Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (24/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain RS Polri identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok hingga program sekolah swasta gratis.

    Berikut rangkumannya:

    1. RS Polri berhasil identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada hari ini, tim gabungan sementara berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gulkarmat DKI imbau masyarakat cek listrik sebelum tinggalkan rumah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Nelayan dan pedagang ikan Muara Angke dukung pembatasan impor ikan

    Jakarta (ANTARA) – Nelayan dan pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi impor ikan impor terutama ikan salem atau makarel dari China pada Januari dan Februari 2025.

    “Kami tentu mendukung sekali kebijakan ini karena kehadiran ikan impor jenis salem membuat harga ikan lokal turun,” kata nelayan Muara Angke, Kariadi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fokus Bimtek Ribuan Kader, PDIP Bantah Konsolidasi Megawati Jelang Kongres

    Fokus Bimtek Ribuan Kader, PDIP Bantah Konsolidasi Megawati Jelang Kongres

    Jakarta, Beritasatu.com – Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk ribuan kader PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak terkait dengan konsolidasi politik untuk mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP menjelang kongres pada April 2025.

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan hal itu di lokasi, Jumat (24/1/2025). Menurut dia, acara tersebut murni bertujuan memberikan pembekalan kepada anggota DPRD dari fraksi PDIP di seluruh Indonesia.

    “Oh, enggak. Enggak ada hubungan antara bimtek ini dengan konsolidasi jelang kongres,” katanya.

    Deddy menjelaskan bimtek ini diikuti 3.214 anggota DPRD dari fraksi PDIP. Apalagi, sekitar 50% di antaranya merupakan kader baru.

    Oleh karena itu, pembekalan atau Bimtek DPRD PDIP dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait kebijakan pemerintah pusat, sistem ketatanegaraan, serta sinkronisasi dengan kebijakan DPP PDIP dan fraksi PDIP di DPR.

    “Kita butuh memberikan suntikan pengetahuan kepada mereka, mengenalkan sistem ketatanegaraan dalam pengelolaan APBN dan kebijakan pemerintah, serta menyambungkannya dengan DPP dan fraksi PDIP di DPR,” jelas Deddy.

    Deddy menegaskan bimtek ini tidak ada hubungannya dengan Kongres PDIP pada April mendatang. Namun, ia mengakui banyak kader, termasuk anggota DPRD, masih menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin PDIP.

    “Tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDIP karena masih sangat dibutuhkan,” pungkasnya terkait Bimtek DPRD PDIP.

  • Komisi B DPRD DKI sebut langkah PAM JAYA soal penyesuaian tarif sudah tepat

    Komisi B DPRD DKI sebut langkah PAM JAYA soal penyesuaian tarif sudah tepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Komisi B DPRD DKI sebut langkah PAM JAYA soal penyesuaian tarif sudah tepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim menyambut positif langkah PAM JAYA yang memberlakukan penyesuaian tarif pada awal 2025. Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kebutuhan air minum bagi warga Jakarta.

    Nur Afni menilai langkah yang diambil PAM JAYA sudah sangat tepat. Apalagi Penyesuaian tarif itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024.

    “Sudah benar (penyesuaian tarif), karena kan PAM JAYA harus mengikuti undang-undang,” ujar Afni di Jakarta, Jumat (24/1).

    Diketahui, beberapa aspek menjadi pertimbangan dalam penyesuaian tarif tersebut. Seperti lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan percepatan penyambungan jaringan pipa baru.

    Namun, Nur Afnu tak memungkiri, pekerjaan rumah menanti PAM Jaya ke depan perihal penyesuaian tarif tersebut. Pasalnya, PAM JAYA kini menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola air di Jakarta.

    Kerja sama operasional layanan air di Jakarta dengan perusahan mitra yakni Palyja dan Aetra telah berakhir pada 31 Januari 2023. Bahkan, PAM Jaya telah melangsungkan serangkaian agenda transisi mulai 1 Agustus 2022.

    “Jadi karena PAM JAYA ambil alih ya, mereka tidak lagi di pihak ketiga. Maka suka tidak suka, jadi ada penyesuaian tarif,” jelas Nur Afni.

    “Dan penyesuaian tarif, kita kalau bicara daerah lain contoh Bekasi aja. Itu sebenarnya masih di bawah Bekasi,” sambung dia.

    Oleh sebab itu, Nur Afni pun mendukung Program Kartu Air Sehat (KAS) milik PAM JAYA yang juga diluncurkan pada awal 2025. Diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses air bersih dengan harga terjangkau.

    “Jadi kita punya perbedaan antara pelanggan sangat sederhana (SS), sederhana dan menengah ke atas,” tutup dia. 

    Diketahui, Program KAS bertujuan memberikan tarif air terjangkau untuk pelanggan rumah tangga kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana).

    Program itu mulai berlaku mulai Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Sri Mulyani dan Menteri Kabinet Prabowo Jadi Pembicara Bimtek DPRD PDIP se-Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPD PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengisi materi dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) untuk 3.214 anggota DPRD PDIP dari seluruh Indonesia. Salah satu menteri yang memberikan materi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Beberapa materi yang dibawakan hari ini mencakup pengelolaan pemerintahan daerah dan keuangan. Setelah sesi ini, Ibu Sri Mulyani akan hadir untuk memberikan materi,” ujar Deddy Sitorus setelah mengikuti pengarahan tertutup oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Grand Ballroom, Theatre Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).

    Deddy menjelaskan materi-materi yang disampaikan dalam Bimtek ini sangat penting agar anggota DPRD di daerah dapat memahami proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Selain itu, Sri Mulyani dan beberapa menteri dari kabinet Prabowo juga mendengarkan aspirasi dari daerah melalui anggota DPRD PDIP.

    “Kami mengundang beberapa menteri untuk hadir, agar mereka dapat langsung berkomunikasi dan mendengar aspirasi teman-teman di daerah, sekaligus memahami pandangan pemerintah pusat terhadap masalah-masalah di daerah,” jelas Deddy.

    Deddy juga menambahkan banyak anggota DPRD yang baru bergabung, dengan hampir 50% di antaranya merupakan wajah-wajah baru. Terkait hal itu, PDIP memberikan pelatihan khusus untuk mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

    “Ini adalah pelatihan pertama, dan ke depannya akan ada pelatihan lanjutan bagi anggota legislatif di daerah dan provinsi,” pungkas Deddy terkait Bimtek DPRD PDIP.

  • KPU Bojonegoro Belum dapat Info Resmi, Presiden Prabowo Lantik Setyo Wahono-Nurul Azizah pada 6 Februari 2025

    KPU Bojonegoro Belum dapat Info Resmi, Presiden Prabowo Lantik Setyo Wahono-Nurul Azizah pada 6 Februari 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Setyo Wahono-Nurul Azizah yang terpilih dengan kemenangan telak sebesar 89,34 persen di Pilkada Bojonegoro bersamaan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih seluruh Indonesia pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro Robby Adi Perwira mengatakan, hal itu sesuai dengan surat tentang Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat (Raker dan RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu pokok surat menyebutkan persetujuan, yang meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

    “Kalau menurut surat tersebut langsung oleh presiden, (tetapi) lokasi belum ditentukan, apakah di Jakarta atau di IKN,” kata Robby, Jumat (24/1/2025).

    Meski begitu, Robby menambahkan, hingga hari ini KPU Kabupaten Bojonegoro belum mendapat keterangan resmi perihal di mana lokasi pelantikan dilaksanakan. “Kami masih menunggu peraturan presiden (perpres)-nya turun,” ujar Robby.

    Menurutnya, kepala daerah terpilih yang bakal dilantik pada 6 Februari 2025 secara serentak itu yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Yakni perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo membenarkan, bahwa pelantikan yang tidak ada sengketa direncanakan sesuai jadwal. Lagipula surat dari DPRD Bojonegoro ia ketahui telah terkirim pada 9 Januari 2025.

    “Untuk Bupati dan Wabup Terpilih Bojonegoro memenuhi syarat, kan RDP kemarin sudah disepakati sesuai kesimpulan di atas, nah (tapi) kalau teknis pelantikan ranah Mendagri,” tegas Hans, sapaan karibnya.

    Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar menyatakan telah berkirim surat ke Mendagri, perihal telah dilaksanakan rapat paripurna pengumuman penetapan Calon Bupati dan Wabup Bojonegoro Terpilih sebagai kelengkapan untuk pengangkatan kepala daerah.

    “Setelah penetapan (dan pengumuman) itu besoknya kami langsung kirimkan ke Mendagri,” beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. [lus/ian]

  • Asa Baru Bagi Pasien Hemodialisis

    Asa Baru Bagi Pasien Hemodialisis

    JABAR EKSPRES – Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan.

    Program yang telah berlangsung sejak tahun 2014 telah menunjukkan peran penting dalam penjaminan terhadap beragam penyakit dan pelayanan bagi seluruh peserta.

    Mulai dari penyakit berbiaya rendah hingga penyakit berbiaya mahal (katastropik), dapat dijamin penuh oleh Program JKN.

    Pengobatan gagal ginjal misalnya. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya

    Sepanjang tahun 2014 – 2024, pemanfaatan kasus layanan cuci darah di rawat jalan sebanyak 49,25 juta kasus. Khusus di tahun 2024, kasus layanan cuci darah di rawat jalan sebanyak 7,5 juta kasus dengan total biaya sebesar Rp6,6 Triliun.

    Baca juga : Pengguna BPJS dan Rumah Sakit sebagai Pelayanan Kesehatan Jadi Perhatian, Anggota DPRD Jabar Sampaikan Ini

    Ini membuktikan bahwa sudah banyak peserta yang terbantu dalam menjalani tindakan cuci darah demi menjaga kestabilan kondisi kesehatan mereka.

    Salah satu peserta yang hingga saat ini merasakan manfaat Program JKN adalah Sri (28). Terbaring lemas di samping mesin dialisis atau dialyzer, Sri bercerita bahwa ia harus menerima kenyataan pahit yang harus dijalaninya seumur hidup.

    “Pertama kali dengar saya harus cuci darah, sempat drop. Cuma keluarga terus semangatin, jangan putus asa, karena kita berhak untuk hidup yang lebih panjang. Terus juga keluarga saya juga masih membutuhkan saya, jadi saya terus melakukan ini sampai saat ini,” kata Sri.

    Sri mengaku sudah menjalani cuci darah selama dua tahun. Ia mengetahui, untuk tindakan sekali cuci darah membutuhkan biaya sekitar Rp800.000 – Rp1.000.000.

    Dengan jadwal dua kali per minggu, biaya ini bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Dengan manfaat yang dirasakannya, Sri tidak bisa membayangkan apabila Program JKN sampai ditiadakan.

    “Menurut saya, keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu saya. Dengan kondisi saya yang harus rutin menjalani cuci darah, saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan seluruh peserta yang juga telah rutin membayar iurannya. Saya berharap hanya ingin sembuh dan benar-benar sembuh total, bisa seperti dulu lagi sehingga bisa sering berkumpul dengan keluarga,” kata Sri.

  • Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Serentak, Gerakan Banyuwangi Berbagi Sasar seluruh Warga Prasejahtera

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Muanin tersenyum bahagia. Lelaki sepuh kelahiran 1936 itu, tak menyangka jika kediamannya bakal dikunjungi oleh Bupati Ipuk Fiestiandani beserta rombongan.

    Rumahnya yang terpencil di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro itu tak menjadi penghalang.

    “Terima kasih, Bu,” ucap lelaki penyadap karet tersebut kepada Ipuk yang menyerahkan bantuan Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Ipuk datang bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakil Kepala Polresta Banyuwangi, perwakilan Kodim 0825/ Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi.

    Wajah penuh kegembiraan tersebut tak hanya dirasakan oleh Mbah Muanin semata. Tapi, tak kurang dari 18 ribu warga prasejahtera se Kabupaten Banyuwangi yang terekam dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi.

    Mereka mendapatkan bantuan sembako dan sumber protein. Mulai dari ASN, Kepolisian, TNI, DPRD Banyuwangi, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga para pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah seperti ini, sejatinya sudah dilakukan oleh semua pihak. Namun, saat ini, kita orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” ungkap Ipuk.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut, imbuh Ipuk, dipandu lewat aplikasi Smart Kampung. Di dalamnya telah terdata berbasis nama dan alamat (by name by addres). Para donatur memdapatkan data warga pra sejahtera secara langsung dan menyerahkan ke kantor kecamatan terdekat atau menyalurkannya secara langsung. 

    “Kalau biasanya hanya dibagikan ke tetangga terdekat, dengan ini bisa tersalurkan hingga ke pelosok yang mungkin selama ini tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.

    Aksi solidaritas yang telah menjadi tradisi tersebut menjadi alternatif bagi penanganan kemiskinan. Di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, gotong royong menjadi solusi. “Lebih-lebih di awal tahun seperti ini. Program bantuan dari pemerintah kebanyakan belum turun. Ini sangat membantu,” terang Ipuk.

    Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mencapai titik terendah dalam sejarahnya. Menurut data BPS pada 2024, tercatat 6,54 persen. Turun drastis dari tahun sebelumnya yang masih 7,34 persen.

    “Walaupun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Kita akan terus menekan sekecil mungkin angka kemiskinan ini. Terutama pada tingkat kemiskinan ekstream,” papar Ipuk.

    Perlu diketahui, program penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif. Namun, juga dilakukan program terstruktur dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan SDM, penyiapan lapangan pekerjaan hingga perbaikan infrastruktur. 

    “Semua sudah tertuang di RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang baik, dan ditopang gotong royong seluruh komponen masyarakat, saya yakin penanganan kemiskinan ini akan tuntas,” pungkas Ipuk.

  • Aksi Tolak PSN SWL, Nelayan Surabaya dan Mahasiswa Demo di Kementerian KKP dan Surati Ombudsman RI

    Aksi Tolak PSN SWL, Nelayan Surabaya dan Mahasiswa Demo di Kementerian KKP dan Surati Ombudsman RI

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Nelayan Kenjeran bulat menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dilanjutkan. Mereka menyuarakan sikap ini kepada sejumlah kementerian di pemerintah pusat.

    Hal ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya masyarakat nelayan juga mendapat dukungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komisi C DPRD Surabaya. Upaya ini menjadi penting mengingat hanya pemerintah pusat yang bisa menghentikan pengerjaan PSN.

    Kementerian yang didatangi nelayan tersebut di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (22/1/2025). “Kami di Jakarta sejak Selasa (21/1/2025),” kata Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M), Heroe Budiarto dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (24/1/2025).

    Di KKP, nelayan berharap Kementrian dapat menghentikan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar reklamasi. Mereka bersama sejumlah aliansi dan organisasi masyarakat lain turut menggelar aksi.

    “Kami menyerahkan dokumen penolakan dengan harapan kementerian mempertimbangkan suara nelayan, petani tambak, UMKM, dan warga pesisir yang tersebar di 12 kelurahan, 4 kecamatan di Surabaya. Mereka semua terdampak,” kata Heroe.

    Perwakilan elemen nelayan tersebut mengaku belum menemui titik terang. KKP seakan menutup pintu komunikasi dengan nelayan. “Kami menduga ada nuansa politis,” katanya.

    Di Jakarta, pihaknya mendapatkan dukungan advokasi dari beberapa pihak lain. Di antaranya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

    F3M turut berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah dan bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. “Kami mendapatkan bantuan advokasi dari berbagai pihak,” katanya.

    Selain dari elemen masyarakat, dukungan juga datang dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan dan PKS DPR RI yang di antaranya Anggota DPR RI Reni Astuti, turut mengundang mereka dan ikut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP, Kamis (23/1/2024).

    Melalui forum rapat kerja DPR bersama KKP, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS) menyerahkan dokumen penolakan PSN SWL dari F3M kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. “Kami dari atas balkon, berharap Kementerian menindaklanjuti dokumen penolakan ini,” katanya.

    Tak cukup dengan hal tersebut, nelayan dengan didukung mahasiswa dan organisasi Muhammadiyah Surabaya juga melayangkan surat kepada Ombudsman. Menurut mereka, ada kesalahan administrasi dalam penerbitan status SWL sebagai bagian dari PSN

    Di antaranya, dugaan pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengembang SWL (dari yang awalnya kepemilikan seluas memiliki 50 hektar, namun bertambah hingga 100 hektar). Kemudian, penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN yang dinilai tidak transparan.

    “Hal ini memiliki potensi risiko praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme. Alasan penunjukan tersebut juga dipertanyakan, mengingat PT Granting Jaya memiliki beberapa catatan hukum,” katanya.

    “Sehingga, kami mendesak Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah RI untuk membatalkan PSN SWL dengan alasan melanggar Perda RTRW, merusak RTH dan area konservasi, merampas ruang laut yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat pesisir, hingga adanya potensi pelanggaran HAM jika PSN SWL tetap dilanjutkan,” katanya.

    Tak cukup di sini, perjuangan nelayan rencananya masih akan berlanjut. Mereka tengah meminta audiensi dengan Menteri KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    “Kami saat ini tengah kembali ke Surabaya karena kami juga harus berkerja sebagai nelayan. Namun, perjuangan ini belum selesai karena kami akan terus berjuang hingga PSN SWL dibatalkan,” tegasnya. 

    Sebelumnya, dukungan terhadap sikap nelayan yang menolak PSN dilontarkan Anggota DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS). Mereka juga menyerahkan dokumen penolakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. 

    Pada penjelasannya, Sonny mengungkap telah bertemu nelayan di pesisir Surabaya. Menurut Sonny, selayaknya Kementerian menindaklanjuti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang PSN yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. SWL sebagai PSN di era sebelumnya, layak untuk dievaluasi.

    “Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Forum Masyarakat Madani Maritim. Intinya adalah selaras dengan pernyataan Pak Presiden yang akan mengevaluasi PSN,” kata Sonny.

    “Mereka menolak reklamasi pantai di Timur Surabaya terkait dengan Surabaya Waterfront Land. Kenapa ini penting? Kami sampaikan langsung dokumen ini kepada Pak Menteri, karena kami sudah janji bahwa kami akan menyampaikan langsung kepada Pak Menteri,” kata Sonny pada forum rapat kerja di DPR RI dengan KKP tersebut.

  • !Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!

    !Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!

    JABAR EKSPRES – Ketua DPC PPP Kota Cimahi Agus Solihin bersitegang dengan anggota DPRD dari Fraksi Gerinda Bambang Purnomo. Keduanya saling ancam akan lapor polisi

    Keributan ini berawal ketika Bambang menuduh Agus meminum minuman keras ( Miras ) ketika persiapan panitia Hari Lahir (Harlah) PPP dan syukuran kemenangan pasangan Ngatiyana-Adhitia.

    Dikonfirmasi terkait perseteruan ini, Agus mengatakan, masalah ini bermula ketika melakukan kunjungan pada persiapan Hari Lahir (Harlah) PPP dan syukuran kemenangan pasangan Ngatiyana-Adhitia pada 11 Januari 2025 lalu.

    BACA JUGA: Dua Kepala Dinas jadi Pj Subang dan Cimahi Bey Sampaikan Pesan Penting!

    Agus mengaku, saat itu tengah beristirahat di ruangan ajudan pimpinan DPRD Cimahi dengan minum minuman penambah stamina.

    “Saya biasa minum Kratingdaeng karena kelelahan biar tetap segar, dan biasa minum digelas,’’ ujar Agus kepada wartawan, Jumat (24/01/2024).

    Tidak berapa lama kemudian masuk Bambang ke dalam ruangan tersebut. Agus kemudian menawarkan minuman itu ke Bambang dengan bercanda. Tapi Bambang mengira bahwa itu minuman keras.

    Setelah itu, Agus berkunjung ke rumah Adithia Yudhistira Waki Wali Kota terpilih. Secara bersamaan Bambang nelpon ke Adithia dan menuduh telah mabuk di ruangan sekretariat DPRD Kota Cimahi.

    BACA JUGA: BPR Kencana Kota Cimahi Dilikuidasi, LPS Siapkan Dana Simpanan Nasabah

    Percakapan antara Bambang dan Adhitia tersebut terdengar jelas karena Handphone Adhitia pengeras suaranya diaktifkan.

    Kemudian Agus menjelaskan kepada Adhitia bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah, terlebih ketika dirinya minum kratingdaeng ada saksi dari kalangan ASN yang menemani.

    “Itu semuanya bohong yang saya minum itu kratingdaeng Pak Adhitia siap jadi saksi. Tapi di dunia politik, tidak ada kawan atau lawan abadi dan banyak kepentingan lain,” cetus Agus.

    BACA JUGA: Diduga Minta Imbalan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cimahi jadi Tersangka!

    Atas tuduhan tersebut, Agus merasa dirugikan nama baiknya. Terlebih Bambang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

    Untuk itu, jika masalah ini terus berlanjut Agus mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian jika tidak ada klarifikasi dari Bambang dalam waktu 2×24 jam.

  • Antisipasi Kemacetan Saat Long Weekend di Kawasan Puncak, Begini Imbauan dari Polres Bogor!

    Antisipasi Kemacetan Saat Long Weekend di Kawasan Puncak, Begini Imbauan dari Polres Bogor!

    JABAR EKSPRES – Satlantas Polres Bogor mengimbau kepada pengandara agar tidak menggunakan akses jalur alternatif ketika menghabiskan waktu saat long weekend.

    Diketahui, libur lanjang atau long weekend dimulai pada Sabtu (25/1) hingga Rabu (29/1) mendatang.

    KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto menyarankan, bagi pengendara yang menuju ke puncak sama saja menyusahkan diri sendiri.

    BACA JUGA: Mayat Pria dengan Luka di Kepala Ditemukan di Sebuah Kebun, Polres Cimahi dalami Penyebab Kematian

    Lantaran, kerap terjadi kemacetan di jalur alternatif tersebut sehingga melintasi jalur tersebut tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara.

    “Saya sarankan tidak perlu dilakukan karena itu kan sama saja memaksakan sehingga menyusahkan juga memberikan kemacetan tersendiri,” ucap Ardian, Jumat (24/1).

    “Jadi tidak bisa nyaman tidak bisa lancar untuk dilintasi,” lanjutnya.

    BACA JUGA: MinyaKita Dijual Melebihi HET, Pemkab Bogor Sidak Dua Distributor

    Dua mengimbau, pengendara perlu menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian agar terhindar dari kemacetan.

    “Kalau misalkan memang kendaraannya yang digunakan nanti berwisata di jalur puncak di tanggal genap berarti kendaraannya harus yang genap dan yang di tanggal ganjir harus menggunakan kendaraan yang ganjil,” ucap dia.

    Selain itu, pengendara harap bersabar ketika terjadi antrean karena agar menciptakan situasi jalur yang lancar dan nyaman.

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    “Demi kelancaran kenyamanan pada pengendara yang akan melintas maupun yang akan berwisata di kawasan wisata puncak,” pungkasnya.