Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Superiyanto menyebut ada lima tuntutan utama yang diajukan warga Desa Tanjungrejo kepada Pemkab Kudus. Yakni tuntutan pengelolaan limbah lindi yang telah mencemari tanah warga. Selain itu, menangani pencemaran sungai akibat aliran lindi.

    Tuntutan warga Desa Tanjungrejo lainnya, kata Super, Pemkab segera menangani bau menyengat yang timbul dari tumpukan sampah di TPA. Tuntutan selanjutnya, yakni implementasi sistem pengelolaan sampah modern untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Mau tidak mau, kita harus membuat sumur resapan skala besar di tepi sungai agar ada penyaringan, sehingga lindi tidak masuk ke lahan warga,” kata Superiyanto yang juga politisi Partai Nasdem ini.

    Super mengakui bahwa penutupan TPA Tanjungrejo memicu berbagai persoalan di wilayah Kudus. Salah satunya menumpuknya sampah di tepi jalan-jalan utama di pusat Kota Kudus.

    Untuk penanganan sementara, imbuh Super, beberapa desa di Kudus berinisiatif memanfaatkan lahan kosong sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berskala kecil.

    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengelola sampah lokal, sambil menunggu solusi jangka panjang dari Pemkab Kudus,” terangnya.

    Superiyanto berjanji bahwa pihak DPRD segera menindaklanjuti permasalahan ini melalui anggaran Pemkab Kudus. Namun, penyelesaian masalah sampah itu, membutuhkan tindakan cepat dan dukungan anggaran yang signifikan.

    “Estimasi awal menunjukkan bahwa biaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern mencapai Rp50 miliar, sedangkan anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp7,6 miliar,” ungkap Super.

    Karena persoalannya semakin rumit, Superiyanto mendesak Penjabat (PJ) Bupati Kudus segera turun ke lapangan. Yakni melihat langsung kondisi TPA dan memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan warga Desa Tanjungrejo.

    “Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan, dampaknya akan dirasakan seluruh warga Kudus,” tukas Super.

    Superiyanto pun menawarkan solusi untuk mengurangi beban TPA induk di Desa Tanjungrejo. Untuk sementara, setiap kecamatan harus mulai mempersiapkan TPS di wilayahnya masing-masing.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA Tanjungrejo, dan mempercepat penanganan sampah di wilayah Kudus,” tegasnya.

     

  • NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

    NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

    Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.

    Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.
    Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang
    M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.

    “Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

    Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan
    Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

    “Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.

    Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.

    Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.
     
    Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.

    Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang

    M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.
     
    “Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

    Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

    “Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.
     
    Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • DKI diminta perketat pengawasan gedung tanpa sertifikat kelaikan

    DKI diminta perketat pengawasan gedung tanpa sertifikat kelaikan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas gedung-gedung di Jakarta yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terkait proteksi kebakaran, baik gedung perkantoran, mal maupun apartemen.

    “Pemprov DKI harus tegas menindak semua pemilik gedung atau mal yang tidak memiliki SLF atau yang SLF-nya mati (kedaluwarsa). Karena ini menyangkut keselamatan jiwa,” kata Riano di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sertifikat ini untuk memastikan gedung memenuhi standar keamanan, seperti sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

    “Setiap gedung, selain memiliki IMB, wajib memperbarui SLF secara berkala. Jika ditemukan gedung yang SLF-nya sudah mati atau tidak ada, pemerintah harus segera bertindak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah potensi bencana kebakaran,” jelas Riano.

    Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI, ada 361 gedung tinggi di Jakarta yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai sertifikat keselamatan kebakaran bangunan gedung atau fire safety.

    Menurut Riano, data tersebut menunjukkan betapa banyaknya pemilik atau pengelola gedung tinggi di Jakarta yang abai terhadap keselamatan jiwa karyawannya maupun para pengunjung.

    Salah satu contoh terbaru kasus kebakaran yang berakibat fatal adalah kebakaran maut yang menimpa Glodok Plaza. Diketahui, kebakaran tersebut memakan korban akibat SLF gedung tersebut telah kedaluwarsa.

    “Saya kira, kasus di Glodok itu harus ada yang bertanggung jawab. Agar menjadi pembelajaran bagi gedung-gedung bandel di tempat lain,” katanya.

    Oleh karena itu, Riano meminta Pemprov Jakarta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung lain di Jakarta.

    Dia pun mengingatkan, tak boleh ada kompromi terhadap SLF karena ini persyaratan utama yang harus dimiliki setiap gedung, termasuk perkantoran dan pusat perbelanjaan.

    Riano mengajak semua pihak, khususnya pengelola gedung, untuk lebih proaktif dalam menjaga kelaiakan fungsi gedungnya demi mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosok Empan Supandi, Guru di Sukabumi Jalan Kaki 11 Km ke Sekolah, Dicerai Istri karena Gaji Kecil – Halaman all

    Sosok Empan Supandi, Guru di Sukabumi Jalan Kaki 11 Km ke Sekolah, Dicerai Istri karena Gaji Kecil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI – Seorang guru bernama Empan Supandi viral baru-baru ini lantaran pengorbanannya setiap hari jalan kaki sejauh 11 km demi mengajar di MTs Thoriqul Hidayah.

    Warga Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu rela naik turun bukit dan melewati hutan hingga sawah demi mencerdaskan anak bangsa.

    Selama 14 tahun mengajar, Empan cuma digaji Rp200 ribu per bulan bahkan tahun 2011 saat pertama kali mengajar, Empan cuma dibayar Rp250 ribu per tahun.

    Penasaran dengan sosok Empan Supandi, Dedi Mulyadi tersentak.

    Apalagi saat tahu pendidikan terakhir sang guru viral ternyata Empan Supandi bukanlah lulusan sarjana.

    “Bapak waktu itu lulusan apa?” tanya Dedi Mulyadi, dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Youtube-nya, Selasa (21/1/2025).

    “Paket C,” ungkap Empan Supandi.

     “Kenapa bapak bikin paket C waktu itu?” tanya Dedi lagi.

    “Karena kami ingin menambah wawasan. Bayar sampai Rp1 juta,” jawab Pak Empan.

    “Termasuk manusia langka bapak, paket C bayar,” imbuh Dedi.

    Berbekal ijazah Paket C, Empan Supandi pun diminta mengajar di Mts tersebut oleh pemilik yayasannya langsung.

    Kala itu ia  diminta mengajar mata pelajaran olahraga.

    “Awalnya ngajar olahraga,” pungkas Empan.

    “Bapak ngajar olahraga ngajarnya gimana?” tanya Kang Dedi.

    “Ya mungkin secara lari-lari, yang penting anak sehat, ngajar lari, voli, main bola,” imbuh Empan.

    “Olahraga kan bukan hanya praktek, ada teorinya. Bapak bisa teori olahraga.

    Cara bapak mengajar gimana? kan bapak enggak pernah sekolah pendidikan,” tanya Kang Dedi.

    “Ya secara mengembangkan aja. Misalnya tentang olahraga apa, saya sampaikan, saya jelaskan (dari buku),” jawab Empan.

    Setelah olahraga, Empan Supandi beralih mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan islam dan pendidikan kewarganegaraan.

    Kemudian di tahun selanjutnya, Empan Supandi diminta mengajar mata pelajaran bahasa Inggris.

    Mengetahui Pak Empan mengajar bahasa Inggris, Kang Dedi kembali tersentak.

    Terlebih Empan mengurai caranya bisa berbahasa Inggris meski cuma lulusan setara SMA.

    “Bapak ngajar bahasa inggris, bapak belajar bahasa inggris di mana?” tanya Kang Dedi.

    “Dulu kan waktu kecil ada radio sw, suka ada bahasa Inggris, BBC London, Rusia, saya suka walaupun tidak paham,” ujar Empan.

     Sosok guru Empan Supandi rela berjalan kaki sejauh 11 kilometer setiap hari. (Instagram.com/@info.jampangtengah)
    “Bapak hanya mengandalkan pengetahuan yang didengar dari radio, kan harus ada grammar?” tanya Kang Dedi.

    “Dulu (pernah kerja bikin pupuk) kan ada perusahaan pupuk, dulu suka ada pelajar Australia, Korea. Saya selalu berlatih bahasa inggris dengan dia,” ucap Empan.

    “Kemudian bapak nekat belajar bahasa Inggris?” tanya Kang Dedi lagi.

    “Saat itu awalnya ditolak (Pak Empan menolak), saya tidak S1, saya belum fasih, selama 3 bulan anak tidak belajar, saya kasihan juga,” ungkap Empan.

    “Daripada enggak ada bahasa inggris, bapak ngajar bahasa inggris,” imbuh Kang Dedi.

    Belasan tahun mengabdi jadi guru sukarela, Empan nyatanya menyimpan kisah hidup pilu.

    Sejak tahun 2015, Empan mengaku sudah diceraikan oleh istrinya.

    Sejumlah guru honorer dan tenaga pendidik (tendik) honorer melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Guru dan tendik honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat yang sudah mengabdi puluhan tahun tersebut meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menuntut pemerintah agar serius mengatasi masalah yang dihadapi guru dan tendik honorer, karena pada 2024 baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB negeri. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Alasan perceraian itu kata Empan karena sang istri tidak tahan dengan penghasilannya yang tidak seberapa.

    Empan tetap bertanggung jawab mengurus dan menyekolahkan dua anaknya.

    Mendengar cerita Empan soal keluarga, Kang Dedi ikut terenyuh.

    Terlebih diakui Empan, ia punya pekerjaan sampingan demi membiaya hidup dua anaknya.

    “Uang Rp200 ribu gimana cukup beli beras, beli ikan, bayar listrik?” tanya Kang Dedi.

    “Kan ada sampingan. Saya kalau pulang sekolah dagang sayuran, dipikul pak, keliling, demi anak,” akui Empan.

    “Kadangkala kalau ada orang nyuruh borongan (tukang pikul),” sambungnya.

    Terenyuh dengan kisah hidup dan perjuangan Empan Supandi demi menjadi guru, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan bantuan.

    Kang Dedi memberikan uang ratusan juta untuk pembangunan rumah Empan yang nyaris roboh.

    “Rumahnya saya bangunkan, senilai Rp100 juta,” kata Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah bapak,” imbuh Empan.

    “Tetap semangat, luar biasa bapak,” pungkas Dedi.

    Bukan cuma untuk rumah, Kang Dedi juga memberikan uang untuk modal Empan berjualan sayur.

    “Saya kasih Rp5 juta untuk dagang sayur, perasaan cukup untuk dagang sayur,” ujar Kang Dedi.

    Sebelumnya, usaha Supandi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi sorotan.

    Jarak 11 KM dengan berjalan kaki ia tempuh setiap hari agar bisa ke sekolah dan mengajar.

    Sosok guru honorer bernama Empan Supandi tengah menggugah hati banyak orang lantaran perjuangannya yang luar biasa demi bisa mendidik anak bangsa.

    Demi mengajar di MTs Thoriqul Hidayah, Sukabumi, Empan Supandi rela berjalan kaki sejauh 11 kilometer setiap hari.

    Momen Pak Empan jalan kaki belasan kilometer dari rumahnya di Kampung Ciguha, Desa Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi pun dibagikan akun Instagram sukabumitoday.

    Dalam video tampak Pak Empan bersiap selepas subuh untuk menuju ke sekolah.

    Sembari mengenakan kemeja putih, celana panjang dan jaket hitam, Pak Empan menggendong ranselnya.

    Setiap hari Pak Empan harus naik turun bukit serta melewati area perkebunan demi bisa sampai ke sekolah. 

    Setibanya di sekolah, Pak Empan disambut murid-muridnya di depan kelas.

    Satu persatu murid Mts menyalami Pak Empan yang tiba di sekolah setelah menempuh perjalanan jauh.

    Ditanyai warga, Pak Empan pun mengurai curhatan soal perjalanannya menuju ke sekolah.

    Diungkap Empan, ia sering dibantu warga sekitar untuk bisa sampai ke sekolah menggunakan kendaraan.

    Namun hal tersebut tak setiap hari diterima Pak Empan.

    Jika tak dibantu warga, Pak Empan berjalan kaki sendirian menuju sekolah.

    “Ngajar di Thoriqul,” akui Pak Empan dikutip dari Instagram @info.jampangtengah.

    “Bapak jalan? berapa kilo?,” tanya warga.

    “Jalan, dari Bojongopang 3 km, dari bojongopang ke bojongtipar 8 km,” ujar Pak Empan.

    “Kalau udah kenal mah, orang mah kasihan lihat saya jalan kaki,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Pak Empan mengurai cerita soal kisahnya menjadi guru.

    Ternyata Pak Empan sudah mengajar sejak tahun 2011.

    Berstatus sebagai guru honorer, Pak Empan cuma digaji tak sampai Rp 200 ribu tiap bulan.

    “Rata-rata per bulan dapat Rp 192 ribu. Kalau honorer kan setidaknya, saya bukan cari final seperti itu kan, cuma untuk menyumbangkan yang saya bisa,” imbuh Pak Empan.

    Kisah Pak Empan yang rela menempuh belasan kilometer demi mengajar itu sontak menyita perhatian dari publik.

    Netizen ramai melayangkan doa untuk sosok Pak Empan.

    “Sehat, lancar dan dmudahkan segala urusan mu pak,”

    “Saya malu pada diri saya, hormat Pak Empan,”

    “Ini pahlawan sesungguhnya ,”

    “Mohon ijin bpk negara kami tercinta mohon dibantu,”

    “Sing neras damang bapak, berkah dunia akhirat aamiin,”

    Untuk diketahui, Empan Supandi sudah menjadi guru selama 14 tahun. (Tribun Jatim/Ignatia)

  • DLH Kota Malang Klaim Bau Tak Sedap di Sekitar TPA Supit Urang Bukan dari Sampah, Tapi Kandang Ayam

    DLH Kota Malang Klaim Bau Tak Sedap di Sekitar TPA Supit Urang Bukan dari Sampah, Tapi Kandang Ayam

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mengklaim, bau tidak sedap yang muncul di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang Malang tidak muncul dari sampah, melainkan dari sebuah kandang ayam yang lokasinya berada dekat dengan TPA.

    Dipaparkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, luas kandang ayam yang berada dekat TPA Supit Urang itu sekitar 13 hektare. 

    Rahman mengatakan, bau tidak sedap muncul dari kandang tersebut.

    Terutama saat musim penghujan.

    Sementara sampah di TPA Supit Urang diklaim tidak mengeluarkan bau yang menyengat. 

    Rahman mengatakan, DLH telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk memproduksi bakteri.

    Bakteri itu dapat mengurangi bau tidak sedap yang dihasilkan cairan sampah.

    Dengan kondisi itu, Rahman cukup percaya diri bau yang menyengat bukan berasal dari TPA Supit Urang.

    “Kami telah kerja sama dengan perusahaan untuk menghasilkan bakteri itu. Setiap hari kami tabur. Sekarang kita berada di TPA Supit Urang, ada baunya tidak?” ujar Rahman saat diwawancarai di lokasi, Rabu (22/1/2025).

    DLH Kota Malang tengah mengupayakan pendekatan ke pelaku usaha peternakan ayam.

    Rahman menyadari tidak bisa menghentikan operasional atau usaha yang sedang dikerjakan oleh orang lain.

    Namun juga berharap ada solusi agar bau tidak sedap bisa diatasi.

    Bau tidak sedap yang dirasakan warga sekitar sering menimbulkan munculnya lalat.

    Serangga yang identik dengan sampah atau bau tidak sedap itu, banyak mengerumuni rumah warga ketika musim penghujan.

    Saat ditanya apakah bau ayam bisa memunculkan lalat, Rahman mengatakan belum melakukan kajian mengenai hal tersebut.

    “Saya belum punya kajiannya terkait dengan di mana bau itu. Menurut pemahaman saya kalau bau yang menyengat, pastilah lalat akan datang,” ungkapnya.

    TPA Supit Urang mengolah sampah poslandfil dengan luas hampir 26 hektare.

    Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya volume sampah.

    Upaya mencari tempat lain tengah dipikirkan.

    Rahman juga mengatakan perlunya kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah sejak awal.

    “Pola pikir masyarakat harus berubah. Sehebat apapun inovasi dan improvisasinya, banyaknya anggaran, persoalan terbesar ada di hulu yakni perilaku masyarakat,” kata Rahman.

    Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi memiliki pendapat berbeda.

    Menurutnya, bau tidak sedap itu muncul dari TPA Supit Urang.

    Pasalnya, kondisi TPA Supit Urang lebih dekat ke permukiman warga dari pada kandang ayam.

    Arif mengingatkan agar DLH bisa melakukan pengelolaan yang baik terhadap sampah.

    Ia juga mendorong agar dialog dengan warga bisa dibuka karena itu bisa menjadi sarana edukasi untuk mengubah pola pikir masyarakat seperti yang dikatakan Rahman. 

    “Maka perlu dikelola dengan baik, termasuk dampaknya. Kalau saya lihat, lima sampai enam tahun lagi, kalau pengelolaannya seperti ini tidak akan cukup. Perlu sarana pendukung supaya bisa bertahan lama,” paparnya.

    Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi juga mengingatkan agar DLH tidak sekadar fokus penyebab munculnya bau saja, tapi juga harus bisa memikirkan solusi ke depan.

    Jika hanya berbicara penyebabnya, tidak akan pernah ada solusi yang ditemukan.

    “Kita harus bicara solusi, kalau bicara penyebabnya akan panjang dan lebar. Salah satu yang disampaikan warga ingin difasilitasi terkait pertemuan. Itu bisa dilakukan,” kata Dito.

    Dito mengatakan, Komisi C telah mengunjungi warga terdampak dan TPA Supit Urang.

    Kunjungan itu bagian dari belanja masalah.

    Dito memberikan catatan perlunya duduk bersama antara dua pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat.

    “Kami tetap mendukung program pengembangan TPA Supit Urang, tapi dampaknya juga harus bisa diminimalisir,” ujarnya.

  • Murid SD di Karawang Jabar Mogok Sekolah Karena Bangunan Sekolah Rusak, Ini Kata DPRD – Halaman all

    Murid SD di Karawang Jabar Mogok Sekolah Karena Bangunan Sekolah Rusak, Ini Kata DPRD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG — Murid SD Negeri Karya Bakti 4 Kecamatan Batujaya, Karawang, Jawa Barat mogok sekolah karena bangunan sekolahnya rusak.

    Para murid ramai-ramai tak masuk sekolah karena takut bangunan ambruk pada Kamis lalu, 9 Januari 2025.

    Penjaga Sekolah, Apriansyah memberikan keterangan, kondisi bangunan di SDN Karya Bakti 4 sudah lama mengkhawatirkan.

    Sebab, bangunan sekolah mengalami kerusakan secara merata.

    “Semoga sekolah kami bisa diprioritaskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika proses KBM dilaksanakan dan menimpa siswa-siswi kami,” tandasnya. 

    Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Asep Junaedi meminta Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) segera memperbaikinya.

    “Kami sudah dengar soal itu, itu harus segera dan jadi prioritas pembangunan sekolah yang rusak parah,” kata Asep Junaedi pada Rabu (22/1/2025).

    Asep Junaedi menyebutkan, pihaknya bakal mengawal agar pemerintah daerah bisa segera memperbaiki sekolah tersebut.

    Sebab, kerusakan cukup parah membuat siswa khawatir dan tidak mau sekolah.

    “Kami sudah meminta agar disiapkan lokasi sementara atau sistem shift bagi siswa agar proses belajar mengajar tetap jalan,” jelasnya.

    Asep menyampaikan, saat ini bagi kepala sekolah yang kondisi bangunannya rusak parah, harap segera melaporkan langsung ke Disdikpora Kabupaten Karawang.

    Setelah laporan, Disdikpora wajib melakukan tindakan atau solusi. Solusinya seperti apa, apakah bangunan yang akan roboh dikosongkan dulu, cari alternatif lokasi sementara maupun dibuat shift belajar.

    Mantan Kadisdikpora Karawang itu juga menekankan, pihak berkomitmen akan terus memantau berjalannya program pembangunan, karena kondisi sekolah berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

    “Pembangunan sekolah, infrastruktur ada di komisi 3. Tapi secara keseluruhan tentang pendidikan, itu ranah kita di komisi 4,” tegasnya.

    Sekolah diminta melapor

    Pihak sekolah diimbau segera melaporkan langsung ke Disdikpora Kabupaten Karawang.

    Setelah membuat laporan sekolah rusak, maka kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Asep Junaedi, pihak Disdikpora wajib melakukan tindakan atau mencari solusi. 

    Solusinya seperti apa, apakah bangunan sekolah rusak yang akan roboh itu dikosongkan dulu, atau mencari alternatif lokasi sementara maupun dibuat shift belajar.

     
    Dia menekankan, pihak berkomitmen akan terus memantau berjalannya program pembangunan, karena kondisi sekolah berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

    “Pembangunan sekolah, infrastruktur ada di komisi 3. Tapi secara keseluruhan tentang pendidikan, itu ranah kita di komisi 4,” tegasnya pada Rabu (22/1/2025).

     

    Penulis: Muhammad Azzam

    dan

    Siswa Mogok Belajar Imbas Sekolah Rusak, DPRD Karawang Geram Minta Kepsek Laporkan ke Disdikpora

     

  • Pengelolaan Sampah TPA di Bangkalan Membludak, Terbawa Air Masuk Rumah Warga

    Pengelolaan Sampah TPA di Bangkalan Membludak, Terbawa Air Masuk Rumah Warga

    Bangkalan (beritajatim.com) – Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dilaporkan terbawa aliran air hujan hingga memasuki rumah warga. Kondisi ini menjadi sorotan serius, mengingat dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Takdir Mukjizat, anggota Komisi III DPRD Bangkalan, turut menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan untuk segera mengambil langkah konkret.

    “DLH dan dinas terkait seharusnya tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga menyusun rencana strategis agar permasalahan sampah di TPA ini bisa selesai,” ujarnya pada Rabu (22/1/2024).

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur di TPA. Langkah seperti pembangunan saluran air yang lebih baik dan penataan area pembuangan sampah dinilai krusial untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

    “Kami tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang,” tambah Takdir.

    Hasil pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan sampah yang terbawa air hujan tidak hanya mengotori rumah warga, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, dampak kesehatan mulai dirasakan, dengan sejumlah warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tercemar.

    Situasi ini mendesak perhatian dan tindakan cepat dari pihak terkait untuk menangani permasalahan di TPA Bandang Dajah secara menyeluruh. [sar/ian]

  • Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah menegaskan bahwa usulan kebijakan empat hari kerja bukan berasal dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujarnya.

    Usulan itu, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” paparnya.

    Ia menyatakan bahwa program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    Dia menilai gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda Tim Transisi Pramono-Rano,” kata Ima.

    Dengan pernyataan ini, Ima berharap masyarakat tidak lagi salah paham terkait isu tersebut. Fokus tim transisi tetap berada pada agenda strategis yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jatim Serahkan Santunan untuk Keluarga 4 Korban Longsor asal Magetan

    Pj Gubernur Jatim Serahkan Santunan untuk Keluarga 4 Korban Longsor asal Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memberikan santunan pada keluarga empat warga asal Desa Pragak, Parang, Magetan yang menjadi korban longsor di Denpasar Bali.

    “Kami memberikan santunan sebesar Rp10 juta per korban dari Pemprov Jatim, ditambah bantuan sebesar Rp5 juta per korban dari DPRD Provinsi Jatim. Selain itu, kami juga memberikan bingkisan untuk keluarga. Meskipun bantuan ini tidak bisa menggantikan kehilangan yang dirasakan, kami berharap bisa sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” kata Adhy saat takziah di rumah salah satu korban di Magetan, Rabu (22/1/2025).

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Kematian empat pekerja asal Magetan di Bali adalah musibah bencana yang tidak terhindarkan. Alhamdulillah, proses pemulangan jenazah telah selesai dilakukan sehingga bisa segera dimakamkan,” tambahnya.

    Pj Gubernur menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah membantu meringankan beban warga yang terdampak musibah. Seluruh proses mulai dari rumah sakit, pemulasaran jenazah, perjalanan menggunakan ambulans, hingga pemakaman telah diurus oleh Pemprov Jatim.

    Adhy juga menegaskan bahwa korban yang masih dirawat di rumah sakit akan mendapatkan pembiayaan penuh dari Pemprov Jatim. Ia menyampaikan rasa syukur karena sistem penanggulangan bencana dan penganggaran di Jawa Timur memungkinkan pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya.

    “Kami berterima kasih atas dukungan dari DPRD Provinsi Jatim, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik. Kami akan terus berupaya menyelesaikan tanggung jawab ini demi meringankan beban masyarakat,” tutupnya. [fiq/suf]

  • Komisi III DPRD Malang Temukan Saluran Air Buruk saat Sidak Stadion Kanjuruhan

    Komisi III DPRD Malang Temukan Saluran Air Buruk saat Sidak Stadion Kanjuruhan

    Malang (bertajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, pada Rabu (22/1/25). Sidak ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi stadion yang telah selesai direnovasi pada 31 Desember 2024 lalu.

    Ketua Komisi III, Tantri Bararoh, memimpin langsung sidak tersebut. Ia didampingi anggota Komisi III lainnya serta Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, M Hidayat, dan perwakilan kontraktor dari PT Waskita Karya.

    “Kami ke sini untuk meninjau secara langsung infrastrukturnya. Apakah sudah bisa diserahterimakan atau belum,” kata Tantri.

    Peninjauan dimulai dari pemeriksaan kualitas rumput stadion, lalu berlanjut ke ruang VIP dan VVIP, museum Gate 13, hingga ke monumen. Dari hasil tinjauan tersebut, Komisi III menemukan beberapa catatan penting yang perlu segera diperbaiki, salah satunya adalah sistem saluran air di tribun ekonomi.

    Menurut hasil sidak, lubang pembuangan air di tribun ekonomi dinilai kurang maksimal. Seharusnya, terdapat saluran pipa yang langsung menghubungkan air ke selokan pembuangan. Namun, yang ditemukan di lapangan adalah lubang saluran air tanpa pipa, sehingga menyebabkan rembesan air saat hujan. Akibatnya, dinding tribun ekonomi menjadi kotor dan cat mudah rusak.

    “Temuan dan catatan penting salah satunya adalah rembesan air. Tadi sudah disampaikan untuk segera dilakukan perbaikan. Karena ada maintenance waktu selama 360 hari untuk pemeliharaan dari kontraktor setelah stadion rampung dikerjakan,” tegas Tantri.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta agar sebelum stadion diserahterimakan, dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa pemeliharaan stadion memerlukan anggaran besar, sehingga harus benar-benar diperiksa sebelum digunakan secara penuh.

    “Sebelum ditempati, betul-betul cek 100 persen bisa dimanfaatkan. Karena maintenance induknya sangat mahal, maka itu harus menggunakan APBD,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dispora Kabupaten Malang, M Hidayat, menambahkan bahwa proses serah terima Stadion Kanjuruhan dari pemerintah pusat ke Pemkab Malang masih dalam tahap ceklis bangunan.

    “Kami ceklis dulu, misalnya rumput dalam kondisi bagus. Ini kita melibatkan OPD, termasuk Dispora bersama PT Waskita Karya dan Kementerian PU,” kata Hidayat.

    Proses ceklis saat ini masih berlangsung. Bahkan, Polres Malang juga turut serta dalam asesmen aspek keamanan stadion.

    “Setelah dicek layak, kemudian ditandatangani oleh Pak Bupati, baru tidak ada permasalahan lagi. Ceklis sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya,” pungkas Hidayat. [yog/suf]