Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Program Sekolah Gratis di Jakarta Uji Coba Terbatas Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

    Program Sekolah Gratis di Jakarta Uji Coba Terbatas Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

    loading…

    Program Sekolah Gratis bagi negeri maupun swasta di Jakarta akan mulai diuji coba terbatas pada tahun ajaran 2025/2026. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Program Sekolah Gratis bagi negeri maupun swasta di Jakarta akan mulai diuji coba terbatas pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagai awalan, program ini akan diuji coba di sekolah contoh.

    “Jika dari segala aspek, termasuk ketersediaan anggaran memungkinkan, sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan piloting dibeberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).

    Sarjoko mengatakan, agar program Sekolah Gratis bisa dilaksanakan, maka proses percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis harus segera dirampungkan.

    “Terkait sekolah swasta gratis, saat ini sedang disusun perangkat aturan yang diperlukan. Secara beriring mendorong percepatan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengatur Program Sekolah Gratis ditargetkan rampung akhir Januari 2025.

    Sebab, Program Sekolah Gratis akan diterapkan pada tahun ajaran baru atau Juli 2025 di wilayah Jakarta baik swasta maupun negeri. Artinya, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.

    “Yang belum siap adalah regulasinya. Saya ingin kebut segera agar Perda tentang Pendidikan bisa kita selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Khoirudin menambahkan Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi. Ia menilai hal itu bertujuan agar pelaksanaan Program Sekolah Gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaannya di lapangan menyalahi aturan,” ucap Politisi PKS itu.

    (abd)

  • Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025 Megapolitan 25 Januari 2025

    Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025 Megapolitan 25 Januari 2025

    Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Sarjoko mengatakan, program
    sekolah swasta gratis
    akan diuji coba sebelum diterapkan secara merata di Jakarta.
    “Sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan
    piloting
    di beberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026,” kata Sarjoko saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).
    Kendati demikian, pelaksanaan uji coba program
    sekolah swasta gratis di Jakarta
    ini melihat sejumlah aspek, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
    “Saat ini sedang disusun perangkat aturan yang diperlukan. Secara beriring mendorong percepatan Ranperda (Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan Pendidikan,” imbuh Sarjoko.
    Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
    Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
    Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
    Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.
    Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.
    Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Hendy Siswanto Dukung LSM Antikorupsi Terus Kritisi Pemkab Jember

    Bupati Hendy Siswanto Dukung LSM Antikorupsi Terus Kritisi Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mendukung lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi terus mengkritisi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Banyaknya laporan dugaan korupsi birokrasi kepada aparat penegak hukum selama ini adalah bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

    “Laporan pada saat pilkada kemarin adalah bagian dari kepedulian dan itu bagian checks and balancing LSM terhadap penggunaan APBD. Saya berharap ke depan LSM terus melakukan seperti ini, karena ini akan menjadi hal yang baik buat kita semua,” kata Hendy, Sabtu (25/1/2025).

    Hendy mengingatkan kembali tentang ketidaksempurnaan manusia. “Kita perlu kontrol dari teman-teman lain. Saya yakin niat teman-teman LSM dan masyarakat baik, untuk kebermanfaatan. Tidak mungkin punya niatan lain selain membantu kita,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah tahun lalu, sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa dilaporkan oleh beberapa LSM ke polisi dan kejaksaan. Bahkan Sekretaris Daerah Hadi Sasmito ditahan dengan dugaan korupsi dana papan reklame.

    Hendy berterima kasih kepada jajaran Kepolisian Resor Jember dan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah bekerja profesional dalam menegakkan hukum dan menangani sejumlah laporan yang masuk. “Teman-teman kejaksaan, Pak Kajari, dan Bu Kajati istimewa dan sangat profesional, memberikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati,” katanya.

    “Laporan dari siapapun juga, mau benar atau salah, esensinya adalah mengontrol kita. Selama kita bekerja dengan benar, insyaallah aman semua,” kata Hendy.

    Moch. Sholeh, aktivis LSM Mina Bahari yang banyak bergerak di sektor kelautan, mengapresiasi sikap Hendy. “Walaupun mendapatkan kritik bertubi-tubi, dan bahkan beliau juga dilaporkan dengan dugaan yang bermacam-macam, namun beliau tetap memberi dukungan,” katanya.

    Sholeh menilai sikap Hendy ini sewajarnya ditunjukkan. “Seorang pemimpin yang demokratis menyadari konsekuensi untuk menerima kritik maupun berbagai laporan,” katanya.

    Mashudi alias Agus MM, pegiat antikorupsi Jember yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah daerah era Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, menilai pernyataan Hendy tersebut akan memperkuat masyarakat sipil di hadapan negara.

    “Beliau selama ini welcome dan positif merespons setiap kritik, menanggapi dan melakukan pembenahan ketika kritik kami dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kebijakan penggunaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat,” kata pegiat BIJAK (Bersama Insan Jember Anti Korupsi) ini.

    Agus menilai keterbukaan ini harus dilanjutkan ke depan oleh pemerintah kabupaten dengan diimbangi keterbukaan anggota DPRD Kabupaten Jember. “Toh selama ini DPRD Jember dalam melakukan fungsi pengawasannya selalu menginginkan keterbukaan,” katanya.

    Aktivis Government Corruption Watch Jember Andi Sungkono mengatakan, keinginan Hendy ini sesuai dengan filosofinya. “Zero tolerance to corruption. Tugas pokok dan fungsi LSM adalah mengawasi, mengkritisi, dan melaporkan ke aparat hukum bila terjadi dugaan tindak pidama korupsi. Siapapun bupatinya, siapapun kepala daerahnya,” katanya.

    Government Corruption Watch berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Jember untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi. “Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Andi.

    Andi sudah mengantungi sekian informasi untuk ditelisik dan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti ke proses hukum. “Kalau layak dilaporkan, kami akan laporkan,” katanya. [wir]

  • Marak Kebakaran, DPRD Jakarta Dorong Gulkarmat Kerja Sama dengan Pengusaha untuk Mitigasi Bencana – Page 3

    Marak Kebakaran, DPRD Jakarta Dorong Gulkarmat Kerja Sama dengan Pengusaha untuk Mitigasi Bencana – Page 3

    Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    “Jika ingin meninggalkan rumah, pastikan alat-alat listrik yang tidak terpakai seperti stopkontak dicabut. Pastikan meninggalkan rumah dalam keadaan aman,” kata Satriadi mengingatkan di Jakarta, Jumat (24/12/2025).

    Selain memeriksa listrik di rumah, Satriadi juga mengimbau masyarakat yang hendak meninggalkan rumah saat libur panjang, untuk melepas regulator kompor guna mengantisipasi kebakaran.

    Penting juga bagi masyarakat untuk memeriksa kondisi peralatan listrik di rumahnya serta membersihkan kompor gas secara rutin.

    Dia berharap jangan sampai terjadi akibat kelalaian satu rumah, namun dampak yang ditimbulkan sangat besar.

    “Kemudian saat meninggalkan rumah, titipkan kepada tetangga atau petugas keamanan terdekat (untuk memantau rumah). Dan apabila jika memiliki binatang peliharaan, titipkan ke tempat-tempat pemeliharaan, jangan ditinggal,” kata Satriadi yang dikutip dari Antara.

  • Sederet Gebrakan Pramono, Mau Langsung Gaspol Setelah Dilantik Jadi Gubernur Jakarta

    Sederet Gebrakan Pramono, Mau Langsung Gaspol Setelah Dilantik Jadi Gubernur Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pramono Anung mau langsung gaspol setelah dilantik mejadi Gubernur Jakarta pada 6 Februari 2025.

    Sederet kebijakan sudah disiapkan Pramono melalui tim transisi yang sudah bekerja beberapa pekan terakhir dengan berkoordinasi dengan pihak pemprov.

    Pramono sendiri juga ikut mengucapkan program yang ingin ia segera realisasikan sesaat setelah jabat Jakarta 1.

    Taman 24 Jam

    Pramono akan membuka sejumlah taman besar di Jakarta 24 jam.

    “Di akarta saat ini ada 2.554 taman. Mudah-mudahan beberapa taman yang besar akan segera dibuka 24 jam,” kata Pramono melalui Instagramnya @pramonoanung, Jumat (25/1/2025).

    Politikus senior PDIP itu memproyeksikan taman-taman di Jakarta akan menjadi tempat rekreasi hingga berekspresi baru.

    “Saya akan membuka beberapa taman di Jakarta enjadi tempat untuk rekreasi baru, tempat peremuan baru, tempat berekspresi baru.”

    “Sebagai contoh Taman Langst di Kebayoran Baru, taman Tebet akan dibuka 24 jam,” jelasnya.

    Untuk menunjang fungsi taman tersebut, Pramono akan melengkapi taman dengan penerangan yang baik serta tempat untuk UMKM berjualan.

    “Saya akan membuka beberapa taman di Jakarta menjadi tempat untuk rekreasi baru, tempat peremuan baru, tempat berekspresi baru.”

    “Sebagai contoh Taman Langst di Kebayoran Baru, Taman Tebet akan dibuka 24 jam. Karena UMKM akan diperbolehkan, sekalius akan dipasang CCTV, lightingnya dibuat terang benderag sehingga tidak ada kekhawatiran warga,” jelasnya.

    100 Hari

    Sebelumnya, Pramono juga sempat bicara tentang program 100 harinya di Jakarta melalui unggahan Instagram.

    “Yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan keliling kembali ke tempat -tempat yang dimana pada waktu itu saya melakukan sosialisasi, belanja masalah dan kampanye,” kata politikus PDIP itu.

    Kemudian, Pramono Anung akan menyelesaikan masalah yang saat itu secara langsung disampaikannya kepada warga Jakarta.

    Permasalahan yang menjadi fokus diselesaikan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Jumantik, Difabel dan sebagainya.

    Selain itu, Pramono Anung akan menyelesaikan persoalan yang dari dulu belum terselesaikan antara lain persoalan Kampun Bayam, Tanah Merah dan sebagainya.

    Pramono juga akan melanjutkan program-program gubernur terdahulu yang dianggap baik.

    Ia mencontohkan bakal memperbaiki Kalijodo.

    “JIS akan saya sempurnakan. Ketika JIS disempurnakan, JIS akan jadi tuan tumah bagi Persija. Banjir Kanal Timur akan saya teruskan, saya ingin kejadiran saya membawa manfaat bagi masyarakat di Jakarta,” imbuhnya.

    Pangkas Anggaran Rapat Rp 700 M

    Sementara itu, tim transisi bentukan Pramono kembali menyambangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) siang.

    Dalam pertemuan itu, Tim Transisi bersama Pemprov DKI Jakarta membahas soal alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan program pada 100 hari kerja Pram-Rano.

    “Koordinasi antara Tim Transisi dan Pemprov Jakarta sudah masuk minggu kedua yang dimana sudah mulai finalisasi tadi dengan seluruh OPD,” ucap Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah di Balai Kota Jakarta.

    “Sudah kami kumpulkan juga terkait porsi-porsi mana saja, anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari kerja,” sambungnya.

    Politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini bilang, ada anggaran Pemprov yang perlu diefisiensi.

    Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Tadi disampaikan oleh (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah) pak Michael, kita harus ada penghematan-penghematan, instruksi dari pemerintah pusat yang mungkin harus disisir kembali oleh dinas-dinas,” ujarnya.

    Ima bilang, salah satu anggaran yang akan dipangkas ialah anggaran konsumsi untuk rapat-rapat di lingkungan Pemprov DKI yang nilainya menyentuh angka Rp700 miliar.

    Anggaran ini nantinya bakal dipangkas dan dialokasikan untuk menjalankan program pemerintah daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Ada beberapa item lainnya, ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tiga Kepala Daerah di Kaltara Dilantik 6 Februari 

    Tiga Kepala Daerah di Kaltara Dilantik 6 Februari 

    TANJUNG SELOR – Tiga pasangan kepala daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan Pemilihan Umum (KPU) Kaltara akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari.

    Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltara Chairulliza menyebutkan ketiga paslon yang telah ditetapkan tersebut yakni pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Zainal Arifin Paliwang– Ingkong Ala,  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, Sarwani – Kilat. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, Wempi W Mawa – Jakaria. 

    ‘’Ketiga pasang kepala daerah ini telah ditetapkan KPU Kaltara dan sudah kita kirim ke DPRD Bulungan dan Malinau. Untuk Gubernur dan Wakilnya juga sudah kita serahkan ke DPRD Provinsi. Semuanya juga sudah diajukan ke Kemendagri,’’ kata pria yang akrab disapa Rully ini, Jumat, 24 Januari.

    Saat ini masih ada 3 pasangan kepala daerah yang tidak masuk dalam daftar pelantikan di tanggal 6 Februari 2025 mendatang. 

    “Yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (Ibrahim Ali–Sabri), Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan (Khairul – Ibnu Saud) serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, (Irwan Sabri–Hermanus),” jelasnya.

    ‘’Ini kepala daerah yang masih menghadapi gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi) sehingga mereka belum dilantik hingga pengumuman hasil sidang putusan sela pada 11 Februari 2025,’’ sambung dia. 

    Rully mengatakan, jika MK memutuskan dismissal, maka perkara dihentikan, dan diterbitkan surat ketetapan untuk menjadi dasar KPU melakukan penetapan dan pelantikan. 

    Sebaliknya, jika MK memutuskan prosesnya lanjut, maka perkara akan masuk pada pembuktian termohon dan pemohon. 

    ‘’KPU Kaltara juga masih menunggu semua putusan sela MK,” ujar dia.

  • Mentan Geram RI Diserbu Singkong Impor, Harga Lokal Anjlok Jadi Rp 1.000/Kg

    Mentan Geram RI Diserbu Singkong Impor, Harga Lokal Anjlok Jadi Rp 1.000/Kg

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram harga singkong di level petani anjlok. Kondisi itu disinyalir karena banyaknya impor singkong yang dilakukan oleh pengusaha tepung.

    Amran menegaskan akan menindak tegas importir singkong yang lebih memilih produk singkong dari luar daripada petani. Diketahui harga singkong di level petani kini Rp 1.000/kg.

    “Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Amran meminta pelaku usaha untuk menyerap singkong dalam negeri. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.

    “Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ungkapnya.

    Respons ini diberikan Amran setelah mengetahui adanya aksi protes ribuan petani di Lampung kepada pabrik pengolahan tepung tapioka. Aksi protes tersebut dipicu oleh rendahnya harga singkong yang disinyalir karena adanya impor dari luar.

    Mengutip dari detiksumbagsel, ribuan petani singkong berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung karena harga singkong terus mengalami penurunan hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram. Mereka meminta realisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Lampung terkait standar harga singkong.

    Dalam aksi hari ini, para petani meminta ada realisasi dalam bentuk Surat Edaran dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Perwakilan Petani, Perusahaan dan Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota pada 23 Desember 2024. SKB itu berisi kesepakatan harga singkong Rp 1.400 dan rafaksi maksimal 15 persen.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Dasrul Aswin mengatakan kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan yang membayar singkong di bawah Rp 1.000 dengan rafaksi 30 persen.

    “SKB itu harus disertai kop gubernur, bukan surat gundul. Kami tahu dia (Pj Gubernur) Staf Ahli di pusat, tapi jauh hari kami sudah bilang akan datang ke Pemprov Lampung kalau sampai tanggal 11 Januari 2025 tidak ada realisasi, maka hari ini kami datang ke sini,” katanya, saat aksi Senin (13/1) lalu.

    (ada/hns)

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)

  • Megawati Instruksikan DPRD PDIP Awasi Program Prioritas Prabowo

    Megawati Instruksikan DPRD PDIP Awasi Program Prioritas Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada seluruh kader PDIP yang duduk di DPRD untuk mengawasi pelaksanaan program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kecil.

    Instruksi tersebut disampaikan Megawati dalam pengarahan tertutup di Ballroom Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menekankan pentingnya pengawasan terhadap program makan bergizi gratis.

    “Agar program ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kecil,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang turut hadir dalam acara tersebut.

    Megawati juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya sekadar dilaksanakan, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Selain makan bergizi gratis, Megawati juga menyoroti program food estate di Merauke, yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan. Deddy Sitorus mengungkapkan Megawati berharap anggota DPRD di Merauke dan Papua dapat mengawal program ini dengan memperhatikan ekosistem dan hak-hak masyarakat adat setempat.

    “Proyek food estate harus berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kondisi ekosistem dan hak-hak masyarakat adat,” ujar Deddy terkait pengawasan program prioritas Prabowo.

    Megawati juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD PDIP di seluruh Indonesia mereka memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya. Deddy menambahkan, Megawati menginginkan agar DPRD PDIP semakin terhubung dengan masyarakat agar dapat lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

    “Dengan terus turun ke bawah, PDIP akan semakin menyatu dengan rakyat,” kata Deddy.

    Selain itu, Megawati juga menerima laporan mengenai ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Banyak aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang tidak dapat diakomodir oleh APBD daerah, bahkan tidak tersentuh oleh APBN.

    Deddy menekankan pentingnya bagi DPRD di daerah untuk membuat laporan-laporan yang bisa diperjuangkan di tingkat pusat. “Kami akan terus mendorong agar laporan-laporan dari daerah dapat diperjuangkan di tingkat pusat,” tambah Deddy terkait pengawasan program prioritas Prabowo.

  • Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat kejutan ulang tahun dari 3 ribuan kader PDIP sebelum acara bimbingan teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDIP, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diketahui, Megawati baru saja berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1/2025).

    Saat tiba di lokasi Bimtek, Megawati yang tampak mengenakan pakaian bernuansa merah disambut dengan lagu ‘Selamat Ulang Tahun’ karya Jamrud.

    Ribuan kader PDIP pun tampak bernyanyi bersama.

    Putri Proklamator Bung Karno ini kemudian mendapat kejutan oleh para pelukis yang memberikan lukisan bergambar Megawati dan bernuansa PDIP.

    Setelah itu, Megawati mendapat tumpeng sederhana dalam rangka ulang tahunnya ke-78.

    Terlihat tampak bahagia dan terus menebarkan senyumnya, Megawati memberikan potongan tumpeng kepada sejumlah orang, salah satunya sinden cilik bernama Safiya, yang merupakan penyandang disabilitas.

    Tak hanya itu, Megawati dan Safiya juga berjoget setelah prosesi serah terima tumpeng. 

    Safiya juga terlihat bahagia ketika Presiden Kelima RI itu mengajaknya berjoget bersama.

    Megawati juga menggenggam tangan Safiya dengan hangat, sambil berjoget kecil di atas panggung acara.

    Selanjutnya, Megawati mulai memberikan pengarahan kepada 3 ribu kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029. 

    Namun pembekalan yang dibawakan Megawati digelar secara tertutup.

    Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah jajaran DPP PDIP, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ahmad Basarah, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Eriko Sotarduga, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ganjar Pranowo, Komarudin Warubun hingga Adian Napitupulu.