Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikuti Arahan Partai, Jika Tidak Lebih Baik Keluar – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 3.000 anggota legislatif PDIP di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Bimtek diberikan agar para anggota dewan tersebut menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta representasi rakyat.

    “Direncanakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof DR (HC) Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan pada pukul 14.00 WIB guna memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik Partai,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Menurut dia, Megawati akan memberikan pengarahan langsung terkait berbagai program kerakyatan PDIP. Mulai dari, mengatasi stunting, memerangki kemiskinan ekstrim, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguasaan Iptek.

    “Memperkuat riset dan inovasi merupakan bagian dari tugas strategis anggota legislatif, termasuk gerak kebudayaan di dalam meningkatkan kualitas peradaban Indonesia,” ujarnya.

     

  • Megawati Minta Anggota DPRD PDIP Awasi MBG hingga Food Estate – Page 3

    Megawati Minta Anggota DPRD PDIP Awasi MBG hingga Food Estate – Page 3

    Di sisi lain, Megawati mengingatkan semua anggota legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya serta membuat ikatan yang kuat dengan masyarakat. Dia memerintahkan para kader turun langsung ke masyarakat.

    “Karena dengan terus menerus turun ke bawah maka PDI Perjuangan tentu akan menyatu dengan rakyat dan itu akan membuat mereka lebih mengerti persoalan-persoalan yang ada di bawah,” ujar Deddy.

    Dia mengungkapkan Megawati menerima laporan bahwa ada kebijakan-kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tak sinkron. Deddy menuturkan ada aspirasi masyarakat yang tak bisa diakomodir APBD, namun juga tak dapat bantuan APBN.

    “Jadi tadi juga disampaikan bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mulai membiasakan diri membuat laporan-laporan atau paper untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” ucapnya.

     

  • Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, banyak gedung yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan kebakaran, sehingga berisiko tidak hanya bagi penghuninya tetapi juga orang lain.

    Seharusnya, kata Mujiyono, setiap pengelola gedung harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran karena banyak dijumpai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pengelola gedung kaitannya dengan proteksi kebakaran.

    “Artinya, perhatian pengelola sangat penting atas keselamatan gedung, termasuk adanya resiko kebakaran,” katanya.

    Mujiyono juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama. Peran serta setiap elemen masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk pencegahan.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/HO-Pribadi

    Dia mencontohkan, Gerakan Masyarakat Mempunyai APAR (Gempar) yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan yang awalnya hanya mewajibkan kepemilikan alat pemadam api ringan (APAR) di setiap rumah aparatur sipil negara (ASN), kini kepemilikan APAR wajib disediakan kepada pengusaha restoran, pengusaha laundry kiloan, dan lainnya.

    “Akhirnya, sekarang ini hampir merata ketersediaan APAR tidak hanya yang dibiayai oleh APBD,” ujarnya.

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 694 gedung bertingkat di DKI Jakarta belum memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Selasa merinci dari 694 gedung tersebut, sebanyak 361 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi (delapan lantai ke atas).

    Sementara itu, sebanyak 333 gedung lainnya merupakan bertingkat rendah (delapan lantai ke bawah).

    Gulkmarmat DKI telah memeriksa 2.609 gedung bertingkat. Dari 2.609 gedung bertingkat ini, sebanyak 1.228 gedung merupakan gedung bertingkat tinggi, sementara sisanya gedung bertingkat rendah.

    Lalu, terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat beberapa waktu lalu, Satriadi mengungkapkan bangunan tersebut berdasarkan data tahun 2023 dinyatakan tidak memenuhi syarat proteksi kebakaran.

    “Untuk kasus Glodok Plaza ini memang pada tahun 2023, itu sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” ujar dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hargai Karya Seni, Megawati Tidak Marah Dilukis seperti Entok

    Hargai Karya Seni, Megawati Tidak Marah Dilukis seperti Entok

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya sangat menghormati karya seni. Bahkan, Megawati mengaku tidak marah meski pernah digambarkan seperti entok oleh seorang seniman.

    “Makanya tadi saya hanya komentar, kok aku ngono dewe, sendiri, toh, itu ayu banget, tetapi ada yang elek (jelek) banget, tetapi saya tidak marah,” ujar Megawati sebelum pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD dari PDIP yang diikuti sekitar 3.000 peserta di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Megawati mengungkapkan, suatu ketika ia melihat lukisan yang menggambarkannya seperti entok. Namun, ia menyikapi hal tersebut dengan santai dan humor.

    “Saya lihat lukisan, niatnya baik, tetapi kok aku (dilukis) kayak entok. Di mana itu lukisannya, aku lupa. Aku ngguyu (tertawa) bae. Ya wes lah. Alhamdulilah, aku wes jadi entok,” tandas Megawati.

    Megawati pun mengingatkan para kader PDIP untuk tidak mudah marah dalam menyikapi karya seni. Menurutnya, seni merupakan ekspresi yang harus dihormati dari sudut pandang sang seniman. Ia juga mengingatkan para kader agar tidak sok tahu apabila tidak memahami seni. 

    “Jadi, anak-anak PDI perjuangan, jangan bodoh. Kalau tidak tahu seni, meneng (diam saja). Jangan sok kayak seakan ngerti. Terus apa yang namanya itu (makna hasil lukisan, red), ya terserah mereka (para seniman, red). Dan itu harus diterima,” kata dia menambahkan.

    Megawati turut menyinggung insiden batalnya pameran seni karya Yos Suprapto di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menyesalkan kejadian tersebut dan meminta aparat tidak mudah menjegal karya seni.

    Megawati juga menjelaskan, keluarga besar Soekarno memiliki bakat seni yang kuat, selain terkenal sebagai politisi.

    “Kalian pasti enggak tahu kalau keluarga Bung Karno sebetulnya seniman dan seniwati. Semua orang tahunya kita keluarga politisi, ndak,” pungkas Megawati.

  • Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Legislator Pamekasan Apresiasi Kerja Nyata Paramedis Hewan Atasi PMK

    Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Tabri S Munir mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, khususnya dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Dari dua hari terakhir, kami ikut serta mendalami penanganan PMK pada ternak sapi di Pamekasan. Alhamdulillah kami mendapat laporan bahwa kondisinya sudah mulai membaik dan menuju penyembuhan,” kata Tabri S Munir, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih kejadian sapi mati maupun disembelih paksa juga sudah mulai berkurang berkat pemberian vitamin maupun vaksinasi anti PMK. “Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya dan kerja keras dari paramedis kesehatan hewan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kami mengapresiasi kerja nyata 55 paramedis dan 8 dokter hewan yang benar-benar dikoordinir oleh DKPP Pamekasan. Bahkan menurut kami, kerja mereka sudah melampaui batas kemampuan fisik mereka sendiri,” sambung politisi muda Partai Demokrat Pamekasan.

    Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab tenaga medis kesehatan hewan terkadang harus melalui situasi sulit saat melakukan penanganan. “Misal sebotol vaksin harus digunakan untuk 25 ekor sapi, sementara keberadaan kandang sapi warga untuk jangkauan 25 ekor dari kandang menuju kandang lainnya membutuhkan limit waktu yang relatif jauh,” jelasnya.

    “Sehingga limit waktu yang terbatas jauh ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga medis kesehatan hewan, namun mereka tetap berupaya dan menunjukkan komitmennya melalui melalui beragam tantangan yang harus ditaklukkan saat berada di lapangan,” imbuhnya.

    Namun pihaknya mengaku baru mengetahui jika kinerja para tenaga medis keswan berbanding terbalik dengan upah yang harus mereka terima. “Jadi kami baru tahu keluh kesah mereka bahwa alokasi anggaran untuk honor paramedis keswan yang melakukan vaksinasi PMK tidak ada, dan berbeda dengan tahun sebelumnya (2023-2024),” beber Tabri.

    “Maka dari itu, kami berharap hak dan kesejahteraan paramedis keswan mendapat perhatian, baik honor maupun kendaraan operasional mereka. Sehingga kami juga segera membicarakan hal ini bersama DKPP Pamekasan, agar menemukan solusi konkrit atas jerih paya mereka,” sambung legislator yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Pamekasan.

    Fakta di lapangan tersebut menjadi salah satu hal dipikirkan guna memberikan hak dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. “Kerja lapangan mereka yang harus datang ke kandang-kandang warga sangat berat, belum lagi dengan medan yang harus mereka lalui,” imbuhnya .

    “Dengan kondisi itu, kita harus berupaya agar mereka benar-benar difasilitasi dengan kendaraan operasional. Setidaknya motor yang sehat dan bisa membawa peralatan dan obat-obatan medis yang harus tetap terjaga temperaturnya,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo

    Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo

    Key: Makan Bergizi Gratis, 100 Hari Presiden Prabowo
     

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    “Efek program ini juga terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal. Hal ini menjadi simbol pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia,” ujar Ardian dalam pemaparan hasil survei secara daring.

    Selain MBG, ada beberapa program lain yang mendapatkan skor tertinggi. Pertama, rehabilitasi dan renovasi sekolah dengan skor 8,0.

    Program ini memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar.

    Kedua, swasembada pangan dengan skor 7,8. Program ini berfokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini strategis.

    Ketiga, peningkatan kesejahteraan guru dengna skor 7,8. Program ini memperkuat motivasi dan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.

    Keempat, kenaikan upah minimum nasional dengan skor 7,8. Peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas sosial menjadikan program ini relevan secara ekonomi dan sosial.

    Kelima, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8. Program ini memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan membuka peluang investasi global.

    Keenam, transisi energi hijau dengan skor 7,7. Walaupun pengaruhnya belum terasa langsung, program ini mendukung keberlanjutan global dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Ketujuh, pemberantasan judi online dengan skor 7,3. Dengan memberantas judi online, pemerintah melindungi masyarakat dari ancaman finansial dan sosial.

    Kedelapan, penurunan harga tiket transportasi publik dengan skor 7,2. Program ini meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

    Di sisi lain, beberapa program Presiden Prabowo mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Pertama, usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan skor -7,9.

    Kedua, pembentukan kabinet jumbo dengan skor -6,8. Ketiga, penghapusan utang macet UMKM dengan skor -5,7.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik. Namun, kebijakan yang dianggap kurang transparan atau berpotensi membatasi demokrasi menuai kritik tajam.

  • Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi aksi demo ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung ke pabrik pengolahan tapioka di daerah tersebut.

    Amran mengatakan pihaknya akan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan petani singkong.

    Amran mengakui, industri lebih memilih produk singkong dari luar negeri daripada milik petani lokal. Akibatnya, harga singkong lokal jadi menurun melebihi SKB yang telah disepakati.

    “Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

    Amran menyebut importir tidak boleh berpikir sebagai penjajah. Ia meragukan patriotisme industri yang lebih memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri.

    “Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ujar Amran.

    Ia juga mengingatkan kepada pihak yang menzalimi petani akan ditindak.

    Sebab, Pemerintahan Prabowo telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.

    “Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia, itu adalah pengkhianat bangsa,” ucap Amran.

    Sebelumnya, dikutip dari Tribun Lampung, ribuan petani singkong dari wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji menggeruduk tiga pabrik tapioka, Kamis (23/1/2025).

    Mereka menuntut harga singkong sesuai surat edaran yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Diketahui, Samsudin menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung, Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam surat edaran itu disebutkan harga singkong ditetapkan sebesar Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

    Ribuan petani singkong tersebut berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang.

    Ketiganya yakni PT Sinar Pematang Mulia, PT Sinar Laut, dan PT Bumi Waras.

    Ribuan petani itu menuntut agar ketiga perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp 1.400 per kilogram.

    Aksi demo ribuan petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung memprotes rendahnya harga pembelian singkong panenan mereka oleh pabrik tapioka di Lampung, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan Tribun Lampung, ribuan petani singkong tersebut datang dari sejumlah penjuru. Petani asal Mesuji melakukan perjalanan dari Simpang Asahan.

    Kemudian mereka melakukan longmars menuju titik kumpul di Lapangan Banjar Dewa, Tulangbawang.

    Para petani kali pertama menyambangi PT SAM. Selanjutnya mereka bergeser ke PT Sinar Laut. Terakhir, mereka berdemo di PT BW.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Mesuji Kadek Tike menyampaikan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh petani singkong yang berasal dari Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.

    “Jumlah massa yang tergabung dari tiga kabupaten ini diperkirakan ada 2.500 sampai 3.000 orang,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris PPUKI Tulangbawang Risko Mustaqim mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong sesuai SE yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung.

    “Jadi hasil kesepakatan antara Pj Gubernur Lampung, pihak perusahaan, dan petani  yang dilakukan pada 23 Desember 2024 lalu tidak ditaati oleh perusahaan,” kata Risko.

    Menurut dia, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan tidak menaati SE tersebut.

    Dia menegaskan, sampai saat ini harga singkong yang ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan.

    Risko menyebutkan, harga singkong yang diberlakukan perusahaan cukup fluktuatif.

    Ada yang membeli singkong di harga Rp 1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg. Tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    Padahal, kata dia, harga singkong sudah ditetapkan di angka Rp 1.400 per kg dengan rafaksi maksimal 15 persen. 

  • DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyiapkan langkah taktis dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya mereka yang membuka lapak di area terlarang.

    Langkah tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama bersama stakeholder terkait, khususnya mitra Komisi II DPRD Pamekasan, termasuk juga koordinasi dan serap aspirasi bersama perwakilan PKL.

    “Setelah berdiskusi panjang lebar bersama perwakilan PKL, akhirnya kita sepakat untuk kembali pada regulasi yang ada. Baik regulasi dari Perda (Peraturan Daerah) maupun Perbup (Peraturan Bupati) tentang PKL,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh Faridi, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih dalam regulasi tersebut, juga dijelaskan secara gamblang seputar penataan hingga pemberdayaan PKL. “Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi,” ungkapnya.

    “Dalam regulasi itu, juga dijabarkan secara gamblang seputar titik atau lokasi yang bisa atau diperkenankan untuk ditempati para PKL. Termasuk juga adanya retribusi sebesar Rp 1 ribu per hari untuk para PKL,” imbuhnya.

    Dari berbagai masukkan hingga opsi yang dibahas dalam koordinasi, baik bersama mitra terkait maupun perwakilan PKL. Pihaknya menyampaikan beberapa langkah konkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penataan dan pemberdayaan PKL kedepan.

    “Beberapa langkah taktis yang kita sepakati, di antaranya semua PKL harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga bisa menjadi PKL resmi yang mendapatkan hak-hak dari pemerintah. Termasuk juga tidak menempati area Arek Lancor,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyampaikan beberapa opsi penting yang dapat menjamin kelancaran penataan maupun pemberdayaan bagi para PKL.

    “Langkah lainnya berupa Food Colony Pamekasan (Jl Kesehatan), bisa dikelola oleh tim koordinasi atau dengan nama unit pelaksana teknis (UPT) yang beranggotakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akademisi dan PKL,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Ada Wacana Pekerja Jakarta Kerja 4 Hari, Ini Respons Kementerian BUMN

    Ada Wacana Pekerja Jakarta Kerja 4 Hari, Ini Respons Kementerian BUMN

    Jakarta –

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno diketahui berencana memangkas hari kerja pekerja Jakarta menjadi 4 hari. Hal ini diungkapkan oleh tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga, di DPRD DKI Jakarta.

    Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengatakan tidak ada masalah dengan rencana pemangkasan hari kerja tersebut di Jakarta.

    “Kita nggak apa-apa. Ini kebijakan yang bagus,” kata dia di Kementerian BUMN, Jumat (24/1/2025).

    Untuk Kementerian BUMN sendiri, Tedi mengatakan juga telah menerapkan 4 hari kerja. Namun hari kerja itu bentuknya fasilitas jika jam kerja pegawai selama seminggu sudah 40 jam. Fasilitas itu juga membutuhkan persetujuan.

    “Kita itu bentuknya fasilitas. Compressed work schedule, jadi 4 hari kalau memang waktunya memang sudah 40 jam seminggu. Jadi itu fasilitas, kalau mau diambil silahkan, tapi itu perlu di-approval gitu,” terangnya.

    Fasilitas hari kerja itu hanya berlaku bagi pegawai Kementerian BUMN. Ketentuan itu juga masih akan dievaluasi.

    “Berjalan (fasilitas 4 hari kerja). Kita masih evaluasi lah ini. Belum (perusahaan BUMN), masih di Kementerian BUMN,” terangnya.

    Untuk diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, berencana memangkas hari kerja untuk para pekerja di Jakarta dari lima menjadi empat hari. Artinya, akan ada lagi penambahan hari libur selain Sabtu dan Minggu.

    Hal ini diungkapkan pakar tata kota yang juga anggota tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025). Menurut Nirwono, ide memangkas hari kerja sudah dilakukan di berbagai kota lain di dunia.

    “Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja. Empat hari kerja. Empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas (Pramono),” kata Nirwono, dikutip dari detiknews.

    (ada/rrd)

  • Momen Megawati Dapat Kejutan Ulang Tahun Lukisan dari Kader Saat Bimbingan Teknis PDIP

    Momen Megawati Dapat Kejutan Ulang Tahun Lukisan dari Kader Saat Bimbingan Teknis PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat kejutan ulang tahun dari 3.000 kader partai di acara bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD dari seluruh Indonesia.

    Presiden ke-5 RI tersebut berulang tahun ke-78 pada Kamis (24/1/2025). Setelah diberi sambutan dan mendapat hadiah lukisan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno dan kader PDIP Jojor Lamsihar Manalu memberi aba-aba kepada para kader untuk memberi kejutan.

    Berlanjut, tumpeng kemudian diangkat keatas panggung. Tak lama lagu Selamat Ulang Tahun milik Jamrud diputar di dalam ruangan. Para kader kemudian berdiri dan ikut menyanyi. 

    Megawati sendiri kemudian memotong tumpeng yang juga didampingi oleh perwakilan anggota DPRD dari PDIP. Megawati juga sempat memberikan potongan tumpeng tersebut kepada para pelukis. 

    Sebagai informasi, dalam keterangan resmi, Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP terus bergerak melakukan konsolidasi. 

    “Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif ini untuk memperkuat kemampuan anggota legislatif di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta representasi rakyat,” tutur Hasto dalam keterangannya. 

    Dia juga menyebut bahwa PDIP sebagai Partai pertama yang menyelenggarakan Bimtek di pada tahun ini.