Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dewan Temukan Sumbatan Sampah dan Sedimentasi di Desa Sarirejo Kendal Usai Didemo Warga 

    Dewan Temukan Sumbatan Sampah dan Sedimentasi di Desa Sarirejo Kendal Usai Didemo Warga 

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Komisi C DPRD Kendal melakukan pemantauan ke Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal usai warga menggelar demo.

    Demo dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Kendal dinilai hanya mengobral janji, dalam penyelesaian masalah banjir di permukiman tersebut.

    Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania menemukan adanya sumbatan sampah dan sedimentasi di gorong-gorong desa. Hal itu membuat permukiman di sana seringkali terendam banjir cukup lama.

    “Kami tadi mengecek saluran di bawah SPBE dan Alfamart di Jalan Lingkar Kaliwungu, kemudian kami juga menemukan adanya bangunan yang sengaja dibangun di atas saluran, serta sodetan air yang melintasi Jalan Arteri Kaliwungu,” kata Sisca, Minggu (19/1/2025).

    Jika hal itu terus dibiarkan, Sisca menilai akan membuat permukiman sekitar terus terendam banjir.

    “Sehingga air dari hulu tidak bisa mengalir ke hilir dan sampai muara. Karena air hujan berhenti dan menyebabkan air menggenang lalu membanjiri warga,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi C DPRD Kendal, M. Nurul Mujib mengatakan pihaknya bakal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal untuk melakukan normalisasi mengeruk sedimentasi.
     
    “Paling tidak air bisa mengalir lancar dulu, sehingga resiko banjir di Desa Sarirejo dan sekitarnya bisa berkurang,” paparnya. 

    Sebelumnya, warga Perumahan Graha Raya 1 Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kendal, menggelar aksi unjuk rasa di depan gapura perumahan.

    Aksi dilakukan untuk menagih janji pemerintah yang bakal mengatasi banjir di kawasan tersebut.

    Dalam aksi itu, mereka membentangkan tulisan “KIK piye”, ” SPBE tanggung jawab” serta tulisan lain akibat rasa lelah warga hidup dalam kepungan banjir.

    Koordinator aksi, Jawahir menuntut dua perusahaan tersebut ikut membantu mengatasi persoalan banjir di permukimannya.

    Ia dan warga Desa Sarirejo telah lebih dari 5 tahun lebih terendam banjir setiap musim penghujan tiba. Namun, intensitas banjir terjadi lebih parah ketika proyek pembangunan skala besar mulai dibangun di sekitar desa.

    Alhasil, warga terpaksa bertahan meskipun menjadi wilayah langganan banjir.

    “Dulu itu banjir sekali dalam setahun tapi sekarang sejak ada pembangunan, banjir bisa 3-4 kali menggenangi wilayah sini,” kata Jawahir ditemui di sela aksi, Minggu (19/1/2025).

    Ia menerangkan, banjir di sekitar permukimannya baru bisa surut setelah 5-6 hari. Namun, rentan waktu tersebut bisa lebih lama seandainya intensitas hujan yang turun lebih lebat dan dalam waktu yang cukup lama.

    “Kalau di sini banjir baru bisa surut sekitar 5-6 hari kemudian, nggak bisa kalau langsung sehari surut itu,” tegasnya.

    Menurutnya, kondisi gorong-gorong di sekitar perumahan belum dilakukan perbaikan saluran. Sehingga, tersumbat oleh tumpukan sampah. 

    Ia juga meminta pemerintah membangun talud di sekitar Sungai Aji agar aliran air tak membuat banjir.

    “Sungainya masih belum ada talud, padahal kami sudah audiensi sejak tahun 2021 tapi belum direspons oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Jawahir pun meminta pemerintah Kabupaten Kendal untuk bersikap tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Terlebih, warga sekitar telah mengeluarkan dana tak sedikit untuk proses peninggian rumah agar tak terendam banjir.

    “Sudah banyak dana yang kami keluarkan untuk meninggikan rumah saluran rutin tiap tahun. Janganlan sering buat janji ke warga kalau ujungnya nggak ada tindakan. Ini harus ada tindakan pasti,” tegasnya.

    Warga pun mengancam bakal menggelar audiensi lebih besar jika tak ada penanganan selama 3 bulan ke depan.

    “Yang jelas kami warga sudah bosan dengan audiensi dan usulan ini. Jawabnnya hanya janji-janji, tidak ada aksi nyata,” ketus Jawahir. 

    Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari yang datang ke lokasi aksi mengatakan pihaknya telah menampung aspirasi warga. Ia bakal secepatnya melakukan pendataan dan menyelesaikan permasalahan banjir warga sekitar.

    “Tentunya kami tidak bisa langsung melakukan apa yang menjadi tuntutan warga, apakah ini kewenangan pemerintah provinsi, daerah ataupun pihak swasta,”

    “Karena ditengarai warga banjir ini disebabkan oleh pihak swasta. Kita akan rapatkan segera.” paparnya. (ags)

  • Pasca Dengar Pendapat dengan DPRD, Pemkot Bogor Diminta Tertibkan Pedagang Pasar Tumpah – Halaman all

    Pasca Dengar Pendapat dengan DPRD, Pemkot Bogor Diminta Tertibkan Pedagang Pasar Tumpah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPRD Kota Bogor telah menggelar pertemuan dengar pendapat dengan masyarakat terkait pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kota Bogor. 

    Dalam pertemuan itu, warga meminta agar dalam waktu 1 Minggu Satpol PP segera menertibkan para pedagang yang melanggar aturan. 

    Jika tidak, warga mengancam akan mengambil langkah penertiban secara mandiri.

    Beberapa hari setelah ultimatum dilayangkan warga, Komisi III DPRD bersama Kasatpol PP melakukan sidak di Jalan MA Salmon dan Jalan Merdeka mereka mendapati pedagang yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan

    Namun, dua minggu lebih setelah sidak, Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor belum menertibkan pedagang di kawasan tersebut. 

    Kondisi ini semakin memicu kekecewaan warga yang merasa suara mereka tidak didengar.

    “Kami sudah memberikan kesempatan berkali-kali kepada aparat yang berwenang untuk menindak, tapi kalau tidak ada tindakan nyata, kami akan bertindak sendiri. Ini demi kenyamanan bersama,” tegas Ketua RT setempat, Rama Putra, melalui keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Rama juga menjelaskan kios liar tidak berizin di wilayah mereka kembali berdiri di sebelah lahan yang sebelumnya digusur, namun kios itu tidak diberikan teguran oleh Satpol PP hingga kini. 

    Sementara itu, Hasan salah satu warga setempat mengatakan beberapa perwakilan warga dalam Rapat kerja bersama DPRD Kota Bogor telah menyampaikan penolakan tegas mereka terhadap aktivitas pasar di seluruh wilayah RT 01 RW 03. 

    “Kami akan terus mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai terjadi konflik di lapangan karena ketidakmampuan pemerintah menertibkan,” kata Hasan.

    Mereka meminta aparat segera menertibkan para pedagang secepatnya. 

    Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor juga mendapatkan sorotan karena belum melakukan penertiban di sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan MA Salmun.

    Seorang warga setempat, Asep, mengungkapkan keprihatinannya atas pola penertiban yang dinilai tidak efektif dan tidak tuntas.

    Asep mengatakan, penertiban seharusnya dilakukan secara serentak untuk memastikan hasil yang optimal.

    “Kalau dilakukan sebagian-sebagian seperti sekarang, jadinya tidak tuntas. Pedagang kembali lagi, dan masalahnya tidak pernah selesai, ada apa sebenarnya saya curiga ada oknum yang menerima setoran atau mengkondisikan hal ini” ujar Asep.

    Sejumlah pedagang kaki lima yang sebelumnya ditertibkan di kawasan Jalan Merdeka terlihat kembali berjualan di lokasi yang sama.

    Hal ini, menurut warga, memperlihatkan lemahnya pengawasan dan tindakan lanjutan dari pihak terkait.

    “Kami berharap Satpol PP lebih tegas dan terorganisir dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai ketidaktuntasan ini menimbulkan kesan bahwa mereka tidak serius menata kota,” tambah Asep.

    Pasar tumpah di kawasan Jalan Merdeka dan Ma Salmon tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga mengurangi estetika kota.

    Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan polemik ini agar kenyamanan masyarakat dapat terjamin tanpa harus ada tindakan sepihak dari warga.

  • Jebakan Tikus Listrik Telan Korban Jiwa di Ngawi, DPRD Jatim Desak Tindakan Serius

    Jebakan Tikus Listrik Telan Korban Jiwa di Ngawi, DPRD Jatim Desak Tindakan Serius

    Surabaya (beritajatim.com) – Insiden tragis akibat penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di Ngawi kembali memakan korban jiwa, memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

    Menyikapi peristiwa ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mendesak tindakan serius untuk mengatasi bahaya praktik tersebut. Menurutnya, pendekatan komprehensif diperlukan untuk melindungi petani sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.

    “Kejadian ini sangat memilukan. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengedukasi petani tentang bahaya jebakan tikus beraliran listrik, baik bagi manusia maupun lingkungan,” ujar Deni Wicaksono saat ditemui, Minggu (19/1/2025).

    Politisi PDIP ini menyebut pentingnya program pelatihan bagi petani untuk menggunakan metode pengendalian hama yang lebih aman. Selain edukasi, regulasi yang tegas juga dianggap mendesak, Deni mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan aturan yang melarang penggunaan jebakan listrik di lahan pertanian, lengkap dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

    “Peraturan ini penting untuk memastikan keselamatan semua pihak. Jika dibiarkan, korban akan terus berjatuhan,” tambahnya.

    Deni juga menyebut perlunya alternatif pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan dan aman. Ia menyarankan penggunaan predator alami seperti burung hantu, jebakan manual, atau pestisida biologis.

    “Pemerintah seharusnya memberikan subsidi atau bantuan alat pengendalian tikus yang aman agar petani tidak lagi tergoda menggunakan metode berbahaya ini,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Deni mendorong adanya kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Pemerintah daerah, dinas pertanian, dan lembaga penelitian perlu duduk bersama mencari solusi inovatif. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong masyarakat dalam pengendalian hama.

    “Semua pihak harus dilibatkan, ini bukan hanya tugas pemerintah,” tegasnya.

    Deni menegaskan kasus di Ngawi ini menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi di sektor pertanian harus memperhatikan keselamatan manusia. Dengan mempromosikan teknologi modern, seperti alat pengusir tikus berbasis suara ultrasonik atau drone, Deni yakin pertanian yang aman dan produktif dapat diwujudkan tanpa mengorbankan nyawa.

    “Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan tragedi ini tidak lagi terjadi. Edukasi, regulasi, dan inovasi adalah kuncinya,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Satpam Septian Dibunuh, Hamzah Minta Polri Tindak Tegas Pelaku – Halaman all

    Satpam Septian Dibunuh, Hamzah Minta Polri Tindak Tegas Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak pihak kepolisian untuk bertindak secara profesional dalam menangani kasus pembunuhan seorang satpam di Kota Bogor, Jawa Barat.

    Peristiwa tragis ini melibatkan korban bernama Septian, yang merupakan warga Sukabumi, dan pelaku bernama Abraham Michael, anak dari majikan korban.

    Kasus pembunuhan ini terjadi pada hari Jumat, 17 Februari 2025, di sebuah rumah mewah yang terletak di Jl. Lawang Gintung, Bogor Selatan.

    Ketegangan antara pelaku dan korban dipicu oleh laporan korban mengenai kebiasaan pulang larut malam pelaku kepada orang tuanya.

    Tindakan ini memicu emosi pelaku, yang kemudian berujung pada penganiayaan.

    Septian adalah seorang satpam yang bekerja di rumah milik orang tua Abraham.

    Ia mencatat jam pulang Abraham yang sering larut malam, dan melaporkan kebiasaan tersebut kepada majikannya, Farida Felix.

    Sebagai hasil dari laporan tersebut, ibu Abraham menegur anaknya karena kebiasaannya yang tidak baik.

    “Abraham kena omel ibunya. Ditegurlah dia karena sering pulang malam,” jelas Kompol Aji Riznaldi Nugroho, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota.

    Ketika Abraham mengetahui bahwa Septian adalah orang yang melaporkannya kepada ibunya, kemarahan pelaku memuncak.

    Dalam keadaan emosional, Abraham mengumpulkan sopir dan asisten rumah tangga (ART) untuk mempertegas posisinya.

    Namun, situasi semakin memburuk ketika terjadinya cekcok antara Abraham dan Septian di pos satpam.

    Dalam konflik tersebut, pelaku menusuk Septian hingga mengakibatkan kematian.

    Hamzah Gurnita merasa penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, mengingat Septian adalah konstituennya.

    Ia menekankan agar pelaku dihukum setimpal dengan tindakannya.

    Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

    “Saya minta kepada Polresta Bogor, kepada Pak Kapolres, ucapan terima kasih sudah mengamankan pelaku sehingga proses ini bisa berjalan ke pengadilan,” ungkapnya, seperti yang dikutip oleh Tribun Jabar.

    Ia juga mengajak Kejaksaan Kota Bogor untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku, menegaskan bahwa tindakan menghilangkan nyawa seseorang harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

    “Saya meminta ke Kejaksaan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakannya,” tegas Hamzah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Pembunuh Satpam di Bogor Diganjar Hukuman Setimpal dan di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Penyebab Anak Majikan Bunuh Satpam di Rumah Mewah Bogor, Kelakuan Pelaku Diadukan ke Ibu

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, M Rizal Jalaludin)(TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • TPST Kamisama Nunggak Retribusi Sampah ke Pemkot Banjar, Alhasil Sampah Meluber

    TPST Kamisama Nunggak Retribusi Sampah ke Pemkot Banjar, Alhasil Sampah Meluber

    JABAR EKSPRES – Penumpukan sampah yang mencapai puluhan ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kamisama, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, telah menimbulkan polusi dan protes dari masyarakat sekitar.

    Situasi ini terjadi akibat pengelolaan sampah yang tidak berjalan optimal, di mana pihak pengelola, yang merupakan perusahaan swasta, belum memenuhi kewajiban retribusi kepada pemerintah kota.

    Menurut informasi yang dihimpun, TPST Kamisama menggunakan teknologi stungta smokeless incinerator Pindad untuk pengolahan sampah. Namun, alat ini tidak beroperasi sejak Juni 2024, menyebabkan penumpukan sampah yang semakin parah.

    BACA JUGA: LINK Live Streaming Persik vs PSS Hari Ini, Pekan Ke-19 di BRI Liga 1 2024/2025

    Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar, Uun, menjelaskan bahwa lambatnya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cibeureum bukan disebabkan oleh kurangnya kontainer, melainkan karena pihak pengelola Kamisama belum membayar retribusi daerah.

    “Retribusi yang belum dibayar oleh pengelola Kamisama terhitung sejak Juni 2024 hingga Januari 2025. Ini sudah cukup lama,” ungkap Uun pada Minggu, 19 Januari 2025.

    Ia menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023, biaya retribusi untuk pengangkutan sampah terpilah adalah sebesar Rp100 ribu per kontainer, sedangkan untuk sampah tidak terpilah sebesar Rp250 ribu per kontainer.

    BACA JUGA: MES Kota Banjar Tukar Gagasan dengan Wali Kota Terpilih

    Uun juga menegaskan bahwa DLH Kota Banjar memiliki armada operasional yang cukup untuk mengangkut sampah, dengan total 50 unit kontainer dan 7 truk Amrol. Dari 50 unit kontainer tersebut, 33 unit sedang digunakan, 10 unit mengalami kerusakan ringan, dan 7 unit rusak berat. Meskipun demikian, pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan.

    “Setiap pengangkutan sampah menggunakan kontainer DLH Kota Banjar diharuskan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

    Sementara itu, Anggota DPRD Kota Banjar, Gun Gun Gunawan, atau yang akrab disapa Gus Jawwad, menyatakan bahwa situasi ini sangat logis. Ia menegaskan bahwa kewajiban membayar retribusi adalah hal yang harus dipatuhi oleh pengelola TPST Kamisama.

    BACA JUGA: Puluhan Remaja Dihukum Push Up oleh Mapolres Banjar Gara-Gara Pesta Miras

  • Hamzah Minta Polisi Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor oleh Anak Majikan – Halaman all

    Hamzah Minta Polisi Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Satpam di Bogor oleh Anak Majikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita meminta polisi untuk bertindak profesional dalam kasus pembunuhan satpam di Kota Bogor, Jawa Barat.

    Diketahui, korban bernama Septian yang merupakan warga Sukabumi. 

    Sementara pelaku pembunuhan adalah Abraham Michael yang merupakan anak majikan korban.

    Hamzah meminta tersangka dihukum setimpal. Sebab, korban adalah warga Sukabumi sekaligus konstituennya.

    “Ya saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Ketua Komisi II, almarhum ini kan konstituen saya.”

    “Saya minta kepada Polresta Bogor, kepada Pak Kapolres ucapan terima kasih sudah mengamankan pelaku, sehingga proses ini bisa berjalan ke pengadilan,” kata Hamzah, dikutip TribunJabar.id, Sabtu (18/1/2025).

    Ia juga meminta Kejaksaan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakannya.

    “Saya meminta ke Kejaksan Kota Bogor untuk menghukum pelaku sesuai dengan tindakan-tindakannya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Saya minta hukuman setimpal,” tegas Hamzah.

    Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan itu terjadi di rumah mewah di Jl Lawan Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (17/1/2025).

    Abraham yang telah ditetapkan sebagai tersangka nekat Septian karena tak terima atas ucapan korban.

    Septian bekerja di rumah milik orang tua tersangka di Lawang Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jabar.

    Sebelum ditusuk pakai pisau oleh anak majikannya, Septian mencatat jam kepulangan Abraham.

    Rupaya, Abraham sering pulang larut malam dan hal tersebut dilaporkan ke majikannya, Farida Felix.

    Abraham akhirnya ditegur oleh ibunya karena kerap pulang larut malam.

    “Abraham kena omel ibunya. Ditegurlah dia karena sering pulang malam,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi Nugroho.

    Mengutip TribunnewsBogor.com, Abraham pun heran kenapa ibunya bisa tahu tindakannya.

    “Ia (merasa) aneh ibunya tahu,” katanya.

    Hingga akhirnya, Abraham mengetahui bahwa Septian yang melaporkan hal tersebut ke ibunya.

    “Ternyata dia dilaporkan satpam,” katanya.

    Karena emosi, Abraham lantas mengumpulkan sopir, ART, dan satpam.

    Dua ART lantas disuruh pulang ke kantor halaman.

    Sementara tersangka dan korban terlibat cekcok di pos satpam hingga akhirnya terjadi penganiayaan yang menghilangkan nyawa Septian.

    “Saat subuh si tersangka membunuh Septian,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Pembunuh Satpam di Bogor Diganjar Hukuman Setimpal dan di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Penyebab Anak Majikan Bunuh Satpam di Rumah Mewah Bogor, Kelakuan Pelaku Diadukan ke Ibu

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, M Rizal Jalaludin)(TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat)

  • Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    Ngonten di Lokasi Kebakaran AS, Uya Kuya Memalukan Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Uya Kuya menjadi buah bibir di masa reses. Alih-alih menyerap aspirasi, Uya justru terlihat liburan ke Amerika Serikat.

    Uya dan keluarga tampak bermain Salju di Lake Tahoe. Bahkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membuat konten dengan putrinya, Cinta Kuya.

    Teranyar, Uya Kuya menjadi sorotan karena membuat konten di depan puing-puing rumah korban kebakaran diKebakaran AS. Aksi ini dikritik pemilik rumah, yang merasa sikap Uya tidak peka terhadap musibah yang dialaminya.

    Warganet di Tanah Air pun ikutan geram atas kelakuan Uya Kuya tersebut. 

    Salah satunya pegiat media sosial Jhon Sitorus  yang menyentil kelakuan Uya Kuya lewat akun X miliknya.

    “Wajah MEMALUKAN anggota DPR RI kita lagi-lagi MENCORENG nama Indonesia di mata dunia,” kata Jhon seperti dikutip redaksi, Minggu 19 Januari 2025.

    Dalam video yang beredar, Uya Kuya bersama istrinya Astrid Kuya, Cinta Kuya dan dua orang lainnya mengadakan wawancara di depan sebuah rumah yang telah hancur akibat kebakaran.

    Pemilik rumah yang masih berduka atas kebakaran tersebut, menyatakan bahwa tindakan Uya Kuya dan rombongan tidak menghormati penderitaan keluarganya.

    “Uya Kuya, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PAN serta istrinya yang juga anggota DPRD DKI sedang NGONTEN didepan lokasi kebakaran. Gue MALU punya wakil rakyat macam begini!” semprot Jhon Sitorus.

    Diketahui, masa reses pertama tahun sidang 2024-2025 berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

  • Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Hasto Tegaskan Komitmennya dalam Pemberantasan Korupsi saat Acara ‘Soekarno Run’ di Surabaya

    Surabaya (beritajatm.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi saat hadir dalam acara Soekarno Run di Surabaya pada Minggu pagi, 19 Januari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang melibatkan dirinya. Ia juga menunjukkan keyakinannya terhadap visi mulia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan keadilan.

    “Sebagai Sekjen saya harus mempelopori semangat anti korupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara,” kata Hasto sebelum melepas ribuan peserta Soekarno Run di Jalan Tunjungan, Surabaya.

    Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa Hasto siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan tetap berkomitmen untuk mendukung gerakan anti-korupsi.

    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa ia akan menyerahkan bukti otentik dan mengikuti arahan tim kuasa hukumnya dalam menyelesaikan kasus yang tengah dihadapinya. “Dan kami sampaikan argumentasi-argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik baik formil maupun materiil,” tambahnya.

    Acara Soekarno Run, yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari Surabaya dan sekitarnya, mengusung tema “Berlari di Atas Kaki Sendiri” yang bukan hanya untuk memperingati HUT PDI Perjuangan, tetapi juga untuk menyuarakan pentingnya kemandirian dalam membangun Indonesia.

    Hasto dalam sambutannya menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan pada generasi muda. “Kita harus menggembleng anak-anak muda kita untuk punya jiwa sportivitas, untuk mengobarkan semangat mens sana in corpore sano. Dengan cara seperti itu maka budaya prestasi, budaya berlatih itu akan dilakukan,” ujar Hasto.

    Ia menambahkan bahwa dalam dunia olahraga, terutama lari, harus mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa bisa mengandalkan orang lain. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang melihat Soekarno Run sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kota Pahlawan.

    Eri berharap bahwa dengan acara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat kesehatan jasmani dan rohani serta mempererat hubungan antarwarga. “Saya berharap dengan Soekarno Run ini kita sehat jasmani, sehat rohani, bangun Surabaya bareng-bareng,” ujarnya.

    Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, juga menyatakan bahwa Soekarno Run memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi acara berskala nasional bahkan internasional. Menurut Adi, acara ini tidak hanya memperkuat semangat kepahlawanan, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi UMKM di Surabaya.

    “Terima kasih kepada pemerintah kota Surabaya telah menggelar event ini karena Bung Karno lahir di Surabaya. Berharap event ini diperbesar skalanya karena mampu menggerakkan perekonomian UMKM, di antaranya UMKM makanan dan minuman, percetakan, dan lain sebagainya,” ungkap Adi.

    Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisuwarno, serta jajaran lainnya. Soekarno Run bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat dan menumbuhkan semangat kemandirian serta kebersamaan dalam membangun Indonesia. [asg/suf]

  • Pemkot Surabaya Siapkan RS Trauma Center di 2025, Anggaran Rp400 Miliar Masih Dibahas

    Pemkot Surabaya Siapkan RS Trauma Center di 2025, Anggaran Rp400 Miliar Masih Dibahas

    Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya segera memiliki rumah sakit baru yang difokuskan pada layanan trauma center. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pembangunan rumah sakit ini pada 2025, dengan rencana anggaran sebesar Rp400 miliar.

    Saat ini, anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Surabaya. “Direncanakan di tahun 2025 dengan rancangan anggaran sebesar Rp400 miliar. Tetapi, ini masih dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Minggu (19/1/2025).

    Rumah sakit ini akan dibangun di wilayah Surabaya Selatan, tepatnya di sekitar Jalan Mastrip Anggrek I, Karangpilang. Fokus utama rumah sakit ini menangani pasien dengan kondisi trauma akibat kecelakaan atau insiden lainnya yang memerlukan penanganan cepat.

    “Trauma center ini menangani apabila ada kejadian-kejadian seperti kecelakaan atau kejadian-kejadian lainnya yang membuat para korbannya trauma,” jelas Eri.

    Saat ini, Surabaya belum memiliki rumah sakit khusus trauma center. Oleh karena itu, pendirian rumah sakit ini di Surabaya Selatan diharapkan dapat mendukung pemerataan layanan kesehatan di kota ini.

    “Surabaya Selatan kami utamakan untuk trauma center, tetapi tetap ada pelayanan kepada pasien yang lain-lainnya,” kata Eri.

    Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah meresmikan RSUD Eka Candrarini pada akhir 2024 dengan anggaran Rp494 miliar. Kini, dengan pembangunan rumah sakit trauma center, layanan kesehatan di Surabaya diharapkan semakin lengkap dan merata.

    Selain pembangunan rumah sakit, Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan program medical tourism untuk mendukung layanan kesehatan di kota ini. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada 15 Februari 2025.

    “Medical tourism juga segera kami resmikan. Kami sudah mengadakan MoU dengan Bandara Juanda, sehingga nanti dengan travel-travel yang ada di hotel. Nantinya medical tourism segera jalan di Kota Surabaya,” ungkap Eri.

    Dengan adanya program ini, diharapkan wisata medis di Surabaya semakin berkembang, menarik pasien dari berbagai daerah hingga mancanegara. [ram/suf]

  • KPK Intens Dorong Pencegahan Korupsi di Pemkot Semarang Tapi Mbak Ita Ternyata Jadi Tersangka

    KPK Intens Dorong Pencegahan Korupsi di Pemkot Semarang Tapi Mbak Ita Ternyata Jadi Tersangka

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita jadi tersangka dugaan korupsi. Padahal, sudah banyak aksi pencegahan yang dilaksanakan.

    “KPK telah secara intens melakukan upaya pencegahan korupsi, di antaranya melalui koordinasi dan supervisi dengan instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP),” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Januari.

    “Kami tentu menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,” sambungnya.

    Budi bahkan menyebut skor pencegahan korupsi atau MCP di Kota Semarang mencapaii 97 poin. Sehingga, KPK mengingatkan penetapan Mbak Ita sebagai tersangka harus jadi contoh untuk pejabat menjaga integritasnya.

    Sebab, sudah banyak program yang dijalankan di Semarang seperti program roadshow bus antikorupsi.

    “Komitmen pencegahan korupsi yang diukur melalui MCP harus diikuti dengan komitmen individu untuk benar-benar menjaga nilai-nilai integritas dan antikorupsi,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah pada Jumat, 17 Januari. Mereka adalah Martono yang merupakan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang dan Rachmat Djangkar.

    Martono ditahan karena diduga ikut menerima gratifikasi bersama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

    Sementara Rachmat ditahan karena diduga memberi suap terkait pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    Adapun dalam kasus ini, tiga dugaan korupsi diduga terjadi dan sedang diusut. Rinciannya adalah pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang pada 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi pada 2023-2024.

    Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Dari upaya paksa ini ditemukan ditemukan dokumen serta uang tunai senilai Rp1 miliar; 9.650 euro; serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait dengan kasus ini.