Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Penggelapan Dana PIP di Parung Panjang, DPRD Bogor: Itu Miris!

    Penggelapan Dana PIP di Parung Panjang, DPRD Bogor: Itu Miris!

    JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengaku kecewa saat menegtahui adanya dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Parung Panjang.

    Menurutnya, oknum yang melakukan dugaan penggelapan dana PIP mesti dicopot dari jabatannya, sekalipun ia menjabat sebagai kepala sekolah.

    Dia sangat menyayangkan, saat ini masih ada oknum yang melakukan dugaan penggelapan dana tersebut.

    “Dugaan penggelapan dana PIP itu miris, di zaman sekarang ini masih ada oknum-oknum seperti itu,” ucap Sastra kepada media, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Korupsi Pemotongan Dana PIP Universitas Bandung, Kejari: Tidak Menutup Kemungkinan Terjadi di Kampus Lain!

    “Tentu kalau itu benar terjadi, saya berharap harus ada tindakan yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan itu. Ya harus dicopot, harus dikasih contoh supaya yang lain tidak ada lagi,” sambungnya.

    Sastra menyebut, jika memang terbukti oleh penegak hukum, pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas terhadap oknum penggelapan tersebut.

    “Kalo hukumnya jika terbukti sesuai penegak hukum dan harus ada tindakan yang diambil Pemerintah Daerah,” tutur dia.

    Selain itu, Sastra mengatakan, akibat dugaan tindakan tidak terpuji tersebut, pemerintah pusat akan memberikan catatan yang kurang baik untuk wilayah Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA:Imbas Dugaan Korupsi PIP di UB, 30 Orang Saksi Diperiksa Kejari Kota Bandung

    “Nah gara-gara oknum itu, akhirnya pemerintah pusat membuat catatan buat kabupaten Bogor. Sehingga pemerintah daerah khususnya inspektorat harus membuat teguran atau pencopotan siapapun itu,” tutup dia.

    Sebelumnya, ramai kasus dugaan penggelapan dana PIP di SDN Pingku 03 Parung Panjang.

    Diketahui, bantuan dana PIP sebagai salah satu program dari pemerintah pusat untuk satuan pendidikan yang ada di setiap daerah.

  • Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Ribuan tenaga honorer Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati Gedung Satpol PP Pemprov Jawa Barat pada Kamis, 16 Januari 2025. Aksi damai ini menyoroti rendahnya gaji dan minimnya pemenuhan hak tenaga honorer, meski tugas mereka dinilai sangat berat.

    Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun, mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer hanya menerima gaji Rp600 ribu per bulan.

    “Upah mereka bervariasi, tergantung kekuatan APBD daerah masing-masing. Tetapi, ada yang hanya mendapatkan Rp600 ribu. Ini jauh dari layak,” katanya.

    BACA JUGA:3.106 Tenaga Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Kepastian

    Selain gaji yang rendah, Fadlun juga menyoroti absennya tunjangan risiko bagi para tenaga honorer. “Kami bekerja di lapangan, menghadapi risiko tinggi, mulai dari penegakan perda hingga perlindungan masyarakat. Namun, hak-hak kami, termasuk tunjangan risiko, tidak diberikan,” ujarnya.

    Fadlun menjelaskan bahwa tenaga honorer Satpol PP sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hingga kini, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan persoalan status tenaga honorer, terutama karena keterbatasan anggaran.

    “Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah yang sudah menjadi amanat undang-undang terus berlarut-larut,” tambahnya.

    Rangkaian aksi ini berhasil mendorong pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat. Sekda berjanji akan membahas isu ini dalam rapat BKD pada hari Senin mendatang. “Kami juga akan kembali audiensi dengan DPRD Jawa Barat pada hari Rabu. Harapan kami, semua ini bisa selesai secepatnya,” tutup Fadlun.

  • Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Kamis (16/1/2025) siang. Ribuan personel Satpol PP dari setiap perwakilan kabupaten/kota turun lakukan aksi damai.

    Mereka menuntut kepastian status tenaga honorer Satpol PP yang hingga kini belum terakomodir, meski amanat Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, Pasal 66, mewajibkan penyelesaiannya pada 24 Desember 2024.

    Ketua Umum FKBPPPN, Fadlun, mengatakan sebanyak 3.106 tenaga honorer Satpol PP di Jawa Barat masih belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    BACA JUGA:Getok Parkir Rp150 Ribu di Kebun Binatang Bandung, Ada Indikasi Uang Pungli Diberikan ke Oknum Satpol PP dan Dishub

    “Kami sudah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, dan hingga kini teman-teman kami masih terkatung-katung. Ini tidak sesuai amanat Pasal 66,” ujar Fadlun saat ditemui di sela-sela aksi.

    Menurut Fadlun, kendala utama terletak pada pembiayaan yang dibebankan kepada APBD daerah. “Daerah dengan APBD kecil, seperti Pangandaran, kesulitan menyelesaikan persoalan ini. Padahal, jika tenaga honorer diangkat sebagai PNS, beban biaya akan dialihkan ke APBN,” jelasnya.

    Aksi yang diikuti lebih dari seribu peserta ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Para peserta berasal dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. “Semua perwakilan hadir. Kami ingin memastikan pemerintah segera mengambil langkah nyata,” ujar Fadlun.

    BACA JUGA:Tak Kantongi Izin Serta Keluarkan Bau Tak Sedap, TPS di Lembang Ditutup Satpol PP

    Dalam aksi tersebut, Fadlun menyebutkan bahwa perwakilan mereka telah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat. Sekda berjanji akan mengundang seluruh BKD kabupaten/kota pada rapat hari Senin mendatang untuk membahas kelanjutan status tenaga honorer.

    Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mengagendakan audiensi lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2025 mendatang. “Kami berharap ada solusi konkret. Jika tidak ada kepastian hukum, kami akan kembali turun ke jalan untuk menuntut hak kami,” tegas Fadlun.

  • Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi merespon dugaan pungutan liar (Pungli) di sekolah SMAN 2 Cileungsi.

    Diketahui diduga sekolah itu meminta uang kepada orang tua murid senilai Rp2,6 juta untuk membiayai makan para guru.

    “Praktek seperti itu (Pungli) atau meminta uang wali murid yang tidak berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan,” tegasnya, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Pelaku Pungli di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Berhasil Diamankan, Ini Kata Polisi!

    Pria yang kerap disapa Bibih itu tidak menoleransi sekolah yang melakukan pungli, apapun alasannya karena merugikan wali murid dan murid.

    “Apalagi pungutan itu tidak ada aturannya dari pemerintah,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar pihak sekola menggunakan anggaran di sekolah untuk memenuhi kebutuhan makan para guru.

    BACA JUGA:Oknum PNS Diduga Lakukan Pungli Seragam di SMKN 1 Cihampelas, Tiap Siswa Diminta Rp1,5 Juta

    Sebab, kata dia, pungli untuk makan guru di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, itu merusak citra presiden.

    “Presiden kita sudah baik memberikan program MBG bagi siswa. Jangan dicemari oleh hal seperti ini, maksimal anggaran BOS atau anggaran lainnya dari pemerintah untuk makan para guru, jangan membebani wali murid,” jelasnya.

    Bibih juga meminta Pemrov Jabar untuk memikirkan kembali kewenangan sekolah tingkat SMA yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat.

    BACA JUGA:Dugaan Pungli Seragam SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat, Waka Kesiswaan Raup Rp700 Juta

    Untuk itu, ia berhadap kewanangan pengawasan sekolah menengah atas itu dikembalikan dan dikelola lagi ke tingkat Kabupaten.

    “Ini kebanyakan di SMA (pungli) jadi jangan sampe karena pengawasan kurang, akhirnya malah banyak sekolah yang memanfaatkan minimnya pengawasan itu,” pungkasnya.

  • Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono Digarap KPK

    Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono Digarap KPK

    GELORA.CO -Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung hari ini dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pekerjaan bersumber APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023.

    Politisi dimaksud adalah Iman Lestariyono yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis, 16 Januari 2025.

    Selain Iman, KPK juga memanggil 3 saksi lainnya, yakni Direktur RSUD Bandung Kiwari, Yorisa Sativa; verifikator keuangan Dinas Kominfo Pemkot Bandung, Rini Januanti; dan seorang wiraswasta Mochammad Edwin Khadafi.

    Pada September 2024, KPK menahan mantan Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna dalam kasus suap Bandung Smart City serta anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, yakni Riantono, Achmad Nugraha, Ferry Cahyadi Rismafury, dan Yudi Cahyadi.

    Perkara ini merupakan pengembangan OTT Walikota Bandung, Yana Mulyana dkk yang terlibat perkara suap penyelenggaraan program Bandung Smart City. Dalam pengadaan itu, Ema Sumarna diduga menerima uang Rp1 miliar, dan 4 tersangka mantan anggota DPRD juga menerima uang total sekitar Rp1 miliar

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keluarga Uya Kuya baru-baru ini menjadi sorotan setelah diketahui berlibur ke Amerika Serikat di tengah masa reses DPR langsung menuai kritik dari warganet di akun Instagram miliknya.

    Masa reses anggota DPR berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Uya Kuya sendiri merupakan anggota DPR RI, sementara istrinya, Astrid Kuya, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jakarta.

    Liburan Uya dan keluarganya di Amerika Serikat dibagikan melalui berbagai unggahan di media sosial mereka.

    Dalam salah satu unggahan, Uya memperlihatkan putrinya, Cinta Kuya, yang sedang membagikan makanan gratis kepada korban kebakaran di Los Angeles.

    Tak hanya itu, dua anak Uya Kuya diketahui tengah melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

    Momen liburan Uya ini pertama kali terlihat melalui unggahan akun pribadinya @king_uyakuya yang memperlihatkan konten liburan bersama anaknya Cinta Kuya yang kerap disapa Cinta.

    Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang melayangkan hujatan hingga mempertanyakan apakah seharusnya masa reses digunakan untuk lebih dekat dengan masyarakat bukan malah berlibur.

    “Enak yaa wakilin rakyat liburan ke Amrik,” kata netizen dikutip instagram @king_uyakuya, Kamis (16/1/2025).

    “Hahaha hebat dan kaya-kaya anggota DPR ..reses ke amerika..ada jg yg makan steak harga 2 jt.. sementara mereka ketawa2 rakyat yg dulu memberikan suara tambah menderita.. entah siapa yg bodoh..rakyat atau wakil nya..gas golput…” tambah lainnya.

    Beberapa komentar juga mengkritik pilihan Uya untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berkunjung ke luar negeri.

  • Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kota Kediri 2024 sudah rampung dan pasangan Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali Kota Kediri terpilih periode 2025-2030. Lalu bagaimana hubungan antara Ketua DPRD setempat Firdaus dengan Mbak Vinandan dan Gus Qowim usai pesta demokrasi tersebut?

    Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 seolah membelah menjadi dua poros politik di Kota Kediri.

    Poros pertama, koalisi pemenangan paslon nomor urut 01 Vinanda – Qowim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Poros kedua koalisi Partai NasDem dan PAN yang mengusung pasangan nomor urut 02 Ferry Silviana Veronica – Regina Nadya Suwono (FREN).

    Pembelahan itu berlanjut hingga ke Gedung DPRD Kota Kediri. Poros pertama dengan kekuatan 21 anggota dewan. Sedangkan poros kedua sebanyak 9 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Firdaus (bibi ipar dari Bunda Fey – panggilan akrab Ferry Silviana Veronica).

    Firdaus mengaku hubungannya dengan Mbak Vinanda maupun Gus Qowim dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah saling bertemu dan bersilaturahmi.

    “Kemarin, Alhamdulillah mbak Wali dan Gus Qowim berkunjung, sowan ke rumah saya. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung, tetapi karena kesibukan beliau, akhirnya baru terealisasi kemarin,” kata Firdaus usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Kediri tentang penetapan wali Kota dan wawali Kediri terpilih, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Bibi dari Wali Kota Kediri periode sebelumnya Abdullah Abu Bakar ini mengaku sudah sangat mengenal Gus Qowim. Sebab, selain adik dari almarhumah Hj. Lilik Muhibbah (mantan Wawali Kediri era Mas Abu), Gus Qowim juga ketua tim pemenangan Mas Abu – Ning Lik.

    “Saya dengan Gus Qowim itu sudah sangat dekat. Dengan Mbak Vinanda, memang baru kemarin baru nampak di Pilkada. Tetapi Alhamdulillah dengan pertemuan kemarin, jelas hubungannya kekeluargaan. Barang kali sama-sama, punya visi dan misi ingin membangun Kota Kediri agar lebih baik,” jelasnya.

    Terpisah, Vinanda Prameswati menyatakan rasa syukurnya telah ditetapkan sebagai wali Kota Kediri terpilih bersama wakilnya Gus Qowim oleh DPRD Kota Kediri. Dirinya juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    “Tentunya saya dan Gus Qowim akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Kediri untuk mewujudkan program-program pembangunan demi Kota Kediri yang MAPAN (maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni sesuai visi dan misinya),” tutup Vinanda. [nm/aje]

  • DPRD Jatim Dorong Pemerintah Pusat Tetapkan PMK Wabah Nasional

    DPRD Jatim Dorong Pemerintah Pusat Tetapkan PMK Wabah Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Hewan Parang, Magetan, pada Kamis (16/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, dia meninjau langsung dampak wabah PMK yang disebut oleh peternak lebih ganas dibandingkan beberapa tahun lalu.

    “Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. Kami bersama Dinas Peternakan, termasuk dr. Indi, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini,” ungkap Deni.

    Deni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.

    “Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono

    Deni menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret sejak November 2024. Obat-obatan telah didistribusikan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

    “Anggaran APBD juga telah kami tambahkan untuk pengadaan vaksin. Sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meski masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

    Dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Jawa Timur, Deni menegaskan perlunya pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

    “Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

    Deni juga mengungkapkan aspirasi peternak mengenai perlunya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. Meskipun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ide ini dianggap menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

    “Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” jelas Deni.

    Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani menambahkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah ini. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:

    Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik,
    Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang,
    Melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar, dan
    Melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.

    “Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata dr. Indi. [fiq/beq]

  • Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ingin menjadikan kawasan transmigrasi Payahe sebagai lumbung pangan di Maluku Utara.

    Viva mengatakan hal itu ketika menerima anggota DPRD, kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran lain Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

    Kehadiran mereka ke kantor kementerian yang beralamat di Kalifate itu untuk menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan kawasan transmigrasi yang berada di Tidore.

    “Di Payahe, Kementerian Transmigrasi sudah mengerjakan berbagai program seperti peningkatan jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, berbagai pembangunan gorong-gorong, pelat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi,” kata Viva, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Viva Yoga, saat ini salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut dirinya mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur,” ujarnya.