Kementrian Lembaga: DPRD

Status dan Gaji Ribuan Honorer Pemkab Jember Belum Ada Titik Terang

Jember (beritajatim.com) – Status dan gaji ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2025 masih belum ada titik terang. Pemkab Jember terkendala aturan pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Jember sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kurang lebih 11.680 orang pegawai honorer non ASN hingga proses rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) selesai dilaksanakan hingga Mei 2025.

Namun pemerintah pusat belum mengeluarkan surat resmi untuk pencairan gaji yang seharusnya mulai diterima pada Februari 2025. “Kami masih menunggu arahan tertulis dari Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) sebagai dasar kami untuk menindaklanjutinya,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangam Sumber Daya Manusia Pemkab Jember Suko Winarno.

Suko tidak berani berspekulasi soal hal ini. Belum ada kabar mengenai hal tersebut hingga Minggu (26/1/2025). “Semoga saja segera mendapat informasi secepatnya,” katanya.

Dalam wawancara dengan Beritajatim.com, Rabu (8/1/2025), Suko sempat menyampaikan, Menteri PAN-RB mengeluarkan surat keputusan tertanggal 12 Desember 2024 yang ditindaklanjuti surat edaran bupati nomor 737 tertanggal 24 Desember 2024.

Dalam surat menteri tersebut, bupati Jember sebagai pejabat pembina kepegawaian diminta tetap mengalokasikan anggaran gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara.

“Apabila jumlah non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan non ASN, dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sehingga anggarannya tetap disediakan,” kata Suko.

“Jadi intinya, bahwa untuk rekan-rekan non ASN yang mengikuti proses mulai pendaftaran sampai tes, sesuai keputusan Menteri PAN-RB, bila tidak lulus atau tak bisa ditempatkan, dapat dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu,” kata Suko.

BKPSDM kini pusing tujuh keliling untuk memproses pegawai non ASN yang tidak lulus tes PPPK sebagai PPPK paruh waktu, karena belum ada petunjuk teknis. “Ini yang membuat di bawah bertanya-tanya, katanya ada paruh waktu, tapi tidak ada pemberkasan,” kata Suko.

Persoalan ini kemudian berdampak pula pada penggajian. Pemkab Jember melayangkan surat kepada Menteri PAN-RB untuk memastikan tasir terhadap surat tertanggal 12 Desember 2024.

“Di surat itu bunyinya tetap menganggarkan (gaji), tapi tidak disambung dengan ‘tetap membayarkan’. Kalau menganggarkan, saya kira semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menganggarkan pada 2025,” kata Suko.

Pemkab Jember sempat menggelar rapat dengan DPRD Jember soal ini pada 6 Januari 2025. “Tidak ada yang berani menggaransi bahwa ada tafsiran ‘dapat dibayarkan’,” kata Suko.

BKPSDM berharap masalah ini segera diselesaikan, karena para pegawai non ASN berhak digaji pada Februari 2025. “Kenapa kok tidak dituangkan dalam surat untuk dibayarkan,” kata Suko. [wir]

27/01/2025 14:00
Surat Edaran Disdik Jawa Barat Tentang Penyerahan Ijazah, Jangan Rugikan Sekolah Swasta!

JABAR EKSPRES – Penerbitan surat edaran Dinas Pendidik ( Disdik ) terkait percepatan penyerahan ijazah jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2023/2024 atau sebelumnya dapat sorotan dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Maulana Yusuf Erwinsyah.

Surat edaran tersebut diterbitkan oleh Disdik pada 23 Januari 2025 yang ditujukan oleh sekolah SMA/SMK negeri dan swasta yang ada di Jawa Barat.

BACA JUGA: Begini Syarat Aturan PPPK Paruh Waktu Menurut Menpan RB

Menurut Maulana, surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Jawa Barat merupakan langkah terburu-buru. Sebab tidak melibatkan musyawarah publik.

‘’Ini yang saya sangat sayangkan surat edaran itu terbit tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu,’’ ujar Maulana dalam keterangannya dikutip Senin, (27/01/2025).

Seharusnya, lanjut Maulana, surat edaran diterbitkan dengan melibatkan berbagai kepentingan seperti pihak sekolah, komite penimbulkan masalah baru jika tidak dilakukan dengan cermat. Khusunya untuk sekolah swasta.

BACA JUGA: Banyak Guru Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan PPPK, Begini Kata Disdik Jabar!

‘’Sekolah swasta sangat bergantung pada pembayaran SPP untuk operasional harian,’’ ujarnya.

Adanya penahanan ijazah yang dilakukan sekolah swasta, buka semata-mata karena ada tunggakan pembayaran. Tapi bisa jadi ada ketentuan dan persyaratan akademik atau non-akademik.

Salah satu contoh sekolah swasta yang dikelola yayasan ada yang memberikan syarat kepada para siswa agar hafal Alquran. Jika tidak maka ijazah akan ditahan dulu untuk sementara.

Dengan begitu, penahanan ijazah bukan semata-mata siswa menunggak pembayaran, tapi ada tanggung jawab lain siswa dan orang tua.

BACA JUGA: Tuntaskan Guru Honorer di Jabar Mulai dari Akar Masalahnya

Untuk itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Disdik Jabar sudah seharusnya mempertimbangkan aspek lainnya. Sehingga tidak merugikan pihak sekolah swasta.

‘’Ini kan kemungkinan orang tua siswa sudah lalai terhadap kewajiban pembayarannya karena merasa di akhir masa sekolah akan ada bantuan penebusan ijazah,” kata Maulana.

Maulana mengatakan, jika surat edaran tersebut merupakan sebuah kebijakan, maka sudah seharusnya Disdik Jabar juga mempertimbangkan sumber anggaran.

27/01/2025 13:27
Pemkab Blitar Bersiap untuk Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rijanto-Beky

Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tengah bersiap untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar yang baru, Rijanto-Beky Herdihansah, yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025.

Sejumlah persiapan dilakukan dengan cepat, termasuk rapat koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran proses pelantikan.

Plt. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan guna mempersiapkan berbagai aspek penting dalam pelantikan ini.

“Dari surat itu, sekretaris daerah langsung melakukan rapat koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah. Tentu OPD yang memiliki kewenangan dalam proses pelantikan ini,” ujarnya, Senin (27/1/2025).

Administrasi dan perlengkapan resmi seperti seragam Bupati-Wakil Bupati Blitar juga sedang disiapkan. Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar telah mengajukan administrasi pengusulan Bupati terpilih secara sistematis agar prosesnya lebih cepat.

Tidak hanya itu, fasilitas lain seperti ajudan juga telah dipersiapkan demi menunjang kinerja kedua pemimpin baru tersebut. Menurut Rully, teknis keberangkatan Rijanto-Beky ke lokasi pelantikan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

“Untuk teknisnya, pergerakan Bupati dan Wakil Bupati Blitar ke bandar dan ke pelantikan masih menunggu arahan pimpinan lebih lanjut. Ada pembahasan terkait seremonial sesudah pelantikan, namun masih belum pasti. Namun hal itu sudah dibahas dalam rapat,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, turut mengonfirmasi bahwa pelantikan Rijanto-Beky akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Jakarta. “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Kamis (23/1/2025). Pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pasangan Rijanto-Beky yang diusung PDIP, PAN, dan Nasdem akan memimpin Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2030, menggantikan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso. Proses kemenangan mereka dalam Pilbup Blitar 2024 tergolong mulus tanpa adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa menerima kekalahan tanpa mengajukan gugatan, sehingga pelantikan bisa berjalan sesuai jadwal.

Dalam Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky meraih kemenangan telak dengan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini-Ghoni yang hanya memperoleh 137.706 suara. Kemenangan ini semakin mengukuhkan legitimasi Rijanto-Beky, yang berhasil menang di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/suf]

27/01/2025 13:11
P3RSI Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih

loading…

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih. Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025). Foto: Ist

JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih . Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) lalu.

Ketua DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan, saat ini kenaikan tarif air bersih PAM Jaya mencapai 71 persen. Dia menyesalkan Pemprov Jakarta dan PAM Jaya yang tidak peka terhadap konsidi kehidupan di rumah susun yang sebagian besar kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tarif baru layanan air bersih dari PAM Jaya sangat memberatkan. Sebab, dalam tabel layanan baru yang menempatkan rumah susun sebagai apartemen yang merupakan hunian sama dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan yang tarifnya sebesar Rp21.500 per m3.

“Apa dasar PAM Jaya menetapkan golongan apartemen/rumah susun disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan? Padahal, fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen atau rumah susun adalah hunian, sedangkan lainnya untuk komersial,” ujar Adjit.

Atas hal tersebut, P3RSI mengusulkan kata apartemen dirincian jenis pelanggan gedung bertingkat tinggi komersial/apartemen/kondominium/pusat perbelanjaan dihilangkan.

Selanjutnya, gedung bertingkat yang fungsi dan peruntukkannya sebagai hunian lebih tepat digolongkan sebagai rumah susun. Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71 persen, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat dengan kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550 menjadi Rp21.500.

”Sangat ironis, kalau pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jakarta mendorong agar kalangan menengah dan MBR tinggal di rumah susun, tapi setelah tinggal kok kami malah dikenakan tarif air bersih paling tinggi. Harusnya Pemprov Jakarta dan PAM Jaya peka dengan situasi ekonomi kalangan menengah dan MBR saat ini,” kata Adjit.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo meminta PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian).

(jon)

27/01/2025 12:21
DPRD dukung program PAM Jaya berkelanjutan

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

DPRD dukung program PAM Jaya berkelanjutan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 27 Januari 2025 – 06:02 WIB

Elshinta.com

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, memberikan apresiasi kepada PAM Jaya atas keberhasilannya menambah jumlah pelanggan setelah menjadi badan usaha mandiri. Meski demikian, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program perusahaan dalam memperbaiki layanan air bersih untuk masyarakat Jakarta.

Menurut Nur Afni, capaian PAM Jaya dalam menambah 100 hingga 150 ribu pelanggan baru dapat memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. “Ini langkah besar yang patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan air bersih,” ujarnya.

Nur Afni juga menyoroti target ambisius PAM Jaya untuk mencapai 100 persen pipanisasi dan menurunkan tingkat kebocoran air menjadi 13 persen pada tahun 2030. Ia membandingkan dengan Singapura, yang tingkat kebocoran airnya hanya sekitar 7 persen. “Kita harus optimis bahwa Jakarta bisa mencapai target ini dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan air bersih memerlukan sinergi antara PAM Jaya, manajemen internal, dan pemerintah daerah. Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selaras dengan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan bersama.

“Progres ini harus terus diawasi agar berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata, baik untuk kualitas layanan maupun kesejahteraan masyarakat,” tutup Nur Afni.

Dengan capaian ini, PAM Jaya terus membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan air bersih, sekaligus mendorong kontribusi nyata pada pembangunan daerah.

Sumber : Radio Elshinta

27/01/2025 11:37
Ada Temuan SHM di Laut Sumenep, DPRD Jatim Minta Investigasi Mendalam

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPRD Jatim meminta informasi mengenai 21 hektar kawasan laut di Sumenep yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), mendapat perhatian serius dari instansi terkait.

SHM tersebut ditemukan di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Hal ini menjadi atensi publik pasca mencuat temuan HGB maupun SHM yang berada di laut pada beberapa daerah di tanah air.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait untuk segera memberikan penjelasan yang terang kepada publik terkait temuan di Sumenep.

Dia menjelaskan, keberadaan SHM di wilayah laut ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai prosedur dan legalitas penerbitannya.

“Sehingga, kami meminta pihak terkait untuk segera mengusut penerbitan SHM tersebut. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural maupun hukum,” kata Deni dalam penjelasannya, Minggu (26/1/2025).

Deni yang merupakan politisi muda itu mengingatkan pentingnya verifikasi terhadap data dan dokumen pendukung dalam proses penerbitan sertifikat.

Perlu adanya evaluasi mendalam untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Khususnya di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan geografis seperti abrasi.

Deni berharap agar investigasi yang dilakukan dapat segera memberikan kejelasan hukum dan solusi yang adil bagi semua pihak.

“BPN dan pemerintah daerah harus melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan data serta kondisi terkini area tersebut. Jika memang wilayah itu merupakan hasil abrasi, penerbitan SHM harus dievaluasi ulang,” ucap politisi PDIP ini.

Disisi lain, Deni juga meminta agar rencana reklamasi yang sempat mencuat terkait lahan tersebut dihentikan sementara.

Langkah ini ditegaskan perlu dilakukan untuk memastikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas tersebut sehingga dapat dikaji secara komprehensif.

“Kami tidak ingin masyarakat setempat, terutama nelayan, kehilangan mata pencaharian akibat reklamasi atau keputusan yang tidak berdasarkan analisis menyeluruh,” terang Deni.

27/01/2025 01:30
Legislator: Program perbaikan layanan PAM Jaya perlu mendapat dukungan

Program ini harus terus diawasi agar berjalan sesuai jadwal

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim mengatakan program PAM Jaya untuk memperbaiki layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta perlu terus didorong hingga memenuhi target air bersih perpipaan 100 persen.

“Kita harus optimis bahwa Jakarta bisa mencapai target 100 persen pipanisasi air bersih dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak,” kata Afni di Jakarta, Minggu.

Ia memberikan apresiasi kepada PAM Jaya atas keberhasilannya menambah jumlah pelanggan setelah menjadi badan usaha mandiri.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program perusahaan dalam memperbaiki layanan air bersih untuk masyarakat Jakarta.

Menurut Nur Afni, capaian PAM Jaya dalam menambah 100 hingga 150 ribu pelanggan baru dapat memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara.

“Ini langkah besar yang patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan air bersih,” katanya.

Nur Afni juga menyoroti target ambisius PAM Jaya untuk mencapai 100 persen pipanisasi dan menurunkan tingkat kebocoran air menjadi 13 persen pada tahun 2030.

Ia membandingkan dengan Singapura, yang tingkat kebocoran airnya hanya sekitar 7 persen.

Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan air bersih memerlukan sinergi antara PAM Jaya, manajemen internal, dan pemerintah daerah.

Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selaras dengan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan bersama.

“Program ini harus terus diawasi agar berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata, baik untuk kualitas layanan maupun kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan capaian ini, PAM Jaya terus membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan air bersih, sekaligus mendorong kontribusi nyata pada pembangunan daerah.

Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, layanan distribusi air bersih 100 persen pada tahun 2030 merupakan komitmen perusahaan dalam melayani kebutuhan air bersih.

Upaya ini sebagai komitmen BUMD milik Pemprov Jakarta dalam melayani kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta serta menurunkan tingkat kehilangan air (NRW) hingga 30 persen.

“Cakupan pelayanan 100 persen pada tahun 2030 dengan distribusi air mencapai 32.950 liter per detik atau setara 2.846.880 meter kubik per hari,” Kata Arief.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

27/01/2025 00:29
Wibi Andrino Usul Program Satu Hari Jadi Anggota DPRD untuk Siswa Sekolah di Jakarta

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengusulkan sebuah program unik bagi siswa sekolah, yaitu “Satu Hari Jadi Anggota DPRD.” Program ini diusulkan Wibi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai bagian dari kegiatan outing class untuk memperkaya pengalaman belajar para peserta didik.

Wibi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat gedung DPRD, tetapi juga memberikan simulasi langsung bagaimana proses kebijakan dilahirkan di lembaga legislatif tersebut.

“Mereka bisa berperan satu hari menjadi anggota DPRD. Jadi ada satu simulasi bagaimana suatu proses kebijakan itu lahir di DPRD,” ujar Wibi Andrino, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Jakarta yang dikutip dari akun instagram official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

Baca juga: NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

Menurut Wibi, program ini dapat menjadi terobosan yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme kerja anggota dewan, termasuk proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa diharapkan lebih mengapresiasi peran lembaga legislatif dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu kebijakan publik.

“Jadi, bukan hanya sekedar lihat gedung DPRD,” ujar Wibi.

Usulan ini pun menjadi bagian dari visi Wibi Andrino untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan praktik nyata kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan program seperti ini, siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga memahami bagaimana demokrasi itu bekerja secara langsung.

Jika program ini terealisasi, Wibi berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, untuk mendukung ide ini sebagai bentuk edukasi yang inovatif.

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengusulkan sebuah program unik bagi siswa sekolah, yaitu “Satu Hari Jadi Anggota DPRD.” Program ini diusulkan Wibi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai bagian dari kegiatan outing class untuk memperkaya pengalaman belajar para peserta didik.

Wibi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat gedung DPRD, tetapi juga memberikan simulasi langsung bagaimana proses kebijakan dilahirkan di lembaga legislatif tersebut.

“Mereka bisa berperan satu hari menjadi anggota DPRD. Jadi ada satu simulasi bagaimana suatu proses kebijakan itu lahir di DPRD,” ujar Wibi Andrino, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Jakarta yang dikutip dari akun instagram official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

Baca juga: NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

Menurut Wibi, program ini dapat menjadi terobosan yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme kerja anggota dewan, termasuk proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa diharapkan lebih mengapresiasi peran lembaga legislatif dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu kebijakan publik.

“Jadi, bukan hanya sekedar lihat gedung DPRD,” ujar Wibi.

Usulan ini pun menjadi bagian dari visi Wibi Andrino untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan praktik nyata kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan program seperti ini, siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga memahami bagaimana demokrasi itu bekerja secara langsung.

Jika program ini terealisasi, Wibi berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, untuk mendukung ide ini sebagai bentuk edukasi yang inovatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

26/01/2025 21:00
Pemprov Jakarta Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Kebakaran – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

“Kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan warga harus ditingkatkan, khususnya di kawasan-kawasan rawan kebakaran,” kata William di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

William menilai, Pemprov Jakarta harus menyadari bahwa Jakarta saat ini berada dalam situasi darurat kebakaran. Dalam sepekan terakhir saja, telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di berbagai lokasi.

Ia juga menyoroti kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Mangga Besar pada Sabtu (25/1). Menurutnya, penanggulangan kebakaran tersebut terhambat oleh kondisi jalanan yang sempit dan diperburuk oleh kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

William meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi hambatan tersebut dan memperluas jalanan di Jakarta agar penanggulangan kebakaran bisa berjalan lancar di kemudian hari.

“Kami mendapatkan kabar baru terjadi kebakaran di Mangga Besar yang terhambat jalanan sempit dan kemacetan lalu lintas saat usaha penanggulangan. Ini harus dievaluasi oleh Pemprov DKI,” ujarnya.

William juga mendesak Pemprov DKI untuk menggencarkan upaya sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat di Jakarta.

“Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi yang mencekam ini. Sejatinya, mereka ada di garis depan perang melawan kebakaran ini,” katanya.

26/01/2025 20:31
DKI diminta harus tingkatkan kesiagaan hadapi kebakaran

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi kebakaran yang terjadi secara bergiliran akhir-akhir ini.

“Kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan warga harus ditingkatkan, khususnya di kawasan-kawasan rawan kebakaran,” kata William di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, Pemprov harus menyadari Jakarta sedang darurat kebakaran karena dalam waktu satu minggu ke belakang ini saja sudah terjadi sejumlah kebakaran di berbagai tempat.

Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Mangga Besar, pada Sabtu (25/1) kata dia, penanggulangan terhambat oleh kondisi jalanan sempit yang diperparah oleh kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran.

William meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi hambatan tersebut dan memperluas jalanan di Jakarta agar penanggulangan kebakaran bisa berjalan lancar di kemudian hari.

“Kami mendapatkan kabar baru terjadi kebakaran di Mangga Besar yang terhambat jalanan sempit dan kemacetan lalu lintas saat usaha penanggulangan. Ini harus dievaluasi oleh Pemprov DKI,” ujarnya.

William juga mendesak Pemprov DKI untuk menggencarkan upaya sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat di Jakarta.

“Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi yang mencekam ini. Sejatinya, mereka ada di garis depan perang melawan kebakaran ini,” katanya.

William berharap dengan dilakukannya sosialisasi secara masif, maka banyak warga akan terdorong untuk berpartisipasi aktif salah satunya dengan menjadi relawan pemadam kebakaran (Redkar).

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan petugas bersama 17 unit armada pemadam saat ini sedang berupaya menangani api yang membakar rumah di Jalan Mangga Besar.

“Pada jam 18.32 WIB api sudah berhasil di lokalisir,” kata Asril, Sabtu (25/1).

Menurut dia, pihaknya mendapatkan laporan kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, pada pukul 17.49 WIB.

Ia menjelaskan, setelah mendapatkan laporan petugas langsung menuju lokasi kejadian dan tiba pada pukul 17.52 WIB, kemudian langsung melakukan upaya pemadaman.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

26/01/2025 18:49