Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik 270 pasangan kepala daerah terpilih di pilkada serentak 2024 pada 6 Februari 2025 mendatang di Istana Negara.
Dari 270 pasangan kepala daerah terpilih tersebut, enam di antaranya berasal dari Provinsi
Kalimantan Tengah
.
Terdapat enam bupati terpilih asal Kalimantan Tengah yang akan ikut dilantik oleh kepala negara tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah, Sastriadi menjelaskan, keenam kepala daerah terpilih itu berhasil memengangkan pilkada tingkat kabupaten tanpa adanya gugatan dari MK.
“Enam daerah itu Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Barito Timur,” ungkap Sastriadi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/1/2025) malam.
Berikut daftarnya:
Sastriadi menjelaskan, urusan teknis mengenai pelantikan sudah bukan dalam ranah tugas KPU, melainkan unsur birokrasi di tingkat pemerintah pusat.
Tugas pihaknya sudah selesai ketika telah menetapkan kepala daerah terpilih.
“Tugas KPU menetapkan paslon terpilih, kemudian menyampaikan nama paslon terpilih ke DPRD masing-masing kabupaten, kemudian DPRD meneruskan ke unsur birokrasi seperti bupati/wali kota, gubernur, hingga pemerintah pusat,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melantik kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada 6 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan termin pertama yang akan diikuti oleh sekitar 270 kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 164B.
Bima mengungkapkan bahwa pelantikan ini dilaksanakan untuk kepala daerah yang tidak bersengketa dalam hasil Pilkada 2024 di MK. Dia bilang, opsi pelantikan bertahap sudah disetujui secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut Bima, pelantikan bertahap kemungkinan bakal dilakukan dalam tiga termin. Pelantikan termin kedua bisa dilakukan pada kepala daerah yang sudah menyelesaikan sengketa Pilkada di MK karena gugatan penggugat ditolak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/01/22/6790c3450f178.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025
Regional
23 Januari 2025")
Daftar 6 Kepala Daerah di Kalteng yang Bakal Dilantik Prabowo 6 Februari 2025 Regional 23 Januari 2025
-
KPPU Kanwil I – DPRD Kota Medan kolaborasi ciptakan iklim persaingan usaha sehat
Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.
KPPU Kanwil I – DPRD Kota Medan kolaborasi ciptakan iklim persaingan usaha sehat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 22 Januari 2025 – 18:07 WIBElshinta.com – Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas didampingi Kabid Kajian dan Advokasi, Shobi Kurnia, Kabag Administrasi, Devi L. Siadari, Staf Humas, Dewi Konny Sibarani, Staf Penegakan Hukum, Ricky Hutagalung melaksanakan audiensi dengan DPRD Kota Medan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan.
Ridho menjelaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara KPPU Kanwil I dengan DPRD Kota Medan dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan kemitraan usaha yang sehat di Kota Medan.
Didalam fungsi pengawasannya, Ridho mengatakan bahwa KPPU dapat melakukan evaluasi kebijakan terhadap ranperda atau perda yang dirumuskan oleh DPRD agar selaras dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat.
Ridho juga menyampaikan bahwa laporan yang paling banyak masuk ke KPPU terkait persekongkolan tender, dimana potensi atau indikasi terjadinya persekongkolan dapat dimulai sejak pembahasan anggaran, pemilihan pemenangnya hingga bagaimana pelaksanaan proyeknya.
Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen mengatakan, ini merupakan terobosan yang sangat baik dikarenakan banyak usaha yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar.
“Juga soal keterbatasan SDM dan promosi yang kita miliki sehingga produk UMKM kita banyak yang ketinggalan dan kalah bersaing dengan produk impor yang masuk dari China,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Rabu (22/1).
Oleh sebab itu, kata Wong, pemerintah harus dapat mengembangkan UMKM di Indonesia dengan cara meningkatkan SDM yang ada dan mengedukasi pengusaha UMKM serta membuat regulasi-regulasi yang dapat melindungi pengusaha UMKM agar tidak kalah saing dengan barang-barang import yang masuk ke Indonesia.
“Bisa melalui teknologi-teknologi pasar digital yang merak saat ini, termasuk juga dengan mendorong kemitraan antara usaha besar dengan UMKM,” tandasnya.
Sumber : Radio Elshinta
-
Perusahaan Asal Vietnam Bakal Investasi, Fadjry Djufry Harap Sulsel Bisa Jadi Sentra Sapi Perah
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Investor asal Vietnam, PT Happiness True, yang akan berinvestasi pengembangan sapi perah di Sulsel. Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry berharap Sulsel bisa menjadi sentra sapi perah di Indonesia.
Prof Fadjry Djufry pun meminta OPD terkait untuk mempercepat izin investasi perusahaan tersebut. Apalagi selain dari Vietnam, juga akan ada investor dari Korea Selatan yang akan berinvestasi di Sulsel.
“Saya menjabat di sini kurang lebih dua hingga tiga bulan ini. Investor yang masuk ini dibantu Pak Menteri Pertanian. Menteri yang lain juga membantu supaya ada investasi masuk ke Sulsel,” ucap Prof Fadjry Djufry, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Pengembangan sapi Perah Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 22 Januari 2025.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk memastikan lahan di Kabupaten Wajo dan Sidrap, karena investor tersebut membutuhkan lahan 18 ribu hektare. Mereka berencana berinvestasi 250 ribu ekor sapi perah. Jika harga satu ekor sapi perah Rp40 juta, maka untuk sapi saja nilai investasinya mencapai Rp4 triliun.
“Kita berharap agar Sulsel ini menjadi salah satu sentra sapi perah. Sekarang sudah ada investor yang masuk berkat bantuan Pak Menteri Pertanian. Kita sudah cek lokasinya, di Wajo dan Sidrap cocok untuk itu. Memang masih ada sedikit persoalan terkait dengan operasi lahan dari masyarakat. Dan kita undang, DPRD Provinsi, Bupati, termasuk Ketua Satgas Investasi (Pak Kajati) untuk duduk bersama-sama mencarikan solusi,” terangnya.
-
Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!
Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.
“Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.
Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.
Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).
Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.
Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).
Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).
Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.
Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.
Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.
Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.
Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.
Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.
Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.
Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.
Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)
-
/data/photo/2024/12/13/675c448121798.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang
Megapolitan
23 Januari 2025")
Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang Megapolitan 23 Januari 2025
Karyawan Jakarta Tak Setuju Sistem 4 Hari Kerja: Waktu adalah Uang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah karyawan yang bekerja di Jakarta tidak menyetujui wacana 4 hari kerja yang diusulkan Nirwono Joga, salah satu anggota Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.
“Enggak setuju untuk saya yang hanya karyawan kecil, karena waktu adalah uang,” kata Dira (22), salah satu pegawai kantor yang berada di Pademangan, Jakarta Utara, kepada Kompas.com, Kamis (23/1/2025).
Di kantornya, jumlah kehadiran kerja di kantor menjadi salah satu dasar perhitungan gaji dan uang makan mingguannya.
Mengurangi satu hari kerja akan berdampak pada pemasukan yang sudah dia susun untuk pengeluaran sebulan kedepan.
“Semua pembayaran gaji dan uang makan berdasarkan masuknya kita di kantor sih jadi ya saya tidak setuju dengan wacana ini, karena sayang,” kata Dira.
Apalagi, kantor tempat Dira bekerja bergerak di bidang pengiriman barang. Jika hari kerja dikurangi, dikhawatirkan barang-barang milik pelanggannya terlambat dikirim.
“Pasti ngaruh untuk penjualan perusahaan, karena kan jadi ke
pending
tuh dikirim harus di hari selanjutnya,” ucap Dira.
“Dan tidak semua pengiriman bisa di hari yang sama kalo lagi ramai,” sambung dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Alea (25), yang khawatirnya beban kerja justru jadi semakin padat jika
sistem 4 hari kerja
jadi diterapkan.
“Hari kerja mungkin dipangkas, tapi kan
workload
akan masih sama,
deadline
dari kantor juga pasti jadi semakin dipercepat. Malah bikin makin pusing sih,” tutur Alea.
Ia yang sehari-hari bekerja di daerah Gondangdia, Jakarta Pusat, tidak bisa membayangkan apakah wacana ini akan memengaruhi jumlah jam kerja mingguannya.
“Ini lima hari kerja dengan 8 jam kerja aja capek karena perjalanan naik kendaraan umum juga lumayan menguras tenaga. Apakah nanti kalau hari kerja dipangkas, jam kerja tetap sama? Kalau sehari jadi 10 jam kerja, mending wacana ini enggak usah aja,” kata Alea.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana untuk memangkas hari kerja para pekerja dari lima menjadi empat hari.
Kebijakan ini bertujuan untuk menambah hari libur bagi masyarakat, di samping Sabtu dan Minggu.
“Pengurangan hari kerja, empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas oleh Pramono,” ucap anggota Tim Transisi Pramono-Rano Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, saat ditemui di Gedung DPRD.
Kebijakan ini terinspirasi dari kota-kota di Eropa, khususnya Skandinavia, yang telah menerapkan sistem serupa.
Selain itu, kebijakan ini dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.
“Misalnya ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir, maka solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja,” ucap Nirwono.
“Begitupula pada puncak musim kemarau. Jakarta tidak keluar dari tiga besar kota dengan polusi udara tertinggi. Solusinya paling mudah, murah, meriah adalah
work from home
(WFH),” kata dia lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
DPRD Kabupaten Bogor Siap Gelontorkan APBD Demi Sehatkan Warga Lewat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara akan menggelontarkan APBD untuk menyukseskan program Asta Cita keempat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita keempat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat. Khususnya, program pemeriksaan kesehatan gratis saat masyarakat berulang tahun.
Program pemeriksaan demikian, akan terselenggara pada Februari 2025 mendatang. Dia menjelaskan, pada Februari nanti dana yang akan digunakan berasal dari pemerintah pusat.
Kendati begitu, kata Sastra, pemerintah kabupaten bogor (pemkab) akan mendukung penuh program Asta Cita yang dicanangkan Presiden ke-8 RI.
BACA JUGA: Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis
“Hari ini masih pembiayaan dari pemerintah pusat, tapi nanti kedepan pemerintah kabupaten bogor dan dprd akan mensupoort kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Sastra di Cibinong, Kamis (23/1).
Menurutnya, pelayanan pemeriksaan gratis baru pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jadi pelayanan ke masyarakat dari tahun ke tahun, dari dulu belum ada program seperti ini, jadi kami dari DPRD sangat mendukung kegiatan ini,” lanjut dia.
Meski dia bilang, akan menggunakan dana APBD untuk mendukung program itu. Sastra mengaku masih belum menghitung jumlah yang akan dikeluarkan.
BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!
Ia melanjutkan, akan melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Belum dihitung, karena ini baru ada surat edaran dari kemendagri dan dari kesehatan, nanti akan kita kaji bersama sama,” ucap Sastra.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri berharap dengan adanya program itu, dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.
Nantinya, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.
BACA JUGA: Targetkan Predikat Utama, Pemkot Bogor Susun RAD Kota Layak Anak Melibatkan Lintas Elemen dan Profesi
“Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” tutupnya (Reg/SFR)
-
DPRD Kabupaten Pasuruan Prioritaskan Perbaikan Jalan Ambrol di Tundosoro
Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan inspeksi ke sejumlah lokasi infrastruktur yang rusak akibat banjir, termasuk jalan yang ambrol di Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, pada Kamis (23/1/2025). Inspeksi ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar segera mengambil tindakan perbaikan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir menjadi prioritas. Sehingga pihaknya terjun kelapangan langsunh untuk melakukan survei jalan yang ambrol.
“Kami sengaja melakukan sidak untuk survei dan meninjau lokasi jalan yang ambrol akibat banjir. Ini menjadi prioritas untuk segera ditanggapi dan dibangun, karena jalur ini sangat penting bagi warga,” kata Daniyal, Kamis (23/1/2025).
Diketahui jalan poros desa di Tundosoro ambrol pada 5 Januari 2024 akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga Desa Tundosoro yang sering menggunakan jalan tersebut untuk menuju Kecamatan Pasrepan dan Gondangwetan.
Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan akses transportasi dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan merasa bertanggung jawab untuk mengawal kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Selain jalan ambrol di Tundosoro, Komisi III juga mendata kerusakan infrastruktur di wilayah lain yang terdampak banjir. Di Kecamatan Rejoso dan Winongan, beberapa jalan desa dilaporkan ambrol, sementara jembatan penghubung antarwilayah juga mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir.
Pendataan ini penting untuk memastikan seluruh kerusakan terinventarisir dan mendapatkan penanganan yang tepat. “Semua kerusakan sudah kami data dan akan kami programkan agar masuk ke dalam dana tanggap darurat bencana,” tambahnya Daniyal.
Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menanggapi dampak bencana banjir dan mengupayakan solusi melalui alokasi dana yang tepat. Dengan dimasukkannya kerusakan infrastruktur ke dalam program dana tanggap darurat bencana, diharapkan perbaikan dapat segera direalisasikan. (ada/but)
-
DPRD Surabaya bentuk panitia khusus penanggulangan banjir
Surabaya (ANTARA) – DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna sebagai langkah awal dimulainya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk pengendalian dan penanggulangan banjir.
Pembahasan rancangan regulasi itu merupakan inisiatif para wakil rakyat, meneruskan gagasan yang digulirkan pada periode lalu.
“Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir ini merupakan inisiatif DPRD, yang dicetuskan pada periode lalu, yang diteruskan oleh kami periode sekarang. Setelah disusun dan diharmonisasi oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda), raperda ini disepakati antara DPRD dan Pemkot Surabaya untuk dibahas, kemudian dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk mulai dibahas di rapat paripurna DPRD,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan, pembahasan raperda itu secara lebih detail dan teknis dilakukan di tingkat panitia khusus (pansus). Kelak, pansus akan mengundang perwakilan masyarakat dan dinas-dinas teknis terkait solusi pengendalian banjir di Kota Pahlawan.
“Diharapkan, pembahasan itu bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bisa diterapkan di lapangan untuk penanganan banjir. Termasuk mengatur hak dan kewajiban antara berbagai pihak, diantaranya masyarakat, swasta dan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Adi.
Pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir berlangsung di saat tepat, ketika Surabaya sedang memasuki musim penghujan. Ketika curah hujan deras, dan kiriman air dari berbagai daerah masuk ke Surabaya, sementara di pihak lain air laut sedang pasang, banyak sekali keluhan warga masyarakat yang kawasannya kebanjiran.
“Bahkan, ada beberapa kawasan yang di masa sebelumnya tidak pernah banjir, di musim penghujan kali ini warga masyarakat di sejumlah kawasan dan pemukiman mengeluhkan kebanjiran. Di musim penghujan kali ini, juga terjadi ada tanggul jebol sehingga terendam air,” kata Adi.
Belum lagi, diperlukannya sinergi dan kolaborasi dengan instansi vertikal dan antar daerah karena menyangkut kewenangan atas sungai dan jalan. Termasuk di antaranya pembersihan sungai dari enceng gondok, lumpur dan kotoran lain sehingga mencegah pendangkalan.
Adi berharap pembahasan di tingkat panitia khusus DPRD bisa memetakan persoalan dengan seksama, berikut penanganannya.
DPRD Kota Surabaya juga menyambut terbuka dan memberikan apresiasi positif kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan masyarakat, termasuk melibatkan jajaran TNI dan Polri, dalam menjaga pembangunan Kota Surabaya.
“Disepakatinya pembahasan Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir juga menjadi penanda yang cukup jelas dari Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk menerima masukan-masukan, saran dan kritik dari semua pihak untuk penanganan banjir di kota ini. Kami dari DPRD Surabaya mengapresiasi sikap terbuka dan kolaboratif,” ujar Adi.
Salah satu isu pembahasan raperda itu adalah melakukan normalisasi sungai, yang harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Karena, kondisi sungai saat ini jauh menyempit. Badan sungai berganti dengan bangunan rumah dan kawasan pemukiman warga.
“Ini akan menjadi bahan pembahasan yang intens di tingkat panitia khusus,”kata Adi.
Begitu pula pemenuhan infrastruktur, seperti pembenahan saluran air, penyediaan pompa-pompa air, pembuatan sudetan, pembuatan waduk-waduk atau bozem untuk penampung air. Sedangkan untuk infrastruktur banjir, akan dibahas di tingkat panitia khusus.
“Begitu pula pembuatan atau penyempurnaan peta saluran air, yang melibatkan partisipasi warga masyarakat hingga ujung tombak pemerintahan paling bawah seperti RT/RW,” ujar Adi.
Diharapkan, kinerja panitia khusus dapat menggodok Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir bersama Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah. Sehingga ke depan bisa menjadi payung hukum penerapan kebijakan publik yang dapat menanggulangi ancaman banjir di Kota Surabaya.
“Begitu pula penerapan indikator-indikator yang jelas dalam penanganan banjir, seperti luas genangan air, lama genangan air, dan tinggi genangan air yang telah lama diterapkan di Kota Surabaya. Sehingga terobosan-terobosan pembangunan, bisa dievaluasi efektivitas hasilnya,” ujarnya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Megawati Genap Berusia 78 Tahun, Ini Doa Abdul Qodir
Malang (beritajatim.com) – Tepat pada 23 Januari 1947, seorang wanita yang pada perjalanannya mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia lahir di Yogyakarta dari rahim seorang ibu bernama Fatmawati.
Ya, sosok wanita yang hari ini genap 78 tahun itu adalah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau dikenal masyarakat sebagai Megawati Soekarnoputri. Mega merupakan anak kedua dari Presiden pertama RI, Soekarno, dan Fatmawati.
Mega bukan hanya sekadar tokoh bangsa biasa, dia lebih dari itu. Bagi kebanyakan orang, melihat Mega seperti melihat sosok Soekarno, karena kiprah politiknya tidak bisa dipungkiri, banyak terpengaruh dari semangat perjuangan Sang Proklamator itu.
Jiwa kepemimpinan Mega yang penuh semangat juang terbukti mengantarkan dirinya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Bahkan, posisi Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tak tergoyahkan sejak 1993 hingga sekarang.
Bagi kader banteng moncong putih, Mega bukan hanya sosok pemimpin yang begitu disegani dan dihormati. Tak terkecuali bagi Abdul Qodir, Mega adalah sosok ibu, panutan, mentor, dan begitu banyak definisi lainnya.
“Bagi saya yang bernaung dalam rumah ideologi yang beliau dirikan, Ibu Megawati Soekarnoputri bukan lagi sekadar sosok ketua umum dengan deretan angka pencapaian. Lebih dari itu, setiap kata yang keluar dari lisan maupun dalam bentuk tulisan selalu mengetuk hati saya. Membuat saya merasakan suatu pertautan batin,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Kamis (23/1/2025).
Pria yang akrab disapa Adeng ini menjelaskan, ideologi dan pemikiran Megawati Soekarnoputri harus terus hidup. Bagi kader seperti Adeng, Megawati telah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya.
“23 Januari 2025 adalah hari ulang tahun ibu yang ke-78, usia ibu terus bertambah. Buat saya, ini saatnya, kami anak-anak ideologis beliau memikirkan bagaimana semangat dan pemikiran ibu dapat terus hidup di masa-masa mendatang,” ucapnya.
Sosok Megawati, kata Adeng, merupakan sosok yang sangat menginspirasi, bagaikan mata air kehidupan.
“Sosok beliau, bukan hanya sebagai entitas fisik, namun juga pemikiran, ibu yang memiliki kekuatan berlebih sebagai penjaga dan penegak demokrasi. Ibu yang menginspirasi kami terus membangun optimisme untuk terus merawat dan menjaga demokrasi di negara ini,” tuturnya.
Adeng tidak menampik selama ini, Megawati tidak lepas dari kesalahan. Kini, di usianya yang sudah genap 78 tahun, Adeng mengajak masyarakat untuk mengingat sosoknya dengan adil pada kebaikan-kebaikan yang pernah Megawati catatkan dalam sejarah perjalanan Indonesia, dan dirinya berharap bisa meneruskannya.
“Maka begitulah, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri. Jaga sehat ibu, semoga Allah Tuhan Semesta Alam melimpahkan banyak kekuatan buat ibu. Kami membutuhkanmu, bukan hanya sebagai pribadi, namun sebagai Indonesia yang tengah mengalami pubertas entah keberapa kalinya,” Adeng mengakhiri. [yog/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5107111/original/096661800_1737636072-WhatsApp_Image_2025-01-23_at_19.26.25.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3")
Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Komisi A DPRD: Sistem Keselamatan Gedung di Jakarta Penting Dievaluasi – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Insiden kebakaran di Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu (15/1) malam hingga Kamis (16/1) pagi menelan korban jiwa dan kerugian besar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengaku prihatin terhadap peristiwa tersebut. Pasca kejadian, dia pun menekankan pentingnya evaluasi keselamatan di gedung-gedung komersial.
“Kejadian ini adalah tragedi yang mendalam, khususnya bagi keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bahwa keselamatan di gedung komersial harus menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah, pengelola gedung, maupun masyarakat,” kata Hilda dalam keterangan diterima, Kamis (23/1/2025).
Dalam penanganan insiden, Hilda menilai upaya tim pemadam kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah berjuang keras di lapangan patut diapresiasi. Namun, ia juga menyoroti perlunya peningkatan responsivitas dan koordinasi antarinstansi terkait.
“Saya mengapresiasi tim pemadam kebakaran dan BPBD yang telah berjuang keras meski menghadapi tantangan, seperti akses sulit dan struktur bangunan yang kompleks. Namun, ini menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan peralatan pendukung di masa depan,” jelas Hilda.
Hilda menegaska, insiden terkait menuntut evaluasi dan penguatan regulasi keselamatan kebakaran di gedung-gedung komersial. Sebab, implementasi standar keselamatan harus menjadi prioritas bagi pengelola gedung di Jakarta.
“Kami akan mengevaluasi implementasi standar keselamatan kebakaran di gedung komersial. Komisi A DPRD DKI akan mendorong penguatan regulasi, termasuk inspeksi berkala dan sanksi tegas bagi pengelola gedung yang melanggar, guna meminimalkan risiko dan memastikan sistem keamanan yang memadai,” tegas dia.