Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyambut baik rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air.

    Selain menyatukan misi presiden dengan para kepala daerah, dia menilai retreat tersebut juga akan meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah.

    “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang ingin memastikan para kepala daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat. Retreat memiliki dampak yang positif dan berarti dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dia meminta semua kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota berpartisipasi dalam kegiatan retreat tersebut sebab agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi warna dan motif politik.

    “Kami optimistis para kepala daerah akan antusias berpartisipasi dalam retreat nasional nanti. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi nasional kepala daerah,” ujarnya.

    Meski demikian, dia berharap agar retreat kepala daerah tidak serta merta diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, dia mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 

    2. Ahmad Heriyadi (swasta)

    3. Mahhud (anggota DPRD)

    4. Achmad Yahya M. (guru) 

    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)

    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)

    7. Jodi Pradana Putra (swasta)

    8. Hasanuddin (swasta) 

    9. Ahmad Jailani (swasta)

    10. Mashudi (swasta)

    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)

    12. Kusnadi (ketua DPRD)

    13. Sukar (kepala desa)

    14. A. Royan (swasta)

    15. Wawan Kristiawan (swasta)

    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)

    17. Ahmad Affandy (swasta)

    18. M. Fathullah (swasta)

    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)

    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)

    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);

    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya

  • DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Megapolitan 14 Januari 2025

    DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 dalam Sidang Paripurna di Gedung
    DPRD Jakarta
    , Selasa (14/1/2025).
    Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, yang membacakan hasil rekapitulasi suara Pilkada.
    Berdasarkan hasil rekapitulasi, Pramono Anung-Rano Karno berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 50,07 persen atau sebanyak 2.183.239 suara.
    “Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
    Selanjutnya, DPRD Jakarta akan bersurat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan pasangan terpilih ini secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode mendatang.
    Khoirudin juga menyampaikan harapan besar kepada pasangan terpilih agar dapat menjalankan amanah dengan baik.
    Ia yakin kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat memajukan Jakarta untuk masa depan.
    “Selamat kepada pasangan cagub gawagub terpilih semoga amanah dapat dijalankan sebaik- baiknya serta mampu menganut perubahan positif bagi kemajuan Jakarta,” kata dia.
    Acara penetapan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata beserta komisioner, serta perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta.
     
    Namun, pasangan terpilih Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadirkan dalam kesempatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tewas Ditusuk, Aktor Sandy Permana Baru 2 Minggu Buka Usaha Bakso Mak Lampir

    Tewas Ditusuk, Aktor Sandy Permana Baru 2 Minggu Buka Usaha Bakso Mak Lampir

    GELORA.CO – Aktor Sandy Permana sempat membuka usaha bakso Mak Lampir sebelum tewas ditusuk.

    Sandy Permana ditemukan tergeletak akibat luka tusuk di pinggir jalan dekat rumahnya di Perumahan TNI/Polri Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Minggu pagi, Minggu (12/1/2025).

    Ade Andriani, istri Sandy Permana, terkejut melihat peristiwa yang merenggut nyawa suaminya itu.

    Saat kejadian penusukan berlangsung, Ade masih tertidur, sedangkan Sandy Permana terbiasa bangun pagi untuk memberi makan ternaknya. 

    “Saya bangun karena disuruh siap-siap ke rumah sakit,” kata Ade di rumahnya, Senin (13/1/2025), dilansir dari WartaKotalive.com.

    Saat itu ada tetangga rumah memberi kabar bahwa Sandy Permana menjalani perawatan di rumah sakit akibat terjatuh.

    Namun, Ade merasa curiga saat melihat sepeda listrik yang biasa dikendarai pemeran Arya Soma dalam sinetron Misteri Gunung Merapi (Mak Lampir) itu terlihat penuh darah.

    “Saya syok pas lihat sepeda listriknya penuh darah,” ujarnya sambil menahan tangis.

    Sesampainya di rumah sakit, Ade melihat suaminya sudah terbaring lemah dan penuh darah. 

    Ade sempat berkomunikasi dengan Sandy Permana supaya tetap kuat. 

    “Saya bilang kuat demi anak-anak,” tutur Ade sambil mengusap air matanya. 

    Saat Ade menanyakan pelaku yang telah melukai, Sandy Permana tidak bisa menjawab karena napasnya sudah terengah-engah dan tak mampu bicara.

    Sandy Permana lalu dirujuk ke RSUD Cileungsi.

    Sayangnya, di tengah perjalanan, aktor kelahiran tahun 1979 itu mengembuskan napas terakhirnya.

    Setahu Ade dari laporan kepolisian, Sandy Permana yang biasa memberikan pakan ayam di belakang rumahnya itu tiba-tiba ditusuk tetangganya.

    “Suami saya masih bisa jalan cari pertolongan (setelah ditusuk) sambil menyebutkan nama pelaku,” kata Ade.

    Bagi Ade, mendiang suaminya adalah pria yang ramah dan senang bersosialisasi dengan warga.

    Sandy Permana pernah mencoba terjun ke dunia politik untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Hanura.

    Selain itu, rumahnya menjadi tempat nongkrong warga maupun teman-temannya untuk makan ataupun berbagi cerita. 

    “Suami saya baru buka usaha bakso Mak Lampir dua minggu lalu,” sebutnya.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

    Hasilnya, terduga pelaku penusukan Sandy Permana adalah warga setempat.

    Korban dan pelaku diketahui saling mengenal.

    “Ya menurut warga sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan seseorang, kami sedang kejar Identitas dan buru pelakunya,” kata Onkoseno, Minggu, dilansir dari Tribunbekasi.com.

    Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sejumlah luka tusuk pada area vital tubuh korban seperti leher, dada, dan perut, akibat senjata tajam.

    “Saat ini Reskrim Metro Bekasi sedang mendalami dan mencari pelaku,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua RT 05 Desa Cibarusah Jaya, Sudarmadji, mengungkapkan bahwa antara terduga pelaku dengan korban sempat terjadi percekcokan.

    Percekcokan berawal dari perbedaan pendapat dalam rapat warga pada bulan Oktober 2024 lalu.

    Saat rapat, terduga pelaku tidak senang atas pernyataan dari Sandy Permana, hingga terjadilah debat dan cekcok dalam rapat warga tersebut.

    “Awalnya hanya saling tuding, cekcok di forum,” ucap Sudarmadji, Minggu.

    Sandy Permana tidak terima dengan pernyataan terduga pelaku yang ditujukan terhadapnya di dalam rapat warga itu.

    Bahkan sang aktor melayangkan somasi kepada tetangganya tersebut. Namun, rencananya itu batal dilakukan.

    “Masalah dianggap selesai saat itu,” sebut Sudarmadji.

    Menurut Sudarmadji, terduga pelaku masih menyimpan dendam kepada Sandy Permana sehingga terjadilah peristiwa penusukan ini.

    “Kita enggak tahu ada kejadian(penusukan). Kita kira masalah sudah selesai,” jelasnya.

    Saat ditanya apa yang menjadi pemicu cekcok dalam rapat warga tersebut, Sudarmadji enggan mengungkapkan lebih lanjut.

    Meski begitu, Sudarmadji mengatakan bahwa bahwa persoalan lingkungan warga di Perumahan TNI/Polri Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, yang menjadi akar masalahnya.

    “Soal urusan lingkungan warga perumahan,” katanya.

    Sudarmadji juga menceritakan detik-detik terjadinya peristiwa tragis yang menewaskan Sandy Permana.

    Diungkapkan Sudarmadji, penusukan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang setelah mengurus ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. 

    “Saat di tengah perjalanan, korban sedang mengendarai sepeda listrik diadang pelaku dan langsung menikam korban dengan membabi buta.” 

    “Jadi lagi pulang naik sepeda listrik abis kasih makan ternak langsung ditusuk,” 

    “Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu (penikaman), korban dan pelaku saling mengenal. Pelaku langsung kabur,” terangnya.

  • KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    KPK Sita Tanah dan Apartemen Milik Anggota DPR Anwar Sadad Senilai Rp 8,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset dari salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total aset anggota DPR fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad yang disita senilai Rp 8,1 miliar.

    “Untuk Jatim info penyidik, disita dari tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

    Pada Rabu (8/1/2025), tim penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

    Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 itu diketahui jadi salah satu pihak yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Sadad dicecar soal seluk-beluk kasus dugaan suap dana hibah, termasuk terkait kepemilikan aset-asetnya.

    Materi pemeriksaan yang sama juga ditanyakan tim penyidik kepada Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.

    Tim penyidik turut mendalami kepemilikan aset-aset Anwar Sadad melalui saksi Kris Susmantoro selaku pihak swasta.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad),” kata Tessa, Kamis (9/1/2025).

    KPK sebelumnya telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul (tersangka),” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    1. Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 
    2. Ahmad Heriyadi (swasta)
    3. Mahhud (anggota DPRD)
    4. Achmad Yahya M. (guru) 
    5. R. A. Wahid Ruslan (swasta)
    6. Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)
    7. Jodi Pradana Putra (swasta)
    8. Hasanuddin (swasta) 
    9. Ahmad Jailani (swasta)
    10. Mashudi (swasta)
    11. Bagus Wahyudyono (staf sekwan)
    12. Kusnadi (ketua DPRD)
    13. Sukar (kepala desa)
    14. A. Royan (swasta)
    15. Wawan Kristiawan (swasta)
    16. Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
    17. Ahmad Affandy (swasta)
    18. M. Fathullah (swasta)
    19. Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
    20. Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
    21. Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

    Dalam pengusutannya, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta sejumlah rumah di wilayah Surabaya, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Berikut barang bukti yang disita:

    1. Kendaraan: 8 unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 2 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit Avanza, 1 unit merek Isuzu;

    2. Uang tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp 1 miliar;

    3. Uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50 juta;

    4. Jam tangan Rolex (1 buah), cincin berlian (2 buah);
    Barang bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop, serta;

    5. Dokumen-dokumen di antaranya buku tabungan, buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK kendaraan dan lain sebagainya.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, modus rasuah ini dilakukan lewat penggunaan dana hibah dalam bentuk peker­jaan-pekerjaan, salah satunya untuk pembangunan jalan. Nilai proyeknya di bawah Rp 200 juta demi menghindari lelang.

    “Nilainya mencapai triliunan rupiah untuk sekitar 120 anggota DPRD Jatim masing-masing da­pat. Itu untuk ke daerah masing-masing pokir. Hanya memang konsentrasi untuk pokir dana hibah ini kebanyakan sebarannya di Madura,” kata dia pada 3 Oktober 2024 lalu.

    Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi, baik puluhan ketua pokmas dan anggota maupun mantan anggota DPRD Jawa Timur. 

    Pemeriksaan dilakukan di Markas Polda Jawa Timur, serta beberapa di antaranya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Salah satu yang pernah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Dia juga pernah menjabat ketua DPRD Jatim periode 2014–2019.

    “Clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” ujar Abdul Halim usai menjalani pemeriksaan sekira 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (22/8/2024).

    “Ya, pokoknya waktu urusan Jawa Timur lah. Kan bisa waktu Ketua DPRD, bisa setelahnya, macam-macam. Enggak, enggak pernah (terima pokir),” katanya.

  • Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Januari 2025

    Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja Regional 14 Januari 2025

    Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja
    Tim Redaksi
    SLAWI, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    ) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berhasil mengantarkan kadernya meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.
    Kemenangan terbaru diraih oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
    Ischak Maulana Rohman
    dan
    Ahmad Kholid
    , dalam Pilkada 2024.
    Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Abdul Aziz, mengungkapkan, PKB berhasil mengantarkan kadernya menjadi Bupati Tegal  selama tiga kali berturut-turut.
    “Ischak merupakan Wakil Bendahara DPC PKB Tegal dan Ketua Garda Bangsa Kabupaten Tegal,” jelas Abdul Aziz usai konsolidasi dan doa bersama memperingati 100 hari wafatnya mendiang A. Firdaus Assyairozi, mantan Ketua DPC PKB, di kantornya pada Minggu (12/1/2025) malam.
    “Pastinya PKB akan mendukung dan mengawal sepenuhnya. Apalagi visi misi bupati disusun bersama PKB,” kata dia menambahkan.
    PKB sebelumnya juga berhasil mengantarkan Enthus Susmono dan Umi Azizah pada periode 2013-2018, serta Umi Azizah dan Sabilillah Ardie untuk periode 2018-2023.
    Melihat prestasi tersebut, Abdul Aziz menyatakan bahwa PKB akan terus meningkatkan pendidikan politik untuk memperkuat jajaran kader di tingkat bawah. “Ini merupakan amanat dari DPP PKB. Tujuannya agar pasukan kita di bawah lebih tajam dan strategis dalam menganalisa dan gerakannya,” pungkasnya.
    Bupati Tegal terpilih, Ischak Maulana Rohman, menilai silaturahmi dan konsolidasi dengan PKB ini adalah yang pertama setelah
    Pilkada Tegal
    2024.
    Kesempatan ini dimanfaatkan untuk konsolidasi antara DPC, DPAC, dan PCNU. “Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk kelancaran program sesuai dengan visi misi kami,” jelas Ischak.
    Ischak menambahkan bahwa ada beberapa program prioritas yang telah disusun bersama PKB, di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan pekerjaan, serta memberikan bantuan kepada petani dan nelayan.
    “Program kita berkesinambungan dengan program nasional yaitu swasembada pangan,” kata Ischak.
    Ischak juga mendukung upaya DPC PKB dalam pendidikan politik bagi kader di tingkat bawah, agar mereka lebih melek politik dan mampu mengawal pemerintahannya selama lima tahun ke depan.
    “Mohon bimbingan, mohon saran dan masukannya untuk membangun Kabupaten Tegal sing luwih apik (yang lebih baik). Kita mempunyai pekerjaan ke depan perolehan kursi di Kabupaten Tegal minimal 20 kursi,” tutupnya.
    Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Tegal, Khoziin, menilai sinergisitas antara PCNU dan PKB telah terbukti dan teruji, sehingga harus terus ditingkatkan.
    “Hubungan PCNU dan PKB satu frekuensi. Kami berharap akan terus lebih baik dan terus harmonis,” imbuhnya.
    Kegiatan konsolidasi ini juga diadakan untuk mengenang 100 hari wafatnya mendiang Ketua DPC Firdaus Assyairozi, yang telah berjuang membesarkan PKB.
    Di bawah kepemimpinannya, perolehan kursi di DPRD terus meningkat, dari 12 kursi pada tahun 2014 menjadi 14 kursi pada tahun 2019, dan 17 kursi pada tahun 2024.
    Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih periode 2024-2029 dalam Pilkada 2024 serentak.
    Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno yang digelar KPU Kabupaten Tegal di Syailendra Grand Dian Hotel pada Kamis (9/1/2025).
    Ischak-Kholid, yang diusung oleh 12 partai politik, termasuk PKB, Golkar, dan Gerindra, meraih 542.236 suara atau 67,88 persen dari suara sah.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab yang diusung PDI-P, memperoleh 256.621 suara atau 32,12 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Detik-Detik Mobil Alphard Anggota DPRD Adu Banteng dengan Motor, 2 Pelajar Dikabarkan Koma – Halaman all

    Viral Detik-Detik Mobil Alphard Anggota DPRD Adu Banteng dengan Motor, 2 Pelajar Dikabarkan Koma – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM Viral di media sosial detik-detik kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Alphard milik anggota DPRD terekam dashcam.

    Video berdurasi satu menit tersebut awalnya diunggah oleh akun @dashcam_owners_indonesia pada Senin (13/1/2025).

    Video terlihat diambil dari sisi dashcam mobil Alphard.

    Awalnya terlihat jalanan sepi dari sisi kiri. Namun dari sisi kanan tiba-tiba muncul motor yang mengambil jalur yang salah.

    Dengan kecepatan tinggi, motor Honda Scoopy tersebut tak bisa terelakan beradu banteng dengan Toyota Alphard.

    Dalam keterangan video dashcam terlihat Toyota Alphard melaju dengan kecepatan sedang yakni 60Km/Jam sebelum kejadian.

    Bahkan kecepatan mobil langsung menurun setelah mengetahui ada motor di depannya.

    Detik-detik motor adu banteng dengan Alphard anggota DPRD (Instagram @dashcam_owner_indonesia)

    Naasnya kedua pengendara motor langsung terpental dan nampak dua korban tergeletak.

    Pemilik mobil langsung menepi dan turun melihat kondisi korban.

    Dalam unggahan @dashcam_owners_indonesia, ternyata pemilik mobil Toyota Alphard tersebut merupakan Anggota DPRD Komisi III Sultra.

    Yakni Hj Sulaeha Sanusi, yang saat kejadian mobil dikemudikan suaminya, Jie Weng Kui.

    Kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Poros Kendari, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sultra pada Senin (12/1/2025).

    Dijelaskan dalam caption, dua pengendara yang adu banteng dengan Alphard merupakan pelajar dari SMKN 1 Kendari.

    Mereka bernama Muhammad Tsasiq Nabil dan Fauzan Fathir Rahman.

    Dugaan awal pengendara mengantuk hingga mengambil sisi jalan berlawanan.

    Kabarnya kedua korban saat ini mengalami koma.

    “Detik-detik kecelakaan adu banteng antara Toyota Alphard milik anggota DPRD dengan Honda Scoopy milik pelajar SMK di Jl. Poros Kendari – Unaaha, Kab. Konawe, Sultra (12/01/2025)

    Kronologi : Honda Scoopy 110 tanpa plat nomor yang dikendarai oleh pelajar SMKN 1 Kendari, Muhammad Tsafiq Nabil, bersama temannya yang juga pelajar SMKN 1 Kendari, Fauzan Fathir Rahman, melaju dari arah Unaaha menuju Kendari

    Setibanya di kawasan Desa Lasoso, pengendara sepeda motor diduga mengantuk sehingga tanpa sadar melebar ke kanan dan menabrak Toyota Alphard DT 3 AAA milik Hj. Sulaeha Sanusi, anggota Komisi III DPRD Sultra, yang saat itu dikemudikan suaminya, Jie Weng Kui.”

    “Hingga berita ini dibuat, kedua pelajar SMK tersebut dilaporkan masih dalam keadaan koma,” tulis Dashcam_owner_indonesia.

    Meski hingga artikel ini diturunkan, pihak Sulaeha Sanusi belum angkat bicara, namun Jie Weng Kui terekam kamera turun dari mobil pasca-kecelakaan tersebut terjadi.

    Masih dalam postingan yang sama, terlihat mobil Alphard yang penyok di bagian depan.

    Dan Honda Scoopy yang remuk akibat adu banteng tersebut.

    Kondisi Toyota Alphard dan Scoopy setelah adu banteng (Instagram @dashcam_owner_indonesia)

    Sosok Sulaeha Sanusi

    Sulaeha Sanusi, S.Pd,.M,Si merupakan wanita kelahiran Konawe yang saat ini menetap di Kendari.

    Anggota DPRD III tersebut saat ini berusia 52 tahun.

    Lahir pada 15 Juni 1973, Sulaeha Sanusi sempat menjadi anggota DPRD Kab Konawe Utara pada 2004-2009 silam.

    Sosok Sulaeha Sanusi (Instagram @dprdsultra)

    Pada Pemilu 2024 lalu, Sulaeha Sanusi masih diusung PDIP namun mendaftar di Dapil 6 Sulawesi Tenggara atau KOnawe Raya. (*)

    (Tribunnews.com/ Siti N)

  • Geger Kasus Perselingkuhan di Kuningan, Anggota DPRD Digerebek Mesum Tanpa Busana di Mobil – Halaman all

    Geger Kasus Perselingkuhan di Kuningan, Anggota DPRD Digerebek Mesum Tanpa Busana di Mobil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang oknum anggota DPRD Kuningan digerebek istri sah saat berduaan dengan wanita lain di dalam mobil, tanpa busana.

    Penggerebekan anggota DPRD Kuningan mesum di mobil ini membuat seantero warga Kuningan heboh dan kepo dengan sosok oknum anggota DPRD tersebut. 

    Sebuah kabar berhembus bahwa anggota DPRD Kuningan yang selingkuh itu dari Fraksi PKB inisial RU. 

    Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih yang juga anggota DPRD Kuningan meminta wartawan bersabar sebab masih menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. 

    “Baru tahu infonya hari ini. Tentu kami harus tabayun (klarifikasi) dulu ke yang bersangkutan,” ucap H Ujang Kosasih, didampingi Dewan Syuro KH Didin Misbahudin kepada wartawan di Kantor DPC PKB Kuningan, Senin (13/01/2025).

    Kasus dugaan perselingkuhan ini pun dikabarkan telah dilaporkan ke Polres Kuningan. 

    Namun, H Ujang Kosasih mengaku belum mendapat informasi apapun terkait hal itu.

    “Sekali lagi, kami harus tabayun dulu. Belum bisa memberikan keterangan apapun,”tutupnya.

    Sebagaimana diberitakan, tersebar pengakuan suami sah dari istri yang diselingkuhi Anggota DPRD Kuningan inisial RU dari Fraksi PKB.

    Bahkan, Istri sah RU pernah menggrebek hubungan intim keduanya di dalam mobil.

    “Pernah anggota dewan itu saat berdua dengan istri saya di dalam mobil itu di gerebek sama istri sah anggota dewan,”ujar Edi (46), suami sah istri selingkuhan Anggota DPRD Kuningan itu dalam video yang viral di media sosial.

    Edi kemudian meminta keadilan dari tindakan yang dilakukan oknum Anggota DPRD Kuningan inisial RU tersebut. Terlebih lagi, kondisi istrinya diketahui tengah hamil sekitar 8 bulan.

    Edi menduga, perselingkuhan istrinya dengan oknum Anggota DPRD Kuningan itu sudah berlangsung lama. 

    ”Dugaan bahwa istri saya ada hubungan dengan oknum anggota dewan, terjadi sekitar 2024 lalu di bulan puasa. Waktu itu, istri saya pamit untuk keluar dengan alasan bantu kegiatan dewan,” katanya.

    Kecurigaan semakin kuat ditemukannya chat dengan Anggota DPRD Kuningan itu.

    “Dari kecurigaan lain bahwa istri saya ada hubungan itu ditemukan dari chat.

    Ceritanya, sepulang dari Bandung dengan menggunakan motor, istri saya ketiduran dengan kondisi handphone tergeletak.

    Dalam chatingan itu terdapat kata kangen.

    ‘Aku kangen tau’ kata dewan.

    Jawab istri saya ‘kangen sama dalam perut atau saya’. 

    Masih ada chat-chat seterusnya,”ungkap Edi.

     

    Suami Minta Keadilan

    Edi mengungkapkan rasa sakit hatinya.

    Saat ditemui Tribun di halaman masjid di Kecamatan Kuningan, Minggu (13/1/2025) malam, ia meminta keadilan atas tindakan yang di lakukan oknum anggota DPRD Kuningan itu.

    Terlebih kondisi istrinya sedang hamil 8 bulan.

    E mengatakan, telah memiliki dua anak dari perkawinan dengan istrinya itu.

    “Anak saya perempuan semua. Kini keluarga saya hancur berantakan,” katanya.

    Mengenai janin yang berada di kandungan istrinya, E menduga itu bukan anaknya.

    “Saya menduga ada campur orang lain juga,” katanya.

    Dia menduga, perselingkuhan istrinya dengan anggota dewan itu telah berlangsung sejak Ramadan 2024.

    “Waktu itu istri saya pamit untuk keluar dengan alasan bantu kegiatan dewan,” katanya.

    E menjelaskan, istrinya itu merupakan satu angkatan dengan anggota dewan saat sekolah.

    “Jadi kedekatan istri saya dengan anggota dewan itu, karena mereka satu sekolah (MTs) dan mengaku bahwa anggota dewan itu suka sama istri saya,” katanya.

    Berikut Daftar Nama Anggota DPRD Kuningan 2024-2029 dari Fraksi PKB:

    H Hariri dari Dapil 1
    Rudi Idham Malik dari Dapil 1
    Hj Neneng Hermawati dari Dapil 2
    H Ujang Kosasih dari Dapil 3
    H Uci Suryana dari Dapil 3
    Hj Inayah Hadiatnika dari Dapil 3
    H Moch Gozali dari Dapil 4
    Susanto dari Dapil 5

     

     

  • Kuasa Hukum Wali Kota Semarang Mbak Ita Optimis Hari ini Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan – Halaman all

    Kuasa Hukum Wali Kota Semarang Mbak Ita Optimis Hari ini Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kuasa hukum Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita optimis, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal mengabulkan gugatan praperadilan yang pihaknya ajukan. 

    Diketahui PN Jakarta Selatan hari ini, Selasa (14/1/2025) bakal menggelar sidang putusan gugatan praperadilan Wali Kota Semarang Mbak Ita. 

    “Kami optimis, berdasarkan mekanisme atau dokumen yang ada dan juga keterangan ahli. Jadi kami optimis bahwa hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan,” kata kuasa hukum Wali Kota Semarang, Erna Ratna dihubungi, Senin (13/1/2025) malam. 

    Hal itu kata Erna karena dalam proses berkaitan dengan penetapan tersangka Wali Kota Semarang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 21 tahun 2014.

    “Dalam hal ini Ibu Ita ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Juli 2024. Dan sebelumnya Ibu Ita tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka,” jelasnya. 

    Karena berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.21 itu. Diterangkannya penetapan tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup disertai dengan keterangan saksi atau calon tersangka. 

    “Itu tidak pernah dilalui. Kemudian yang kedua adalah bahwa berdasarkan keterangan ahli dinyatakan bahwa harus ada klarifikasi atau verifikasi terhadap tersangka,” terangnya. 

    Berkenaan dengan apa yang disangkakan, lanjutnya, bukti-bukti harus diperlihatkan terhadap tersangka. Termasuk juga saksi.

    “Karena kalau saksi bertentangan dengan saksi yang lain ini kan juga harus dikonfrontasi. Jadi mekanisme yang ada dan kami tidak tahu berdasarkan bukti apa dia dinyatakan, 2 alat bukti ini dinyatakan sebagai tersangka,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK.

    Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

    “Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” tulis klasifikasi perkara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan.

    KPK sedang membuka penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.

    Terdapat empat orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

    Berdasarkan sumber Tribunnews.com yang mengetahui penanganan kasus ini, mereka adalah eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita; suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri; Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar.

    Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita usai diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Dalam proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17–25 Juli 2024 untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

    Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. 

    Mulai dari dokumen APBD 2023–2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah yang berjumlah Rp 1 miliar dan euro berjumlah 9.650.

  • Pendapatan PDAM Kota Tegal Tahun Kerja 2023 Naik Rp16,7 Miliar 

    Pendapatan PDAM Kota Tegal Tahun Kerja 2023 Naik Rp16,7 Miliar 

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Tirta Bahari Kota Tegal tahun kerja 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 16,7 miliar. 

    Tercatat pada 2022 sebesar Rp 42,9 miliar, lalu pada 2023 meningkat menjadi Rp 59,7 miliar. 

    Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan tarif biaya konsumen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Perumda PDAM Tirta Bahari Kota Tegal. 

    Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (13/1/2025).

    Rapat Paripurna tersebut beragenda jawaban Wali Kota Rancangan Peraturam Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perumda Air Minum Tirta Bahari, dan Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

    Menurutnya, pihaknya terus mengupayakan mengatasi tingkat kebocoran.

    “Mengenai tingkat kebocoran telah mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 39,8 persen menjadi sebesar 35,72 persen. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,08 persen,” katanya.

    Agus menjelaskan, upaya penurunan kebocoran tersebut dilakukan melalui penggantian pipa yang sudah usia di atas 20 tahun dan penggantian water meter pelanggan di atas lima tahun.

    Rencana yang telah ditentukan terkait penyertaan modal yang juga sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tegal pada Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

    Angka tersebut belum direalisasikan sampai dengan Rp 11,9 miliar yang diperlukan penyesuaian pada Perda Nomor 4 Tahun 2013.

    “Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Tegal mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang penyertaan modal Pemerintah Kота Tegal pada Perumda Air Minum Tirta Bahari yang salah satu ketentuannya mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tegal pada PDAM,” ungkapnya. (fba)