Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pemprov DKI Jakarta Gelar Natal Bersama, Ini Harapan Pj Gubernur ke ASN – Halaman all

    Pemprov DKI Jakarta Gelar Natal Bersama, Ini Harapan Pj Gubernur ke ASN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Perayaan Natal bersama ASN, BUMD, dan DPRD DKI Jakarta di Hall Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2025). 

    Marulina Dewi, selaku Ketua Panitia Natal yang juga Kepala Kerjasama Pemprov Jakarta menyampaikan bahwa Natal kali ini dihadiri oleh sekitar 6.000 ASN. 

    Para ASN bekerja di berbagai bidang antara lain guru, perawat, dokter pegawai di dinas, biro hingga badan yang melayani Kota Jakarta. 

    Selain ASN, perayaan Natal kali ini juga dihadiri keluarga BUMD serta DPRD DKI Jakarta.

    Marulina Dewi menyampaikan tema Natal Pemprov DKI masih sama dengan tema yang  ditetapkan KWI dan PGN yaitu “Marilah Sekarang Kita ke Betlehem” dan sub tema “Jati Diri Indonesia Mewujudkan Jakarta yang Global”.

    Tema yang diangkat mengandung makna refleksi atas nilai-nilai kasih kebersamaan dalam keberagaman Kota Jakarta yang heterogen, kota yang sangat beragam dan ini memiliki refleksi tentang kesederhanaan dan sejahtera. 

    Nomenklatur acara ini, lanjutnya, adalah “Aktualisasi Nilai-nilai Natal.” 

    “Maka harapannya acara ini mampu membawa semua peserta yang hadir hari ini  agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Natal dalam kehidupan kita sehari-hari di kota kita, Kota Jakarta dan dalam tugas pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat,” beber Dewi.

    “Khusus ASN pemprov DKI Jakarta, diharapkan semangat Natal ini menjadi satu proses guna membentuk aparatur negara yang berkualitas, penuh loyalitas jujur dan disiplin mempunyai mindset yang teruji dan berjiwa melayani,” sambungnya. 

    Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya berharap para ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bisa menjaga kerukunan dan persatuan untuk mendukung Kota Jakarta yang maju, inklusif, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. 

    “Sungguh saya sebagai pejabat Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta berharap ASN bisa membahagiakan masyarakatnya tanpa memandang SARA. Kita semua ingin bahagia di DKI Jakarta,” ujarnya. 

    Maka dari itu, dia pun berharap berbagai program di bidang keagamaan dan spiritual dapat terus dioptimalkan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama khususnya di Kota Jakarta. 

    “Untuk ASN diharapkan terus bersinergi dengan berbagai stakeholder maupun elemen-elemen masyarakat lainnya dalam mengaktualisasikan kasih dalam wujud kepedulian terhadap sesama menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan dalam upaya pembangunan kita,” ujarnya.

    “Kiranya semangat Natal menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk memberikan pelayanan optimal bagi Provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta adalah miniatur Indonesia yang penuh dengan keberagaman,” kata Teguh.

    Natal Pemprov DKI tahun ini turut dihadiri Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Dalam kesempatan ini, Menag menyoroti pentingnya hubungan yang erat antara agama dan umatnya.

    Ia menyatakan, semakin dekat seseorang dengan agamanya, semakin baik dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat.

    “Ini yang saya selalu sampaikan, semakin berjarak agama dengan umatnya, semakin di situ ada krisis, dan di situ Kementerian Agama gagal. Tapi semakin menyatu agama dan pemeluknya, semakin sukses Kementerian Agama,” kata Nasaruddin.

    Menag mengibaratkan bahwa jika akidah dan keimanan sudah kokoh, maka keberadaan polisi di tengah-tengah masyarakat pun seolah tidak diperlukan.

    Akidah, keyakinan, dan keimanan, kata Nasaruddin, seharusnya menjadi “polisi” yang dapat mencegah setiap individu berbuat hal-hal yang dilarang agama.

    “Semakin menyatu pemeluk dengan agama-agamanya, maka semakin damai, tenang, tentram bangsa ini,” ucap Nasaruddin.

  • PMK di Gunungkidul Makin Mengkhawatirkan, Anggota DPRD Desak Pasar Hewan Ditutup

    PMK di Gunungkidul Makin Mengkhawatirkan, Anggota DPRD Desak Pasar Hewan Ditutup

    Liputan6.com, Gunungkidul – Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menjangkiti banyak ternak di wilayah Gunungkidul menuai reaksi dari Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PDI Perjuangan, Lazarus Arintaka. Keprihatinannya hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah kabupaten.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa sudah saatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengambil langkah tegas dengan melakukan penutupan pasar hewan. Ia menekankan bahwa penutupan pasar hewan sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit ini. “Langkah ini tidak hanya untuk melindungi ternak yang sehat, tetapi juga untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari PMK. Bantul saja sudah ditutup, kenapa di sini belum?” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa penutupan ini juga bertujuan untuk melakukan sterilisasi pasar hewan dan pemberian desinfektan secara menyeluruh. Selain itu, penutupan pasar hewan akan membantu melokalisir hewan-hewan yang terpapar PMK. Lebih lanjut, Lazarus menjelaskan bahwa dengan cara ini, diharapkan hewan-hewan tersebut tidak berpindah tangan dan memperburuk situasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk menutup pasar hewan kini berada di wilayah kewenangan eksekutif.

    Hingga saat ini, data menunjukkan bahwa kasus PMK di Gunungkidul telah mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 1.423 sapi terpapar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 sapi dilaporkan mati akibat penyakit ini. “PMK sendiri telah menyebar ke semua kapanewon di Gunungkidul, dengan wilayah yang paling parah terdampak adalah Karangmojo tercatat sebanyak 724 sapi terjangkit, dan 34 di antaranya telah mati,” ungkapnya.

    Dengan situasi saat ini, Lazarus berharap agar Pemkab Gunungkidul segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi ternak dan mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi demi kesejahteraan peternak dan kesehatan hewan di daerah tersebut.

    Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa panik. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengambil berbagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit, termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan. “Kami telah melakukan disinfeksi di pasar hewan, dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Terdapat dua pasar hewan besar di daerah ini, yaitu Pasar Siyono dan Pasar Munggi. Kami akan segera melihat langkah-langkah lanjutan yang diperlukan,” ungkap Bupati.

    Ia juga menekankan bahwa situasi ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Gunungkidul, mengingat merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, kasus PMK juga pernah terjadi di wilayah ini. “Kami akan terus mengevaluasi situasi, termasuk mempertimbangkan apakah perlu menetapkan status darurat.” Tandasnya.

    Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah-langkah pencegahan berjalan dengan maksimal demi melindungi kesehatan hewan ternak serta menjaga stabilitas pasar. Warga diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari dinas terkait. Pemkab juga mengajak para peternak untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada hewan ternak. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mengatasi ancaman PMK secara efektif.

    Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yunantara, menyatakan bahwa meskipun belum ada kebijakan penutupan, saat ini pasar sudah sangat sepi. Penutupan pasar sangat mungkin dilakukan, namun pihaknya masih menunggu penanganan dan pengendalian PMK. “Kami masih menunggu keputusan dari pimpinan mengenai penutupan pasar,” kata Kelik.

  • Kasus Walkot Semarang: KPK Tahan 2 Tersangka, Mbak Ita Mangkir Pemeriksaan

    Kasus Walkot Semarang: KPK Tahan 2 Tersangka, Mbak Ita Mangkir Pemeriksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jumat (17/1/2025). 

    Dua orang tersangka itu seluruhnya merupakan pihak swasta, yakni Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar. 

    “Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Kedua tersangka akan ditahan di Rutan KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Tessa menjelaskan, Martono ditetapkan tersangka dan ditahan lantaran diduga menerima gratifikasi bersama dua orang tersangka lainnya yaitu Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri.

    Sementara itu, tersangka Rachmat Djangkar ditetapkan tersangka dan ditahan lantaran dugaan suap pengadaan meja dan fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

    Adapun dua tersangka lain yang merupakan penyelenggara negara yakni Mbak Ita dan Alwin, suaminya, masih belum ditahan karena belum memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. 

    Tessa menjelaskan bahwa Ita dan Alwin telah mengonfirmasi ketidakhadirannya ke penyidik KPK hari ini. Menurut Tessa, Ita tidak hadir lantaran sudah memiliki kegiatan yang terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan. 

    Sementara itu, Alwin tidak hadir karena masih mempersiapkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “Keduanya minta pemeriksaan ditunda,” terang Tessa, pada keterangan terpisah. 

    Sekadar informasi, Mbak Ita dan tiga orang tersangka lainnya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • Legislator pastikan tak ada koordinasi terkait pagar laut Kamal Muara

    Legislator pastikan tak ada koordinasi terkait pagar laut Kamal Muara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator pastikan tak ada koordinasi terkait pagar laut Kamal Muara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 17:06 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memastikan pemasangan pagar laut terbuat dari bambu yang membentang sepanjang 1,5 kilometer di perairan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak melalui konsultasi maupun koordinasi dengan pihak manapun.

    “Seharusnya tidak boleh ada kegiatan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak tanpa melakukan rapat konsultasi serta koordinasi dengan DPRD,” kata Rio di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, adanya temuan pagar laut dari bambu itu harus segera ditindaklanjuti supaya permasalahan yang terjadi di lokasi itu tidak berlarut dan membuat heboh.

    Rio memastikan tidak ada orang maupun badan yang berkoordinasi dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, terkait pagar laut tersebut.

    Untuk itu, lanjut Rio, akan segera meninjau lokasi dan mendengar serta melihat langsung kondisi di lapangan termasuk berdialog dengan para nelayan dan juga warga di lingkungan sekitar yang terdampak.

    “Segera tindak lanjuti temuan warga ini dengan memeriksa pihak-pihak terkait khususnya para pengembang di proyek reklamasi C ini,” kata Rio.

    Sebelumnya, Sejumlah nelayan di Kamal Muara mengeluhkan adanya pagar laut terbuat dari bambu yang membentang sepanjang 1,5 kilometer di perairan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

    “Pagar laut yang terbentang ini mengganggu aktivitas dan meresahkan,” kata seorang nelayan Kamal Muara Udin Rabu (15/1).

    Menurut dia dengan adanya pagar laut itu mengakibatkan biaya produksi meningkat karena harus memutar dan menghabiskan lebih banyak bahan bakar minyak.

    Udin mengatakan sejak pagar berdiri hasil tangkapan ikan dan udang menjadi berkurang, belum lagi dirinya harus mengeluarkan kocek lebih karena konsumsi bahan bakar kapal yang bertambah.

    “Harapannya tidak ada pagar lagi di perairan ini agar kami bisa bebas untuk mencari ikan dan udang,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Duduk Perkara Keluarga Ngamuk karena Pasien Batal Dioperasi dan Meninggal di RSUD TC Hillers Maumere

    Duduk Perkara Keluarga Ngamuk karena Pasien Batal Dioperasi dan Meninggal di RSUD TC Hillers Maumere

    Menurut Clara, kematian pasien itu bukan kelalaian dokter yang menangani saat itu. Pasien yang meninggal dunia itu, menurut dia, sebelumnya sudah mendapatkan perawatan sebagaimana biasanya, dan tidak ada indikasi pembiaran oleh dokter yang menangani.

    “Pasien ini sudah mendapat perawatan, karena keluhannya tidak bisa BAB, lalu oleh dokter yang menangani melakukan tindakan medis, dan pasien sempat BAB, sehingga kembung di perutnya berkurang,” jelasnya.

    Namun, kata dr Clara, ada indikasi lain dari hasil diagnosa menunjukkan bahwa pasien itu juga mengalami masalah jantung, sehingga pihak medis menyarankan untuk operasi. Namun karena di RSUD TC Hillers Maumere sedang mengalami kekosongan dokter anastesi, pasien lalu direkomendasikan untuk dirujuk.

    “Sebelum dirujuk, pasiennya meninggal dunia,” jelasnya.

    DPRD Bentuk Pansus

    Menanggapi itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sikka, Yoseph Karmianto Eri, mengatakan sebagai ketua komisi dan ketua fraksi PKB, pihaknya mendorong untuk dilakukan pansus guna mengungkap persoalan itu.

    “Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja tidak cukup, perlu langkah hukum dan pembentukan Pansus agar masalah ini bisa terungkap,” tegasnya.

    Menurut dia, kematian pasien itu adalah murni kelalaian manajamen rumah sakit dan direkturnya harus bertanggungjawab.

    “Sampai tidak ada dokter anestesi, itu juga karena kelalaian manajamen rumah sakit. Aturan ASN, cuti adalah hak, tapi sebagai seorang direktur, dia harus tau analisis kebutuhan di rumah sakit. Jika dia paham, maka dia tidak boleh berikan cuti dulu agar tidak ada kekosongan dokter,” katanya.

    “Kenapa dokter ahli tidak memperpanjang kontrak?ini juga karena kelemahan manajemen rumah sakit yang tidak membangun renegosiasi. Ini bukti bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara direktur dan dokter-dokter spesialis di rumah sakit,” sambungnya.

    Ia mengatakan, sebagai salah satu rumah sakit rujukan di wilayah Flores, harusnya manajemen RSUD TC Hillers terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan terbaik terhadap pasien..

    Ia menyayangkan penyataan direktur RSUD TC Hillers yang seakan melakukan pembenaran diri tanpa ada rasa empati ke keluarga pasien.

    “Ini jelas pidana, karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Jika keluarga pasien tempuh jalur hukum, ya kita dukung,” tandasnya.

  • Selain 6 Nama, Bupati Malang Sanusi Muncul Jadi Calon Kuat Ketua DPC PDI Perjuangan 2025

    Selain 6 Nama, Bupati Malang Sanusi Muncul Jadi Calon Kuat Ketua DPC PDI Perjuangan 2025

    Malang (beritajatim.com) – Sedikitnya ada enam nama yang sudah muncul ke permukaan sebagai calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Bupati Malang Sanusi juga belakangan muncul sebagai calon kuat.

    Mereka di antaranya, Didik Gatot Subroto (Wakil Bupati Malang dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang), Darmadi (Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, Sulvia Konfrensis (Ketua PAC PDIP Sumbermanjing Wetan), Sugeng Pujianto (Mantan Anggota DPRD Jatim), Budi Kriswiyanto (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Malang Tiga Periode), dan Tutik Yunarni (Anggota DPRD Kabupaten Malang).

    Selain enam orang tadi, belakangan muncul nama Bupati Malang HM Sanusi yang juga kader PDI Perjuangan. Sanusi memiliki peluang kuat untuk diusulkan sebagai calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang 2025.

    Munculnya nama Sanusi dalam bursa perebutan calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memang tak terduga. Namun, wajar saja apabila Sanusi diusulkan sebagai calon Ketua DPC mengingat pengalaman mumpuni yang dimilikinya sebagai politikus.

    Hal itu juga diakui oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman. Menurut Asep, Sanusi telah merasakan pahit getir dunia perpolitikan di Kabupaten Malang.

    “Sanusi saat ini yang jadi Bupati Malang terpilih, juga banyak pengalamannya baik di eksekutif maupun legislatif, itu bisa jadi modal untuk bisa diusulkan dan masuk dalam bursa Ketua DPC PDI Perjuangan, toh Sanusi juga dulu pernah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Malang,” kata Asep, Jumat, (17/1/2025).

    Dari sudut pandang Asep, apabila memiliki ambisi untuk menjadi suksesor Didik Gatot Subroto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Sanusi seharusnya sudah mulai bergerak cepat.

    “Keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, tinggal bagaimana Sanusi bisa melobi orang-orang dekat Ketua Umum, agar langkah dan ambisi Sanusi bisa terwujud, jika benar Sanusi saat ini ingin menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang,” ucapnya.

    Terlepas dari itu, dikatakan Asep, semua kader banteng memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung memperebutkan kursi Ketua DPC. “Termasuk Sanusi jika memenuhi persyaratan,” pungkasnya. (yog/ian)

  • DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Kasus
    kematian ibu dan bayi
    , serta kurangnya tenaga dokter anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc.Hillers Maumere merupakan hal yang memprihatinkan.
    Anggota
    DPRD Sikka
    , Nusa Tenggara Timur (NTT),
    Yosep Karmianto Eri
    mengungkap, kasus terbaru yang terjadi di awal tahun 2025 menarik perhatian publik dan lembaga dewan.
    “Dua kasus ini bagi saya sebagai kelalaian pihak manajemen rumah sakit,” tegas Karmianto kepada wartawan di Maumere, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, tanggung jawab utama atas kedua peristiwa tersebut ada di tangan Direktur Rumah Sakit.
    Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini. Pertama, Direktur tidak melaksanakan pengawasan dengan baik.
    Kedua, evaluasi kinerja sangat kurang, dan ketiga, kurangnya komunikasi dengan dokter ahli.
    Peristiwa tersebut merupakan hal yang amat disayangkan, terutama mengingat
    RSUD Tc. Hillers
    merupakan RS rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata.
    “Ini menjadi rumah sakit rujukan, mirisnya kita di sini ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang kelasnya di bawah.”
    “Seharusnya dari kabupaten tetangga rujuk ke kita, tenaga dokter tidak boleh kurang,” ujar dia.
    Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menggali pokok persoalan tersebut.
    Terpisah, Direktur RSUD Tc.Hillers Maumere, Clara Y Francis menyatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan secara detail mengenai masalah tersebut.
    Clara menjelaskan, mereka belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu.
    “Terkait kasus kematian pasien ibu dan bayi, saya belum bisa memberikan keterangan,” kata dia.
    “Sebab saya belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu, sehingga bisa diketahui kesalahan ada pada prosedur atau tindakan,” sambung dia.
    Kasus ini menjadi sorotan, mengingat peran vital RSUD Tc.Hillers sebagai rumah sakit rujukan di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekanisme Belum Jelas, DPRD Papua Barat Panggil Pangdam soal Program MBG Regional 17 Januari 2025

    Mekanisme Belum Jelas, DPRD Papua Barat Panggil Pangdam soal Program MBG Regional 17 Januari 2025

    Mekanisme Belum Jelas, DPRD Papua Barat Panggil Pangdam soal Program MBG
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah dimulai di Papua Barat. Namun pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan tanda tanya.
    Anggota
    DPRD Papua Barat
    ,
    Aloysius Siap
    menegaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme dari program ini.
    “Kami membaca di beberapa media dan mendengar bahwa program makan gizi gratis ini sudah berjalan, namun tidak tahu seperti apa mekanismenya.”
    “Ini akan kami panggil Pangdam Kasuari dan Pihak Badan Gizi Nasional di Papua Barat untuk meminta penjelasan di DPR Papua Barat,” kata Aloysius, di Manokwari, Jumat (17/1/2025).
    Aloysius menekankan pentingnya pengawasan DPR Papua Barat terhadap
    program makan bergizi gratis
    ini. Sebab, anak-anak Papua Barat merupakan generasi emas yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan.
    “Apa yang anak-anak ini konsumsi dalam program itu, apakah ikan, lalapan, atau yang lainnya, jangan sampai makanan yang mereka makan bukannya meningkatkan IQ anak-anak, tetapi malah sebaliknya,” tegas Aloysius.
    Program MBG yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat telah berjalan di beberapa sekolah di Manokwari, mulai dari tingkat PAUD, TK, hingga SD, SMP, dan SMA.
    “Kemarin kami dapat laporan mereka datang ke SMA Vilanova Manokwari,” ungkap dia.
    Aloysius juga meminta agar pengelola program ini memanfaatkan pangan lokal seperti sagu, keladi, dan sayur mayur dalam pelaksanaannya.
    “Pangan lokal ini penting dimasukkan agar memberikan manfaat gizi bagi anak-anak kita maupun berdampak ekonomi bagi warga lokal,” tutur dia.
    Dia meyakini, hasil alam Papua, baik dari laut maupun darat, menyimpan kekayaan yang luar biasa.
    “Jangan sampai bahan-bahan pangan lokal tidak dimanfaatkan dan justru dibawa dari luar Papua Barat.”
    “Program Bapak Presiden ini bagus, tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak tetapi juga manfaat ekonomi bagi warga lokal,” tegas Aloysius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Kediri Dinilai Sukses Kelola Perumahan, DPRD Tuban Lakukan Studi Tiru

    Pemkot Kediri Dinilai Sukses Kelola Perumahan, DPRD Tuban Lakukan Studi Tiru

    Kediri (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengelola kawasan perumahan dan permukiman menarik perhatian berbagai pihak. Kali ini, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Kediri, pada Jumat (17/1/2025), guna mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan infrastruktur perumahan.

    Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban, Suratmin yang menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempelajari inovasi dan strategi Pemkot Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perumahan yang terencana.

    “Kami ingin menggali informasi terkait pengelolaan infrastruktur perumahan yang telah sukses diterapkan di Kota Kediri. Harapannya, program-program unggulan ini bisa kami adaptasi di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Suratmin.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Tuban masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga strategi pembangunan infrastruktur yang efektif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Program Pemkot Kediri yang Jadi Sorotan

    Dalam kunjungan tersebut, DPRD Tuban mengapresiasi berbagai program inovatif Pemkot Kediri, terutama yang melibatkan berbagai pihak seperti Baznas, CSR perusahaan swasta, serta lembaga sosial. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang pendanaannya dilakukan secara kolaboratif.

    “Program RTLH ini menjadi contoh konkret bagaimana kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta bisa membantu masyarakat mendapatkan hunian layak. Ini adalah model yang ingin kami pelajari lebih dalam untuk diterapkan di Tuban,” tambah Suratmin.

    Sambutan dari Pemkot Kediri

    Rombongan DPRD Tuban yang terdiri dari 14 anggota dewan disambut oleh Sekretaris Dinas DPKP Kota Kediri, Ubaidilah, yang mewakili Kepala DPKP, Hery Purnomo.

    “Kami merasa bangga bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Tuban dalam pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman. Harapan kami, sinergi antara Kota Kediri dan Kabupaten Tuban dapat terus berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah,” ujar Ubaidilah.

    Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kediri membuka peluang kerja sama dan diskusi lebih lanjut agar strategi yang diterapkan di Kota Kediri dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Tuban. [nm/kun]

  • KPK Tahan Ketua Gapensi Semarang dan Direktur PT Deka Sari Perkasa Terkait Gratifikasi

    KPK Tahan Ketua Gapensi Semarang dan Direktur PT Deka Sari Perkasa Terkait Gratifikasi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Kedua tersangka adalah Ketua Gapensi Semarang Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P Rachmat Utama Djangkar (RUD).

    Penahanan tersebut diumumkan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada Jumat (17/1/2025).

    “Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yaitu M dan RUD, untuk 20 hari ke depan hingga 5 Februari 2025,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis.

    Kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

    Martono diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).

    Mereka diduga menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek di Pemkot Semarang.

    Sementara itu, Rachmat Utama Djangkar diduga memberikan janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    “Penahanan tersangka M berkaitan dengan gratifikasi bersama tersangka HG alias Ita dan AB. Sedangkan RUD terlibat pemberian janji kepada penyelenggara negara dalam proyek pengadaan barang,” jelas Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, suaminya Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Rachmat Utama Djangkar.

    Untuk memastikan kelancaran proses hukum, KPK juga telah mencegah seluruh tersangka bepergian ke luar negeri.

    Kasus ini mencakup dugaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai dari capaian retribusi daerah.

    Penahanan ini menjadi langkah penting KPK dalam memberantas korupsi di daerah.