu tahun Rp 15.000,” tuturnya.

    “Terkait mahalnya biaya, sebenarnya ini bagian hak demokrasi dan masyarakat bisa memilih, demokrasi lebih sehat, siapa pemimpin yang diharapkan,” sambungnya.

    Sebagai informasi tambahan, KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Pasangan nomor urut 3 ini meraih 2.183.239 atau 50,07 persen suara warga Jakarta.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono hanya meraih 1.718.160 suara atau 39,40 persen.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara atau 10,53 persen.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Dorong Pemprov Beri Permodalan UMKM Demi Tunjang Makan Bergizi Gratis

    DPRD Dorong Pemprov Beri Permodalan UMKM Demi Tunjang Makan Bergizi Gratis

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Nur Afni Sajim, mendorong Pemprov Jakarta untuk memberikan kemudahan permodalan bagi UMKM.

    Desakan disampaikan politikus Demokrat ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah pusat sejak 6 Januari lalu.

    Menurutnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini tak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengenbangkan usahannya.

    Untuk memastikan keberlanjutan UMKM sebagai pemasok bahan baku program MBG, ia menilai perlu adanya ketersediaan modal bagi UMKM dan kesiapan BUMD dalam menyediakan bahan pangan berkualitas.

    “Pertama, kesiapan modal. Jadi, itu harus ada bantuan dari Bank berupa pinjaman permodalan karena kan makan bergizi gratis itu kan dibayarnya per bulan ya,” ucapnya dalam keterangan tertulis,” Sabtu (11/1/2025).

    Ia pun meyakini BUMD terkait memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pangan berkualitas dalam skala besar, terutama dalam menyediakan pasokan untuk program MBG.

    “BUND kita siap kok dan sudah sangat maju. Food Station sudah siap dengan pangannya, begitu juga dengan Dharma Jaya, Pasar Jaya, Insyaallah tidak akan ada kekurangan pasokan bahan,” ujarnya. 

    Afni menyampaikan, nantinya Komisi B juga akan meminta BUMD terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program ini, termasuk pengawasan kualitas makanan dan pembinaan UMKM.

    “Kita juga dari Komisi B nanti minta untuk BUMD yang ditugaskan dan Dinas KPKP bagaimana kesiapannya. Dan UMKM-nya kita juga harus siap betul karena ada kalimat bergizi,” kata dia. 

    Untuk diketahui, pada tahap awal telah disiapkan empat titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi 12.054 pelajar penerima manfaat. 

    Keempat SPPG tersebut yaktu SPPG Halim, Susukan Ciracas, Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta
    Tim Redaksi
     
    D
    EPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    , memastikan bahwa program sekolah gratis di Jakarta akan berlaku tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta.
    Kebijakan ini telah disetujui oleh DPRD Jakarta dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.
    “Sekolah gratis akan berlaku untuk negeri dan swasta. Saya sudah berkoordinasi dengan DPRD, dan mereka setuju secara prinsip,” ujar Pramono saat ditemui di Kampus UIN Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta juga akan meluncurkan program sarapan pagi bagi siswa untuk memastikan mereka tidak khawatir tentang asupan makanan saat bersekolah.
    “Kami akan meluncurkan program sarapan pagi untuk siswa, sehingga mereka tidak perlu khawatir soal makan,” kata Pramono.
    Pelaksanaannya, menurutnya, akan melibatkan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah di Jakarta.
    “Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan mereka bekerja sama dengan UMKM setempat. Tujuannya agar bisnis yang berkembang adalah milik UMKM di sekitar sekolah, bukan yang besar-besar,” jelasnya.
    Pramono juga menekankan bahwa program sarapan pagi ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional.
    “Makan siang itu program nasional, saya tidak ingin mengklaim,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hukuman Memilukan Siswa SD di Medan Akibat Nunggak SPP Rp 180 Ribu, Duduk di Lantai Berjam-jam – Halaman all

    Hukuman Memilukan Siswa SD di Medan Akibat Nunggak SPP Rp 180 Ribu, Duduk di Lantai Berjam-jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang siswa berinisial MI, yang duduk di bangku kelas IV SD Yayasan Abdu Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami kejadian yang sangat memilukan.

    MI, yang baru berusia 10 tahun, dihukum untuk duduk di lantai selama pelajaran karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan, dengan total utang sebesar Rp 180.000.

    Ibu MI, Kamelia (38 tahun), mengungkapkan betapa sedihnya ia melihat anaknya diperlakukan seperti itu.

    Kamelia juga menjelaskan bahwa anaknya merasa dipermalukan di depan teman-teman sekelasnya.

    Ia menirukan ucapan gurunya, yang menyatakan bahwa siswa yang belum membayar SPP tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran. “Peraturan yang belum bayar dan lunas tidak dibenarkan ikut sekolah,” ungkap Kamelia.

    Walaupun guru telah menyarankan MI untuk pulang, dia menolak untuk pergi, yang mengakibatkan dia dihukum untuk duduk di lantai selama berjam-jam.

    Kamelia bahkan menyebutkan bahwa kepala sekolah tidak mengetahui kejadian tersebut.

    Mengetahui peristiwa ini, anggota DPRD Sumatera Utara, Ikhwan Ritonga, merasa prihatin dan segera turun tangan.

    Ia mengunjungi kediaman MI untuk mendalami kronologi kasus ini. “Kita sangat prihatin karena memang itu merusak psikologis anak. Niat dia bagus mau belajar, tetapi hukuman seperti ini tidak bisa dibenarkan,” jelas Ikhwan setelah bertemu dengan keluarga MI.

    Ikhwan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait kasus ini. “Masalah SPP seharusnya merupakan hubungan antara pihak sekolah dan orang tua murid. Siswa tidak sepantasnya tahu tentang pembayaran SPP,” tegasnya.

    Ikhwan Ritonga berjanji untuk membantu keluarga MI dengan membayar SPP anak tersebut hingga tamat SD.

    Ia juga berharap Pemerintah Kota Medan memberikan teguran keras kepada pihak sekolah. “Kami harap Pemerintah Kota Medan memberikan teguran dan menjadikan ini sebagai introspeksi bagi sekolah, baik negeri maupun swasta,” pungkasnya.

    Kasus ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang adil dan perhatian terhadap psikologis anak-anak di lingkungan pendidikan.

    Semoga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Anggota DPRD Sumut Kunjungi Rumah Siswa SD Abdi Sukma yang Disuruh Wali Kelas Duduk di Lantai

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(Tribun-Medan.com, Anisa Rahmadani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).