Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Maria Lestari soal Hasto Kristiyanto – Halaman all

    Diperiksa KPK, Ini Penjelasan Maria Lestari soal Hasto Kristiyanto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Maria Lestari diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (17/1/2025).

    Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

    Usai pemeriksaan, Maria Lestari mengaku lupa telah dicecar berapa pertanyaan dari penyidik.

    “Sudah lupa, banyak,” kata Maria ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Maria juga membantah menjalin komunikasi dengan Hasto untuk meloloskan dirinya menjadi anggota DPR melalui proses PAW.

    Politisi asal Kalimantan Barat itu mengatakan namanya masuk dalam daftar anggota DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

    “Tidak ada (komunikasi dengan Hasto), sudah keputusan Mahkamah Partai ya,” ujar dia.

    Alasan 2 Kali Mangkir Panggilan KPK

    Maria Lestari menghadiri pemeriksaan KPK hari ini setelah dua kali sebelumnya mangkir.

    Maria Lestari mangkir dari pemeriksaan KPK pada Kamis (9/1/2025) dan Kamis (16/1/2025).

    Kuasa hukum Maria, Triwiyono Susilo, menyatakan bahwa kliennya belum menerima surat panggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan di tanggal 16 Januari 2025.

    Demikian juga untuk surat panggilan dari penyidik KPK pada Kamis, 9 Januari 2025, Maria mengeklaim belum menerimanya.

    “Informasi itu klien kami ketahui setelah pemberitaan dari media. Tanggal 9 Januari itu klien kami sedang melakukan kegiatan reses di Dapil Kalbar 1,” kata Triwiyono dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

    Sesuai pengecekan tenaga ahli Maria di DPR, terang Triwiyono, surat panggilan untuk tanggal Kamis, 9 Januari baru diterima di Kesekjenan DPR/Fraksi di Kamis sore, pukul 15.30.

    ‘Klien kami juga telah menyurati penyidik KPK pada tanggal 13 Januari 2025 untuk menjelaskan hal tersebut di atas,” katanya.

    Nama Maria Lestari Disebut

    Ketua KPK Setyo Budiyanto pernah menyebut nama Maria Lestari saat pengumuman status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 24 Desember 2024 yang lalu.

    Waktu itu, Setyo mengatakan, Hasto pernah menemui eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar memenuhi permintaan terkait dua usulan PAW yang diajukan oleh DPP PDIP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel.

    “Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan dan meminta untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada 24 Desember 2024.

    Sebagai informasi, nama Maria Lestari merupakan mantan anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat tepatnya dari Kalimantan Barat 1. Pada pemilu 2019 lalu, Maria Lestari meraih sekitar 33.006 suara.

    Ia menggeser Alexius Akim yang diberhentikan oleh PDI Perjuangan dan juga Michael Jeno yang mengundurkan diri. 

    Maria Lestari merupakan istri dari Herculanus Heriadi yang sempat menjabat Wakil Bupati Landak sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak.

    Herculanus Heriadi, nama suami dari Maria Lestari adalah Wakil Bupati Landak periode 2011–2016 dan 2017–2022. 

    Maria Lestari memulai karier politiknya di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian melaju ke Senayan sejak terpilih pada Pemilu 2019 dan kemudian kembali terpilih jadi anggota DPR RI di Pileg 2024.

    KPK menyatakan tengah mendalami proses PAW politikus PDI Perjuangan Maria Lestari pada 2019 silam.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tak memungkiri jika ada pola yang sama untuk meloloskan Maria Lestari dan Harun Masiku ke DPR.

    “Jadi itu yang sedang kita susuri juga. Jadi ini pola yang kita sedang melihat pola yang sama dengan HM (Harun Masiku),” kata Asep Guntur dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip Sabtu (11/1/2024).

    Lebih jauh, Asep menegaskan pihaknya tetap membuka peluang adanya pengembangan perkara di kasus suap PAW ini, sepanjang ditemukannya alat bukti dalam proses penyidikan kasus tersebut.

    Terlebih, KPK menemukan adanya kesamaan pola dalam meloloskan Maria Lestari dengan Harun Masiku ke Senayan.

    “Itu ya Kalimantan Barat kalau enggak salah ya, kalau Pak HM di Sumsel. Ini juga yang sedang kita dalami ya, berbarengan itu kita dalami, kita minta keterangan. Karena ini prosesnya itu hampir mirip juga, ada yang pemenangnya,” kata Asep.

    KPK menetapkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 pada akhir tahun lalu.

    Teruntuk Hasto, ia juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Dua perkara itu berkelindan dengan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini buron.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

     

  • Siapkan Anggaran Rp1 Triliun, Pemkot-DPRD Surabaya Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Siapkan Anggaran Rp1 Triliun, Pemkot-DPRD Surabaya Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (13/1/2025). Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan. Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

    Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis. “Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis,” kata Wali Kota Eri.

    Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna. Mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Nah, agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

    “Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan,” ujar Wali Kota Eri.

    Wali Kota Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

    “Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar,” imbuhnya.

    Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

    “Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi,” katanya.

    Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

    “Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik,” paparnya.

    Ia berharap ke depan pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah. “BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN,” tuturnya.

    Pada sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, ia menuturkan jika uji coba MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    “Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas,” tuturnya.

    Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

    “Kalau nanti Juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya,” jelas Wali Kota Eri.

    Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Makanya, apabila Juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

    “Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan. “Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah,” kata Yusuf.

    Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

    Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah.

    “Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN,” terangnya.

    Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

    “PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi,” tandasnya.

    Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

    “Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG,” kata Adi.

    Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan.

    “Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik,” sebut Adi.

    Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran – penggeseran program lain di Kota Surabaya.

    “Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu,” katanya.

    Secara garis besar, Adi menyebut jika banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

    “Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar,” pungkasnya. (ADV)

  • Terima Pemilik Rumah Susun, Fraksi PSI DPRD Jakarta Minta PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air Minum – Halaman all

    Terima Pemilik Rumah Susun, Fraksi PSI DPRD Jakarta Minta PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air Minum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta kembali meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum.

    Francine Widjojo, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan, pihaknya sudah meminta penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 mengatur tentang tarif air minum sedangkan warga Jakarta kebanyakan baru mendapatkan air bersih, itupun belum tentu bersih karena banyak keluhan airnya kotor, bau, debit kecil, nyala hanya di hari atau jam tertentu, hingga mati,” kata Francine Widjojo saat menerima audensi  Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Hadir dalam audensi Adjit L. selaku Ketua P3RSI hadir bersama Musdalifah Pangka, Erlan, Tiza, Ayu, Kian Panji, Gobel, Hendra Raharja, dan Ine. 

    P3RSI menyampaikan bahwa peraturan hanya mengenal rumah susun sehingga PAM Jaya seharusnya juga mengklasifikasikan sebagai rumah susun, bukan apartemen atau kondominium yang tarif airnya di atas rumah mewah dan setara pusat perbelanjaan komersial sedangkan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah iuran penghuni untuk membayar pengeluaran bersama dan bukan untuk tujuan komersial.

    “P3RSI menginformasikan bahwa pemakaian air per unit sebagian besar di bawah 10 m3 namun yang terdaftar sebagai pelanggan di PAM Jaya hanya 1 akun rumah susunnya. Sehingga dengan kenaikan tarif PAM Jaya di 2025 maka para penghuni diharuskan membayar tarif progresif tertinggi untuk pemakaian di atas 20 m3 yang naik 71 persen,” urai Francine.

    Sehingga kata dia, perlu diklarifikasi juga sejauh mana tanggung jawab PAM Jaya terhadap pemasangan dan pemeliharaan pipa air di rumah susun. 

    Apalagi target dan penugasan PAM Jaya di tahun 2030 adalah 100 persen layanan air minum perpipaan di Jakarta sehingga mungkin perlu pembaruan pipa dari air bersih menjadi air minum di rumah susun.
    Penagihan pemakaian air ke masing-masing unit dilakukan oleh pengelola rumah susun. Kemudian penyambungan pipa, dan perbaikan pipa selama ini ditanggung oleh para penghuni rumah susun melalui IPL.

    Dikatakan Francine, saat ini belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya di 2025 karena sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung, tertinggi di tahun 2023 untung Rp 1,2 triliun, dan tahun 2024 membagikan dividen Rp 62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya tapi tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak tahun 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46%,” imbuh Francine.

    Francine mengingatkan bahwa peraturan telah mendefinisikan air minum sebagai air yang siap diminum dan memenuhi syarat kesehatan, yaitu pada Pasal 1 angka (5) UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 1 angka (2) PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

  • KPK Jebloskan 2 Tersangka Kasus Korupsi di Pemkot Semarang ke Rutan

    KPK Jebloskan 2 Tersangka Kasus Korupsi di Pemkot Semarang ke Rutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Mereka yakni Ketua Gapensi Semarang, Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar (RUD). 

    “Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

    Kedua tersangka ditahan di rumah tahanan negara (rutan) KPK. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan. 

    Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) sebagai tersangka. Namun, keduanya absen memenuhi panggilan tim penyidik KPK untuk pemeriksaan hari ini. 

    Mbak Ita beralasan ada agenda lain yang tidak bisa dia tinggalkan. Sedangkan Alwin urung hadir karena tengah mempersiapkan upaya praperadilan. 

    KPK menyebut, Martono diduga melakukan korupsi bersama Mbak Ita dan Alwin. Mereka diduga menerima gratifikasi. 

    “Penahanan tersangka M terkait dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tersangka HG alias Ita dan tersangka AB menerima gratifikasi,” ungkap Tessa. 

    Sedangkan Rachmat diduga menyuap kepada penyelenggara negara terkait proyek di lingkungan Pemkot Semarang. Proyek itu terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

  • Pengamat Kritik Penambahan Reses DPD RI: Beban Berat Bagi APBN

    Pengamat Kritik Penambahan Reses DPD RI: Beban Berat Bagi APBN

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan penambahan jumlah reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melanggar aturan dan membebani keuangan negara.

    Kebijakan tersebut meningkatkan jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali di tahun persidangan terakhir 2025, khususnya dalam rentang Oktober hingga Desember.

    Hardjuno menegaskan bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) karena masa reses DPD seharusnya mengikuti masa reses DPR. Pada periode tersebut, DPR hanya memiliki satu kali reses, bukan dua.

    “Saya kira, selain melanggar UU MD3, penambahan reses ini tentu akan memberikan tekanan yang berat kepada APBN kita. Ini mencerminkan para pembuat kebijakan di DPD tidak memiliki sense of crisis,” kata Hardjuno saat ditemui di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

    Hardjuno mengungkapkan keprihatinannya atas besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai reses tambahan ini. Ia menekankan bahwa uang rakyat harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

    “Kita tahu uang reses yang diberikan secara lumsum kepada anggota DPR dan DPD cukup besar. Kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang 350 juta rupiah sekali reses. Sedangkan jumlah anggota DPD sekarang 152 orang. Jadi dikalikan saja, berapa uang APBN yang terkuras untuk penambahan reses DPD RI ini,” tegasnya.

    Hardjuno, yang juga dikenal sebagai peneliti dalam studi perampasan aset, menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara.

    Ia menyatakan bahwa jadwal reses DPD dan DPR selama ini telah disinkronkan untuk menjaga efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. “Selama ini jadwal sidang dan reses DPD telah disinkronkan dengan DPR untuk memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan efektif,” jelasnya.

    Menurut Hardjuno, kebijakan ini juga mencerminkan pengelolaan dana publik yang tidak transparan dan bertanggung jawab. Ia meminta agar kebijakan tersebut segera dihentikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. “Kami minta stop menghambur-hamburkan dana APBN untuk kegiatan reses ini,” ujarnya

    Ia berharap kritik yang disampaikan menjadi perhatian serius bagi pimpinan DPD RI agar lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama yang menyangkut anggaran negara. “Kami harapkan, semua pihak yang terlibat bersikap terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot dan DPRD Surabaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun – Halaman all

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot dan DPRD Surabaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG). pada Senin (13/1/2025). Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK.

    Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

    “Kalau nanti Juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya,” jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi 

    Wali Kota Eri bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan ini. Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

    Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar, bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis. 

    “Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis,” kata Wali Kota Eri.

    Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna. Mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Nah, agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

    “InshaAllah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan,” ujar Wali Kota Eri.

    Wali Kota Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

    “Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar,” imbuhnya.

    Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

    “Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi,” katanya.

    Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

    “Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik,” paparnya.

    Ia berharap pelaksanaan MBG di Surabaya ke depannya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah.

    “BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN,” tuturnya.

    Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, uji coba MBG di Surabaya akan terus dievaluasi dan disempurnakan. 

    “Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas,” tuturnya.

    Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Makanya, apabila Juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

    “Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak,” tuturnya.

    Wali Kota Eri Cahyadi memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Surabaya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan. “Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah,” kata Yusuf.

    Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

    Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah. “Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN,” terangnya.

    Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

    “PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi,” tandasnya.

    Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

    “Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG,” kata Adi.

    Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan. “Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik,” sebut Adi.

    Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya. 

    “Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu,” katanya.

    lihat foto

    Secara garis besar, Adi menyebut banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. 

    Salah satunya terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

    “Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar,” pungkasnya. (*)

  • Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN

    Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

    Hardjuno menjelaskan, biaya reses yang diberikan secara lump sum kepada anggota DPD sangat besar, mencapai Rp 350 juta per orang setiap reses. Dengan jumlah anggota DPD sebanyak 152 orang, penambahan satu masa reses diperkirakan menguras anggaran hingga miliaran rupiah.

    “Bayangkan, untuk satu kali reses tambahan, APBN harus mengeluarkan dana sekitar Rp 53,2 miliar. Ini adalah angka yang tidak kecil, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang sedang defisit,” jelas Hardjuno.

    Menurut Hardjuno, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang diatur dalam UU Pengelolaan Keuangan Negara. Ia menegaskan, jadwal sidang dan reses DPD selama ini telah disinkronkan dengan DPR untuk menjaga efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.

    “Penambahan reses ini mencederai tata kelola keuangan negara yang baik. Kami meminta DPD menghentikan kebijakan yang menghambur-hamburkan dana publik ini,” tegasnya.

    Selain kritik dari Hardjuno, Indonesian Corrupt Workflow Investigation (ICWI) juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan pelanggaran terkait kebijakan ini. ICWI menilai penambahan masa reses yang tidak sesuai aturan memiliki implikasi serius terhadap penggunaan anggaran negara.

    “Kami mendukung langkah ICWI untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap tertib dan transparan,” tambah Hardjuno.

    Hardjuno berharap kritik ini menjadi perhatian bagi pimpinan DPD agar lebih bijak dalam membuat kebijakan anggaran. Ia juga mengingatkan perilaku korup tidak hanya berupa pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

    “Kami harapkan semua pihak terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan ini,” pungkas Hardjuno.

  • Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Konsolidasi Pembangunan Daerah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ajak Kontestan Pilkada Kaltim Beri Masukan

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tengah Benua Etam yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu mulai dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada Senin (13/1/2025). Direncanakan kunker yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025) tersebut turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

    Selain itu, kunker yang bertujuan konsolidasi pembangunan daerah ini juga turut diikuti oleh Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Sumual, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Akmal Malik, perjalanan konsolidasi pembangunan daerah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pesta demokrasi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, di mana proses penetapannya dilakukan secara bertahap. Maka dari itu Akmal Malik turut mengundang para kontestan yang telah berkompetisi untuk memberikan masukan terkait masa depan Provinsi Kalimantan Timur.

    “Baik pak Isran, pak Hadi, pak Rudy Mas’ud, dan pak Seno, keempatnya saya undang, untuk saling memberikan masukan tentang terkait masa depan Kalimantan Timur. Bahkan alhamdulillah juga hadir dua wakil rakyat kita DPD dan DPR RI Semua wakil rakyat Kaltim di pusat saya undang. Namun yang bisa hadir cuma dua orang,” terang Akmal Malik kepada awak media usai meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi gratis di SLB Negeri Tenggarong, Senin (13/1/2025).

    Akmal Malik mengatakan saat ini adalah momentum untuk konsolidasi. Sebagai penjabat gubernur dalam kurun waktu satu tahun ini, dirinya ingin menyampaikan kepada semua pihak kondisi Kaltim saat ini. “Ini kekurangan dan hal-hal yang belum kita capai. Dan apa yang kita perbaiki ke depan. Untuk itu kita harus turun ke lapangan dan kita melihat bersama. Saya ingin mencontohkan demokrasi yang baik seperti apa. Setelah selesai proses demokrasi kita selesai kita bersatu bersama. Karena demokrasi itu sejatinya adalah mencari jalan terbaik atau Memilih yang terbaik untuk melanjutkan hal-hal yang baik ke depan,” paparnya.

    Akmal Malik mengungkapkan mengapa dirinya mengajak teman-teman DPR dan DPR RI, agar mereka juga memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan di wilayah Kaltim di pusat. Dan untuk kontinuitasnya juga dirinya menginginkan hadirnya kontestan pilkada Kaltim. “Tapi ini yang bisa hadir, tidak apa. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus berkomunikasi. Demokrasi kuncinya adalah komunikasi,” ungkapnya.

    Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menekankan bahwa ini adalah perjalanan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan mana yang belum dilakukan akan diperbaiki ke depan. Karena itulah dirinya mengajak rombongan untuk melihat dimulai dari Samarinda, menuju Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

    “Mungkin berikutnya jika ada waktu kalau beliau-beliau berkenan bisa kita coba ke Paser dan PPU. Lalu arah lainnya ke wilayah utara, Bontang, Kutai Timur dan Berau. Kuncinya adalah kami ingin memberitahukan kepada semua pemangku kepentingan di Kaltim, untuk bisa membangun Kaltim bersama dan demi kebaikan Kaltim ke depan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, di SMA Negeri 3 Tenggarong dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutai Kartanegara yang diserahkan secara simbolis oleh Akmal Malik kepada masing-masing penerima dari Kabupaten Kukar. Diantaranya, bantuan bibit pisang dan saprodi kepada 5 kelompok tani. Bantuan biogas skala rumah tangga kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Samboja, Kukar sebanyak 20 unit. Bantuan blanko KTP Elektronik kepada Disdukcapil Kukar. Bantuan alat musik dan sound system kepada komunitas musik.

    Selanjutnya, bantuan pengembangan desa korporasi ternak (sapi, kandang, alat pengolah pupuk organik, alat chopper, dan lainnya) kepada 2 kelompok tani. Serta bantuan peralatan UKM bagi masyarakat miskin.

    Kemudian, di SLB Negeri Tenggarong, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta rombongan juga berkesempatan meninjau simulasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa siswi di sekolah tersebut.

  • KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi di Pemkot Semarang

    KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi di Pemkot Semarang

    Jakarta –

    KPK menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek di Pemkot Semarang, yaitu Martono dan Rachmat Utama Djangkar. Kedua tersangka ditahan 20 hari ke depan di rumah tahanan (rutan) KPK.

    “Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Januari 2025, KPK melakukan penahanan 2 orang tersangka M (Ketua Gapensi Kota Semarang) dan RUD (Direktur PT Deka Sari Perkasa). Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Kedua TSK akan ditahan di Rutan KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Tessa menjelaskan Martono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga menerima gratifikasi bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita serta Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur yang juga suami Mbak Ita.

    “Penahanan tersangka M terkait dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tersangka HG alias ITA dan tersangka AB menerima gratifikasi,” ucap Tessa.

    Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait suap pengadaan meja dan kursi tingkat sekolah dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    “Sedangkan penahanan tersangka RUD terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggaraan negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang,” jelasnya.

    – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita
    – Suami Walkot Semarang yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri
    – Ketua Gapensi Semarang Martono
    – Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar

    Dalam pemeriksaan empat tersangka tersebut, hanya Martono dan Rachmat Utama Djangkar yang hadir. Sementara Mbak Ita dan Alwin Basri tidak hadir dengan memberikan alasan.

    Adapun KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tessa mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka.

    KPK juga telah mencegah empat orang di kasus tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, KPK belum mengungkap detail identitas para tersangka.

    KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di Pemkot Semarang. Lokasi yang digeledah salah satunya ruang kerja Wakil Wali Kota Semarang dan Sekda Kota Semarang.

    Ruang kerja Wawali ini digunakan oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Ita selama menjabat Wali Kota Semarang. Rumah pribadi Ita di Semarang juga ikut digeledah penyidik KPK.

    Mbak Ita dan suaminya juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim telah menolak gugatan Mbak Ita, sementara gugatan suaminya masih diproses.

    (fas/fas)

  • Klaim Borobudur di Yogyakarta Pada Kaos, DPRD Jateng : Borobudur Ada di Magelang Jateng

    Klaim Borobudur di Yogyakarta Pada Kaos, DPRD Jateng : Borobudur Ada di Magelang Jateng

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Viralnya kaos bergambar Candi Borobudur dengan tulisan Yogyakarta memicu perhatian publik. 

    Wakil Ketua DPRD Jateng, Sarif Abdillah, bahkan bersuara menanggapi hal tersebut.

    Ia menegaskan pentingnya penguatan branding Candi Borobudur sebagai aset wisata yang berlokasi di Magelang, Jateng.

    “Kami perlu menegaskan kawasan Candi Borobudur adalah milik Jateng. Secara administratif, lokasi dan komunitasnya berada di Magelang,” ujar Sarif usai di Gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (17/1/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Sarif mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius memanfaatkan potensi lokal di sekitar Borobudur. 

    Wakil Ketua DPRD Jateng, Sarif Abdillah saat ditemui awak media di Gedung DPRD Provinsi Jateng, beberapa waktu lalu. (budi susanto)

    Ia menyebut langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    “Pemda harus memastikan masyarakat setempat mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata Borobudur. Mulai dari pengelolaan lahan hingga pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan daya tarik wisata melalui sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal. 

    Dengan begitu, Borobudur tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

    Sebagai upaya konkret, DPRD Jateng melalui Komisi B tengah menyusun Raperda Kepariwisataan. 

    Sarif berharap perda tersebut dapat memperkuat sektor pariwisata secara menyeluruh.

    “Raperda tersebut akan menjadi dasar hukum untuk penguatan pariwisata. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya, sehingga dampaknya lebih merata,” imbuhnya.

    Terpisah Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng, Emma Rachmawati, turut menekankan pentingnya membangkitkan rasa bangga masyarakat Magelang terhadap Candi Borobudur. 

    Ia mengajak warga setempat untuk lebih terlibat dalam mempromosikan dan melestarikan ikon budaya ini.

    “Warga Magelang perlu memiliki kesadaran bahwa Borobudur adalah bagian dari identitas mereka. Penguatan branding harus dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Emma.

    Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mempertegas status Candi Borobudur sebagai aset wisata unggulan Jateng. 

    Dengan promosi yang konsisten, tidak hanya identitas Borobudur yang makin kuat, tetapi juga dampak ekonominya yang lebih terasa bagi masyarakat lokal.

    “Borobudur bukan hanya ikon wisata, tetapi juga sumber inspirasi dan kebanggaan Jateng. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk menjadikannya pusat pariwisata kelas dunia,” tambahnya.