Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sidak Dermaga Pantai Kartini, Ketua DPRD Pastikan Tiket Lancar dan Soroti Kerusakan Infrastruktur

    Sidak Dermaga Pantai Kartini, Ketua DPRD Pastikan Tiket Lancar dan Soroti Kerusakan Infrastruktur

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dermaga Pantai Kartini. 

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ticketing dan pelayanan di pelabuhan berjalan dengan lancar, khususnya selama liburan panjang Imlek yang diperkirakan akan mendatangkan banyak wisatawan.

    Agus sutisna didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Jepara Ony Sulistijawan, Kepala Bidang Perhubungan Laut Nur Sahir, Kasie Kepelabuhan Lutfi serta perwakilan dari pihak ASDP. 

    “Kami ingin memastikan tidak ada praktik percaloan, dan semua proses tiket berjalan dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, kelancaran proses keberangkatan menjadi hal yang sangat penting,” kata Agus sutisna kepada Tribunjateng, Minggu (26/1/2025).

    Selama liburan Imlek ini, dua kapal utama yang mengangkut penumpang menuju Karimunjawa adalah Kapal Siginjai dan Kapal Bahari Express. 

    Kapal Siginjai mengangkut hingga 202 penumpang serta kendaraan roda dua dan empat, dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam tergantung kondisi cuaca dan arus laut.

    Sementara itu, Kapal Bahari Express mampu mengangkut 350 penumpang, namun tidak dapat menampung kendaraan, dengan waktu tempuh lebih singkat, sekitar 2-2,5 jam.

    Meskipun tiket kedua kapal tersebut habis terjual selama masa liburan ini, Agus sutisna mengungkapkan bahwa sistem tiket online berjalan dengan lancar. 

    Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dermaga Pantai Kartini.

    Dalam sesi dialog dengan Edi (45), seorang wisatawan asal Yogyakarta, mengungkapkan bahwa ia merasa puas dengan kemudahan dalam membeli tiket secara online.

    Namun, dalam sidak tersebut, Agus sutisna juga menyoroti sejumlah masalah terkait infrastruktur pelabuhan. 

    Satu di antara adalah kondisi frontal frame fender, alat yang digunakan untuk menahan kapal saat bersandar, yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan perlu segera diganti.

     “Frontal frame fender ini sangat penting untuk keselamatan kapal dan penumpang, sehingga penggantiannya harus segera dilakukan,” tegas Agus sutisna.

    Selain itu, beberapa sarana lainnya juga mulai rusak, seperti kanopi yang menghubungkan dermaga dengan kapal Bahari Express. 

    Beberapa bagian kanopi sudah hilang, yang bisa membuat penumpang kehujanan saat cuaca buruk. 

    Kondisi ponton yang digunakan untuk naik ke kapal Bahari Express pun sudah keropos, dan sudah lama tidak diperbaiki sejak pertama kali dipasang pada 2007. 

    Keadaannya yang mulai lapuk dapat membahayakan keselamatan penumpang.

    Melihat kondisi ini, Agus sutisna berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Jepara maupun pemerintah pusat dapat segera menganggarkan dana melalui APBN untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur penunjang di Dermaga Pantai Kartini. 

    “Kami ingin memberikan kenyamanan dan keselamatan terbaik bagi wisatawan yang datang ke Karimunjawa,” tutupnya. (Ito)

  • Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, NasDem: Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, NasDem: Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan segera melakukan uji coba program sekolah swasta gratis. Uji coba ini direncanakan berlangsung mulai tahun ajaran baru 2025/2026 dengan melibatkan beberapa sekolah swasta sebagai percontohan.

    Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Imamuddin mendukung agar pelaksanaan sekolah swasta gratis ini secepatnya dilaksanakan. Menurutnya, program ini untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada masyarakat.

    “Kita memang mendorong dari ajaran tahun ajaran besok (2025/2026) sudah mulai dilaksanakan sekolah swasta gratis ini di Jakarta,” kata Imamuddin dalam keterangannya, Minggu (26/01/2025).

    Politikus NasDem itu menegaskan, pentingnya keakuratan dalam mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini. Jangan sampai program sekolah gratis ini tidak tepat sasaran.

    “Jangan sampai yang berhak malah tidak mendapatkan, sementara yang tidak berhak justru memperoleh fasilitas ini. Apalagi kita sudah punya data dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung seleksi,” tambahnya.

    Imamuddin mengungkapkan, program sekolah swasta gratis ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat turun ke daerah pemilihan (Dapil), ia kerap menerima aspirasi mengenai perlunya program sekolah swasta gratis ini. 

    Karenanya, Imamuddin menekankan agar mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini tidak memberatkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. 

    “Mudah-mudahan tidak ada aturan yang menyulitkan. Pendidikan harus merata, baik untuk yang mampu maupun yang kurang mampu,” ujar politikus NasDem ini.

     

  • Jurus Rahasia Legislator Lunakkan Hati Warga, TPA Tanjungrejo Kembali Dibuka

    Jurus Rahasia Legislator Lunakkan Hati Warga, TPA Tanjungrejo Kembali Dibuka

    Liputan6.com, Jakarta – Darurat penanganan dan pembuangan sampah yang kini terjadi di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tentu saja membuat resah dan prihatin banyak pihak. Kondisi ini terjadi usai penyegelan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kudus pada Kamis (16/1/2025) lalu.

    TPA satu-satunya yang ada di Kota Kretek ini disegel paksa ratusan warga yang berunjuk rasa, karena memicu pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan warga Desa Tanjungrejo.

    Tentu penutupan TPA Tanjungrejo ini menghambat kelancaran armada pengangkut sampah ke TPA selama hampir dua pekan hingga kini. Bahkan masyarakat di kecamatan lainnya di wilayah Kudus, juga dibuat kebingungan untuk membuang sampah.

    Parahnya lagi, mengakibatkan tumpukan sampah ditemukan di berbagai sudut kota hingga membuat kumuh perwajahan Kota Kudus. Bahkan untuk merayu warga Tanjungrejo membuka segel TPA, pihak DPRD dan Pemkab Kudus pun sempat turun tangan.

    Namun negosiasi yang dilakukan kemarin lusa berlangsung alot. Warga tetap ngotot tidak memberikan izin pembukaan TPA untuk beroperasi. Alasannya, solusi yang ditawarkan DPRD dan Pemkab Kudus belum memenuhi tuntutan warga Tanjungrejo.

    Geger penutupan TPA Tanjungrejo ini pun mengundang keprihatinan dari Anggota DPR RI Musthofa. Mantan Bupati Kudus dua periode tersebut harus turun tangan bernegosiasi dengan warga untuk membuka kembali akses kelancaran di TPA setempat.

    Musthofa langsung menemui kepala desa dan perwakilan warga Desa Tanjungrejo untuk berembug terkait pembukaan TPA, Sabtu (25/1/2025).

    Warga Luluh

    Dalam pertemuan di balai desa itu, Musthofa didampingi Pj Bupati Kudus Herda Helmijaya, Kapolres Kudus AKBP Roni Bonic dan sejumlah pimpinan dinas terkait.

    Melalui perdebatan yang berjalan alot, Musthofa akhirnya bisa meluluhkan hati warga Desa Tanjungrejo. Warga pun berkenan membuka kembali TPA dengan berbagai syarat yang ditentukan.

    “Alhamdulillah, sudah ada titik temu. Insyaallah TPA Tanjungrejo bisa dibuka lagi,” ujar Musthofa yang juga Legislator PDI Perjuangan Dapil II Jawa Tengah.

    Berdasarkan kesepakatan dengan warga desa setempat yang, Kepala Desa Tanjungrejo Christian Rahadiyanto dan Fahmi Arsyad mewakili warga setempat, mengizinkan TPA dibuka kembali pada Minggu (26/1/2025).

    Musthofa mengakui, persoalan sampah di Kudus menjadi viral dan menjadi perhatian nasional. Sebagai anggota DPR RI dari Kudus, pihaknya ingin membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

    Di samping solusi darurat yang dipersyaratkan, Musthofa juga mengajak seluruh masyarakat Kudus meningkatkan kesadarannya membantu pengelolaan sampah dengan pemilahan dari lingkungan rumah tinggalnya masing-masing.

    “Saya di DPR RI juga siap membantu (penanganan sampah), terutama dalam suporting alokasi anggaran pusat, tentunya atas permintaan dari Pemerintah Kabupaten Kudus,” terang Musthofa.

    Ungkapan serupa juga dikatakan Pj Bupati Kudus Herda Helmijaya. Pihaknya menyatakan bahwa Pemkab Kudus berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah. Bahkan dalam waktu, penataan TPA terus dilakukan untuk meminimalisir dampak pencemaran yang merugikan warga.

    Selain itu, Sekda Kudus Revlisianto Subekti menjanjikan segera fokus mengurangi rembesnya lindi (air limbah sampah) ke sungai dalam waktu 2 hari.

    Upaya yang dilakukan dengan menyedot air lindi untuk ditampung di kolam. Selanjutnya diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang selama ini sudah dimiliki TPA.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan swasta untuk membantu penanganan air lindi ini,” terangnya.

     

    RDF Cilacap, Teknologi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan

  • Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    JABAR EKSPRES – Imbauan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi terkait penahanan ijazah di sambut baik oleh sejumlah Fraksi di DPRD Jabar.

    Fraksi turut membuka aduan hingga siap mendesak dengan keras pihak sekolah yang masih menahan ijazah siswa di Jabar.

    Imbauan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun media sosialnya beberapa hari lalu. Ia tegas mengimbau agar kepala sekolah segera menyerahkan ijazah para siswanya yang telah lulus dan jangan sampai ada praktik penahanan ijazah.

    BACA JUGA: DBMPR Jabar Pastikan Tak Bangun Ulang Jembatan Sumber Cirebon

    “Kami mohon segera serahkan ijazah kepada siswa. Karena ijazah diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karir siswa,” jelasnya.

    Hal itupun langsung direspon sejumlah fraksi yang duduk di DPRD Jabar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, pihaknya langsung membuka nomor aduan jika ada siswa atau alumni yang mengalami kesulitan atau ijazahnya ditahan sekolah.

    “Beberapa sekolah langsung buat pengumuman jadwal pengambilan, tapi juga masih ada juga warga mengeluh kesulitan,” kata ketua Fraksi PPP Jabar Zaini Shofari, Minggu (26/1).

    BACA JUGA: Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    Zaini melanjutkan, jika mengalami penahanan itu, maka warga bisa mengadu ke nomor yang tersedia. Fraksi juga tidak akan segan menindaklanjuti. Fraksi akan menyambungkan ke pihak sekolah ataupun ke dinas terkait.

    “Kami langsung tindaklanjuti. Kami desak ke KCD atau dinas pendidikan,” sambungnya.

    Hal serupa juga dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, desakan dan koordinasi juga disampaikan ke sejumlah sekolah di dapil masing-masing wakil rakyat.

    Hal itu juga langsung direspon pihak sekolah, mereka langsung mengumumkan dengan jelas jadwal pengambilan ijazah bagi alumni.

    BACA JUGA: Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    “Sejumlah sekolah sudah buat pengumuman, pengambilan hingga 3 Februari. Kami harap sekolah lain juga melakukan, itu akan kami kawal,” terang Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono.

    Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jabar juga telah mengeluarkan sura edaran terkait ijazah itu. Yakni SE nomor 3597/PK/03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025.(son)

  • Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Desak Investigasi SHM di Tengah Laut Sumenep

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Desak Investigasi SHM di Tengah Laut Sumenep

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait untuk segera memberikan penjelasan yang jelas kepada publik terkait lahan seluas 21 hektare di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep, yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) meskipun berada di kawasan laut.

    Deni menyebutkan bahwa keberadaan SHM di area yang seharusnya menjadi wilayah laut ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai prosedur dan legalitas penerbitannya.

    “Kami meminta pihak terkait untuk segera mengusut penerbitan SHM tersebut. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural maupun hukum,” ujar Deni kepada media, Minggu (26/1/2025).

    Deni juga mengingatkan pentingnya verifikasi terhadap data dan dokumen pendukung dalam proses penerbitan sertifikat. Ia menilai perlu adanya evaluasi mendalam untuk mencegah terulangnya kasus serupa, khususnya di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan geografis seperti abrasi.

    “BPN dan pemerintah daerah harus melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan data serta kondisi terkini area tersebut. Jika memang wilayah itu merupakan hasil abrasi, penerbitan SHM harus dievaluasi ulang,” tambahnya.

    Selain itu, politikus PDIP ini meminta agar rencana reklamasi yang sempat mencuat terkait lahan tersebut dihentikan sementara. Deni menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas tersebut dapat dikaji secara komprehensif.

    “Kami tidak ingin masyarakat setempat, terutama nelayan, kehilangan mata pencaharian akibat reklamasi atau keputusan yang tidak berdasarkan analisis menyeluruh,” tegasnya.

    “Demikian pula soal aspek lingkungan. Reklamasi yang tidak sesuai pertimbangan ekologi malah akan semakin menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut kita, termasuk memperparah potensi banjir rob,” imbuhnya.

    Deni berharap agar investigasi yang dilakukan dapat segera memberikan kejelasan hukum dan solusi yang adil bagi semua pihak.[asg/aje]

  • Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde

    Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde

    Kerjasama pengelolaan objek wisata Pulau Saronde di Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. (ANTARA/Susanti Sako)

    Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengelolaan Pulau Saronde, dengan menggelar pertemuan bersama pihak investor Gorontalo Alam Bahari (GAB).

    “Kami sudah menggelar silaturahim dengan pihak GAB berlangsung di ruang kerja bupati,” kata Sekretaris Daerah Suleman Lakoro melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gorontalo Utara Robin Daud di Gorontalo, Sabtu.

    Ia mengatakan pertemuan dilakukan atas permintaan pihak GAB.

    “Pertemuan, turut menyentil terkait langkah selanjutnya pasca putusan kasasi,” kata Robin mengutip penyampaian Sekda.

    Prinsipnya, pemerintah daerah tunduk pada seluruh putusan MA, namun hingga saat ini belum menerima fisik salinan putusan tersebut. Oleh karena itu, melalui Bagian Hukum pemerintah daerah masih akan mengkaji putusan tersebut, termasuk berencana memanfaatkan ruang Peninjauan Kembali (PK).

    Robin mengatakan selaku kepala dinas,  pihaknya tidak akan masuk pada persoalan hukum yang telah terjadi. Namun pihaknya sempat menawarkan kepada pihak GAB selaku investor, untuk membuka peluang kerjasama pengelolaan di bidang pariwisata yang lebih baik lagi.

    “Kita buka kembali lembaran baru yang lebih baik lagi, mengingat daerah ini masih memiliki banyak potensi pariwisata yang layak dikelola baik pulau, pantai maupun wilayah darat,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada PT GAB untuk kembali berinvestasi. Terkait putusan kasasi soal ganti rugi sebesar Rp2,8 miliar, pemerintah daerah segera melakukan kajian secara detail.

    “Pemerintah daerah tunduk pada putusan tersebut, namun terkait ganti rugi masih akan dikonsultasikan ke kementerian terkait, termasuk dengan DPRD sebab menyangkut sumber pembiayaan dan regulasi terkait proses ganti rugi,” katanya.

    Sumber pembiayaan perlu dibahas dengan DPRD mengingat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran terkait ganti rugi tersebut. Direktur PT GAB selaku investor pemegang mandat dalam kerjasama pengelolaan Pulau Saronde Mia Amalia mengatakan, sangat mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang terbuka menyambut baik pertemuan silaturahim yang diinisiasi pihaknya.

    “Kami datang untuk silaturahim, menjalin komunikasi terbuka, serta menyampaikan putusan kasasi tersebut,” katanya.

    Pemerintah daerah perlu mengetahui terkait putusan kasasi yang memenangkan PT GAB sebagai pengelola dengan masa kerjasama selama 30 tahun sejak tahun 2013, serta terkait proses ganti rugi oleh pemerintah daerah, termasuk menyampaikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya selaku pengelola Pulau Saronde.

    “Kami berharap pasca putusan kasasi ini, kita semua bisa memulai lembaran baru terhadap niat dan tujuan baik bersama dalam kerjasama yang telah terjalin.

    Sumber : Antara

  • Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menegaskan sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2023/2024 dan tahun sebelumnya untuk segera mengembalikan ijazah siswa nya yang ditahan.

    Hal ini berdasarkan surat edaran (SE) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 3597/PK/03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025.

    Ono mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan gubernur terpilih Dedi Mulyadi pada 23 Januari 2025 lalu.

    Hari itu juga, Dedi Mulyadi, kata Ono, langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    “Kabar gembira untuk rakyat Jawa Barat yang ijazah siswa untuk putra-putrinya masih ditahan oleh pihak sekolah. Sekarang kita mempunyai kebijakan untuk sekolah SMK, SMA di Jawa barat dan swasta untuk menyerahkan ijazah kepada yang bersangkutan,” kata Ono dalam keterangannya, Minggu (26/1).

    Dia berharap, sekolah SMA, SMK maupun swasta memiliki itikad baik untuk mengembalikan ijazah yang ditahan kepada siswanya.

    Ono menyebut, melalui media sosialnya ia banyak menerima pertanyaan bagaimana cara mengambil ijazah siswa yang ditahan baik di sekolah negeri atau swasta.

    Ia pun menegaskan bahwa pengambilan ijazah yang ditahan itu tidak dipungut biaya alias gratis.

    “Beberapa sekolah negeri sudah mengumumkan pengambilan ijazah disekolah masing-masing hingga tanggal 3 Februari 2025. Sekolah swasta juga diharapkan melakukan hal serupa. Gratis ya. Bila lewat dari tanggal 3 Februari maka ijazah yang belum diberikan kepada para siswa harus diserahkan kepada KCD Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal,” tandasnya. (bbs)

  • Ida Fauziyah Minta Warga Jakarta Bersiap Jadi Kota Global, Singgung Awareness

    Ida Fauziyah Minta Warga Jakarta Bersiap Jadi Kota Global, Singgung Awareness

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI II Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Ida Fauziyah, mengatakan Jakarta harus bersiap menjadi kota global. Meski tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota, Ida meyakini Jakarta bakal menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi RI.

    “Di Undang-Undang tentang DKJ, Jakarta akan dijadikan sebagai Kota global, kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau itu yang terjadi, rasanya kita harus sangat serius membahas isu ini. Memang bukan jadi ibu kota negara lagi, Jakarta akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

    Hal itu disampaikan Ida dalam kegiatan dengan Tema “Jakarta Kota Global?” di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memandang, masih banyak tantangan bagi warga Jakarta untuk bersiap menjadi Kota Global sesuai amanah UU DKJ. Salah satunya adalah soal awareness yang harus ditingkatkan.

    “Ada banyak tantangan untuk membangun awareness (kesadaran) kita. Tantangannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), persoalan tata kelola pemerintahan, dan persoalan inovasi,” ungkapnya.

    “Sekali lagi jangan hanya meletakkan kerja ini hanya pada pemerintah DKJ saja tetapi kita jadikan sebagai urusan bersama,” sambungnya.

    Senada, Anggota DPRD Provinsi DKJ dari Fraksi PKB, Ahmad Moetaba menyampaikan Jakarta harus betul-betul bersiap untuk menjadi Kota Global. Menurutnya, banyak tantangan menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.

    Ia pun mengamini apa yang disampaikan Ida Fauziyah bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan Jakarta, yakni kemiskinan dan kesadaran masyarakatnya. “Jadi bagaimana kita harus bisa mengatasi tantangan yang disampaikan Bum Ida tadi. Termasuk kemiskinan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kabid Perencanaan Strategis dan pendanaan pembangunan DKI Jakarta, Rama Magrahana dalam paparannya menyampaikan bahwa amanat UU DKJ ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta terus mempersiapkan diri dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat.

    “Jadi mohon dukungan dari DPR RI juga untuk mendukung potensi wisata Jakarta. Di usia Jakarta yang lebih dari 500 tahun ini bisa meningkatkan kunjungan wisman dan wisnus,” lanjutnya.

    (taa/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan beri pembekalan para kader PDIP untuk jalankan program kerakyatan

    Puan beri pembekalan para kader PDIP untuk jalankan program kerakyatan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memberi pembekalan kepada para kepala daerah dan legislator asal PDIP untuk senantiasa menjalankan program-program kerakyatan.

    “Kepala daerah atau wakil, serta pimpinan dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan harus menciptakan program-program yang membantu rakyat dan memberdayakan rakyat,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal tersebut disampaikannya saat memberi pembekalan dalam bimbingan teknis (Bimtek) untuk seluruh anggota DPRD PDIP tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu.

    Dia juga mengingatkan kewenangan anggota dewan harus digunakan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat membantu hidup rakyat sehingga menjadi lebih baik.

    “Semua anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan harus membangun kerja sama dengan semua pihak untuk menghasilkan kebijakan dan program terbaik bagi rakyat,” ujarnya.

    Dia menekankan pula prioritas lainnya bagi PDIP ke depan, yakni tiga pilar partai (struktur, eksekutif, dan legislatif) menjaga soliditas partai.

    “Solid artinya kita menjalankan tugas perjuangan partai secara terpimpin, terarah, dalam satu rampak barisan. Kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu partai yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

    Dia menyebut prioritas selanjutnya bagi PDIP adalah menggalang generasi muda agar PDIP tetap eksis di masa depan, mengingat saat ini Indonesia secara demografi didominasi oleh generasi muda.

    “Kepala daerah atau wakil serta pimpinan dan anggota DPRD harus dapat membangun komunikasi dan partisipasi generasi muda, menggalang generasi muda sebagai generasi baru PDI Perjuangan. Anak muda ingin lihat partai yang damai, ingin lihat partai yang fun,” katanya.

    Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar energi PDIP digunakan untuk kerja-kerja konsolidasi partai dan konsolidasi program partai.

    “Tunjukkan kepada rakyat bahwa PDI Perjuangan adalah partainya rakyat. Ketika pemilu usai, PDI Perjuangan tetap bersama dengan rakyat,” paparnya.

    Puan juga sempat menyinggung kemenangan PDIP pada Pileg 2024, yang menjadi kemenangan ketiga kalinya berturut-turut dalam pemilu.

    Di sisi lain, dia mengingatkan agar kekalahan PDIP dalam Pilpres 2024 tak boleh menjadi hambatan perjuangan bagi PDIP.

    “Kepala kita harus tetap tegak sebagai partai politik pemenang pileg. Sekarang kita harus move on, harus melangkah maju. Tahun 2025 kita harus maknai sebagai tahun batu loncatan untuk 2029,” kata dia.

    Bimtek yang digelar selama dua hari itu dihadiri oleh 3.214 kader PDIP, serta berbagai pemateri dari internal partai maupun tokoh publik, hingga pejabat pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun ikut memberikan pengarahan langsung pada Jumat (24/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta akan Jadi Kota Global, Legislator PKB Beberkan Sejumlah Tantangannya – Halaman all

    Jakarta akan Jadi Kota Global, Legislator PKB Beberkan Sejumlah Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa Kota Jakarta harus bersiap untuk menjadi kota global.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan dengan Tema “Jakarta Kota Global?” di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). 

    “Di Undang-Undang tentang DKJ, Jakarta akan dijadikan sebagai Kota global, kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau itu yang terjadi, rasanya kita harus sangat serius membahas isu ini. Memang bukan jadi ibu kota negara lagi, Jakarta akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ida dalam sambutannya. 

    Legislator Dapil DKI II ini mengungkapkan, masih banyak tantangan bagi warga Jakarta untuk bersiap menjadi Kota Global sesuai amanah UU DKJ. 

    Salah satunya adalah soal awareness yang harus ditingkatkan. 

    “Ada banyak tantangan untuk membangun awareness (kesadaran) kita. Tantangannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), persoalan tata kelola pemerintahan, dan persoalan inovasi,” kata dia. 

    “Sekali lagi, jangan hanya meletakkan kerja ini hanya pada pemerintah DKJ saja tetapi kita jadikan sebagai urusan bersama,” tutur Ida. 

    Sementara itu, Kabid Perencanaan Strategis dan pendanaan pembangunan DKI Jakarta, Rama Magrahana dalam paparannya menyampaikan bahwa amanat UU DKJ ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta terus mempersiapkan diri dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat. 

    “Dalam UU DKJ memang Jakarta diamanatkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi kita punya mimpi, Bappeda mungkin juga Bappenas sama, yakni Jakarta menjadi pusat perekonomian ASEAN,” kata Rama. 

    “Jadi mohon dukungan dari DPR RI juga untuk mendukung potensi wisata Jakarta. Di usia Jakarta yang lebih dari 500 tahun ini bisa meningkatkan kunjungan wisman dan wisnus,” ujarnya. 

    Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi DKJ dari Fraksi PKB, Ahmad Moetaba mengungkapkan kalau Jakarta harus betul-betul bersiap untuk menjadi Kota Global. Karena, menurutnya, banyak tantangan yang sudah ada dan ke depannya untuk menuju menjadi Kota Global. 

    “Sebuah pertanyaan besar apakah Jakarta siap menjadi Kota Global? Dengan begitu banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari kemiskinan, kemudian strata sosial dan infrastruktur,” tuturnya. 

    Dia pun mengamini apa yang disampaikan Ida Fauziyah bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan Jakarta, yakni kemiskinan dan kesadaran masyarakatnya. 

    “Jadi bagaimana kita harus bisa mengatasi tantangan yang disampaikan Bu Ida tadi. Termasuk kemiskinan,” tambahnya.