Kementrian Lembaga: DPRD

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • Ketua DPD RI Sambut Baik Rencana Retreat Kepala Daerah: Perkuat Semangat Patriotisme – Page 3

    Ketua DPD RI Sambut Baik Rencana Retreat Kepala Daerah: Perkuat Semangat Patriotisme – Page 3

    Kendati demikian, Sultan berharap agar retreat kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

    “Kami ingin Retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

    “Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Ya rencananya seperti itu (retreat), dikumpulkan di satu tempat,” sambungnya.

  • Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Gunungkidul Siapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Meski demikian, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang diperkirakan mencapai Rp 26 miliar.

    Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, mengungkapkan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis dari APBD 2025 awalnya diperkirakan Rp 21,5 miliar. Namun, setelah evaluasi oleh gubernur DIY, kebutuhan anggaran bertambah Rp 4,5 miliar sehingga total mencapai Rp 26 miliar.

    “Dari hasil evaluasi, kita baru bisa mengalokasikan Rp 12,5 miliar. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 14,5 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono kepada Beritasatu.com, Selasa (14/1/2025).

    Ia menjelaskan anggaran yang telah dialokasikan diperoleh dari efisiensi beberapa kegiatan DPRD, seperti kunjungan kerja (Kunker), surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan honorarium narasumber. Beberapa program sosialisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut terkena pemangkasan.

    “Akhirnya dewan legawa karena beberapa program harus diefisiensikan. Hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk menambah alokasi anggaran MBG,” ungkap Putro Sapto Wahyono.

    Untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 14,5 miliar, Pemkab Gunungkidul akan mengupayakan tambahan dana melalui APBD Perubahan 2025. Sapto menegaskan program makan bergizi gratis ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan, meskipun kondisi APBD mengalami defisit sekitar 2,5%.

    “Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat terkait program ini,” jelas Putro Sapto Wahyono.

    Program makan bergizi gratis diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Gunungkidul. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anggaran tambahan dapat segera disetujui demi kelancaran implementasi program in

  • Heboh Koin Jagat Aplikasi Berburu Harta Karun, Dampak Buruknya? – Page 3

    Heboh Koin Jagat Aplikasi Berburu Harta Karun, Dampak Buruknya? – Page 3

    Sayangnya, kegiatan berburu Koin Jagat sampai merusak beberapa fasilitas umum (fasum). Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan kerusakan taman-taman di daerah Bandung.

    Atas aksi yang meresahkan masyarakat ini, polisi menegaskan akan memanggil pihak aplikator. Rencana pemanggilan itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

    “Kami mendapat informasi juga bahwa ada beberapa fasilitas yang rusak, nah ini tolong jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain, merusak fasilitas umum, merusak alam,” ujarnya.

    Selain di Bandung, fasum dan fasilitas sosial (fasos) di Jakarta juga rusak akibat ulah para pemain Koin Jagat yang tak bertanggung jawab.

    Pj Gubernur Jakarta Teguh Setya mengaku segera berkoordinasi dengan Komdigi untuk mengevaluasi viralnya aplikasi Koin Jagat.

    “Kami sudah minta Diskominfotik untuk juga koordinasi dengan Komdigi terkait evaluasi atau kajian terhadap aplikasi Koin Jagat tersebut,” kata Teguh di Gedung DPRD Jakarta, belum lama ini.

    Ia menuturkan, apabila kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak, pihaknya menyarankan aplikasi Koin Jagat dihentikan.

    “Pastinya ada beberapa variable, tapi kalau memang lebih banyak dampak negatifnya mudah-mudahan juga bisa di-take down,” Teguh memungkaskan.

    Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertamanan serta jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) telah ditugaskan untuk menjaga fasos dan fasum yang dijadikan area berburu koin Jagat.

    Sejumlah lokasi yang dijaga Satpol PP Jakarta antara lain Gelora Bung Karno (GBK) dan Taman Suropati. Pemprov Jakarta juga memasang pengumuman berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal ketertiban umum.

     

  • Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum

    Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh: Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno masih membahas hal-hal yang bersifat umum.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan pertemuan dengan tim transisi pada Senin (13/1) dan akan melanjutkan pertemuan pada Kamis (16/1).

    “Pertemuan dengan tim transisi tidak hanya sekali. (Pertemuan) Kemarin (13/1) masih bersifat umum dan Insyaallah kita akan lanjutkan pada Kamis (16/1),” ujar Teguh usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa.

    Adapun tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Tim ini beranggotakan 14 orang diketuai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Tim terdiri atas orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang masing-masing.

    Ketika ditanya soal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya, Teguh mengatakan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

    Dia menyatakan siap untuk mendukung tim transisi agar pelantikan dapat berjalan optimal.

    “Pastinya kami siap mendukung  dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah dilantik, gubernur dan wakil gubernur bisa bekerja optimal,” ujar dia.

    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, juru bicara Pramono-Rano Chico Hakim menyebutkan pertemuan antara tim transisi dan Pemprov DKI belum banyak membicarakan hal yang bersifat teknis.

    Namun, kata dia, sudah memperkenalkan program-program jangka pendek yang ingin direalisasikan Pramono-Rano.

    Program-program yang dibahas, kata Chico, meliputi program yang sudah terucap dari Pramono Anung. Misalnya, seperti taman dapat dibuka 24 jam, relokasi warga Kampung Bayam, serta program makan pagi gratis.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Kamis (9/1) menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    Menurut KPU DKI, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Sumber : Antara

  • Enggan Masuk Bursa Ketua DPC PDIP Malang, Cak Adeng Fokus di Legislatif

    Enggan Masuk Bursa Ketua DPC PDIP Malang, Cak Adeng Fokus di Legislatif

    Malang (beritajatim.com) – Pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang bakal di gelar bulan Mei 2025 mendatang. Sejatinya, masa kepemimpinan Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang telah habis pada pertengahan tahun 2024 lalu. Namun karena ada pemilihan kepala daerah (Pilbub), DPP PDIP membuat kebijakan secara Nasional. Sehingga, struktur kepengurusan partai disemua level tingkatan di perpanjang hingga Mei tahun ini.

    Menanggapi hal itu, kader muda terbaik PDIP Kabupaten Malang yang dikenal sangat kritis, Abdul Qodir, mengaku menolak jika dirinya dicalonkan masuk dalam bursa calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang. Cak Adeng sapaan akrabnya, lebih memilih menjalankan amanah yang sekarang diembannya sebagai legislator di DPRD Kabupaten Malang.

    “Jangan lah, aku tak fokus menyelesaikan tugasku sebagai Ketua Fraksi PDIP saja, melaksanakan kerja kerja politik kerakyatan. Sebab ini merupakan amanah dari DPP juga,” tegas Cak Adeng, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Adeng, politikus muda yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang itu, ia tidak tertarik mengikuti bursa calon ketua DPC PDIP. “Masih banyak yang lebih baik dan memiliki kemampuan diatas saya. Saya fokus di ketua fraksi saja,” ucapnya.

    Dari beberapa Politikus gaek PDIP Kabupaten Malang seperti Didik Gatot Subroto (Wabup Malang dan Ketua DPC PDIP), Darmadi (Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris DPC PDIP), terdapat nama HM Sanusi Bupati Malang terpilih periode 2025-2030.

    Namun, keberadaan Cak Adeng sebagai kader tulen PDIP dianggap mumpuni jika menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang. Hal ini terlihat dari sikap tegasnya pada masalah yang bertentangan dengan aturan partai. “Banyak lah, saya pikir banyak kandidat dan senior senior di DPC PDIP. Mereka bagus semua. Saya yakin beliau semua bisa membawa PDIP semakin baik kedepan,” tuturnya. (yog/kun)

  • Sidoarjo Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata

    Sidoarjo Kukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggandeng sebanyak 164 muda-mudi Duta Pariwisata dalam melaunching sekaligus mengkukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (14/1/2025),

    Pengukuhan tersebut dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi. Hadir dalam pengukuhan itu Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari serta tamu lainnya.

    Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan program Satu Desa Satu Duta Pariwisata akan menggali potensi pariwisata yang ada di setiap desa. Setiap desa memiliki karateristik dan keunikan tersendiri. Baik itu dari segi alam, budaya maupun tradisi lokal yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata.

    Plt Bupati berharap Duta Pariwisata dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan keunggulan – keunggulan desanya masing – masing. “Program Satu Desa Satu Duta Pariwisata ini juga akan memotivasi setiap desa untuk terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya,” ucapnya.

    H. Subandi meminta nantinya Duta Pariwisata dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desanya. Selain itu mereka diharapkan dapat ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan alam.

    Semua pihak diharapkan Plt. Bupati saling mendukung dan bersinergi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

    “Mari kita jadikan sektor pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ajaknya.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari mewakili Pj. Gubernur Jatim menambahkan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memilki destinasi wisata patut diperhitungkan. Pariwisata di Sidoarjo tidak kalah bagusnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Oleh karenanya peran Duta Pariwisata sangat dibutuhkan untuk dapat mempromosikannya secara luas. “Dalam meningkatkan kunjungan wisata perlu melibatkan Duta Wisata di Jawa Timur,” jelasnya.

    Menurut Evy, keberadaan Duta Wisata akan membantu pemerintah dalam urusan kepariwisataan. Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi. “Peran Duta Wisata diantaranya sebagai ambassador, sebagai ikon, sebagai educator dan sebagai promotor,” urainya memaparkan. (isa/kun)

  • DPRD DKI: Program percepatan harus segera ditetapkan Pramono-Rano

    DPRD DKI: Program percepatan harus segera ditetapkan Pramono-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin berpendapat program percepatan (quick win) harus segera ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno agar kinerja mereka dapat terlihat pada 100 hari pertama.

    “Program percepatan (quick win) memang harus ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih agar 100 hari pertama sudah dilihat kinerja beliau,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Di antara program yang dicanangkan Pramono-Rano, seperti sekolah gratis SD, SMP, SMA, dan SMK swasta adalah salah satu yang dinantikan.

    DPRD DKI dan Pemprov DKI, lanjut dia, telah sepakat memasukkan program sekolah swasta gratis dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) sebesar Rp2,3 triliun. Selanjutnya, regulasi ini menunggu persetujuan gubernur terpilih.

    “DPRD akan mendukung sisi regulasi program dalam bentuk regulasi di antaranya Perda pendidikan. Kalau tidak Perda pendidikan sekolah gratis tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

    DPRD DKI pada Selasa ini telah mengadakan rapat paripurna Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Setelah penetapan, selanjutnya DPRD DKI bersurat pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan.

    Khoirudin mengatakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2025.

    “Kalau jadwal yang sudah diumumkan sebelumnya InsyaAllah 7 Februari. Namun bila ada regulasi baru, dari pemerintah tentu kami ikuti,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Kamis (9/1) menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    Menurut KPU DKI, dari hasil Pilkada serentak 2024 pasangan cagub dan cawagub DKI nomor urut 3 itu memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Oleh karena itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pramono-Rano mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung – Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Proses penetapan itu dilakukan melalui paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pelantikan.

    “Selanjutnya kita mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara, di Jakarta pastinya, kita tunggu informasi dari pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Teguh.

    Ia juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi pergejolakan nantinya.

    “Pastinya kami siap support Pak Pramono, dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penetapan hasil pemilu 2024. Pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” katanya. (fajar)

  • Tampang Nanang Gimbal Pelaku Penusukan Sandy Permana, Berpindah Tempat Kelabui Kejaran Polisi

    Tampang Nanang Gimbal Pelaku Penusukan Sandy Permana, Berpindah Tempat Kelabui Kejaran Polisi

    Keberadaan terduga pelaku yang menikam Sandy Permana, aktor ‘Mak Lampir’ hingga kini masih misteri

    Berdasarkan informasi yang dikutip dari Youtube Investigasi tvOne, Selasa (14/1/2025), terduga pelaku sulit ditangkap karena berpindah-pindah tempat.

    Pihak kepolisian hingga saat ini masih memburu pelaku.

    Terduga pelaku diketahui kabur ke daerah Cileungsi, Bogor.

    Adapun terduga pelaku merupakan tetangga korban yang bernama Nanang Irawan (45) alias Gimbal.

    Sandy Permana (46), pemeran karakter Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi 3 (Mak Lampir) tewas ditusuk tetangganya pada Minggu (12/1/2025) pukul 07.30 WIB.

    Kepolisian telah melakukan serangkaian autopsi pada jasad artis Sandy Permana yang tewas usai ditemukan bersimbah darah penuh luka tusuk di Jalan Perumahan TNI/Polri Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

    Proses autopsi terhadap jasad dari pemeran serial tv Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir itu dilakukan di RS Polri.

    “Iya sudah dilakukan pemeriksaan (autopsi-red) pada Minggu (12/1/2025) masuk sekitar pukul 14.00 WIB lebih dan pukul 21.00 WIB lebih sudah dibawa pulang,” kata Kepala Bidang Pelayanan Dokter Kepolisian RS Bhayangkara, Kombes Hery Wijatmoko.

    Hery menuturkan pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan guna mencari penyebab tewasnya Sandy Permana. 

    “Terdapat kekerasan benda tajam dan tumpul pada jenazah,” katanya.

    Menurut Ade Andriani, istri Sandy, suaminya ditusuk menggunakan obeng di bagian leher.

    “Di leher bolong ditusuk pakai obeng. Di wajah ada sayatan pisau. Sayatan juga ada di dada, perut, di bagian belakang, dan kedua tangan banyak sayatan pisau,” kata Ade Andriani, dikutip dari Tribun Pekanbaru, Selasa (14/1/25). 

    Masih menurut istri Sandy, mendiang suaminya pernah berselisih dengan terduga pelaku beberapa minggu sebelumnya.

    “Masalahnya waktu rapat warga, soal minuman alkohol. Suami saya menegur, tapi dia malah sewot. Sejak itu, saya rasa dia nggak suka sama keluarga kami,” ungkap Ade pada Senin (13/1).

    Sebelum menghembuskan napas terakhir, Sandy sempat menyebutkan nama ‘Gimbal’ yang diduga pelaku membunuhnya.

    Pelaku diduga bernama Gimbal alias Nanang Irawan yang berusia 45 tahun.

    Ade dan warga lainnya pun mengenali sosok Gimbal karena terduga pelaku tinggal tak jauh dari rumahnya.

    “Si pelaku itu di perumahan ini kurang dekat dengan warga, suaminya, kalau istrinya sama semua kenal, suaminya tertutup,” katanya lagi.

    Menurut Ade, darah korban ditemukan di samping rumah pelaku hingga ke gang sebelah.

    Tak hanya itu, bahkan di sekitar lokasi kejadian, kata dia, ada barang terduga pelaku yang tertinggal.

    “Polisi pas olah TKP nemuin sendal jepit pelaku,” jelasnya.

    Hingga saat ini kata dia, pihaknya belum mengetahui di mana keberadaan Gimbal alias Nanang Irawan (45) itu.

    Namun istri Gimbal mengaku tidak tahu di mana keberadaan sang suami.

    “Kemarin setelah kejadian katanya dia pergi iringan sama istrinya. Tapi ditanya sama polisi istrinya bilang antar anak sekolah, kata polisi sekolah apa ini kan hari Minggu,” tutur Ade lagi.

    Ade pun sempat curiga dengan keterangan istri Gimbal yang terkesan menutupi keberadaan suaminya.

    “Kemarin polisi bilang istrinya aja ngasih keterangan palsu. Masa iya istrinya gak tahu kalau suaminya berantem di situ,” kata dia.

    Sudarmaji selaku Ketua RT setempat mengungkapkan korban yang mengendarai sepeda listrik saat itu hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku. 

    Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri. 

    “Ada warga dari RT lain yang mengetahui kejadian itu (penikaman), korban dan pelaku saling mengenal,” katanya. 

    Pupus Sudarmaji mengatakan, sebelum peristiwa tersebut, sempat ada rapat warga di lingkungan korban. Saat itu terjadi perdebatan antara korban dan terduga pelaku. 

    “Kita ada kegiatan lingkungan, rapat warga, di situ terjadi perdebatan, dan dari perdebatan itu membuat korban tidak senang dan berencana memberikan somasi kepada tersangka, dugaan dendam pribadi,” tuturnya. 

    Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Kasat Reskrim Polres Bekasi, mengungkapkan bahwa Sandy mengalami beberapa luka tusuk di dada, perut, dan leher.

    “Awalnya ditemukan oleh tetangga-tetangganya sekitar pukul 7 pagi. Ada yang teriak minta tolong saat melihat korban,” ujar Onkoseno.

    Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Sandy Permana tidak tertolong. Hingga kini, polisi masih memburu terduga pelaku yang langsung kabur setelah kejadian.

    Nama Sandy melambung saat memerankan Arya Soma dalam Misteri Gunung Merapi 3. 

    Sinetron ini menjadi salah satu tontonan ikonis Indonesia, bersaing dengan kisah kolosal lainnya seperti Tutur Tinular.

    Selain berkarier di dunia hiburan, Sandy juga sempat mencoba peruntungan di dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada pemilu 2024 bersama Partai Hanura.

    (*)