Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pimpinan DPRD Surabaya minta pemkot umumkan pengembang nakal

    Pimpinan DPRD Surabaya minta pemkot umumkan pengembang nakal

    Surabaya (ANTARA) – Pimpinan DPRD Surabaya meminta pemerintah kota setempat untuk mengumumkan daftar hitam pengembang nakal yang tidak patuh pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Minggu mengatakan lembaganya merespons positif upaya Wali Kota Eri Cahyadi mengajak kolaborasi DPRD Kota Surabaya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

    “Kami menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yakni fungsi pengawasan,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan telah ditemukan bahwa ada banyak pengembang apartemen yang sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP dalam bentuk stiker, tetapi ternyata tidak membuat pengembang segera melakukan pembayaran.

    “Kami meminta pihak Pemkot Surabaya untuk menjalankan fungsi eksekutif secara lebih tegas lagi agar tercipta efek jera kepada pengembang nakal,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Mas Toni ini melanjutkan jika Dirjen Pajak memiliki upaya gazeling (menahan) maka Pemkot Surabaya harus berani melakukan upaya mengumumkan di media massa agar perusahaan atau pengembang maupun pengelola tersebut diketahui khalayak luas kalau tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

    “Pemkot harus berani mengumumkan di media massa melalui rilis agar menimbulkan efek jera bagi badan hukum yang lain yang masih enggan melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Selain kewajiban, pajak itu juga instrumen pembangunan yang akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat Surabaya,” ujarnya.

    Pengumuman tersebut, lanjut Toni, juga bisa menjadi edukasi bagi calon pembeli apartemen, pengembang mana yang memiliki manajemen bagus, agar tidak menjadi korban dalam pembelian unit apartemen.

    “Sudah banyak kisah apartemen yang sudah dibeli ternyata tidak sempat terbangun lalu diputus pailit, juga banyak sekali pengembang yang tidak segera memberikan sertifikat strata title yang menjadi hak pembeli,” ujarnya.

    Ia menyebut ada salah satu apartemen di Surabaya masih memiliki tunggakan miliaran rupiah ke Pemkot Surabaya, meski sudah diberi label stiker tapi juga belum membayar.

    “Makanya, pengembang harus dipermalukan dimuka umum, karena mereka tidak memiliki rasa malu tidak patuh membayar pajak,” tuturnya.

    Oleh karena itu, lanjut Toni, jikalau sinergi ini bisa berjalan maka upaya meningkatkan PAD dari sektor pajak sangat bisa tercapai.

    “Yang terpenting, semua ini adalah upaya mengajak gotong royong semua elemen masyarakat Surabaya, mulai dari pemerintah, investor dan warga untuk mewujudkan pembangunan di Surabaya sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama atas kota ini bisa terwujud,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aksi Kader Gerindra Lunasi SPP Siswa Dihukum Duduk di Lantai oleh Guru di Medan, sang Adik Kebagian – Halaman all

    Aksi Kader Gerindra Lunasi SPP Siswa Dihukum Duduk di Lantai oleh Guru di Medan, sang Adik Kebagian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kisah seorang siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak pembayaran SPP telah menarik perhatian publik.

    Siswa yang dikenal dengan inisial MI berusia 10 tahun tersebut viral di media sosial setelah ibunya, Kamelia, mengungkapkan kesedihannya ketika mengetahui anaknya diperlakukan seperti itu.

    Kasus ini menyoroti masalah pendidikan dan keadilan dalam perlakuan terhadap siswa di Indonesia.

    Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengambil inisiatif untuk membantu MI.

    Setelah berita tentang hukuman yang diterima MI menyebar, Ihwan menyambangi rumah korban dan membayar seluruh tunggakan SPP hingga anak tersebut lulus sekolah.

    Tak hanya itu, Ihwan juga berkomitmen untuk membiayai SPP adik MI yang masih duduk di kelas 1 SD.

    Kamelia, ibu MI, sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Ihwan Ritonga.

    Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram, Kamelia menyatakan, “Saya ucapkan banyak terima kasih pada bapak Ihwan Ritonga di mana bapak sendiri telah melunaskan SPP anak saya. Bukan hanya Mahesa tapi juga Faizan sampai tamat kelas 6.” Kamelia merasa beban keuangan yang dialaminya berkurang berkat bantuan tersebut.

    Kisah MI menjadi viral ketika dia dihukum duduk di lantai selama proses pembelajaran di sekolah karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan.

    Kamelia mengungkapkan bahwa dia sempat tidak percaya saat anaknya melaporkan hukuman tersebut. “Saya sempat nangis. Ya Allah, kok begini sekali,” ucap Kamelia.

    Ia merasa sangat tidak adil anaknya harus dihukum hanya karena masalah keuangan.

    Kepala Sekolah Dasar Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui peristiwa yang menimpa MI.

    Juli menyebutkan bahwa pihak yayasan tidak pernah menerapkan kebijakan melarang siswa yang belum membayar SPP untuk mengikuti pelajaran. “Sebenarnya ada miskomunikasi,” ujarnya.

    Juli berusaha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak pernah disetujui dan bahwa tindakan tersebut diambil oleh wali kelas tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

    Setelah kejadian tersebut, kepala sekolah telah meminta maaf kepada orang tua MI, dan mereka menganggap masalah ini sudah diselesaikan.

    Namun, insiden ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa.

    Kisah ini menyoroti betapa pentingnya kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan siswa, serta perlunya kebijakan yang adil dalam institusi pendidikan.

    Aksi Ihwan Ritonga patut dicontoh sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, dan semua siswa dapat memperoleh hak mereka untuk belajar tanpa ada diskriminasi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, angkat bicara terkait kabar seorang siswa SD di Medan berinisial MI yang terpaksa duduk di lantai saat belajar karena tidak mampu membayar SPP sebesar Rp180 ribu.

    Peristiwa ini menyita perhatian publik dan menuai simpati dari berbagai pihak.

    “Ya Allah info ini sangat simpatik,” ujar Cholil dalam keterangannya di X @cholilnafis (12/1/2025).

    Cholil Nafis mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program makan siang bergizi gratis bagi siswa.

    “Mungkin baiknya tak semua anggaran untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa,” sebutnya.

    Ia menilai pentingnya alokasi anggaran untuk membebaskan biaya SPP, terutama bagi keluarga yang kurang mampu di sekolah swasta dan madrasah.

    “Tapi juga ada anggaran untuk SPP gratis yang dibayari oleh pemerintah,” Cholil menuturkan.

    Cholil bilang, langkah ini dapat membantu siswa-siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa hambatan biaya.

    “Khususnya keluarga tak mampu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah,” tandasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui hal tersebut langsung bereaksi.

    Prabowo menginstruksikan Anggota DPRD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Ihwan Ritonga untuk melunasi SPP MI hingga tamat sekolah.

    (Muhsin/fajar)

  • Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp 12,5 Miliar

    Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp 12,5 Miliar

    Liputan6.com, Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran program MBG dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh Gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar. “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Sapto.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan. “Akhirnya dewan legowo karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” tambahnya.

    Guna menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5 persen. “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” ungkapnya.

    Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin, menyebutkan bahwa kebutuhan awal program MBG dihitung mencapai Rp 26 miliar. Namun, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk melakukan pengurangan alokasi. “Kalau tidak ada tambahan anggaran di APBD Perubahan, program ini tidak akan berjalan maksimal,” ujar Ery.

    Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan juknis dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

  • Kader Partai Ummat NTB Jadi Bandar Narkoba

    Kader Partai Ummat NTB Jadi Bandar Narkoba

    Mataram, Beritasatu.com – DPW Partai Ummat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kadernya berinisial HRM (40) dari segala urusan partai. HRM ditangkap polisi karena menjadi bandar narkoba.

    “Kami untuk sementara menonaktifkan kepengurusannya di partai,” kata Ketua DPW Partai Ummat NTB Yuliadin di Mataram, NTB, Sabtu (11/1/2025).

    Yuliadin mengatakan, apabila kader Partai Ummat tersebut terbukti bersalah, DPW Partai Ummat tidak akan segan-segan memecatnya itu dari partai.

    “Sesuai dengan mekanisme di partai. Kalau dia terbukti secara hukum, kami mengambil langkah-langkah tegas mengeluarkan surat pemecatan dan mencabut keanggotaannya dari Partai Ummat,” kata Yuliadin.

    Dia mengaku selama ini pihaknya tidak mengetahui apa kegiatan maupun pekerjaan kadernya tersebut.

    “Yang melakukan (narkoba) itu kan secara pribadinya, kami di organisasi tidak tahu apa kegiatannya selama ini di luar partai. Apakah itu bandar (narkoba) atau sebagainya,” ujarnya.

    Dia mengatakan, HRM yang ditangkap polisi pada Sabtu (11/1/2025), pernah menjadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu Legislatif 2024. Namum, HRM tidak terpilih.

    “Iya memang kader, karena setiap menjadi calon langsung menjadi kader partai. (Perolehan) suaranya lumayan sekitar 1.700-an suaranya. Itu suara pribadinya saja, cuma tidak dapat kursi. Hanya saja, lumayan besar suara pribadinya,” terang Bucek, panggilannya.

    Bucek menekankan pihaknya sangat mendukung pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum. Partai Ummat mengapresiasi upaya dan kerja-kerja kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah itu.

    Sebelumnya, polisi menangkap pria berinisial HRM di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Sabtu pagi. Buronan penjualan sabu-sabu terbesar di Bima dan Dompu ini ditangkap jajaran Polsek Bolo.

    “Dia adalah caleg dari Partai Ummat nomor urut 1 Dapil II Kabupaten Bima,” ungkap Kapolsek Bolo AKP Nurdin.

    Pada Pileg lalu HRM sukses memperoleh 1.769 suara, sekaligus peraih tertinggi di internal partai.

    “Nasibnya gagal, karena tidak ditopang suara partai. Padahal, dia unggul jauh dari caleg terpilih, Nurdin Amin dari PDI Perjuangan yang memperoleh 1.408 suara lalu terdongkrak oleh suara partainya,” paparnya.

    HRM masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai bandar sabu terbesar di Pulau Sumbawa, dengan wilayah peredaran Bima dan Dompu.

    “Saat pileg lalu, HRM familiar sebagai caleg bandar narkoba dan tersohor di wilayah Bolo,” sambung Nurdin.

    Penangkapan yang bersangkutan, menindaklanjuti perintah Polda NTB dan Polres Bima sesuai surat permohonan bantuan penangkapan nomor: B/6891/XII/RES.4.2/2024 /Ditresnarkoba Polda NTB tertanggal 26 Desember 2024 dan surat perintah tugas nomor: Sp.Gas / 07/I/2025/Satresnarkoba Polres Bima, tertanggal 8 Januari 2025. 

    HRM, kader Partai Ummat ini, memiliki kendali untuk wilayah Bima dan Dompu. Bahkan memiliki aset di mana-mana, seperti tanah dan kebun yang banyak.
     

  • Ini Sanksi yang Menanti ASN di Jateng Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

    Ini Sanksi yang Menanti ASN di Jateng Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng mendorong ASN agar patuh dalam melaporkan harta kekayaan sebelum batas waktu 31 Maret 2025. 

    ASN yang tidak melapor tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin serta pengurangan tambahan penghasilan sebesar 10 persen.

    Menurut Inspektur Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) terdiri dari dua komponen utama, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

    Untuk mempercepat proses pelaporan, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, telah mengeluarkan Surat Edaran No. 700/3162 bertanggal 19 Desember 2024.

    Dhoni menegaskan sesuai dengan arahan Pj Gubernur dan Sekda Jateng, ASN diharapkan dapat melaporkan LHKPN dan SPT mereka tepat waktu. 

    “Bagi ASN yang tidak melapor tepat waktu, tambahan penghasilan mereka hanya akan dibayarkan sebesar 90 persen hingga LHKAN disampaikan,” jelas Dhoni, Sabtu (11/1/2025).

    Selain pengurangan tambahan penghasilan, pejabat administrasi yang terlambat melapor akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, sementara pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi akan dikenakan hukuman disiplin berat. 

    Aturan ini sesuai dengan Pergub Jateng No. 43/2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

    Dhoni juga menambahkan bahwa LHKPN diwajibkan bagi pejabat strategis seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat dan PNS dengan fungsi strategis lainnya. 

    Di samping itu, Dewan Komisaris Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah juga wajib melaporkan LHKPN. 

    Bagi ASN yang tidak termasuk penyelenggara negara, mereka wajib melaporkan SPT tahunan.

    Jumlah ASN yang wajib melapor untuk periode pelaporan tahun 2024 mencapai 47.729 laporan, yang terdiri dari 1.669 laporan LHKPN dan 46.060 laporan non-LHKPN.

    Dalam rangka mendukung kepatuhan pelaporan, Dhoni mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan harta mereka. 

    Inspektorat Jateng juga akan memberikan dukungan berupa sosialisasi, pendampingan, asistensi pengisian LHKPN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemantauan proses pelaporan di OPD.

    “Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKAN, termasuk pemeriksaan khusus terhadap ASN yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan mereka,” imbuhnya.

  • Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    loading…

    Ima Mahdiah merupakan tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan, Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah merupakan orang Betawi asli. Hal itu menepis anggapan tidak adanya tokoh Betawi di Tim Transisi.

    “Jadi, tim transisi kemarin sudah mulai rapat yang dipimpin oleh Ibu Ima Mahdiah, dan ada beberapa pertanyaan dipublik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Ibu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2025).

    Menurut Pramono, tak hanya seorang Betawi asli, Ima Mahdiah pun merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP. Ima memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    “Dia Wakil Ketua DPRD dari Fraksi saya kebetulan. Sehingga dengan pengalaman itu, saya yakin, tim transisi ini segera bisa bekerja dan yang paling utama adalah mereka hanya menyiapkan, bukan memutuskan, tetap semua keputusan di saya dan Bang Doel,” tuturnya.

    Pram menambahkan, Tim Transisi bakal menyiapkan berbagai hal hingga dia dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kelak. Terkait waktu pelantikan, Pram mengaku tak mempersoalkannya lantaran dia bakal menaati penetapan dari pemerintah.

    “Mereka menyiapkan sampai dengan pelantikan, apakah pelantikan itu tanggal 7 Februari sesuai dengan Perpres, atau Maret setelah tanggal 13. Saya kapan saja tidak ada persoalan, saya sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan Mendagri,” katanya.

    (cip)

  • Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan Tim Transisi akan menyelesaikan belanja masalah saat dirinya kampanye di sejumlah lokasi. Foto/ SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan, Tim Transisi bentukannya tersebut bakal bekerja untuk menyelesaikan belanja masalah saat kampanye dahulu di Jakarta.

    “Saya sudah sampaikan berulang kali, saya akan menyelesaikan belanja masalah yang saya keliling selama ini dari kelurahan ke kelurahan, hampir 300 titik,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Pram, di antara masalah tersebut, yakni menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Difabel, dan lainnya. Semua persoalan dari belanja masalah yang telah dilakukannya itu menjadi prioritas di awal.

    “Termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam benar-benar segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik, kita lebih perbaiki lagi, termasuk Kampung Akuarium,” katanya.

    Pramono menambahkan, Tim Transisi bentukannya itu di pimpin oleh Ima Mahdiah. Tak hanya seorang Betawi asli, Ima merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, yang mana memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    (cip)

  • Kriminal kemarin, anak Nikita Mirzani kabur hingga kasus pemerasan

    Kriminal kemarin, anak Nikita Mirzani kabur hingga kasus pemerasan

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (11/1) mulai dari Laura Meizani (Lolly), putri sulung aktris Nikita Mirzani dilaporkan telah meninggalkan Rumah Aman, tempat di mana ia tinggal selama beberapa bulan terakhir hingga kasus pemerasan usai berkenalan di aplikasi percakapan daring.

    Selain itu, terdapat berita kriminal lainnya yang menarik untuk disimak pada pagi ini. Berikut rangkumannya:

    1. Lolly anak Nikita Mirzani kabur, lalu apa sebenarnya fungsi safe house?

    Laura Meizani (Lolly), putri sulung aktris Nikita Mirzani, dilaporkan telah meninggalkan Rumah Aman, tempat di mana ia tinggal selama beberapa bulan terakhir.

    Kepergiannya dari lokasi tersebut menarik perhatian publik, mengingat situasi yang selama ini mengelilingi kehidupannya. Laura atau yang akrab disapa Lolly, kemudian terlihat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (10/1) dini hari.

    2. Polisi usut kasus pria diperas waria usai kenal di aplikasi daring

    Kepolisian mengusut kasus pria berinisial FH diperas waria usai berkenalan di aplikasi percakapan daring di kawasan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

    “Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polrestro Bekasi Kota untuk kemudian sekarang ini sedang kita usut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Sabtu.

    3. Legislator apresiasi Kejati bongkar kasus korupsi di Dinas Kebudayaan

    Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Hardiyanto Kenneth mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta atas pengungkapan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan.

    “Saya minta Kejati harus berani mengusut kasus ini hingga tuntas ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di tiga orang saja yang dijadikan tersangka,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025