Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota tim transisi pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan akan dibangun rusun.

    “Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” kata Nirwono dalam acara Kick Off ‘Kemenangan Rakyat Jakarta’ Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gubernur terpilih berencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

    Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

    Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang “clean and clear,” serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.

    “Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2042,” kata dia yang juga merupakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti.

    Selain itu, Nirwono menjelaskan bahwa pembangunan rusun mix-used ini akan mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada, tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

    Ia menjelaskan, nantinya di lantai dasar, direncanakan akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik. Sementara itu, untuk lantai 1 hingga 3, fungsi utama seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas akan tetap dipertahankan.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan parkir dan mendukung keberlanjutan proyek, ruang basement akan digunakan untuk fasilitas parkir komersial yang diharapkan dapat memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

    “Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,” katanya.

    Pada lantai 4 hingga 5, pembangunan rusun mix-used juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan anak muda seperti UMKM, virtual office, dan kafe, guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

    Pembangunan rusun mix-used ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, dengan tetap mengedepankan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan Rano Karno, mengumumkan rencana untuk menjadikan kawasan
    Blok M
    sebagai
    Ibu Kota ASEAN
    .
    Wacana ini menjadi salah satu prioritas yang sedang dibahas oleh tim transisi mereka.
    “Salah satu yang sudah dibahas dalam tim transisi, yaitu nomor satu menjadikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN,” ujar anggota
    Tim Transisi Pramono-Rano
    Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, dalam diskusi di ruang Fraksi DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Rencananya, deklarasi Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN akan dilakukan pada Juni atau Agustus 2025.
    “Kenapa Agustus? Karena Agustus adalah ulang tahun ASEAN. Kawasan Blok M akan menjadi Ibu Kota ASEAN, kalau sekarang baru sekretariat,” kata Nirwono.
    Menurut Nirwono, Blok M memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ASEAN karena popularitasnya yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
    “Terlebih, Sekretariat ASEAN di Indonesia juga diketahui berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” tambahnya.
    Dia juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempromosikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN adalah melalui festival kuliner yang melibatkan negara-negara ASEAN.
    “Paling mudah festival kuliner negara-negara ASEAN. Tidak hanya Thailand, Singapura, Filipina. Ada Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,” kata Nirwono.
    Untuk merealisasikan rencana ini, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
    Nirwono memastikan bahwa persiapan tata ruang dan program-program pendukung sudah mulai dilakukan oleh dinas terkait.
    “Tata ruang sudah disiapkan. Dinas terkait juga sudah menyiapkan program-programnya,” tutup Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Dugaan Tempat Hiburan Malam Berkedok Restoran, DPRD Minta Pemkot Malang Tegas

    Soal Dugaan Tempat Hiburan Malam Berkedok Restoran, DPRD Minta Pemkot Malang Tegas

    Malang (beritajatim.com) – DPRD Kota Malang mendapat aduan masyarakat terkait dugaan tempat hiburan malam berkedok izin restoran atau kafe. Para legislator ini bahkan telah melakukan audiensi dengan masyarakat di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin, (20/1/2025) kemarin.

    “Banyak poin penting yang harus didiskusikan untuk menangani permasalahan ini,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, Selasa, (21/1/2025).

    Wanita yang akrab disapa Mia itu bakal mengundang organisasi perangkat daerah terkait dalam audiensi selanjutnya. DPRD minta Pemkot Malang tegas pada pelaku usaha hiburan malam yang berkedok izin restoran atau kafe.

    “Itu harus ada penertiban. Kami akan hadirkan stakeholder untuk bicara data. Lalu turun ke bawah, melihat secara sampling misalnya. Karena perizinan juga berkaitan dengan pajak,” ujar Mia.

    DPRD Kota Malang juga menyoroti sistem perizinan usaha berbasis elektronik atau OSS di Kota Malang. Pemkot Malang yang sudah memiliki Perda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol sejak 2020 pasca kebijakan perizinan berbasis OSS muncul harusnya juga dilengkapi dengan peraturan wali kota.

    “Tentu kami juga akan undang OPD terkait dan para pengusaha hiburan malam di Kota Malang di audiensi selanjutnya. Nanti Dinas Perizinan akan memaparkan data terkait tempat hiburan malam di Kota Malang yang taat dan melanggar aturan,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo.

    Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengkritik Pemkot Malang yang tidak jeli dalam memberikan izin usaha restoran maupun tempat hiburan malam. Sebab, pajak hiburan dan pajak restoran berbeda.

    “Kalau yang namanya usaha tempat hiburan malam, ya seyogyanya izinnya benar benar izin tempat hiburan. Karena kalau pajak hiburan kan 50 persen, sedangkan resto 10 persen. Itu kan beda,” ujar Bayu.

    Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Ditto Arief Nurakhmadi menjelaskan dampak dari tempat hiburan malam berkedok restoran adalah tidak optimalnya realisasi pajak asli daerah. Dia justru khawatir menjamurnya tempat hiburan malam justru merusak generasi muda Kota Malang.

    “Kami melihat berkembangnya tempat hiburan malam di Kota Malang ternyata tak banyak berdampak signifikan pada PAD kita. Kami khawatir ini dampak sosialnya lebih besar. Jangan sampai dampak mudharatnya lebih besar dari pada dampak ekonomi atau PAD Kota Malang. Kami juga khawatir tempat hiburan malam malah merusak generasi muda,” ujar Dito. (luc/ian)

  • Komisi D DPRD Jakarta Cek Rumah Pompa Cipa Jakarta Timur

    Komisi D DPRD Jakarta Cek Rumah Pompa Cipa Jakarta Timur

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR – Jajaran Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau Rumah Pompa Cipa di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada Selasa (21/1/2025).

    Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris mengatakan peninjauan rumah pompa yang dibangun tahun 2022 dilakukan untuk memastikan rumah pompa berfungsi optimal.

    Pasalnya saat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir, rumah pompa yang dibangun menggunakan APBD DKI Jakarta itu berperan penting sehingga fungsinya perlu diawasi.

    “Adanya rumah pompa seperti ini harapannya Jakarta Timur bisa dipastikan aman dari banjir. Kita juga ingin memastikan pompa yang ada berjalan baik,” kata Idris, Selasa (21/1/2025).

    Dalam peninjauan rombongan DPRD DKI Jakarta mengecek langsung operasional tiga pompa stasioner yang ada, rotary screen atau penyaring sampah, dan genset Rumah Pompa Cipa.

    Dari hasil pengecekan pompa stasioner, penyaring sampah pada aliran Kali Cipinang, dan genset untuk mengantisipasi saat terjadi pemadaman listrik mampu berfungsi dengan baik.

    Plt Kasudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Abdul Rauf menuturkan pada Rumah Pompa Cipa terdapat tiga pompa stasioner masing-masing berkapasitas 2.000 liter per detik.

    “Di sini juga dilengkapi dengan genset berkapasitas 750 kVA untuk antisipasi jika terjadi pemadaman listrik. Kemudian satu unit tangki BBM solar berkapasitas 1.000 liter,” ujar Rauf.

    Kemudian terdapat gardu PLN berkapasitas 889 kVA, dan tiga unit rotary screen satu untuk menyaring sampah yang terbawa aliran Kali Cipinang agar tidak masuk ke kolam olahan.

    Kepala Seksi Pembangunan Sudin SDA Jakarta Timur, Tengku Saugi Zikri menyebut Rumah Pompa Cipa memiliki area tangkapan air seluas 366 hektar yang terdiri dari sejumlah aliran.

    “Meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati yaitu saluran Phb PLN atau Phb Gading dan saluran Phb Batu Tumbuh. Di Kecamatan Makasar meliputi saluran Phb Cililitan Besar, Phb Permata,” tutur Saugi.

    Selanjutnya saluran penghubung (Phb) Nusa PLN Makasar, Phb Arafat, Phb tertutup Al Musawar, dan Phb Sutoyo, sehingga diharapkan dapat membantu pengendalian debit air.

    Bangunan strategis yang tercakup dalam area tangkapan di antaranya Kompleks Badan Intelijen Strategis, Komplek Kodam Jaya, Universitas Kristen Indonesia dan Pool PT Transjakarta.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memaksimal program-program dalam penanggulangan warga miskin.

    Garis kemiskinan masih jadi masalah yang belum terdongkrak secara signifikan di Kota Kembang. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2024 berada di angka 3,87 persen.

    Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 diangka 2,74 hingga 2,81 persen.

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mendorong Pemkot Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima warga miskin. Salah satunya yakni terkait fasilitas para pencari kerja (pencaker).

    “Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi si pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakan perekonomian Kota Bandung,” kata Heri saat ditemui Jabar Ekspres, baru-baru ini.

    Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja bagi pencaker menjadi upaya efektif dalam mengentaskan warga miskin di Kota Bandung. Apalagi, kata dia, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.

    “Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” ujar Politikus Partai NasDem ini.

     

    Tekan Angka Warga Miskin dengan Pemberdayaan UKM

     

    Tak hanya itu, Heri melanjutkan, pemkot juga harus mamberdayakan para pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui bidang tersebut.

    Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot kata Heri, memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memaksimal program tersebut. “Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya.

    Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan (faskes) melalui program Universal Health Coverage (UHC).

  • Nahas! Diduga Terjatuh saat Ambil Rumput, Pria di Cirebon Tenggelam ke Sungai Ciberes

    Nahas! Diduga Terjatuh saat Ambil Rumput, Pria di Cirebon Tenggelam ke Sungai Ciberes

    JABAR EKSPRES – Seorang pria bernama Jaenudin (49), diduga terjatuh dan tenggelam di Sungai Ciberes yang berada di wilayah Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Ketika dikonfirmasi, Humas Kantor SAR Bandung, Seni Wulandari membenarkan, adanya peristiwa yang membutuhkan pertolongan penyelamatan jiwa di Cirebon.

    “Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap korban atas nama Jaenudin (49) yang diduga terjatuh dan tenggelam di Sungai Ciberes Kabupaten Cirebon,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (21/1).

    Seni mengungkapkan, sebelumnya Kantor SAR Bandung menerima informasi orang hilang di Sungai Ciberes itu pada Senin, 20 Januari 2025 lalu.

    BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya

    “Terdapat laporan orang hilang dari keluarga korban, menurut keterangan keluarga, korban pamit pada Minggu (19 Januari 2025) sekitar pukul 8.30 WIB,” ungkapnya.

    Seni memaparkan, tujuan korban pamit keluar rumah yakni untuk mencari rumput, namun hingga pukul 17.00 WIB di hari yang sama korban tak kunjung pulang.

    Mengetahui Jaenudin tak ada kabar, pihak keluarga bersama warga sekitar langsung melakukan pencarian di area korban beraktivitas mencari rumput.

    Namun sayangnya, ketika dilakukan pencarian di lokasi, yang ditemukan hanya peralatan korban untuk mencari rumput dan sandal milik Jaenudin.

    “Setelah dilaksanakan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh Polsek Babakan, disimpulkan bahwa korban diduga terpeleset pada saat buang air di Sungai Ciberes dan tenggelam,” tutup Seni.

    Sementara itu, Koordinator Pos SAR Cirebon, Syarif menyebutkan, hari ini Tim SAR Gabungan akan melanjutkan pencarian terhadap korban.

    “Kita lakukan kembali pencarian dengan penyisiran air menggunakan LCR atau perahu karet sejauh 3 kilometer,” bebernya.

    Syarif menyampaikan, penyisiran yang dilakukan Tim SAR Gabungan itu, tepatnya dari LKP (Last Known Position) sampai ke daerah Gembongan Raya.

    “Adapun skema teknis dalam operasi pencarian orang hilang, Tim SAR Gabungan sudah mengkonsep rencana jika korban ditemukan akan langsung dibawa ke RS Waled,” pungkasnya. (Bas)

  • Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    JABAR EKSPRES – Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Jawa Barat menyita perhatian.

    Menyikapi isu tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah bersama anggota Komisi 5 lainnya, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Depok pada Senin 20 Januari 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (21/1).

    BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya

    Maulana menerangkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya menyoroti belum adanya data terintegrasi yang dimiliki sekolah terkait lulusan mereka.

    Dia mempertanyakan, sejauh mana informasi terkait keberlanjutan lulusan SMK, termasuk jumlah yang bekerja atau menganggur, serta di mana mereka bekerja.

    “Belum ada data terintegrasi dari sekolah, khususnya terkait kelulusan mereka. Kemana mereka bekerja? Kalau ada data seperti itu, harusnya bisa menjawab persoalan ini,” terang Maulana.

    Dia menambahkan, apabila survei atau analisa lembaga tertentu menyatakan pengangguran itu banyak dari SMK, maka langkah apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Selain itu, Maulana memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap siswa kelas 12 menjelang kelulusan.

    “Harus ada mapping lulusan sejak kelas 12, diarahkan kerja di mana atau kuliah ke mana,” bebernya.

    Disdik Harus Segera Ambil Langkah

    Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengaku bahwa dirinya juga meminta agar Disdik Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.

    “Saya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum dan pola pendidikan di SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi kurikulum,” ujarnya.

    Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

    Sebagai informasi, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Komisi 5 DPRD Jabar terhadap sistem pendidikan di wilayahnya.

  • Tarif Air Bersih Naik 71 Persen Lebih, Francine Widjojo Surati Pj Gubernur Jakarta – Halaman all

    Tarif Air Bersih Naik 71 Persen Lebih, Francine Widjojo Surati Pj Gubernur Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo telah mengirimkan surat kepada Pj. Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi untuk menunda dan meneliti kembali rencana kenaikan tarif air PAM Jaya.

    “Surat ini saya kirimkan setelah menerima aduan masyarakat dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia,” ujar Francine dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    Sebelumnya, warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia (P3RSI) mengeluhkan kenaikan tarif air bersih PAM Jaya hingga 71,3 persen untuk pelanggan di apartemen yang masuk ke kelompok pelanggan K III. Kenaikan yang tinggi ini akan membebani Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dinilai sangat memberatkan warga penghuni apartemen.

    Francine selama ini kerap menyuarakan penundaan kenaikan tarif PAM Jaya yang rencananya mulai berlaku Februari 2025.

    Selain akan membebani warga Jakarta, Francine menilai kenaikan tarif ini tidak memiliki dasar yang kuat karena Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang dijadikan acuan hanya mengatur kenaikan tarif air minum, sementara PAM Jaya baru memberikan layanan air bersih kepada masyarakat.

    Dalam surat yang disampaikan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Francine menyampaikan temuan adanya surat edaran dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) nomor e-35820/TU.01.04 tanggal 3 Desember 2024 perihal Penerapan Tarif Baru Layanan Air Bersih.

    “Edaran ini tidak berlandaskan hukum karena muatan surat tersebut menyatakan bahwa PAM Jaya akan menerapkan tarif baru layanan air bersih, dan bukan tarif air minum kepada pelanggan PAM Jaya seperti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024,” tegas Francine.

    Masih menurut Francine, jika PAM Jaya akan menerapkan kenaikan tarif air bersih, maka diperlukan landasan hukum peraturan perundang-undangan tentang tarif air bersih alih-alih menggunakan aturan untuk layanan air minum.

    “Selayaknya tarif air bersih tentu lebih murah dibandingkan tarif air minum,” ujarnya.

    Pada pertemuan dengan P3RSl, warga meminta agar kenaikan tarif air bersih PAM Jaya ditunda.

    Selain itu, warga juga menyampaikan permohonan untuk mengubah jenis tarif air minum pelanggan apartemen dari kelompok K III menjadi kelompok K II yang diterapkan untuk pelanggan rumah susun.

    Francine menegaskan, kenaikan tarif yang dikenakan pada penghuni apartemen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

    “Jika mengikuti ketentuan yang menggunakan Upah Minimum Provinsi sebagai acuan, tarif batas atas air minum PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp20.269,52 per meter kubik,” kata Francine.

    Karena itu, Francine menyampaikan bahwa tarif air minum kelompok K III untuk apartemen, kondominium, gedung bertingkat tinggi, niaga/industri besar, serta pelabuhan laut dan udara yang mencapai Rp 21.500/m3 dan Rp 23.000/m3 melebihi ketentuan.

    Pengelompokan apartemen dan kondominium yang merupakan hunian seharusnya masuk sebagai rumah susun dalam K II, bukan kelompok K III yang mendukung kegiatan perekonomian.

    Francine juga mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja, tidak diatur ketentuan tentang apartemen maupun kondominium yang digunakan dalam kategorisasi tarif air PAM Jaya. “Dalam dua undang-undang tersebut hanya ada kategori rumah susun,” kata Francine.

    Kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Francine juga mengusulkan agar Non-Revenue Water (NRW) PAM Jaya dapat dijadikan indikator dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKl Jakarta.

    “Jika dijadikan indikator, pelaksanaan pengurangan NRW pipa-pipa di rumah susun juga dapat turut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Jakarta,” pungkas Francine. (Eko Sutriyanto)

     

  • Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Bisnis.com, CIREBON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII Satori enggan berkomentar terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    “Saya tidak mau berkomentar lebih jauh,” ujar Satori saat ditemui Bisnis di Pondok Pesantren Al Khairiyah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/1/2025).

    Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Satori, anggota Komisi XI DPR RI.

    Penyidikan kasus ini berfokus pada proses penyaluran dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. KPK mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran, termasuk kemungkinan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

    Sebagai bagian dari upaya pengungkapan, KPK telah memeriksa beberapa saksi terkait, termasuk anggota DPR RI yang diduga mengetahui alur distribusi dana tersebut.

    Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    Dugaan penyimpangan ini menjadi perhatian publik mengingat dana CSR memiliki tujuan strategis untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 

    KPK menegaskan komitmennya untuk menggali seluruh informasi yang relevan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

    Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan hingga saat ini. KPK terus mengumpulkan bukti serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum, demi menjaga integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

    Profil Satori 

    Diketahui, Satori menjadi salah satu figur yang cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 

    Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

    Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik. 

    Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.

    Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.

    Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.

    Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.

    Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.

  • Kejati dan BUMD DKI kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara

    Kejati dan BUMD DKI kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara

    Diharapkan memperkuat hubungan antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan sektor usaha dalam mendukung pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bekerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara (datun) terkait penanganan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah.

    “Nota kesepakatan kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah seluas kurang lebih 4.500 meter persegi (m2),” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Patris Yusrian Jaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: DPRD DKI nilai tukar guling aset dengan swasta masih untung

    Syahron mengatakan itu dalam kerja sama Pemerintah Provinsi DKI dan 14 BUMD DKI di Aula Kejati DKI yang dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, para pimpinan BUMD, serta pejabat Kejati DKI.

    Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

    Kemudian, juga untuk menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Nota kesepakatan ini berawal dari niat baik kita bersama dalam membangun Kota Jakarta, khususnya dalam penegakan hukum, dengan capaian tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan bersih (clean governance),” ujarnya.

    Adapun fokus utamanya adalah peningkatan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

    Melalui kerja sama ini, Kejati DKI akan memberikan bantuan hukum kepada Pemprov dan BUMD, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, dan memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat atau pendampingan hukum dalam pengelolaan aset daerah.

    Lalu, berperan sebagai mediator maupun konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang melibatkan pemerintah atau BUMD.

    Kejati DKI berharap kerja sama ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik.

    “Diharapkan memperkuat hubungan antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan sektor usaha dalam mendukung pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025