Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Solidaritas Kader, Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52 PDIP

    Solidaritas Kader, Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52 PDIP

    Liputan6.com, Gunungkidul – Mendukung Megawati Soekarnoputri agar tetap menjabat sebagai ketua Umum PDIP, serta dalam rangka memperingati HUT ke-52 PDI Perjuangan, kader PDIP di Gunungkidul melaksanakan aksi cap jempol darah. Aksi cap jempol darah ini juga mencerminkan militansi dan loyalitas.

    “Cap jempol darah ini adalah simbol komitmen seluruh kader untuk menunjukkan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” jelas Sekjen DPC PDIP Gunungkidul.

    Menurutnya, semakin banyak tekanan yang dihadapi, kader PDIP justru semakin solid dan kuat karena militansinya telah mengakar di masyarakat. Selain itu, kegiatan serupa belum pernah dilakukan oleh kader PDI Perjuangan di Gunungkidul sebelumnya.

    “Kami siap menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah partai dan melindunginya dari segala bentuk rongrongan, termasuk upaya memecah belah partai,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan oleh Agus Joko Kriswanto, kader PDIP sekaligus anggota DPRD Gunungkidul dari fraksi PDIP. Ia menegaskan bahwa cap jempol darah ini merupakan wujud dukungan dan loyalitas kader terhadap Megawati. Panitia juga membentangkan kain putih sebagai media untuk cap jempol darah tersebut.

    Agus menegaskan bahwa PDIP Gunungkidul bersatu dalam sikap dan tekad untuk mengawal Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. “Kami tetap setia kepada Ibu Megawati, sosok pemersatu dalam partai. Kami siap menghadapi segala gangguan demi menjaga kesolidan partai,” imbuhnya.

    Bupati terpilih Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyambut baik aksi ini dan berkomitmen untuk meneruskan perjuangan PDIP di wilayah Gunungkidul. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan menggali potensi daerah untuk memajukan daerah.

    Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesetiaan kader dan mengkritik ambisi pihak-pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum. Ia menegaskan bahwa keberhasilan partai adalah tanggung jawab bersama dari semua kader.

     “Keberhasilan partai bukan hanya tanggung jawab pengurus pusat, tetapi juga setiap kader di tingkat akar rumput,” Endah memungkasi.

     

    Tebar Benih Ikan dan Tanam Bibit Jagung Serentak, Dukung Ketahanan Pangan Prabowo

  • Kartu Air Sehat diimbau tepat sasaran ke warga yang membutuhkan

    Kartu Air Sehat diimbau tepat sasaran ke warga yang membutuhkan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kartu Air Sehat diimbau tepat sasaran ke warga yang membutuhkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 22:18 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menyambut positif langkah Perumda PAM Jaya yang telah meluncurkan program Kartu Air Sehat. Terutama, bagi pelanggan rumah tangga kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana).

    Wa Ode mengaku, setuju dengan langkah itu sebagai bentuk nyata dari komitmen PAM Jaya untuk mewujudkan tarif air yang berkeadilan.

    “Aku sih setuju itu ada air Kartu Air Sehat, program kartu itu,” kata Wa Ode kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

    Namun, Wao Ode menegaskan, penerapan program Kartu Air Sehat harus tepat sasaran kepada warga yang memang membutuhkan. Dengan begitu, warga bisa memanfaatkan program yang baru dicanangkan oleh PAM Jaya.

    “Karena maksudku jangan sampai dia salah ngasih kartu, akhirnya jadi KJP kedua nih, atau Bansos kedua yang mampu malah dapet. Karena namanya masyarakat, mau dia kaya, itu pasti seneng namanya yang gratis atau bantuan,” tegasnya.

    Sementara itu, Senior Manager Corporate Communication & Office Director PAM Jaya, Gatra Vaganza, menyampaikan program Kartu Air Sehat sebagai wujud komitmen dalam memastikan layanan air minum. Tidak hanya terjangkau tetapi juga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dengan adanya bantuan tarif air khusus dan berbagai manfaat tambahan seperti layanan prioritas serta kompensasi atas gangguan, kami berharap dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Gatra dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

    Gatra menjelaskan, untuk mendapatkan program Kartu Air Sehat, pelanggan tidak perlu melakukan registrasi apapun. Pasalnya, bagi pelanggan 2A1 dan 2A2 yang belum menerima fisik kartu, dapat tetap menikmati program ini.

    “PAM Jaya berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan kami,” jelas dia.

    Oleh sebab itu, Gatra mengungkapkan, program sambungan baru gratis untuk pelanggan kategori 2A1 dan 2A2 yang berlanjut hingga 2025. Menunjukkan keseriusan PAM Jaya dalam memastikan cakupan air minum yang merata di Daerah Khusus Jakarta.

    Ia lantas berharap, dengan program ini, PAM Jaya dapat terus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan air minum yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.

    “Kami berharap program ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga Jakarta,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Program Kartu Air Sehat akan efektif diberlakukan mulai Januari 2025. Kemudian akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala.

    Adapun pelanggan yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan berupa tarif air khusus dan beberapa manfaat lainnya. Selain tarif yang lebih terjangkau, pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan layanan prioritas apabila terjadi gangguan suplai air.

    Layanan ini mencakup pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis untuk menjamin kebutuhan air tetap terpenuhi. Program ini dapat dimanfaatkan maksimal satu kali per bulan.

    Kemudian, pelanggan 2A1 dan 2A2 yang mengalami gangguan suplai air mati pada periode tertentu dapat melaporkan kondisinya melalui Contact Center PAM Jaya (1500-223). Setelah verifikasi, mereka akan menerima kompensasi yang akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya. 

    Berikut tarif promo program Kartu Air Sehat:

    • Pelanggan 2A1: Tarif flat sebesar Rp1.000 per m³ untuk seluruh pemakaian air setiap bulannya;

    • Pelanggan 2A2: Tarif flat sebesar Rp3.550 per m³ untuk pemakaian air hingga 20 m³ pertama setiap bulannya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isi Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB yang Sempat Bentrok di Blora

    Isi Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB yang Sempat Bentrok di Blora

    GELORA.CO  – Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora dengan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Blora sepakat berdamai, Rabu (15/1/2025).

    Surat kesepakatan damai itu, ditandatangani oleh Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB Jaya Blora di Pendopo Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada pukul 11.20 WIB.

    Peristiwa ini disaksikan oleh Bupati Blora Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, Komandan Kodim 0721 Blora.

    Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ketua Pengadilan Negeri Blora, serta Komandan Yonif 410 Alugoro Blora.

    Dinukil dari Tribun Jateng, berikut isi surat pernyataan deklarasi damai antara kedua ormas sebagai berikut.

    Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora.

    Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora.

    Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

    Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan masa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

    Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    Sebagaimana diketahui, kedua ormas tersebut sempat terlibat bentrok sampai menimbulkan belasan korban pada Selasa (14/1/2025) kemarin.

    Permintaan Maaf Bupati Blora

    Bupati Blora, Arief Rohman, menyesalkan peristiwa bentrokan antara ormas PP dengan GRIB Jaya.

    “Tentunya kita prihatin dan menyesalkan kejadian kemarin, kita ingin Blora ini aman dan kondusif,” ujarnya dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu.

    Arief Rohman meminta maaf atas bentrok yang dilakukan kedua ormas tersebut.

    “Tentunya saya mohon maaf, atas kejadian kemarin, yang mana Blora ini terkenal aman dan kondusif,” jelasnya.

    Jumlah Pelaku yang Diamankan

    Sebelumnya diberitakan, Polres Blora meringkus belasan terduga pelaku yang terlibat bentrokan Ormas Pemuda Pancasila Blora dan GRIB Jaya Blora.

    Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto berujar, total ada 19 terduga pelaku yang diamankan.

    “Sampai saat ini ada 19 terduga pelaku yang kami amankan, dan saat ini masih dalam pemeriksaan,” ujarnya saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu.

    Meski begitu, Wawan mengatakan, pihaknya belum bisa merinci terduga pelaku yang berasal dari PP dan GRIB Jaya.

    “Ini masih pendalaman,” terang Wawan.

    Ia menyebut, ada beberapa alat yang dipakai dalam bentrokan tersebut.

    “Kalau yang bawa sajam, kami belum mendapatkan informasi. Tetapi ada yang menggunakan kayu, batu, yang digunakan untuk sebagai alat bentrok,” paparnya.

    Akibat bentrokan itu, kendaraan dari kedua ormas mengalami kerusakan.

    “Untuk kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, nanti akan kami sampaikan hasil berikutnya,” jelasnya

  • Isi Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB yang Sempat Bentrok di Blora – Halaman all

    Isi Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB yang Sempat Bentrok di Blora – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora dengan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Blora sepakat berdamai, Rabu (15/1/2025).

    Surat kesepakatan damai itu, ditandatangani oleh Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB Jaya Blora di Pendopo Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada pukul 11.20 WIB.

    Peristiwa ini disaksikan oleh Bupati Blora Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, Komandan Kodim 0721 Blora.

    Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ketua Pengadilan Negeri Blora, serta Komandan Yonif 410 Alugoro Blora.

    Dinukil dari Tribun Jateng, berikut isi surat pernyataan deklarasi damai antara kedua ormas sebagai berikut.

    Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora.
    Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora.
    Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
    Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan masa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
    Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    Sebagaimana diketahui, kedua ormas tersebut sempat terlibat bentrok sampai menimbulkan belasan korban pada Selasa (14/1/2025) kemarin.

    Permintaan Maaf Bupati Blora

    Bupati Blora, Arief Rohman, menyesalkan peristiwa bentrokan antara ormas PP dengan GRIB Jaya.

    “Tentunya kita prihatin dan menyesalkan kejadian kemarin, kita ingin Blora ini aman dan kondusif,” ujarnya dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu.

    Arief Rohman meminta maaf atas bentrok yang dilakukan kedua ormas tersebut.

    “Tentunya saya mohon maaf, atas kejadian kemarin, yang mana Blora ini terkenal aman dan kondusif,” jelasnya.

    Jumlah Pelaku yang Diamankan

    Sebelumnya diberitakan, Polres Blora meringkus belasan terduga pelaku yang terlibat bentrokan Ormas Pemuda Pancasila Blora dan GRIB Jaya Blora.

    Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto berujar, total ada 19 terduga pelaku yang diamankan.

    “Sampai saat ini ada 19 terduga pelaku yang kami amankan, dan saat ini masih dalam pemeriksaan,” ujarnya saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu.

    Meski begitu, Wawan mengatakan, pihaknya belum bisa merinci terduga pelaku yang berasal dari PP dan GRIB Jaya.

    “Ini masih pendalaman,” terang Wawan.

    Ia menyebut, ada beberapa alat yang dipakai dalam bentrokan tersebut.

    “Kalau yang bawa sajam, kami belum mendapatkan informasi. Tetapi ada yang menggunakan kayu, batu, yang digunakan untuk sebagai alat bentrok,” paparnya.

    Akibat bentrokan itu, kendaraan dari kedua ormas mengalami kerusakan.

    “Untuk kendaraan rusak dari masing-masing ormas. Saat ini kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, nanti akan kami sampaikan hasil berikutnya,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul: Deklarasi Damai! Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Tanda Tangani Surat Pernyataan Berisi 5 Poin Utama.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJateng.com/M Iqbal Shukri)

  • DPRD Bojonegoro Carikan Solusi Keluhan Warga Soal Pengolahan Tembakau di Sukowati

    DPRD Bojonegoro Carikan Solusi Keluhan Warga Soal Pengolahan Tembakau di Sukowati

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin bersama sejumlah anggota Komisi A melakukan inspeksi mendadak ke PT Sata Tec Indonesia yang melakukan pengolahan tembakau di Desa Sukowati Kecamatan Kapas, Rabu (15/1/2025).

    Kunjungan tanpa pemberitahuan ke pabrik pengolahan tembakau itu untuk mencari solusi bersama terkait keluhan masyarakat setempat. Keluhan yang diterima wakil rakyat itu yakni terkait bau pengolahan daun tembakau yang dirasakan hingga menyebabkan warga sekolah diliburkan dan warga setempat yang hingga dilarikan ke rumah sakit.

    “Kami datang ke sini (pabrik Sata Tec) menindaklanjuti aduan dari warga masyarakat untuk mencari solusi bersama,” kata politisi Partai Golkar usai sidak.

    Pihaknya mengapresiasi datangnya investor ke Bojonegoro sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran, dan perekonomian masyarakat. Namun, dengan catatan yang menjadi pertimbangan penting seperti regulasi yang harus dijalankan. Selain itu, terpenting adalah bagaimana perusahaan menjalankan operasinya sesuai SOP (Standart Operational Procedure).

    “Jadi harus digarisbawahi bahwa kita butuh investor karena untuk mengurangi pengangguran, tetapi bagaimanapun juga, SOP ini harus ditegakkan, karena menyangkut nyawa (kehidupan) manusia,” lanjutnya.

    Harapannya, pasca sidak DPRD akan berdiskusi duduk bersama dengan warga masyarakat dan pihak perusahaan mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak. “Pasti, kami mencari solusi, karena di sini bermanfaat untuk masyarakat, tetapi harus memperhatikan dampak yang di luar sana, (sisi) kesehatannya baik masyarakat, anak sekolah apalagi ini tembakau ya,” tegasnya.

    Sementara, Perwakilan Manajemen Sata Tec Indonesia, Nur Hidayat mengaku pihaknya adalah perusahaan baru. Terhadap kunjungan DPRD ia menyatakan ada beberapa hal yang memang harus disempurnakan. Untuk menuju kesempurnaan itu dibutuhkan waktu, dan butuh komitmen dari kedua belah pihak.

    “Ini sudah pelan-pelan yang menjadi keluhan di sini (berusaha) kami tutup. Untuk permasalahan bau ini kami sudah lakukan baku mutu, bermanfaat atau berbahaya ini yang menentukan hasil laboratorium dari dinas terkait,” ujarnya.

    Selain itu, tambah Nur Hidayat, pihaknya juga sudah melakukan uji emisi, uji limbah padat maupun limbah cair, sebagai bahan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

    “Soal bau limbah ini karena cerobong kami terlalu pendek, standarnya minimal 20 meter ini kami naikkan, lalu dari dalam dan luar nanti ada exhause, kami juga lagi tambah kapasitas, sekitar 2 minggu selesai, dan air akan menjadi jernih,” tambahnya.

    Kemudian ihwal tenaga kerja, Nur Hidayat menyebutkan bahwa sejak awal perusahaan sudah berkomitmen dengan pihak Pemdes Sukowati untuk memaksimalkan tenaga lokal. Sekitar 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang terserap merupakan warga Desa Sukowati.

    “Semuanya akan kami maksimalkan, kami komitmen, kalau misalnya bisa satu hari selesai kami akan selesaikan satu hari, tetapi ini butuh waktu,” tandasnya. [lus/suf]

  • Kasus PMK Mengganas, Pemkab Pasuruan Tutup Pasar Hewan

    Kasus PMK Mengganas, Pemkab Pasuruan Tutup Pasar Hewan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil langkah tegas dengan menutup total seluruh pasar hewan selama dua pekan, mulai Kamis (16/1/2025) besok. Keputusan ini diambil menyusul wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin mengganas dan mengancam sektor peternakan di wilayah tersebut.

    Penutupan ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus PMK yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi para peternak. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan surat edaran Bupati Pasuruan yang akan dilakukan selama dua minggu kedepan.

    Pj Bupati Pasurua, Nurkholis menekankan bahwa pasar hewan merupakan titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah, sehingga potensi penyebaran virus PMK sangat tinggi. “Pasar hewan menjadi titik temu berbagai jenis ternak dari berbagai daerah. Ini membuat potensi penyebaran virus PMK menjadi sangat tinggi,” tegasnya, Rabu (15/1/2025)

    Penutupan ini akan berlaku di sembilan pasar hewan di Kabupaten Pasuruan, meliputi delapan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan satu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pasar-pasar tersebut antara lain Pasar Hewan Nguling, Grati, Gondangwetan, Wonorejo, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Bangil, dan Pasar Desa Wonosari di Kecamatan Tutur.

    Data terbaru menunjukkan bahwa kasus PMK di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 199 kasus sejak lonjakan pada Desember 2024. Meskipun tingkat kesembuhan tergolong tinggi, namun 16 ekor ternak dilaporkan mati dan 66 ekor lainnya masih dalam perawatan.

    Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan mencegah penyebaran yang lebih luas. “Kami berharap dengan penutupan ini, kasus PMK bisa segera terkendali dan peternak kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Nurkholis.

    Ketua Komisi II DPRD Pasuruan, Agus Setiya Wardhana, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan penutupan pasar hewan ini. Ia menyampaikan kekhawatiran jika wabah PMK dibiarkan meluas, dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian sektor peternakan di Pasuruan. “Penutupan pasar hewan adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” kata Agus.

    Meskipun disadari bahwa penutupan pasar hewan akan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama para pedagang ternak, Agus meminta pemerintah daerah untuk terus memantau situasi dan memberikan dukungan kepada para peternak yang terdampak.

    “Tentu harus dibarengi dengan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi para pedagang dan peternak selama masa penutupan pasar hewan berlangsung. (ada/kun)

  • Anggota DPRD Ngawi Diadukan ke BK, Diduga Memihak Salah Satu Pabrik

    Anggota DPRD Ngawi Diadukan ke BK, Diduga Memihak Salah Satu Pabrik

    Ngawi (beritajatim.com) – Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, memberikan tanggapan terkait adanya pengaduan etik terhadap salah satu anggota DPRD yang juga menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) Dewan. Anggota tersebut dilaporkan karena dianggap menjadi perwakilan salah satu pabrik di Ngawi.

    Dalam sejumlah video yang beredar, Anggota DPRD Ngawi Winarto itu terlihat berbicara seolah menjadi wakil PT GFT, yang saat ini tengah dibangun di kawasan Desa Geneng Kecamatan Geneng, Ngawi.

    Saat itu, Winarto berbicara pada perwakilan Satlantas Polres Ngawi dan Dinas Perhubungan Ngawi, yang menilik pembangunan PT GFT yang dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Video itu diambil pada 2 Januari 2025.

    “Dari pabrik (PT GFT), akan mendengarkan apa yang bapak-bapak sampaikan. Nanti akan ditambahi rambu sehingga lebih baik. Terimakasih atas kunjungan bapak-bapak sekalian,” kata Winarto dalam video.

    Yuwono menyatakan bahwa proses awal dari pengaduan ini adalah klarifikasi terhadap pengadu dan pihak yang diadukan. Menurutnya, hal ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Pada tahap awal, kami pasti akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan maupun pihak yang terkait. Proses ini sedang dijadwalkan untuk memastikan aduan ini diproses secara sesuai,” ujar Yuwono, Rabu (15/01/2025).

    Ketua DPRD menegaskan bahwa meskipun anggota dewan yang bersangkutan merupakan bagian dari BK, hal ini tidak memengaruhi independensi proses.

    “Secara hukum, ini adalah kewajiban BK untuk memproses aduan tersebut. Meski begitu, otoritas dalam pengambilan keputusan tetap berada pada BK sesuai dengan norma hukum yang berlaku,” tambahnya.

    Yuwono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan BK untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Ia memastikan bahwa proses ini akan berjalan transparan dan profesional.

    “Jika nanti ditemukan bukti yang cukup, maka kasus ini akan dilanjutkan hingga ada keputusan resmi dari BK. Namun, jika tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, maka kita akan mengikuti prosedur yang berlaku,” jelasnya.

    Ketua DPRD berharap agar semua pihak dapat menghormati proses yang sedang berlangsung. “Kita harus memberikan ruang bagi BK untuk bekerja sesuai dengan ketentuan. Proses ini harus dijalankan dengan adil dan bijaksana demi menjaga marwah institusi,” pungkasnya. [fiq/ted]

  • Legislator Pamekasan Bicara Panjang Lebar tentang Persoalan PKL

    Legislator Pamekasan Bicara Panjang Lebar tentang Persoalan PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Moh Faridi menilai polemik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat, harus diselesaikan dengan komprehensif dan tidak bisa menggunakan satu sudut pandang tertentu.

    “Persoalan ini sebenarnya cukup kompleks dan tidak bisa mengunakan satu sudut pandang dalam menyikapi PKL, tetapi harus komprehensif dan menyeluruh,” kata Moh Faridi, Rabu (15/1/2025).

    Bahkan ia juga menyampaikan tidak adil jika selalu menyalahkan satu pihak tertentu, tanpa mengakomodir pihak lainnya. “Artinya persoalan ini tidak bisa hanya dimaknai sebagai perlawanan PKL, tapi problem dari hulu ke hilirnya harus ketemu. Sehingga kesalahan yang terjadi harus diakomodir sebagai evaluasi,” ungkapnya.

    “Semisal rancangan pembangunan Food Colony (di Jl Kesehatan) yang sempat diwacanakan sebagai surga para PKL, tapi dalam perjalannya justru terjadi desain yang kurang pas, sehingga tidak sesuai dengan keinginan para pedagang,” imbuhnya.

    Dari awal, pembangunan Food Colony Pamekasan di Jl Kesehatan, memang dicanangkan sebagai salah satu sentra PKL khususnya mereka yang membuka lapak di area terlarang, yakni di Monumen Arek Lancor Pamekasan.

    Sentra PKL yang diresmikan Bupati Badrut Tamam , Minggu (22/1/2023) lalu. Terbilang cukup luas dan dipastikan dapat menampung sebanyak 180 pedagang. Hanya saja keberadaannya justru ditinggalkan para pedagang dengan beragam alasan.

    ”Dulu PKL sempat ikut diajak rembuk terkait desain dan konsep pembangunan Food Colony Pamekasan, namun setelah dibangun laporan yang kami terima jauh dari harapan. Sehingga banyak PKL yang keluar dan justru menempati area terlarang,” jelasnya.

    Bahkan ia juga sangat menyayangkan para PKL justru keluar dan menempati area terlarang. “Namun yang pasti kembalinya PKL berjualan di Arek Lancor, juga tidak baik dan bukanlah solusi, sebab hal mengganggu aktivitas ruang publik. Sehingga perlu kebijaksanaan sikap dari para PKL,” sambung politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menyikapi hal itu, legislator yang juga tercatat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, juga berencana untuk kembali mengurai beragam persoalan PKL. “Untuk itu kita segera mengurai persoalan ini hingga tuntas, mulai dari hulu hingga hilir dengan melibatkan stakeholder terkait,” tegasnya.

    “Langkah pertama yang sudah kami lakukan dengan memanggil Disperindag, PUPR dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), termasuk juga Bappeda (sekarang Bapperida) hingga Diskop UKM dan Naker. Sehingga muncul landscape besar yang dapat mengurai PKL, sehingga perekonomian kita tetap berjalan dan tidak melanggar aturan,” pungkasnya. [pin/but]

  • Profil Sandy Permana, Aktor yang Tewas Ditikam Kru Film

    Profil Sandy Permana, Aktor yang Tewas Ditikam Kru Film

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktor Sandy Permana ditemukan dengan keadaan tidak sadarkan diri sekaligus banyak luka tusuk dan bersimbah darah pada Minggu (12/1).

    Sandy sempat dibawa ke rumah sakit yang ada di kawasan Cileungsi untuk mendapatkan penanganan, namun sayangnya tidak dapat ditolong karena sudah kehabisan darah. Kejadian ini pun mengejutkan warga setempat di lingkungan rumahnya, bertempat di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Pihak kepolisian setempat, melalui Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, telah mengidentifikasi pelaku penusukan tersebut, dan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap satu orang terduga yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa ini.

    “Sudah ada yang kita identifikasi. Sekarang masih pencarian terduga pelaku satu orang” ujarnya.

    Kejadian tragis ini semakin menambah daftar panjang kasus kekerasan yang menimpa publik figur, meninggalkan rasa penasaran dan keprihatinan di kalangan masyarakat luas. Lantas, seperti apakah sosok Sandy Permana? Berikut profil singkatnya.

    Sosok Sandy Permana merupakan aktor di dunia hiburan perfilman Indonesia dengan debut sebagai model. Pria kelahiran Jakarta, 30 Juni 1979 berkecimpung dalam dunia hiburan tahun 2000-an awal dengan bermain film kolosal.

    Perjalanan karier Sandy Permana terkenal setelah bergabung dengan produksi Genta Buana Paramita dengan membintangi beberapa film kolosal yang berjudul Tutur Tinular, Brama Kumbara hingga Misteri Gunung Merapi (Mak Lampir).

    Pada film Mak Lampir dari situlah nama Sandy menjadi dikenal oleh banyak kalangan karena karakter yang dirinya berperan sebagai Arya Soma.

    Setelah itu, namanya menjadi redup dan mulai jarang muncul di televisi. Akhir-akhir ini Sandy kerap membuat konten mengenai kegiatan keseharian seperti sedang menikmati liburan hingga membuat konten review makanan yang dirinya unggah melalui media sosial.

    Sandy pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bekasi dari fraksi Hanura dengan mencoba peruntungan pada bidang politik. Namun, amat disayangkan pada pemilihan tersebut dirinya gagal lolos menjadi anggota legislatif karena kurangnya suara dari masyarakat.

    Kabar meninggalnya Sandy membuat publik, terutama keluarga dan masyarakat sekitar, terkejut karena peristiwa yang begitu tak terduga.

    Pihak kepolisian terus melanjutkan penyelidikan terkait kasus penusukan yang menyebabkan kematiannya, dengan harapan dapat segera menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik kejadian tragis tersebut.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan informasi yang mungkin berguna untuk mempercepat proses penyelidikan ini.

    Kepolisian telah menangkap terduga pelaku bernama Nanang Irawan (45) alias Gimbal yang diduga membunuh aktor laga pemeran sinetron “Misteri Gunung Merapi 3”, Sandy Permana.

    “Iya, sudah ditangkap,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bekasi Kabupaten Komisaris Polisi Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

    Namun dia tidak menjelaskan kronologi lokasi penangkapan. Dia hanya mengatakan bahwa terduga pelaku saat ini dibawa ke Polda Metro Jaya.

    “Menuju Polda Metro Jaya,” katanya.

    Onkoseno juga menjelaskan penangkapan terduga pelaku pembunuhan tersebut berkat tim gabungan Polres Metro Bekasi dan Subdirektorat Reserse Mobile (Subdit Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Kasubdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ressa Fiardy Marasabessy menjelaskan terduga pelaku ditangkap di daerah Karawang, Jawa Barat.

    Sebelumnya, warga Perumahan TNI-Polri RT 05 RW 08, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga istri korban mengungkap sosok terduga pembunuh Sandy Permana.

    “Nanang Irawan alias Gimbal (45) terduga pelaku pembunuhan terhadap Sandy Permana pernah tinggal berdampingan dan rumahnya bersebelahan dengan rumah korban,” kata warga setempat Bambang Prayitno (56) di Bekasi, Selasa (14/1).

    Ia mengatakan beberapa tahun lalu terduga pelaku yang juga pernah bekerja sebagai kru film itu tinggal persis di samping rumah korban. Namun beberapa lama kemudian rumah tersebut dijual ke salah satu temannya.

    “Kru juga, kru film, memang rumahnya pertama sampingan rumah itu terus di-over sama temannya juga namanya Imam. Dia (terduga pelaku) pindah ke sini, masih satu kompleks, tetapi beda gang,” katanya.

    Aktor Sandy Permana yang juga pernah berperan sebagai “Arya Soma” dalam sinetron “Mak Lampir” tewas usai ditemukan warga telah bersimbah darah di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (12/1).

    Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan bahwa korban yang sedang sekarat ditemukan oleh tetangganya.

    “Kemudian dibawa ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Dan ketika kita lakukan pengecekan, pada korban memang ada beberapa luka tusuk,” kata Onkoseno.

  • Perlu kajian integrasi antarmoda transportasi umum di Jakarta

    Perlu kajian integrasi antarmoda transportasi umum di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan bahwa perlu ada kajian untuk mengintegrasikan antarmoda transportasi umum di Jakarta supaya tidak menumpuk pada transportasi tertentu.

    “Harus ada pola integrasi, baik dari MRT, Transjakarta maupun LRT,” kata Nova di Jakarta, Rabu, saat mengunjungi Transjakarta koridor 1.

    Menurut dia, untuk isu penutupan Koridor 1 Transjakarta, yaitu Blok M ke Kota dipastikan tidak ada dan itu sudah dipertegas oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Ia menjelaskan bahwa yang terpenting saat ini, yaitu bagaimana mengintegrasikan antarmoda transportasi umum seperti MRT, LRT dan Transjakarta, supaya tidak ada penumpukan pada satu moda transportasi saja.

    Untuk itu, lanjut Nova, Dinas Perhubungan sudah menyatakan sedang membuat kajian agar transportasi umum di Jakarta bisa terintegrasi dengan baik.

    “Ada pola integrasi kita ini punya Transjakarta, MRT dan nantinya LRT yang menyambung sampai Stasiun Manggarai,” katanya.

    Hal ini harus dicari pola integrasinya. “Karena pelanggan Transjakarta terus naik dan kini sudah mencapai 1,3 juta per hari,” ujarnya.

    Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh memberi keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (15/1/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Selain integrasi transportasi umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta juga perlu melakukan kajian terkait perubahan rute dan yang pelanggannya banyak perlu ada penambahan kendaraan maupun fasilitas.

    “Sebenarnya ini bukan masalah koriydor 1. Artinya bagaimana juga menambah kapasitas dan fasilitas agar penumpang tidak bertumpuk dan ini ada kajian-kajiannya,” katanya.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa tidak akan ada penutupan Koridor 1 Transjakarta yang meliputi Blok M-Kota.

    “Terkait isu penutupan Koridor 1, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan Koridor 1,” kata Syafrin.

    Syafrin mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT.

    “Baik sekarang Fase 2A untuk operasional pertama sampai dengan ke Stasiun Monas direncanakan akhir Desember 2027, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sampai ke Kota diharapkan selesai pada tahun 2029,” katanya.

    Syafrin juga menjelaskan, pembangunan juga terus dilakukan untuk MRT Timur-Barat, dimulai dengan Fase 1 dari Kebon Sirih sampai Rorotan dan juga ada pembangunan LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai yang nanti diteruskan ke layanan Dukuh Atas yang terintegrasi secara utuh dengan semua angkutan umum massal Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025