Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kekhawatiran Masyarakat Batam Akibat Lepasnya Buaya dari Penangkaran Regional 17 Januari 2025

    Kekhawatiran Masyarakat Batam Akibat Lepasnya Buaya dari Penangkaran Regional 17 Januari 2025

    Kekhawatiran Masyarakat Batam Akibat Lepasnya Buaya dari Penangkaran
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Masyarakat
    Kota Batam
    , Kepulauan Riau, belakangan ini dihebohkan oleh isu tentang lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Kecamatan Bulang.
    Isu ini tidak hanya menarik perhatian warga setempat, tetapi juga pihak Kepolisian,
    BKSDA Batam
    , masyarakat pesisir, dan Pemerintah Kota Batam.
    Penampakan buaya yang mulai memasuki wilayah pemukiman membuat para nelayan di sekitar Kecamatan Bulang merasa takut untuk melaut.
    Kronologi lepasnya buaya ini bermula dari unggahan seorang pengguna media sosial pada hari Senin, 13 Januari 2025.
    Dalam video berdurasi 39 detik tersebut, terlihat buaya dewasa berukuran sekitar 3 meter berada di muara sungai.
    Video ini direkam di Pulau Mengkadah, yang berjarak 600 meter dari Pulau Bulan.
    Kapolsek Bulang, Iptu Adyanto Syofyan, membenarkan perihal lepasnya buaya dari penangkaran.
    Menurutnya, hal ini disebabkan ambruknya pagar penangkaran akibat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Batam selama empat hari berturut-turut.
    Iptu Adyanto menyebutkan bahwa terdapat lima ekor buaya dewasa yang lepas, dan pencarian masih dilakukan di sekitar perairan Pulau Bulan.
    Pada dini hari Selasa, 14 Januari 2025, pihak kepolisian yang dibantu oleh warga dan petugas dari PT Jagat Perkasa Karunia (JPK) berhasil mengamankan tiga ekor buaya dewasa.
    Satu ekor buaya ditemukan di muara Pulau Mengkadah, sedangkan satu ekor lainnya diamankan di wilayah Pulau Bulan.
    Satu ekor buaya lagi kembali ke wilayah penangkaran dengan sendirinya.
    Untuk menemukan dua buaya lainnya, pihak kepolisian bersama pengelola dan BKSDA berencana melakukan patroli malam.
    Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam memiliki data yang berbeda dengan pihak kepolisian mengenai jumlah buaya yang lepas.
    BKSDA melaporkan telah menangkap tiga ekor buaya lagi di wilayah pemukiman penduduk Pulau Buluh, sehingga total buaya yang diamankan kini berjumlah enam ekor.
    Kepala BKSDA Batam, Tomy, mengonfirmasi bahwa ada dugaan jumlah buaya yang lepas mencapai sepuluh ekor atau lebih.
    Warga Pulau Buluh dan pulau-pulau sekitar merasa skeptis terhadap klaim pihak kepolisian dan PT JPK mengenai jumlah buaya yang lepas.
    Beberapa warga melaporkan telah melihat lebih dari lima ekor buaya di sekitar perairan dan bahkan ada yang melintasi kolong rumah.
    Penampakan buaya juga dilaporkan di berbagai wilayah lain, seperti pulau Terong, pulau Mengkadah, dan bahkan di Pulau Geranting yang cukup jauh dari lokasi penangkaran.
    Safet, salah satu warga Pulau Buluh, menegaskan, “Pernyataan lima buaya itu darimana, jangan asal begitu, kalau makan korban bagaimana siapa yang mau tanggung jawab?” Tokoh masyarakat setempat juga mengungkapkan bahwa mereka masih melakukan patroli secara mandiri untuk menjaga keamanan di perairan.
    Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, mendesak PT JPK sebagai pengelola penangkaran buaya untuk bertanggung jawab atas insiden lepasnya buaya tersebut.
    Ia meminta perusahaan untuk memberikan informasi akurat mengenai jumlah buaya yang lepas, mengingat total buaya di penangkaran berjumlah 800 ekor.
    Aweng menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, dan DPRD akan mengawal penyelesaian masalah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
    Dengan segala tindakan yang diambil, diharapkan insiden ini tidak menimbulkan dampak lebih lanjut bagi masyarakat dan memastikan keselamatan warga serta perlindungan terhadap satwa liar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Cak Adeng Tak Mau Disebut sebagai Kacang Lupa Lanjaran

    Jadi Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Cak Adeng Tak Mau Disebut sebagai Kacang Lupa Lanjaran

    Malang (beritajatim.com) – Menjaring aspirasi masyarakat, menjadi fokus utama Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Malang, Abdul Qodir. Prinsip inilah yang menjadi landasan pokok mendedikasikan dirinya sebagai wakil rakyat di parlemen.

    “Pintu masuk pembangunan itu ada tiga. Pertama jalur teknokratik, kedua lewat jalur politik, dan ketiga lewat jalur Musrenbang. Pokok-pokok pikiran, itu adalah pintu masuk pembangunan dari jalur politik, berasal dari aspirasi masyarakat yang saya himpun saat reses,” kata Abdul Qodir, Kamis (16/1/2025).

    Mendedikasikan diri dan harus kerja keras, wajib hukumnya bagi seorang Abdul Qodir yang sudah diberikan mandat sebagai penyambung lidah rakyat. Meskipun belum genap lima bulan bekerja, Abdul Qodir berupaya konsisten memenuhi janji politiknya dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sampai pada tataran kebijakan.

    Menurut Cak Adeng sapaan akrabnya, terpilih sebagai wakil rakyat, dirinya tak ingin seperti pepatah Jawa, kacang lupa lanjaran. Ia tak mau disebut melupakan sejarah. Dalam menghimpun aspirasi rakyat, Adeng tak meninggalkan pengurus PDI Perjuangan di tingkat Ranting dan kecamatan, mereka diberi peran untuk ikut mengawal.

    Tak hanya itu saja, Adeng juga mengenalkan kepada masyarakat di Dapilnya bagaimana skema piramida dilaksanakan. Skema yang bukan mempersulit, Adeng justru ingin memberikan edukasi kepada konstituennya agar lebih paham soal hirarki yang harus dijalankan.

    “Saya sampai di titik ini karena saya menjadi anggota partai politik, yakni PDI Perjuangan. Sebagai politisi, saya terpanggil untuk terus memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sehingga, ketika hendak menyampaikan aspirasi tidak boleh shortcut kepada saya ada tahapan berjenjang yang harus dipenuhi,” tegasnya.

    Sambung Adeng, jenjang yang harus terpenuhi yakni wajib disampaikan melalui Ketua Ranting atau Ketua PAC PDI Perjuangan dahulu.

    “Selanjutnya para pengurus itu saya minta untuk melakukan verifikasi, apakah yang diusulkan tersebut betul-betul kebutuhan masyarakat banyak atau hanya memenuhi kebutuhan pribadi si pengusul, dengan begitu program yang saya perjuangkan betul-betul tepat sasaran,” ucapnya.

    Dengan menerapkan pola semacam itu, sambung Adeng, ada beberapa poin yang ingin ia capai. Pertama, pihaknya hendak menitipkan pesan moral bahwa dari sekian sen uang APBD dapat dipertanggungjawabkan, sesuai asas kebutuhan masyarakat melalui program yang tepat sasaran.

    Kedua, dirinya hendak mengedukasi dan menanamkan semangat juang kepada pengurus PDI Perjuangan di bawah, di mana menurut Adeng, kenikmatan menjadi pengurus PDI Perjuangan itu ketika jiwanya dipenuhi dengan pengabdian, di situlah akan merasakan hidup bahagia, karena membawa manfaat.

    “Sebagai kader PDI Perjuangan, saya wajib memedomani dedication of life Bung Karno, itu bukan hanya mengajarkan falsafah hidup tetapi juga sebagai pemantik, bagi kita untuk berpikir bahwa di sinilah peran partai PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana yang saya petik dari pemikiran Ibu Ketum Profesor Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.

    Terpisah, Ketua PAC PDI Perjuangan Karangploso, Gatot Pribadi, memberikan apresiasi kepada Abdul Qodir yang telah memberi kepercayaan dirinya untuk ikut menghimpun dan mengawal aspirasi masyarakat.

    “Sejak Pak Abdul Qodir menerapkan kebijakan pengusulan Pokir lewat pengurus PAC, saya tiba-tiba menjadi seperti orang penting, banyak masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat menemui saya hanya untuk menitipkan aspirasinya kepada Pak Abdul Qodir, ada kepala desa, kiai kampung, kelompok masyarakat, kepala sekolah pokoknya banyak deh,” kata Gatot.

    Hal sama juga dituturkan Ketua PAC PDI Perjuangan Dau, Suwaji. Dirinya juga merasakan perbedaan sejak kehadiran Abdul Qodir menjadi wakil rakyat. Suwaji pun merasa senang karena Abdul Qodir benar-benar menepati janji politiknya.

    “Senang saja mas, karena hidup saya merasa dibutuhkan, bangga bisa berbuat untuk masyarakat,” ujar Suwaji.

    Sama seperti Suwaji, kader PDI Perjuangan Dau lainnya, Dodik bilang, dirinya merasa gembira karena dilibatkan oleh Abdul Qodir untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat.

    “Sampai seperti dukun tiban, karena banyaknya masyarakat yang minta bantuan saya untuk memperjuangkan program yang diusulkan kepada Mas Abdul Qodir,” pungkas Dodik. (yog/ian)

  • Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerima kedatangan tim transisi Pramono Anung-Rano Karno di Balai Kota DKI Jakarta jelang masa pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

    Dalam pertemuan kedua Pemprov DKI dengan tim transisi, Teguh mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung program-program kerja Pramono-Rano yang akan dijalankan setelah resmi memimpin Jakarta.

    “Jadi kami sudah menekankan pada jajaran untuk mendukung tim transisi, itu tidak harus dalam rapat-rapat formal seperti sekarang. Tapi anytime silakan bersama-sama membahas apa-apa yang perlu kita support,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Januari.

    Dalam pertemuan tersebut, Teguh menekankan jajaran Pemprov DKI dan tim transisi memiliki prinsip yang sama untuk memuluskan Pramono-Rano menjalankan prgram kerja seusai dilantik.

    “Intinya tekadnya sama. Bukan lagi satu dikotomi tim transisi dan Pemprov, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih baik lagi,” urai Teguh.

    Melanjutkan, ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengaku pihaknya telah mengelompokkan rancangan program kerja yang diserap dari belanja masalah selama masa kampanye untuk tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    “Mas Pram dan Bang Doel ketika kampanye juga menerima sekitar 20 ribuan aspirasi yang harus kita carikan solusinya. Jadi ketika beliau-beliau menjabat sudah bisa terlihat progras,” tutur Ima.

    “Jadi kalau rinciannya seperti apa, masih kita godok dulu, masih kita cari solusi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.

    Sebelumnya, tim transisi telah mengadakan pertemuan perdana dengan jajaran Pemprov DKI yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

    Pertemuan pertama digelar di gedung DPRD DKI, tepatnya ruang kerja Ima Mahdiah yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Rencananya, tim transisi akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mematangkan program Pramono-Rano lima tahun ke depan.

  • Komisi III DPRD Purworejo Pelajari Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo dalam Kunjungan Kerja ke Kota Kediri

    Komisi III DPRD Purworejo Pelajari Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo dalam Kunjungan Kerja ke Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka studi tiru pengelolaan pasar tradisional oleh Perumda Pasar Joyoboyo, Kamis (16/1/2025). Bertempat di Ruang Kilisuci, rombongan DPRD Purworejo disambut langsung oleh Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri.

    Dalam pertemuan ini, Ferry menyampaikan bahwa kunjungan kerja seperti ini sangat bermanfaat sebagai ajang tukar pengalaman dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pasar.

    “Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi pengalaman terkait peningkatan kinerja, baik untuk Perumda Pasar Joyoboyo maupun Dinas Perdagangan Kabupaten Purworejo,” ujar Ferry.

    Studi Tiru: Pengelolaan Pasar dan Strategi Peningkatan Kunjungan

    Dalam diskusi, beberapa topik utama yang dibahas meliputi:

    1. Mekanisme operasional Perumda Pasar Joyoboyo
    2. Kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri
    3. Strategi Pemkot Kediri dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke pasar tradisional

    Ferry berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pasar di Kabupaten Purworejo serta memperkuat kerja sama antarwilayah.

    DPRD Purworejo Terinspirasi dengan Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo Tursiati mengungkapkan alasan memilih Kota Kediri sebagai lokasi studi tiru adalah keberhasilan Perumda Pasar Joyoboyo dalam mengelola pasar tradisional secara efektif dan modern.

    “Kami ingin mengadopsi sistem pengelolaan pasar di Kediri agar pasar di Purworejo bisa lebih bersih, rapi, dan tertata dengan baik,” jelas Tursiati.

    Untuk memperdalam studi tiru, Komisi III DPRD Purworejo turut membawa OPD terkait, seperti: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Kepala Dinas Perhubungan.

    Harapan dan Implementasi di Kabupaten Purworejo

    Saat ini, pengelolaan pasar di Kabupaten Purworejo masih dikelola oleh pemerintah desa setempat. Oleh karena itu, pihak DPRD berharap bahwa kunjungan ini dapat memberikan referensi yang bisa diadopsi untuk pengelolaan pasar yang lebih profesional dan modern.

    Setelah pertemuan, rombongan DPRD Purworejo melanjutkan agenda dengan meninjau langsung Pasar Grosir Ngronggo guna melihat sistem pengelolaan dan operasional pasar tradisional di Kota Kediri.

    Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo ke Perumda Pasar Joyoboyo menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan pengelolaan pasar tradisional. Dengan adanya studi tiru ini, diharapkan pengelolaan pasar di Kabupaten Purworejo semakin teratur, bersih, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah. [nm/kun]

  • DPRD Tetapkan Rijanto Sebagai Bupati Blitar Terpilih, Jabatan Mak Rini Berakhir?

    DPRD Tetapkan Rijanto Sebagai Bupati Blitar Terpilih, Jabatan Mak Rini Berakhir?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara resmi menetapkan Rijanto sebagai Bupati Blitar dan Beky Herdihansah sebagai Wakil Bupati Blitar terpilih dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (16/1/2025). Rapat ini juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Blitar periode 2021-2025.

    Meski telah ditetapkan, Rijanto-Beky tidak langsung menggantikan Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menjelaskan bahwa jabatan Mak Rini masih berlaku hingga proses serah terima jabatan dilakukan secara resmi.

    “Karena kita sudah menetapkan bupati terpilih, maka jabatan bupati sebelumnya juga akan berakhir. Namun dalam prakteknya nanti sampai dalam serah terima jabatan,” ujar Supriadi.

    DPRD Kabupaten Blitar akan segera mengusulkan nama bupati terpilih ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dijalankan sebelum pelantikan resmi.

    “Ini adalah tahapan yang memang harus dilakukan. Jadi sidang paripurna penetapan bupati terpilih ini akan dilaporkan ke Mendagri melalui Gubernur,” tambahnya.

    Namun, DPRD Kabupaten Blitar belum bisa memastikan kapan Rijanto-Beky akan dilantik. Mereka berharap pelantikan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pemerintahan bisa berlanjut tanpa perlu adanya penjabat sementara (PJ).

    Masa jabatan Mak Rini sendiri akan berakhir pada Februari 2025. Jika pelantikan berlangsung sesuai rencana, yakni pada 10 Februari 2025, maka kepemimpinan bisa langsung beralih tanpa adanya kekosongan jabatan.

    “Ya tentunya kalau semakin molor maka pasti akan ada dampaknya, karena pemerintahan daerah ini saat ini memerlukan langkah dan program dari pemimpin yang baru,” pungkas Supriadi.

    Kini, masyarakat Kabupaten Blitar menantikan kepastian pelantikan Rijanto-Beky agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan. [owi/suf]

  • Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Magetan (beritajatim.com) – Enam desa di Magetan bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2025 ini. Rencana ini muncul dalam rapst dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Magetan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kamis (16/1/2025).

    Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto mengatakan, pihaknya memastikan enam desa bakal menggelar pilkades tahun ini. Lantaran posisi kades kosong.

    “Dari enam desa ini berpotensi bertambah. Anggaran sudah kami siapkan. Tadi kami juga sudah sampaikan ke DPRD. Namun, memang menunggu proses tahapan Pilkada yang belum usai. Kami menunggu bupati definitif dilantik,” katanya.

    Enam desa diantaranya, Desa Patihan Kecamatan Karangrejo, Desa Bangunasri Kecamatan Barat, Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan, Desa Garon Kecamatan Kawedanan, Desa Soco Kecamatan Bendo, dan Desa Kiringan Kecamatan Takeran.

    Sementara, dua desa yang masih wacana yakni Desa Mategal Kecamatan Parang, karena kades mundur dan masih menunggu SK Pemberhentian, kemudian Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo yang saat ini menjalani proses hukum karena dugaan korupsi. Jika sudah inchracht, maka akan diproses untuk pilkades.

    Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko mengatakan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan dari DPMD terkait rencana Pilkades.

    “Memang diperkirakan ada delapan desa ya. Anggaran siap, dan harus menunggu dilantiknya Bupati definitif. Kemudian, apakah nanti e-voting maupun manual, menunggu perintah kepala daerah nanti ya,” katanya.

    Gaguk mengatakan tahapan akan berjalan sekitar empat bulan. Dia mengharap Pilkades bisa dilaksanakan pada September 2025.

    “Semoga tidak ada lagi yang bertambah ya. Saya harapkan kades-kades sehat wal afiat dan tidak ada perkara hukum, sehingga bisa memerintah sampai masa jabatannya berakhir,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Tanggapan BKPSDM Tulungagung Terkait Guru Honorer yang Menolak Status PPPK Paruh Waktu

    Tanggapan BKPSDM Tulungagung Terkait Guru Honorer yang Menolak Status PPPK Paruh Waktu

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Para guru yang bergabung dalam Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI Tulungagung mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1/2025).

    Mereka menolak status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

    Para guru ini menilai, PPPK Paruh Waktu sama saja dengan honorer, hanya diganti dengan istilah baru.

    Mereka tetap menerima gaji dari sekolah yang hanya Rp 300.000, tidak ada tambahan lain dari pemerintah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto, mengatakan istilah PPPK Paruh Waktu adalah kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025.

    “Aturannya tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Penataan kepegawaian sudah selesai di Desember 2024,” jelasnya.

    Saat ini pemerintah hanya boleh mengangkat guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari PPPK dan PNS.

    Padahal kondisi saat ini masih banyak tenaga honorer yang masih belum terangkat menjadi PPPK atau PNS.

    Sementara formasi rekrutmen PNS maupun PPPK saat ini sangat terbatas.

    Untuk mengakomodasi para pegawai honorer agar tidak melanggar aturan baru, maka mereka diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

    PPPK Paruh waktu ini juga mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari negara.

    Menurut Soeroto, status PPPK Paruh waktu ini untuk memperjelas identitas mereka sebagai pegawai di instansi pemerintahan.

    “Mereka yang terakomodasi, bisa diprioritaskan untuk tes CPNS dan PPPK,” papar Soeroto.

    Diakui Soeroto, gaji PPPK Paruh Waktu ini diserahkan ke masing-masing OPD yang mempekerjakan.

    Untuk para guru, gaji mereka sepenuhnya dari pihak sekolah.

    Anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam belanja pegawai, melainkan belanja barang dan jasa.

    “Mereka masuk dalam data base kepegawaian BKN. Jadi mereka menjadi prioritas untuk tes CPNS maupun PPPK,” tegas Soeroto.

    Pegawai yang menjadi prioritas rekrutmen selanjutnya adalah P1 THK 2 (tenaga honorer kategori II), masuk data base, sudah bekerja 2 tahun dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Terkait tuntutan FPH PGRI Tulungagung, Soeroto berjanji akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya agar diteruskan ke BKN Pusat.

  • Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Kader Muda PDIP Malang Buka Suara Soal Bursa Calon Ketua

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menilai ada banyak kader-kader senior yang layak menahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Apa yang disampaikan Zulham muncul ditengah menghangatkannya sejumlah nama yang masuk bursa calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Bagi politikus muda partai berlambang banteng moncong putih seperti Zulham, ambisi untuk bersaing memperebutkan kursi Ketua DPC saat ini bukanlah hal yang lazim. Oleh karena itu, Zulham memilih mengubur dalam-dalam ambisi untuk sekedar meramaikan bursa calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang.

    “Ambisi pun akan kalah dengan logika kelaziman, karena sudah tidak lazim muncul itu di era-era sekarang. Saya lebih senang mendorong yang sudah berkarir di partai, senior-senior itu. Di komponen pelengkap, okelah kita ini, tapi kalau memunculkan diri sepertinya tidak, tidak masuk juga. Ini bukan situasi ideal untuk menjadi pahlawan kesiangan,” kata Zulham, Kamis (16/1/2025).

    Ditegaskan Zulham, sama sekali tidak pernah terbesit di dalam dirinya untuk sekedar masuk bursa pencalonan Ketua DPC. Baginya, ada juga etika politik yang harus dijaga. “Artinya, kalaupun didorong, ya tetap saja kita ini pasti akan lebih mendahulukan senior-senior. Ini etika politik yang memang sudah ditekankan begitu di partai kita,” tegasnya.

    Menurut Zulham, di partai yang sudah shuttle seperti PDI ini senioritas merupakan hal yang secara aturan tidak tertulis. “Senioritas ini masih menjadi acuan terkait dengan posisi-posisi strategis apalagi ketua. Kecuali ada anomali, misalnya tiba-tiba Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri, red) melalui jaringannya yang di DPP memberikan penugasan langsung kan tidak bisa ditolak itu pasti. Tapi kalau sifatnya masih prosedural seperti yang harus ada pencalonan, ada proses yang harus dilalui, ya kita antri, wong masih banyak senior yang ideal,” bebernya.

    Pria yang juga menjabat Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang itu bilang, jika ada penugasan khusus untuk maju sebagai Ketua DPC dari Ketua Umum, semua kader tentunya akan siap sedia menjalankan. Namun, sekalipun itu penugasan, kader muda seperti dirinya, memiliki peluang yang kecil mendapatkan mandat tersebut.

    “Kansnya kecil kalau seperti di daerah yang menjadi basis suara PDI, kemudian terjadi anomali itu kansnya besar. Di sini membaca kultur ya, kalau sebagai kader semua pasti oke, kalau penugasan, tapi kalau dalam hal logika politik, PDI disini menang, kursinya banyak, senior-senior ini reputasinya bagus-bagus, maka berbicara kans ini minim bagi orang-orang seperti saya untuk meraih atau mengajukan diri. Ini tidak sesuai etika, tidak mungkin juga,” ujarnya.

    Soal sejumlah nama yang sudah mencuat ke permukaan meramaikan bursa pencalonan Ketua DPC, Zulham menyampaikan, seluruhnya memiliki track record yang bagus selama ini, disamping memiliki pengalaman yang mumpuni. Sejumlah nama yang dimaksud diantaranya, Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.

    “Artinya begini, Pak Didik oke, masih oke, Pak Sugeng ya masih oke, Mas Budi oke, Mas Darmadi tambah sip. Orang-orang ini kan reputasinya sudah lebih panjang daripada kita,” tuturnya.

    Sebagai kader muda, Zulham mengharapkan, siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mampu menjaga ritme apik yang sudah terbangun selama ini.

    “Tugas ketua partai ke depan menjaga ritme semua ini agar tidak turun. Karena tantangan ke depan ini situasi politik masih belum menentu, positioning partai kita secara nasional juga belum klir, semua masih menunggu. Maka jadi Ketua DPC di momen-momen yang seperti ini bukan opsi yang enak. Apalagi dari segi pemerintahan kita baru saja kehilangan Presiden, kursinya kursi panas, semua akan menghindari kursi panas itu. Siapapun yang mencalonkan, silakan saja, idealnya Malang ini mestinya masih menghangat, siapapun oke-oke saja,” Zulham mengakhiri. (yog/kun)

  • Rangkuman Fakta Keracunan Massal Siswa SDN Dukuh Sukoharjo, MBG Ternyata Masih Tahap Uji Coba

    Rangkuman Fakta Keracunan Massal Siswa SDN Dukuh Sukoharjo, MBG Ternyata Masih Tahap Uji Coba

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah rangkuman fakta keracunan massal siswa SDN Sukoharjo seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Siswa mengalami rasa mual setelah menyantap makanan tersebut.

    Keracunan massal ini terjadi di SDN 3 Sukoharjo. 

    Kejadian keracunan massal tepatnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo.

    Sebanyak 50 siswa mengalami mual, pusing dan muntah setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    MBG Masih Tahap Uji Coba

    Sebanyak 50 siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo mengalami mual dan pusing. 

    Ini setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    MBG ini diketahui masih dalam tahap uji coba.

    Mereka keracunan pada Kamis (16/1/2025).

    Insiden ini membuat para siswa mengeluhkan gejala seperti mual, pusing, dan muntah setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah. 

    2. Setiap Kelas 2 Orang Mual dan Muntah

    Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. 

    “Ada beberapa siswa, saya kurang tahu jumlahnya. Yang pasti setiap kelas dari kelas satu sampai kelas 6, setiap kelas 2 orang mengalami mual, pusing dan beberapa siswa muntah,” paparnya, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, keracunan ini kemungkinan besar karena proses masaknya.

    “Isi makan bergizi gratis itu ada nasi, sayur cah wortel, tahu, ayam kentucky dan susu,” ujarnya. 

    3. Sudah Ditangani Puskesmas

    Lebih lanjut, mengetahui hal itu Kepala Sekolah SDN 03 Dukuh melapor ke puskesmas terdekat untuk dilakukan penanganan pertama.

    “Sudah koordinasi dengan puskemas dan SPPG. Kemudian diberikan obat, setelah ini sekolah dan Puskesmas Sukoharjo masih dalam pemantauan,” tandasnya. 

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani mengatakan data yang ia terima ada kurang lebih 50 siswa yang mengalami keracunan.

    “Siswa yang mengalami mual, pusing dan muntah, sekitar 40 sampai 50 siswa-siswi,” singkatnya.

    Penampakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo. Siswa mengalami mual setelah menyantap makanan ini. (Tribun Solo/Anang Maruf)

    MBG Surabaya Dimulai Minggu Depan, Bahtiyar Rifai: Perhatikan Juga Pemerataan Distribusi Makanan

    Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya dijadwalkan baru mulai minggu depan, 13 Januari 2025. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai akan terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kesiapan di lapangan.

    Pada tahap awal, program ini akan menyasar tiga sekolah di Kecamatan Wonocolo, yaitu PAUD Yasporbi, SD Taqoma, dan SMPN 13 Surabaya. Namun, Bahtiyar menyebut jumlah siswa yang akan menerima manfaat di tahap awal masih dalam proses pendataan.

    “Untuk jumlah siswa di tiga sekolah tersebut, kami belum menerima data pastinya. Namun, program ini akan berjalan secara bertahap, seiring dengan pelaksanaan di Kota dan Kabupaten lainnya,” jelas pimpinan DPRD ini.

    Legislator dari Fraksi Gerindra itu menyoroti peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya melalui program ini. Menurutnya, UMKM bisa berpartisipasi sebagai penyedia makanan dengan mendaftar melalui link resmi yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional.

    “Kami berharap UMKM dan warga sekitar bisa diberdayakan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Partisipasi mereka penting untuk menyukseskan program ini,” katanya. 

    Pendaftaran untuk menjadi penyedia makanan dalam program ini tidak dipungut biaya. Dengan total sasaran siswa di Surabaya mencapai 369.000 anak, pelaksanaan MBG membutuhkan perencanaan matang, terutama terkait anggaran dan distribusi. 

    “Pemberian makanan bergizi ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai arahan Badan Gizi Nasional, termasuk dalam hal kebutuhan anggarannya,” jelas Bahtiyar.

    Perhatikan 2 Hal Penting

    Pemkot Surabaya diminta memperhatikan  dua hal penting dalam pelaksanaan MBG. Selain pemberdayaan UMKM lokal juga  pemerataan distribusi makanan. 

    Bahtiyar optimis bahwa jika dikelola dengan baik, MBG dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan masyarakat secara luas. 

    “Kami ingin program ini berjalan menyeluruh di Surabaya, melibatkan semua pihak, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” pungkasnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Keluhan Pedagang Soal Lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar Tetap Sepi, ini Langkah Disperindag dan DPRD

    Keluhan Pedagang Soal Lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar Tetap Sepi, ini Langkah Disperindag dan DPRD

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Pedagang lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar tetap mengeluh sampai sekarang kondisi pasar sangat sepi. 

    Keluhan para pedagang itu disampaikan kepada Disperindag Kota Blitar dan Komisi II DPRD Kota Blitar saat melihat kondisi pedagang di lantai 2 Pasar Legi, Kamis (16/1/2025). 

    Salah satu pedagang, Sukarti mengatakan sampai sekarang banyak kios pedagang di lantai 2 yang tutup. 

    Kondisi itu, kata Sukarti, semakin membuat pasar tambah sepi. 

    “Sejak selesai dibangun sampai sekarang kondisi lantai 2 Pasar Legi sepi. Banyak kios yang tutup,” kata Sukarti. 

    Sukarti berharap para pedagang segera berjualan lagi agar pasar kembali ramai. 

    “Kalau saya tiap hari tetap buka. Kadang ada pembeli, kadang ya tidak ada sama sekali. Tapi saya tetap buka,” ujar pedagang pakaian itu. 

    Pedagang lain, Sarjono mengatakan awal bangunan lantai 2 diresmikan pada 2022, masih banyak pedagang yang berjualan. 

    Otomatis, pembeli juga ada yang naik ke lantai 2 Pasar Legi. 

    Namun, memasuki tahun kedua dan tahun ketiga, pembeli yang naik ke lantai 2 semakin sepi. 

    Akhirnya, para pedagang juga banyak yang tutup tidak berjualan. 

    “Disperindag sempat menertibkan para pedagang agar berjualan lagi. Tapi tetap saja banyak yang tutup. Kalau pedagang berjualan lagi, pasar bisa ramai,” katanya. 

    Kepala Disperindag Kota Blitar, Hakim Sisworo mengatakan terus berupaya meramaikan lantai 2 Pasar Legi. 

    Disperindag berencana membuka pusat oleh-oleh khas Blitar di lantai 2 Pasar Legi. 

    Disperindag juga menggandeng komunitas pelaku usaha anak muda yang melek dengan teknologi. 

    Komunitas pelaku usaha anak muda ini diminta mengajari pedagang berjualan secara online di media sosial.

    “Rencananya, bulan puasa ini ada Bazar Ramadan di Pasar Legi. Pelaku usaha yang ingin ikut Bazar Ramadan kami masukkan di Pasar Legi,” ujarnya. 

    Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo kondisi Pasar Legi pasca terbakar pada 2016 sampai sekarang memang sepi. 

    Komisi II menerima beberapa usulan dan masukan dari para pedagang terkait persoalan di Pasar Legi. 

    Pedagang mengeluh kondisi pasar sepi karena sekarang marak berjualan secara online. 

    Pedagang berharap pemerintah memberikan fasilitas kepada para pedagang agar bisa berjualan secara online. 

    “Soal itu, dari Disperindag akan menggandeng anak muda yang paham IT untuk mengajari pedagang berjualan online,” katanya. 

    Lalu, pedagang juga menginginkan ada spot di lantai 2 Pasar Legi yang bisa menarik pengunjung datang. 

    Soal itu, Komisi II meminta Disperindag membuat spot yang bisa digunakan untuk foto-foto di lantai 2 Pasar Legi. 

    “Kami berharap di lantai 2 pasar diberi spot yang menarik untuk anak muda. Meski awalnya, anak-anak muda hanya datang untuk foto-foto, nanti lama-lama juga tertarik beli dagangan,” katanya. 

    Pedagang juga mengeluhkan soal modal. Karena, selama kondisi pasar sepi, modal para pedagang sudah habis. 

    “Untuk modal, kami tawarkan solusi pinjaman di Bank Kota Blitar. Pedagang bisa pinjam modal tanpa anggunan hanya menggunakan hak guna kios sebagai jaminan. Mereka bisa mengajukan pinjaman modal mulai Rp 10 juta-Rp 15 juta per kios,” ujarnya.