Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memanfaatkan anggaran
penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan (gulkarmat) secara optimal.
Permintaan ini disampaikan William menyusul meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
“Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya,” ujar William dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2025, Pemprov telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,5 triliun untuk gulkarmat.
William menilai dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama melalui penguatan kemampuan petugas pemadam kebakaran.
“Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran,” lanjutnya.
William juga menyoroti kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta.
Ia mencatat bahwa ada beberapa kelurahan yang seharusnya memiliki pos pemadam sendiri, namun hingga kini belum memilikinya.
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan pos-pos pemadam kebakaran agar semua wilayah dapat terjangkau dengan baik.
“Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam,” tegas William.
Selain itu, William menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
Ia berpendapat bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.
“Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu,” ungkap William.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2024/06/14/666c2e16cca9e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan
Megapolitan
23 Januari 2025")
Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025
-
Komisi B DPRD Jombang Desak Pemkab Lindungi Petani Korban Banjir
Jombang (beritajatim.com) – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada petani. Ia menyoroti khususnya petani di Kecamatan Kesamben yang sawahnya tergenang banjir, sehingga berisiko mengalami gagal panen.
Menurut Anas, diperlukan langkah konkret untuk mengantisipasi kerugian yang dialami petani. Salah satu solusinya adalah dengan menyediakan asuransi pertanian. “Atau dengan model kompensasi lainnya,” kata Anas, Kamis (23/1/2024). Asuransi ini diharapkan dapat membantu petani yang mengalami gagal panen atau harus melakukan tanam ulang akibat banjir.
Anas juga menyoroti pentingnya pemetaan lahan pertanian yang terdampak banjir. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Kesamben yang tergenang perlu dianalisis penyebabnya. Jika banjir disebabkan oleh luberan Afvoer Watudakon, maka Pemkab harus segera melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi dampak ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony, membenarkan adanya lahan pertanian yang terdampak banjir. Pihaknya telah melakukan evaluasi serta pendataan terhadap lahan yang terendam.
“Umur tanamannya kita evaluasi dulu, dipastikan. Yang kedua apakah tanaman atau pembibitan. Karena ini implikasinya terhadap bantuan,” ujar Rony. Jika tanaman yang sudah dipindah dari penyemaian dipastikan mati akibat genangan air, maka petani berhak mendapatkan bantuan.
Sebagai bentuk bantuan, Pemkab Jombang menyediakan stimulan berupa 25 kilogram benih padi per hektar. Benih ini bisa ditanam pada musim tanam tahun ini atau tahun berikutnya. Namun, Rony menekankan bahwa proses pengadaannya harus dipahami agar bisa berjalan lancar.
Lebih lanjut, Rony menyatakan bahwa pemerintah desa juga dapat membantu petani dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa. “Semisal Dana Desa bisa digunakan untuk membelikan pupuk non-subsidi bagi petani. Di Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, sudah ada pembagian pupuk non-subsidi dari desa untuk petani. Jadi bibit padi pun boleh,” ungkapnya. [suf]
-
Reklamasi Surabaya Waterfront Land Ditolak, DPRD Dukung Masyarakat Pesisir
Surabaya (beritajatim.com) – Penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun terus bergulir dan semakin meluas.
Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang merupakan gabungan puluhan elemen masyarakat, secara tegas menolak proyek reklamasi yang akan membangun sejumlah pulau buatan di pantai timur Surabaya. Mereka bahkan telah menyuarakan aspirasinya langsung ke DPR RI dan sejumlah kementerian.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat pesisir yang menolak proyek reklamasi tersebut. Menurutnya, proyek ini tidak sejalan dengan agenda kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan tata ruang di Surabaya.
“Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” tegas Eri, Kamis (23/1/2025).
Eri menjelaskan, Komisi C DPRD Surabaya telah berupaya membantu masyarakat pesisir dengan menghubungkan mereka ke jaringan anggota DPR RI, khususnya yang berada di Komisi IV DPR RI.
“Beberapa kawan di Komisi C DPRD Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan. Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” tambah Eri.
Bahkan, anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, telah menyerahkan dokumen penolakan proyek reklamasi ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
“Hari ini, dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya sudah diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap politikus PDIP ini.
Eri juga mengapresiasi perjuangan masyarakat pesisir yang konsisten menyuarakan dampak negatif reklamasi. Menurutnya, perjuangan ini harus terus dijaga karena dampak reklamasi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga puluhan tahun ke depan.
“Saya melihat semangat masyarakat pesisir luar biasa. Videonya di media sosial memperlihatkan kekompakan mereka dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana. Insya Allah, perjuangan ini tidak akan sia-sia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” ujar Eri.
Meski proses perizinan reklamasi tidak berada di bawah wewenang Pemkot Surabaya, Eri menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Surabaya tetap berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir. Ia juga menyebut narasi bahwa reklamasi akan menyejahterakan warga sebagai sesuatu yang tidak realistis. “Bagaimana mungkin kita menyejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?” tandas Eri.[asg/kun]
-
DPRD Pasuruan Bahas 36 Raperda di Tahun Ini, Fokus pada BUMDes, Ketertiban, dan Ketenagakerjaan
Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah dilakukan pelantikan, DPRD Kabupaten Pasuruan langsung menggenjot pekerjaan rumahnya. Salah satunya dengan pembahasan 36 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Pasuruan.
Jumlah ini terbilang signifikan dan didorong oleh kebutuhan penyesuaian regulasi daerah dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa 21 dari 36 Raperda tersebut merupakan inisiatif dari anggota dewan.
“Totalnya ada 36 Raperda, 21 merupakan inisiatif dari anggota dewan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme teman-teman dewan dalam menyusun regulasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Beberapa Raperda prioritas yang akan dibahas antara lain perubahan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta ketenagakerjaan. Perubahan ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah.
Prioritas ini menunjukkan fokus DPRD Pasuruan pada penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Sehingga hal ini bisa mengikuti kepemimpinan kepala daerah yang baru.
Selain inisiatif dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan 12 Raperda, termasuk perubahan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK), retribusi, dan pajak daerah. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembubaran perusahaan daerah Pasuruan Migas.
Sugiyanto berharap seluruh Raperda dapat dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia menargetkan setidaknya 50 persen dari seluruh Raperda yang ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dapat diselesaikan dalam enam bulan pertama tahun ini.
Ia mengakui bahwa pembahasan Raperda membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Sugiyanto meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung proses pembahasan Raperda.
“Kami tidak ingin Raperda yang sudah diusulkan harus tertunda karena kendala anggaran. Sehingga kami berharap pengesahan raperda berjalan lancar dan efektif,” tegas legislator dari PDIP tersebut. (ada/kun)
-
Pos pemadam kebakaran perlu ditambah untuk percepat penanganan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan perlu ada penambahan pos pemadam kebakaran agar bisa mempercepat proses penanggulangan.
“Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri tapi belum memilikinya,” kata William di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat).
Untuk itu, William mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakkan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.
“Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam,” kata dia.
William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.
“Ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api,” katanya.
Sementara itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini baru ada 172 pos pemadam kebakaran dari 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.
“Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos pemadam kebakaran. Secara personel, kami juga masih sangat kurang,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan.
Untuk itu, Satriadi mengatakan pihaknya berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan keselamatan warga dan meminimalkan risiko kebakaran.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.
Selain itu, alat pemadam api ringan (APAR) secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.
“Kami akan terus bekerja keras. Namun, keberhasilan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -
Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya
Blitar (beritajatim.com) – Komisi 11 DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 mendatang.
Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan digelar di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara.
“Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).
Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.
Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.
“Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya.
Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 kemarin ada 2 pasangan calon yang bertanding. Keduanya adalah Rijanto-Beky dan Rini Syarifah-Abdul Ghoni.
Dalam Pilbup Blitar tersebut meraih Rijanto-Beky keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 504.655. Pasangan PDIP, PAN dan Nasdem itu unggul jauh dari sang petahana Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara. Pasangan Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4978497/original/001733500_1729748251-20241024-Simulasi-HER_6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Top 3 News: Pemerintah-DPR Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Digelar 6 Februari 2025 – Page 3")
Top 3 News: Pemerintah-DPR Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Digelar 6 Februari 2025 – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025. Itulah top 3 news hari ini.
Keputusan itu disepakati dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri dan KPU-Bawaslu, Rabu, 22 Januari 2025. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan, pelantikan kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan mulai 17 April 2025. Tito menyampaikan tiga opsi waktu atau teknis pelantikan.
Sementara itu, Laporan keayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, tidak terpampang dalam situs Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
Padahal sebanyak 123 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah membuat laporan kekayaannya ke KPK. Dalam situs resmi LHKPN, belum ada data hasil kekayaan Raffi, semenjak dirinya telah dilantik menjadi utusan khusus presiden pada 22 Oktober 2024 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan belum semua laporan dari Kabinet Merah Putih ditampilkan dalam situs LHKPN KPK.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Golkar Syafi Djohan menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama programnya kerjanya sudah berjalan baik.
Syafi menjelaskan, keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjaga iklim ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya difokuskan untuk barang-barang mewah. Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga iklim usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.
Syafi menambahkan, jika melihat dari segi investasi, Presiden Prabowo terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan bersama dengan banyak calon investor masuk ke Indonesia.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 22 Januari 2025:
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada serentak nanti akan menggunakan Sirekap atau tidak.
-
Anggota DPRD Kediri, Eriyanto Djaya Saputra Lakukan Reses Pertama di 2025
Kediri (beritajatim.com) – Masa reses pertama tahun anggaran 2025 dimanfaatkan oleh Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Amanat Nasional, Eriyanto Djaya Saputra, untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Rabu malam (22/1/2025).
Acara ini dihadiri sekitar 450 peserta yang merupakan perwakilan dari lima kelurahan, yaitu Jamsaren, Tinalan, Banaran, Singonegaran, dan Pakunden. Dalam kesempatan itu, Eriyanto menegaskan komitmennya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat guna mendorong pembangunan yang lebih baik dan merata di Kota Kediri.
“Melalui reses ini, kami ingin menampung aspirasi warga, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Semua masukan ini akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian serius pemerintah kota,” ujar Eriyanto dalam sambutannya.
Eriyanto juga menyatakan dukungannya untuk mempertahankan program pemerintah yang sudah berjalan baik. Namun, ia menekankan pentingnya inovasi program baru, termasuk perhatian terhadap gaji guru TK dan PAUD, penyediaan seragam sekolah gratis, serta penanganan masalah stunting melalui program makanan sehat gratis.
“Kami ingin memastikan pendidikan dan kesehatan di Kota Kediri semakin inklusif dan terjangkau,” tambahnya.
Antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasi terlihat jelas selama kegiatan berlangsung. Beberapa isu prioritas yang diutarakan oleh warga meliputi perbaikan jalan, subsidi pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Eriyanto menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Harapan kami, hasil reses ini menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan visi nasional,” tutupnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara legislatif dan masyarakat, serta menciptakan Kota Kediri yang semakin maju dan sejahtera. [nm/aje]
-
Normalisasi 17,1 Km Ciliwung Sangat Ambisius tapi Tak Mustahil
Jakarta –
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, menuntaskan normalisasi Sungai Ciliwung yang masih tersisa 17,17 kilometer (km). Dia menilai normalisasi Ciliwung langkah ambisius tapi bukan hal yang mustahil.
Yuke awalnya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan normalisasi sepanjang 230 meter pada 2024 kemarin. Namun, dia menilai jumlah tersebut belum signifikan dari total target normalisasi yang diperlukan.
“Normalisasi Sungai Ciliwung sejauh 230 meter yang telah dilakukan Pemprov DKI pada 2024 merupakan langkah awal yang baik, tetapi angka ini tentu belum cukup signifikan dibandingkan target yang masih tersisa 17,17 km. Saya melihat bahwa Mas Pram dan Bang Rano perlu menjadikan percepatan normalisasi ini sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerja mereka ke depan, mengingat normalisasi sungai adalah upaya penting untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta,” kata Yuke saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).
Yuke menilai target penyelesaian normalisasi sejauh 17,17 kilometer memang terbilang ambisius. Akan tetapi, dia yakin itu bukan hal mustahil dilakukan oleh Pramono-Rano.
“Target menyelesaikan 17,17 kilometer normalisasi memang sangat ambisius, tetapi dengan koordinasi yang baik antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan stakeholders lainnya, ini bukan hal yang mustahil,” ucapnya.
Dia membeberkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pramono-Rano untuk mengejar target tersebut. Seperti, kata dia, mempercepat pembebasan lahan, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan teknis.
Yuke juga memperingatkan normalisasi bukan sekadar teknis pengerjaan. Namun, dia menilai Pemprov DKI Jakarta harus membangun kepercayaan masyarakat terlebih dulu.
“Normalisasi bukan hanya soal teknis pengerjaan, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat. Sosialisasi tentang manfaat normalisasi sungai bagi warga harus terus digencarkan, sehingga masyarakat memahami pentingnya proyek ini. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua pihak, saya optimis bahwa target normalisasi dapat tercapai, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta yang selama ini kerap menghadapi banjir,” tuturnya.
Normalisasi Ciliwung Sisa 17,1 Km
“Kalau sebelumnya sisa yang belum ditanggul kurang lebih sekitar 17,4 km, sekarang per 2024 kemarin tinggal 17,17 km,” kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1).
Dengan kata lain, Dinas SDA sudah mengerjakan 0,23 km alias 230 m. Pada tahun ini, kata Ika, pihaknya masih melanjutkan pembayaran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan tanggul normalisasi. Meski begitu, pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun fisik tanggul dari lahan yang telah dibebaskan.
“Kalau main ke jembatan Rawajati, kelihatan di sana ada progres fisik oleh Kementerian PU. Tahun ini selesai untuk segmen Rawajati dan Cililitan,” ujarnya.
(maa/jbr)
-
Normalisasi Ciliwung Sisa 17,17 Km, Ketua DPRD Minta Pramono-Rano Lanjutkan
Jakarta –
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, meneruskan normalisasi Sungai Ciliwung yang masih tersisa 17,17 kilometer. Dia mengingatkan normalisasi salah satu cara untuk mencegah banjir.
“Ya, penanganan banjir adalah program prioritas, untuk mencegah banjir salah satunya dengan normalisasi,” kata Khoirudin saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).
Khoirudin mendorong Pramono-Rano Karno meneruskan normalisasi setelah resmi menjabat. Dia memastikan normalisasi Ciliwung akan berdampak pada penanganan banjir.
“Saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meneruskan sisa normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 17,17 km, jika normalisasi selesai tentu akan berdampak signifikan terhadap penanganan banjir,” ucap dia.
Normalisasi Ciliwung Sisa 17,17 Km
Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut target pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih sepanjang 17,17 kilometer (km). Pada 2024, pihaknya telah membebaskan lahan di bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati dan Cililitan dengan panjang 200 meter (m).
“Kalau sebelumnya sisa yang belum ditanggul kurang lebih sekitar 17,4 km, sekarang per 2024 kemarin tinggal 17,17 km,” kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1).
“Kalau main ke jembatan Rawajati, kelihatan di sana ada progres fisik oleh Kementerian PU. Tahun ini selesai untuk segmen Rawajati dan Cililitan,” ujarnya.
(maa/jbr)