Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD minta Pemprov DKI kembali laksanakan OMC untuk antisipasi banjir

    DPRD minta Pemprov DKI kembali laksanakan OMC untuk antisipasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan.

    “Biaya yang kita keluarkan untuk menanggulangi banjir lebih besar daripada biaya modifikasi cuaca,” kata Khorudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, ketika sudah ada prediksi dari BMKG terkait cuaca di Jakarta yang berpotensi akan menimbulkan banjir, perlu diantisipasi di antaranya dengan melaksanakan OMC.

    Ia menyatakan bahwa pengalaman OMC pada akhir tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbukti dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya.

    “Seperti tahun baru kemarin. Prediksi BMKG hujan lebat dan panjang. Ternyata setelah operasi modifikasi cuaca dilaksanakan berhasil meminimalkan hujan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, selain modifikasi cuaca, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi dengan menyiagakan pompa air di daerah yang rawan terjadi banjir.

    “Pompa juga perlu disiapkan, agar ketika hujan dengan volume besar, airnya bisa dipompa,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan kembali melakukan OMC bila Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan cuaca ekstrem bakal terjadi.

    “Kami rencanakan dalam 2-3 hari ini (melakukan modifikasi cuaca). Sepanjang memang nanti kita melihat cuacanya lebat, mengarah ekstrem, kami akan lakukan (OMC),” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Menurut dia, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) serta Asisten Pemerintahan terkait pelaksanaan modifikasi cuaca.

    “Kami tadi sudah bicara dengan Sekda, dengan Kepala BPKD dan juga Kepala BPBD yang nanti dikoordinir Asisten Pemerintahan,” ujarnya.

    Adapun terkait operasi modifikasi cuaca, pihaknya melakukan berdasarkan sejumlah aspek salah satunya dukungan kemampuan infrastruktur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sarif Abdillah: Medsos Bisa Jadi Sumber Konflik Jika Tak Digunakan dengan Bijak

    Sarif Abdillah: Medsos Bisa Jadi Sumber Konflik Jika Tak Digunakan dengan Bijak

    TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS – Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemudahan komunikasi yang ditawarkan membuat banyak orang semakin aktif menggunakannya.

    Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sarif Abdillah, mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya.

    Hal itu disampaikan Sarif dalam sosialisasi bersama Badan Kesbangpol Provinsi Jateng di Pendopo Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Kamis (30/1/2025).

    Sarif menekankan pentingnya kesadaran dalam berkomunikasi secara daring.

    “Semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat di media sosial, namun kebebasan yang tidak terkontrol bisa menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan,” ujarnya.

    Menurutnya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya interaksi tatap muka, meningkatnya pengaruh buruk dari pihak luar, serta rentannya masalah privasi.

    Sering kali, pengguna lebih fokus pada dunia maya hingga mengabaikan hubungan sosial di dunia nyata.

    Agar terhindar dari konflik, Sarif menyarankan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.

    Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain berdiskusi secara privat jika terjadi kesalahpahaman, memahami sudut pandang orang lain, serta menggunakan kata-kata yang lebih bijak dalam berkomunikasi.

    “Media sosial bisa menjadi sarana yang positif jika digunakan dengan baik. Komunikasi yang mudah dapat mempererat hubungan antar-komunitas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup rukun,” tambahnya.

    Selain itu, Sarif juga mengingatkan bahwa konflik di media sosial bisa berujung pada tindakan hukum sesuai KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

    Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial agar dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan harmonis.

  • DPRD Kota Semarang mulai Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

    DPRD Kota Semarang mulai Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang mulai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD). Pembahasan raperda penyertaan modal BUMD ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. 

    Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal BUMD, Ali Umar Dhani menyampaikan, pembahasan awal baru paparan alasan harus ada perda penyertaa modal serta paparan masing-masing BUMD. Pihaknya berharap, pembahasan bisa rampung dalam satu bulan.

    “Ini awal pembahasan paparan masing-masing. Ditambah, BUMDnya semangatnya agar bisa cepat. Satu bulan selesai penyertaan modal,” papar Ali, usai rapat raperda penyertaan modal BUMD, Kamis (30/1/2025). 

    Ali menjelaskan, perda penyertaan modal mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2017 bahwa pemerintah daerah diminta memberikan penyertaan modal untuk BUMD.

    Setiap BUMD telah memberikan pemaparan terkait kebutuhan permodalan untuk pengembangan masing-masing BUMD. 

    “Tadi ada beberapa paparan. Bank Jateng selalu ada deviden. Semua sebenarnya ada deviden. Yang merugi itu hanya BPS. Tapi, karena masalah percetakan. Kalau percetakan tidak diikutkan tadi bilangnya untung,” jelasnya. 

    Dia berharap, dengan adanya perda penyertaan modal bisa semakin memberikan kemajuan bagi BUMD. 

    Poin penting dalam pembahasan raperda penyertaan modal BUMD, menurut Ali, harus disesuaikan dengan visi misi wali kota yang baru.

    Pengajuan modal yang telah dipaparkan oleh setiap BUMD masih berdasar pada visi misi wali kota yang lama. Setelah pelantikan wali kota baru, perlu ada komunikasi untuk rencana penyertaan modal. 

    “Penyesuainnya sesuai kebijakan wali kota. Masukan saya, bisa dimasukan ke dokumen perencanaan RPJMD. Jangan sampai semangat teman-teman memberikan penyertaan modal tidak diikuti visi misi wali kota baru,” tambahnya. (eyf)

  • Delapan Dukuh di Petungkriyono Masih Terisolir, 13 Jembatan Putus dan Jalan Tertutup Longsoran

    Delapan Dukuh di Petungkriyono Masih Terisolir, 13 Jembatan Putus dan Jalan Tertutup Longsoran

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN — Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menyebutkan bahwa ada 8 dukuh, di 4 Desa yang ada di Kecamatan Petungkriyono, masih terisolir.

    Hal itu dikatakan, saat rapat bersama tanggap bencana di kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.
    “Akibat tanah longsor dan banjir bandang yang menghantam Kecamatan Petungkriyono, ada 8 dukuh, di 11 Desa yang ada di kecamatan masih terisolir.

    Terisolir karena akses jalan masih tertutup longsoran, dan jembatan juga putus,” kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, Selasa (28/1/2025).

    Kemudian, setelah dihentikannya operasi pencarian korban tanah longsor, di masa sisa hari darurat ini Pemkab Pekalongan masih memfokuskan untuk pembukaan akses jalan di Petungkriyono.

    “Masa darurat sampai tanggal 3 Februari 2025, target semua akses jalan di Petungkriyono terbuka,” imbuhnya.

    Lalu, untuk membuka akses ke Petungkriyono yang terisolir akibat putusnya Jembatan Tembelan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan akan bangun jembatan bailey.

    “Akses menuju ke Kecamatan Petungkriyono dari arah bawah atau Doro putus total. Sebab, ada jembatan putus di Desa Kayupuring. Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan PU telah survei ke lokasi. Kita akan buat jembatan bailey di sana agar akses kembali bisa dilalui,” ujarnya.

    Lalu, untuk bencana yang dibawah seperti di Kecamatan Kedungwuni, Wonopringgo, Tirto, dan Wonokerto. “Saat ini masih konsentrasi untuk pembersihan lumpur. Satu hingga 3 hari ini untuk pembersihan lumpur selesai,” katanya.

    13 Jembatan Putus

    Sementara itu, Hadi Surono Camat Petungkriyono mengatakan, berdasarkan data ada 13 jembatan yang putus di wilayah Kecamatan Petungkriyono. Lalu, ada tiga jembatan yang harus diganti jembatan baru, dan ada tiga jembatan yang harus diperbaiki.

    “Saat ini akses masih lewat Banjarnegara, butuh waktu 3-4 jam. Apabila, jembatan bailey dibangun hanya waktu 1,5 jam bisa sampai Petungkriyono,” katanya.

    Saat ini tim gabungan masih melakukan kerja bakti untuk membuka akses jalan yang masih tertutup dengan menggunakan alat seadanya.

    “Alat berat saat ini di Kecamatan Petungkriyono ada 10 unit, 8 alat berat menangani jalur ke arah Doro, dan membuka jalan darurat. Untuk dua alat berat ke Desa Yosorejo, Sawangronggo, dan Sangodadi yang masih terisolir,” tambahnya.

    Ditinjau Menteri PU

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau penanganan pascabencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025).

    Tinjauan Menteri PU untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik mengenai kerusakan infrastruktur, termasuk dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat terdampak longsor dan banjir.

    Menteri Dody mengatakan, penanganan bencana longsor dan banjir di Pekalongan diprioritaskan pada pembersihan material longsor serta, penanganan pohon tumbang untuk membuka akses masyarakat.

    “Pertama kita lakukan dulu pemetaan secara detail, nanti tim BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Jawa Tengah-DI Yogyakarta menggunakan drone, tetapi menunggu cuaca tidak hujan dulu.

    Kita prioritaskan, pembukaan akses dulu agar masyarakat tidak ada yang terisolir,” kata Menteri Dody.

    Guna membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, BBPJN Jateng-DI Yogyakarta telah mengerahkan berbagai alat berat, termasuk mini excavator PC-50 sebanyak 1 unit, PC 75 sebanyak 2 unit, dan PC 70 breaker untuk membantu membuka ruas jalan dari Desa Kasimbar menuju kafe Allo, hingga Jembatan Jimat 2 di Desa Petungkriyono yang terputus untuk membuka akses mobilisasi material jembatan.

    Jembatan Darurat

    Selain pembukaan akses jalan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemasangan jembatan darurat (jembatan bailey) untuk penghubung sementara antar desa yang roboh diterjang banjir bandang dari Sungai Welo dan Sungai Kasimpar.

    “Saat ini telah disiapkan 1 unit Jembatan Bailey dari BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta yang sudah dimobilisasi ke Pekalongan, dengan panjang 30 meter yang akan digunakan untuk jembatan darurat di Jembatan Jimat 2 di Desa Kayupuring.

    “Jembatan Bailey sudah siap, cuman akses membawanya pakai alat berat masih belum bisa, masih ada batu-batu besar yang harus dibersihkan,” imbuhnya.
    Perakitan hingga pemasangan Jembatan Bailey oleh BBPJN Jateng-DI Yogyakarta akan dibantu oleh TNI AD.

    Dengan selesainya pemasangan jembatan bailey, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.

    “Diharapkan dapat membantu masyarakat, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pasca bencana banjir di wilayah Kecamatan Petungkriyono,” imbuhnya.

    Kemudian, selain mengerahkan alat berat untuk penanganan jalan dan sungai, Kementerian PU juga mendukung pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak.

    Saat ini, satuan tugas tanggap darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng tengah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat terdampak, operasional relawan, dan dapur umum di Posko Yosorejo.

    “Kami mengerahkan 6 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter, 6 unit toilet portable, 2 unit mobil tanki air kapasitas 4.000 liter,” terangnya.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera menindaklanjuti arahan Menteri PU untuk mempercepat pembukaan akses untuk warga yang masih terisolir.

    “Pak Menteri sudah meminta Balai PJN untuk membuat akses baru. Setelah cuaca membaik, akan dilakukan survei untuk menentukan langkah teknis yang diperlukan. Fokus utama ada di dua titik, yakni Dukuh Dranan dan Jembatan Tembelan, agar akses bisa segera terbuka,” katanya.
    Lewat Banjarnegara

    Warga Dukuh Tembelan, Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih terisolir pasca bencana longsor dan banjir bandang yang menimpa di daerah tersebut.
    Mereka terisolir, dikarenakan Jembatan Tembelan Kali Welo yang merupakan akses utama warga Petungkriyono ini terputus. Jembatan ini juga merupakan akses warga Doro dan sekitarnya yang akan ke Petungkriyono. Tidak adanya jembatan ini, mereka harus memutar dengan melintasi jalur Banjarnegara.

    Oleh karena itu, warga dan kepolisian sejak kejadian itu membuat jembatan bambu sementara, agar pengirimanlogistik masih terus dilakukan.

    Pantauan Tribunjateng.com di lokasi, jembatan sementara masih ada akan tetapi cuaca hujan, Rabu (29/1/2025) di Petungkriyono. Bahkan, ketika warga hendak melintasi jembatan itu harus turun ke sungai dengan ketinggian 50 meter. Tidak hanya itu, jalan yang curam dan berbatuan juga membahayakan warga ketika melintasi jembatan darurat.

    Kapolsek Talun Iptu Adi Agung mengatakan, usai kejadian besar tersebut anggota Polsek Talun dan masyarakat membuat jembatan darurat menggunakan bambu.

    “Jembatan darurat ini dibuat di aliran sungai yang menghubungkan Desa Kayupuring dan Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono,” kata Kapolsek Talun Iptu Adi Agung. Tidak hanya itu, anggota yang di sana pun membantu pengiriman logistik dengan cara digendong.

    Bambang Prasetyo warga sekitar menceritakan, pengiriman logistik secara khusus untuk Dukuh Tembelan masih menggunakan secara manual yaitu melewati jembatan darurat bambu yang berlokasi di bawah jembatan putus.

    “Jadi, warga laki-laki perempuan sama saja, jalan kaki naik turun dibawah jembatan membawa logistik, sehingga membutuhkan extra kehati-hatian karena aliran sungai tidak bisa diduga, dan melewati jembatan darurat menggunakan bambu,” katanya. (dro)

  • Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso sepaham mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025. Keduanya menyetujui bahwa Pilkades serentak potensial digelar di akhir tahun, dengan pelantikan kepala desa terpilih disarankan pada Desember 2025.

    Kesepahaman ini disampaikan oleh Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Lukman Ari Zafata, Kamis (30/1/2025).

    “Kita masih belum menentukan tanggal. Pelaksanaan kapan? Kita masih tataran estimasi,” katanya kepada BeritaJatim.com.

    Selain itu, pihaknya juga sependapat dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir.

    “Saya rasa kalau kami lihat itu hal positif jika digelar pelantikan akhir tahun. Alasan dan pertimbangannya rasional,” akunya.

    Salah satu faktor yang mendasari kesepahaman ini adalah rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pelaksanaan Pilkades yang belum dibahas. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum mendasar sebelum penyelenggaraan Pilkades.

    “Untuk Raperda itu kita saat ini proses harmonisasi. Kita akan persiapkan perda lebih dulu, baru melangkah ke teknis pelaksanaannya,” ucap Lukman.

    Rencananya, Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 1-4 desa yang bakal menghelat Pilkades.

    Beberapa desa yang akan mengadakan Pilkades antara lain:

    Kecamatan Curahdami: Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati, dan Desa Locare.
    Kecamatan Botolinggo: Desa Gayam, Desa Gayam Lor, dan Desa Penang.
    Kecamatan Tapen: Desa Cindogo, Desa Mrawan, dan Desa Wonokusumo.
    Kecamatan Pakem: Desa Patemon dan Desa Ardisaeng.
    Kecamatan Pujer: Desa Sukowono dan Desa Mangli.
    Kecamatan Wringin: Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh.
    Kecamatan Sukosari: Desa Pecalongan dan Desa Kerang.
    Kecamatan Jambesari Darusollah: Desa Tegal Pasir.
    Kecamatan Wonosari: Desa Sumber Kalong.
    Kecamatan Grujugan: Desa Tegal Mijin.

    Lukman juga menjelaskan bahwa dari 21 desa tersebut, 16 desa memiliki masa jabatan kepala desa yang telah berakhir pada 2023, sementara 5 desa lainnya berakhir pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyarankan agar Pilkades serentak digelar pada akhir tahun 2025, dengan pelantikan kepala desa pada Desember. Ia mengemukakan sejumlah alasan di balik rekomendasi tersebut.

    “Bupati tidak menyerahkan pembahasan revisi perda tentang pemerintahan desa. Artinya, perda pemerintahan desa ini akan dibahas di tahun 2025. Tidak mungkin perdanya segera dibahas dan (Pilkades) dilaksanakan Juli 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti potensi permasalahan jika Pilkades digelar di pertengahan tahun, khususnya bagi kepala desa petahana yang tidak terpilih kembali.

    “Karena tidak terpilih lagi, sisa program DD dan ADD yang sudah direncanakan kadang tidak dilaksanakan oleh kades yang lama. Ini bisa jadi masalah bagi kades yang baru,” jelasnya.

    Fenomena ini menjadi perhatian khusus, mengingat sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso telah mengundang puluhan kepala desa yang memiliki ‘kewajiban bayar’ terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terselesaikan. [awi/beq]

  • Komisi B DPRD Provinsi Jateng Soroti Pengembangan Pariwisata Sukoharjo

    Komisi B DPRD Provinsi Jateng Soroti Pengembangan Pariwisata Sukoharjo

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sukoharjo menjadi perhatian khusus bagi Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Ferry Wawan Cahyono. 

    Komisi B juga sempat menggelar pertemuan dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sukoharjo pekan lalu.

    Menurut Ferry, dalam pengembangan sektor pariwisata, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan.

    “Seperti daya tarik wisata, potensi pasar, daya dukung lingkungan, kesiapan masyarakat, serta aksesibilitas menuju destinasi wisata,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).

    Ferry menyoroti pentingnya aksesibilitas dalam menunjang sektor pariwisata agar lebih berkembang. 

    Ia juga mempertanyakan kesiapan Sukoharjo dalam menyediakan akses yang memadai menuju destinasi wisata yang ada.

    “Yang penting adalah bagaimana akses menuju destinasi wisata tersebut. Apakah Sukoharjo memiliki kesiapan dalam aspek ini,” terangnya.

    Ferry juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata agar sektor ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. 

    Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem pariwisata di Sukoharjo.

    Secara geografis, Sukoharjo memiliki lima wilayah pengembangan pariwisata, di antaranya The Heritage Palace, Pandawa Water World, Desa Wisata Wirun sebagai sentra gamelan, Waduk Mulur, dan Batu Seribu. 

    Selain itu, terdapat kawasan wisata sejarah seperti situs Keraton Kartasura, Keraton Pajang, dan wisata ziarah makam bersejarah.

    “Pariwisata harus melibatkan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, sektor ini berpotensi mengangkat kesejahteraan warga,” imbuhnya.

  • Praktik Borong Izin Toko Modern, Ini Kata DPRD Pamekasan

    Praktik Borong Izin Toko Modern, Ini Kata DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, meminta sekaligus sangat berharap agar tidak ada praktik pemborongan izin toko modern ataupun perusahaan tertentu.

    Hal tersebut disampaikan seiring dengan adanya temuan borongan izin toko modern yang didominasi perusahaan tertentu di kabupaten Pamekasan. Salah satu di antaranya merupakan perusahaan besar seperti Indomart.

    “DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pamekasan, mengeluarkan 11 izin toko modern di wilayah setempat, dan 6 (enam) di antaranya merupakan toko modern milik Indomart,” kata Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri S Munir, Kamis (30/1/2025).

    Kondisi tersebut dinilai tidak sehat untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui sektor Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat. “Kami meminta agar azaz dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2022 bisa dijadikan landasan dalam penerbitan izin, jika memang moratorium tidak bisa ditolak,” ungkapnya.

    “Terlebih dalam Permendag tersebut juga dijabarkan harus dilakukan dengan sistem join ventura bagi toko modern yang berjejaring lebih dari 150 gerai se Indonesia. Apalagi join ventura ini juga harus dipastikan bahwa pemodal utamanya adalah warga lokal,” imbuhnya.

    Dari itu politisi muda Partai Demokrat sangat berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan, khususnya DPMPTSP Pamekasan, agar bijak dalam menerbitkan perizinan. “Kami sangat berharap tidak ada upaya memborong izin toko modern oleh perusahaan tertentu,” imbaunya.

    “Jika memang moratorium tidak bisa ditolak sementara alasan pengendalian dengan membuka dua izin masing-masing kecamatan, jangan sampai ada perusahaan yang memonopoli. Saat ini kami dapatkan satu perusahaan borong 6 izin dari 26 izin yang direncanakan,” jelasnya.

    Lebih lanjut ditegaskan jika kondisi tersebut sangat memprihatikan dan justru akan memberikan dampak kurang baik terhadap UMKM di Pamekasan. “Maka dari itu, mari kita bersama bijak dalam menyikapi hal ini. Sehingga berbagai kebijakan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. [pin/but]

  • DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan guna mengakomodasi program sekolah gratis di swasta maupun negeri.

    “Sekolah gratis ini juga merupakan program gubernur terpilih. Agar semua berjalan lancar harus didukung oleh regulasi sebagai payung hukum,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, program sekolah gratis di Jakarta di sekolah negeri maupun swasta dari SD sampai SMA memerlukan payung hukum.

    Untuk itu, DPRD berupaya merealisasikan dengan membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mempercepat revisi Perda Pendidikan guna menjadi payung hukum sekolah gratis di Jakarta.

    “Ini tidak mudah. Untuk bisa menyelesaikan sesegera mungkin Perda Pendidikan. Makanya kita bentuk pansus Perda Pendidikan, biar dibahas khusus. Sehingga perda yang kita butuhkan untuk mewadahi, memayungi sekolah gratis bisa selesai,” kata dia.

    Khoirudin menambahkan bahwa program sekolah gratis di Jakarta diharapkan dapat terealisasikan untuk Tahun Ajaran 2025-2026 dan jika tidak sempat maka dapat dilaksanakan percobaan sekala kecil.

    “Walaupun belum seluruhnya bisa dilakukan. Nantinya penerapan sekolah gratis dapat ‘piloting’ terlebih dahulu,” katanya.

    Sebelumnya,Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah.

    Kendati demikian, keputusan untuk menjalankan program ini atau tidak ada berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Tapi balik lagi ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” ujar Ima seraya menambahkan pihaknya masih membahas mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis.

    Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.

    Namun, Disdik menyatakan masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    Malang (beritajatim.com) — Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mengambil langkah tegas terhadap dugaan pungutan liar (Pungli) dan monopoli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menyeret seorang pejabat Dinas Pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, memastikan bahwa pihaknya akan segera memanggil oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) berinisial L guna klarifikasi.

    “Secepatnya (pemanggilan L- red). Kemungkinan awal bulan depan akan kami panggil untuk klarifikasi. Karena saat ini, Kepala Dinas Pendidikan juga masih cuti ibadah Umroh sampai akhir bulan,” tegas Zia, Kamis (30/1/2025).

    Selain L, pemanggilan juga akan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan serta para kepala bidang lainnya di lingkup dinas tersebut. DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk mengungkap kebenaran atas dugaan Pungli yang telah mencoreng dunia pendidikan di daerah tersebut.

    Zia menegaskan bahwa hasil klarifikasi nantinya akan disampaikan kepada Bupati Malang. Komisi IV DPRD juga akan merekomendasikan sanksi yang tepat sesuai dengan hasil temuan.

    “Kami juga menunggu bukti-bukti dugaan Pungli itu dari masyarakat. Karena sebelumnya sudah ada beberapa masyarakat yang mau menyampaikan buktinya kepada kami. Kalau yang bersangkutan mengelak, maka bukti yang kami terima itulah untuk mengkonfrontir dugaan pungli itu,” tambahnya.

    Kasus ini berawal dari aduan beberapa kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap praktik yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

    L tidak hanya diduga melakukan Pungli, tetapi juga dituding menekan kepala sekolah penerima proyek DAK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia diduga mengarahkan proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola agar dimonopoli oleh menantunya, berinisial MC, pemilik CV KUE yang berlokasi di Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

    Ironisnya, dugaan Pungli ini tidak hanya terjadi di satu atau dua sekolah, tetapi hampir merata di seluruh SD di Kabupaten Malang. Hal ini membuat banyak pihak mendesak agar tindakan tegas segera diambil.

    Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sebelumnya juga telah meminta Inspektorat untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Hasil temuan Inspektorat dinilai penting demi menjaga kredibilitas serta integritas dunia pendidikan di Kabupaten Malang.

    Dengan adanya langkah tegas dari DPRD, publik berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi oknum yang terlibat dalam praktik Pungli dan monopoli proyek DAK. [yog/beq]

  • Tak Boleh Jualan di Sekitar Sekolah, Puluhan Pedagang di Lawang Sambat ke Dewan

    Tak Boleh Jualan di Sekitar Sekolah, Puluhan Pedagang di Lawang Sambat ke Dewan

    Malang (beritajatim.com)- Puluhan pedagang kali lima (PKL) yang biasa mangkal dan berjualan di beberapa sekolah di Kecamatan Lawang mengeluh kepada anggota DPRD Kabupaten Malang lantaran tidak diperbolehkan berjualan disekitar sekolah.

    Para PKL yang mengatasnamakan Kelompok Pedagang Sekolah Sejahtera (KPSS) itu kemudian menyampaikan aspirasi mereka dan diterima oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Malang.

    Ada beberapa poin yang disampaikan para pedagang kepada Komisi IV dalam agenda rapat dengar pendapat, Kamis (30/1/2025).

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq menyampaikan, pihaknya cukup menyayangkan adanya beberapa sekolah yang tidak memperbolehkan adanya PKL berjualan.

    Menurut Zia, selama ini belum ada kebijakan dari pemerintah daerah yang melarang pedagang berjualan di area luar sekolah.

    “Kan ada sekolah yang pasang banner tidak boleh jualan. Makanya kita suruh untuk tetap berjualan saja tidak apa-apa, wong tidak ada surat edaran kok. Memang ada kantin sehat surat edarannya, kalau kantin kan di dalam,” tegas Zia.

    Dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Hukum itu, para pedagang juga mengaku sempat diusir ketika hendak berjualan.

    “Ada beberapa dari mereka itu yang disuruh pindah, itu salah satu keluh kesah mereka. Tadi kita juga bilang, harus bersinergi kalau memang mau diatur ya sudah nanti akan kita fasilitasi, untuk tetap boleh berjualan,” ucap Zia.

    Zia mengaku, pihaknya siap pasang badan apabila para PKL tersebut masih mendapatkan larangan untuk berjualan di area sekitar sekolah.

    “Kalaupun nanti ada kendala, diusir dan sebagainya kami akan menegur kepala sekolah. Solusinya, mereka tetap kita minta berjualan, nanti ketika ada kendala, mereka diusir, mereka di macam-macam, langsung respon ke kami, kami juga kasih nomor hotline ke mereka, di sekolah mana yang melakukan penolakan,” tuturnya.

    Politisi Partai Gerindra inipun bilang, para PKL tersebut juga dapat mengajukan Perda inisiatif agar terlindungi saat berjualan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya larangan kembali di masa mendatang.

    “Boleh mengajukan Perda inisiatif ke kami, untuk perlindungan para PKL itu,” pungkasnya. [yog/aje]