Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 4 Siswa SMP Mojokerto Terseret Ombak, Pj. Gubernur Jatim Evaluasi Outing Class

    4 Siswa SMP Mojokerto Terseret Ombak, Pj. Gubernur Jatim Evaluasi Outing Class

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono takziah ke masing-masing rumah duka empat pelajar SMP Negeri 7 Kota Mojokerto yang meninggal terseret ombak Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (30/1/2025).

    Mereka yang meninggal adalah Malven Yusuf Adh Dhuqa (13), Alfian Aditya Pratama (13), serta Rifky Yoeda Pratama (13) yang merupakan warga Kota Mojokerto, serta Bayhaki Faqtyansah (13), yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto.

    Didampingi Pj. Walikota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jatim terkait, Pj. Gubernur Adhy secara langsung menyampaikan duka cita kepada orangtua dan keluarga korban.

    “Pertama-tama, kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut prihatin dan turut berduka cita atas musibah ini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

    Adhy juga berkesempatan mengikuti dzikir dan tahlil untuk mendoakan para korban. Selain dukungan moril, ia juga menyerahkan santunan berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta untuk masing-masing korban, paket sembako, serta tambahan Rp 5 juta dari DPRD Jawa Timur.

    Terkait tragedi ini, Adhy akan melakukan evaluasi terhadap program-program seperti study tour, maupun karyawisata atau outing class. Adapun hal yang menjadi perhatian ialah destinasi yang dituju harus dipastikan keamanannya, terlebih kegiatan outing class ini dilakukan di musim penghujan.

    “Pertama, kita pastikan destinasi yang akan dituju betul-betul aman. Apalagi pada musim rawan bencana hidrometeorologi seperti ini yang punya potensi sangat besar, termasuk gelombang tinggi. Sehingga, yang harus dilakukan adalah menghindari tempat-tempat wisata yang berisiko hidrometeorologi yang tinggi,” jelas dia.

    Menurut Adhy, program karyawisata sebenarnya baik untuk perkembangan dan pendidikan siswa-siswi. Meski begitu, keamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kedua, tentu terkait dengan keamanannya. Bagaimana anak-anak bisa bermain dengan aman di tempat yang memang ada pendampingnya,” tegas Adhy.

    “Harus benar-benar terjadwal dengan kondusif termasuk memperhatikan waktu istirahat siswa. Setiap sekolah tentunya harus memperhatikan keselamatan dan keamanan dari sebuah perjalanan,” imbuh dia.

    Evaluasi program ini, lanjut Adhy, bukan hanya berlaku di Mojokerto saja, namun juga untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Diharapkan, ke depan karyawisata seperti ini akan lebih aman dari segi pengawasan, pendampingan, dan pemilihan destinasi.

    “Tentunya kami minta semua baik Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah bisa memperhatikan ini. Termasuk penggunaan kendaraan harus diperhatikan kelayakannya, jangan hanya karena harga murah,” pungkas Adhy.

    Sebagai informasi, sebanyak 13 siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta saat mengikuti program outing class pada Selasa (28/1/2025). Sebanyak sembilan orang berhasil diselamatkan, sedangkan tiga orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Satu korban terakhir ditemukan juga meninggal dunia, Rabu (29/1/2025). [tok/beq]

  • Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    TRIBUNJATIM.COM, CILEGON – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2025, Wali Kota Cilegon, H. Helldy Agustian, menyampaikan pidato penutup masa jabatannya.

    Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat.

    Dalam pidatonya, Wali Kota Helldy Agustian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat selama kurang dari 4 tahun memimpin Kota Cilegon. Ia menegaskan bahwa berbagai pencapaian yang telah diraih merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    Selama masa kepemimpinannya, Wali Kota Helldy Agustian fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan visi “Cilegon Baru yang Modern dan Bermartabat”.

    Beberapa proyek strategis yang berhasil dilaksanakan antara lain:

    ·        Pembangunan palang pintu kereta api, Gedung MUI, fasilitas UMKM, rumah sakit baru, dan empat SMP Negeri baru.

    ·        Perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan bantuan dana sebesar Rp112 miliar dari Kementerian PUPR, serta tambahan anggaran Rp26 miliar untuk pengembangan lebih lanjut.

    ·        Pembangunan Jalan Kembar dengan pembebasan lahan di KM 97 seluas 2,4 hektare dan pembangunan 12 titik gorong-gorong di Citangkil hingga Ciwandan senilai Rp17 miliar.

    ·        Peresmian Mall Pelayanan Publik yang menyediakan 126 jenis layanan sebagai bentuk kolaborasi antarinstansi.

    Kota Cilegon menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) hibah dari PLN senilai hampir Rp10 miliar.

    Selain itu, rencana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp102 miliar untuk perluasan pengolahan sampah sedang dalam proses.

    Tak hanya itu, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama.

    Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain:

    ·        Beasiswa penuh sarjana untuk 4.000 penerima yang tersebar di berbagai universitas negeri di Indonesia, 24 universitas swasta di Banten, serta di Yaman dan Mesir.

    ·        Pelatihan keterampilan dan vocational training untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

    ·        Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon menjadi 78,83 pada tahun 2024, menempatkannya sebagai peringkat ketiga tertinggi setelah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

    ·        Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 12,69 persen di tahun 2020 menjadi 6,08 % di tahun 2024.

    Kota Cilegon berhasil mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,71 % , memastikan seluruh warga memiliki akses penuh terhadap layanan kesehatan berkualitas.

    Kota Cilegon semakin dikenal di tingkat nasional dan regional. Kota ini dipercaya sebagai Ketua Komisariat Wilayah 3 APEKSI yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta Sekretaris Umum Nasional AKKOPSI yang beranggotakan 362 kabupaten/kota di Indonesia. Prestasi lainnya termasuk meraih Juara 1 dalam kompetisi inovasi di NTB dan Juara 2 di Lampung.

    Wali Kota Helldy Agustian mengakui bahwa Kota Cilegon saat ini menghadapi defisit anggaran akibat penyelenggaraan Pilkada dan program-program yang telah berjalan.

    Namun, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk honor daerah untuk guru agama.

    Dengan penuh kerendahan hati, Wali Kota Helldy Agustian memohon maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya dan berharap pemerintah selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Life is more than just a game—it’s a challenge that demands resilience, fairness, joy, and friendship. Kita semua adalah mitra dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Cilegon. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua,” ucap Wali Kota Helldy Agustian menutup pidatonya. 

  • Video Guru Honorer Sukabumi Geruduk DPRD, Tolak Skema PPPK Paruh Waktu

    Video Guru Honorer Sukabumi Geruduk DPRD, Tolak Skema PPPK Paruh Waktu

    Guru honorer berjalan kaki dari Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi menuju Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/1/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan utama menolak skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

  • Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    JABAR EKSPRES – Simak cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72 yang akan dibuka 2025, agar dapat insentif Rp700.000.

    Program Kartu Prakerja kembali dibuka di awal tahun 2025 dengan gelombang ke-72. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan kerja sekaligus insentif hingga Rp700.000.

    Berikut adalah cara mendaftar dan persyaratan yang harus dipenuhi.

    Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 72

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Belum pernah menerima bantuan Kartu Prakerja pada gelombang sebelumnya.

    4. Tidak termasuk dalam pejabat negara, anggota DPR/DPRD, ASN, TNI/Polri, kepala desa, atau perangkat desa.

    5. Sedang mencari pekerjaan, pekerja terkena PHK, atau ingin meningkatkan keterampilan kerja.

    BACA JUGA: Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 2025, Begini Cara Cairkan Dana Rp300.000

    BACA JUGA: Dapatkan Dana Bansos PKH 2025 Hanya dengan Pakai NIK KTP

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar dan berpeluang mendapatkan insentif Rp700.000:

    1. Buat Akun di Situs Resmi Prakerja

    – Kunjungi www.prakerja.go.id.

    – Klik “Daftar” dan masukkan email serta kata sandi yang mudah diingat.

    – Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem.

    2. Lengkapi Data Diri

    – Masuk ke akun yang telah dibuat.

    – Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri lainnya sesuai KTP.

    – Unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP.

    – Masukkan nomor HP aktif untuk verifikasi.

    3. Ikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar

    – Setelah data terverifikasi, peserta harus menyelesaikan tes motivasi dan kemampuan dasar.

    – Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan peserta dalam mengikuti program.

    BACA JUGA: Jadwal Cair Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 Rp900.000 bagi Warga DKI Jakarta

    4. Gabung ke Gelombang 72

    – Jika sudah menyelesaikan tes, klik “Gabung Gelombang” pada dashboard.

    – Pilih gelombang Prakerja 72 dan konfirmasi pendaftaran.

    5. Pengumuman Hasil Seleksi

    – Penerima akan diumumkan melalui akun masing-masing di situs Prakerja.

    – Jika lolos, peserta akan mendapatkan saldo untuk membeli pelatihan secara online.

    Besaran Insentif Kartu Prakerja 2025

  • Kunker DPRD Sumedang: Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    Kunker DPRD Sumedang: Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian, mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar daerah yang dianggap boros dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Saya hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di lembaga DPRD, dan sudah saatnya ini menjadi refleksi untuk perubahan ke depan,” ujarnya kepada Jabar Ekspres, Kamis (30/1).

    Sonia menilai bahwa kunjungan kerja DPRD ke luar daerah seringkali lebih berfokus pada seremonial semata, tanpa hasil konkret yang berdampak pada masyarakat.

    BACA JUGA: Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri

    “Misalnya, kita ke DPRD Tegal atau Yogyakarta, di sana hanya foto bersama dan tukar cinderamata, tanpa ada pembahasan yang substansial,” tambahnya.

    Dikatakan Sonia, meskipun tujuan awal kunjungan tersebut adalah untuk studi banding, nyatanya materi yang seharusnya dibahas tak pernah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, anggaran yang teralokasi untuk kunjungan kerja cukup besar, mencapai Rp108 miliar.

    “Anggaran tersebut tidak hanya mencakup ongkos perjalanan, tetapi juga biaya hotel, akomodasi, uang representatif, dan uang harian. Ini tentu sangat besar, dan saya rasa efektivitas kunjungan kerja tersebut sangat diragukan,” ungkapnya.

    Sonia juga mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali mengusulkan untuk mengurangi jumlah kunjungan kerja yang dianggap hanya memboroskan anggaran tanpa manfaat yang jelas. Usulannya tersebut pernah disampaikan dalam rapat fraksi, komisi, dan rapat internal lainnya.

    “Saya mengusulkan agar kunjungan kerja ini dikurangi karena tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik digunakan untuk kegiatan yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

    Lebih lanjut, Sonia menambahkan bahwa gedung DPRD sebenarnya sudah memadai untuk digunakan sebagai tempat rapat, tanpa perlu menyewa hotel mewah untuk kegiatan serupa.

    “Alhamdulillah, pada awal Januari 2025, lima pansus sudah dilaksanakan di gedung DPRD, yang artinya anggaran untuk hotel dan transportasi bisa dihemat,” jelasnya.

    Namun, Sonia menegaskan bahwa kunjungan kerja ke luar daerah tidak harus ditiadakan, melainkan perlu dievaluasi dan dilakukan hanya jika materi yang akan dibahas benar-benar penting dan relevan.

  • DPRD Jatim Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KPID

    DPRD Jatim Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KPID

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Jawa Timur mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Kamis, (30/1/2025). Proses seleksi ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut di ruang Komisi A DPRD Jatim.

    Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, mengungkapkan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, komisi akan memilih tujuh orang terbaik dari 21 calon yang mengikuti seleksi. “Kami ingin menghasilkan komisioner berkualitas serta mampu memajukan sektor ini,” ujar Dedi, Kamis (30/1/2025).

    Peserta yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk praktisi media, dan aktivis. Setiap calon diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi selama 20 hingga 30 menit secara bergiliran. Proses seleksi ini dilakukan secara tertutup, dengan para pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Jatim bertindak sebagai penguji.

    Dedi menegaskan pentingnya memilih komisioner yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi penyiaran. Pihaknya ingin memastikan komisioner yang terpilih mampu mengatasi tantangan tersebut serta berkontribusi dalam kemajuan sektor penyiaran di Jatim.

    “Dunia penyiaran memiliki tantangan tersendiri,” kata Dedi, yang juga merupakan politisi Partai Demokrat tersebut.

    Mengenai spekulasi adanya potensi kepentingan politik dalam seleksi ini, Dedi dengan tegas menepis anggapan tersebut. “Kami berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi ini secara profesional dan independen,” ujarnya.

    Proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jatim untuk memastikan bahwa KPID Jawa Timur memiliki kepengurusan yang kompeten dalam mengawasi dan mengembangkan dunia penyiaran di provinsi ini. [ipl/beq]

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • PAD Defisit Rp1,5 T, Banggar DPRD Kritisi Rencana Utang Pemkot Surabaya

    PAD Defisit Rp1,5 T, Banggar DPRD Kritisi Rencana Utang Pemkot Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang mencapai Rp1,5 triliun pada 2024 menjadi sorotan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i. Ia mengkritisi rencana utang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianggap tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

    Menurut Imam, kondisi pendapatan yang belum stabil seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati sebelum menambah beban utang.

    “Mestinya rencana utang juga harus dipikirkan lagi. Ketika presiden saja minta efisiensi ini kok malah utang. Berutang itu tidak efisiensi, apalagi kekuatan APBD 2025 Surabaya mencapai Rp12 triliun lebih,”
    kata Imam, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, Imam menyoroti proyek infrastruktur seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) yang dikhawatirkan lebih banyak menguntungkan pengembang properti ketimbang masyarakat luas.

    “Promo-promo pemasaran perumahan-perumahan besar itu selalu mengatakan bahwa JLLB ini segera selesai dibangun. Makin menguatkan kesan kalau yang diuntungkan pengembang, bukan masyarakat,”
    ungkapnya.

    Imam juga mempertanyakan sejauh mana proyek besar seperti Middle East Ring Road (MERR) berhasil mendongkrak ekonomi warga. Ia melihat dampak pembangunan MERR tidak signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah, lantaran lahan yang diuntungkan justru dimiliki oleh kalangan berpunya.

    “MERR dulu habis berapa, nyatanya tidak mendongkrak ekonomi masyarakat. Yang punya tanah-tanah di situ bukan masyarakat, tapi orang kaya. Harga tanah langsung naik tinggi,” tambahnya.

    Situasi ini semakin kompleks karena Pemkot Surabaya ternyata belum menuntaskan pembayaran kepada para kontraktor di Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum (PU). Nilai tunggakan kepada kontraktor mencapai Rp800 miliar. Artinya, meski pembangunan sudah rampung, Pemkot masih menunggak pembayaran karena belum cukup dana.

    “Kenapa rencana mencari utang itu menjadi concern kita kritisi, kita kemarin ini tahun 2024 PAD tidak tercapai hingga 1,5 T ditambah lagi 800 miliar Cipta Karya dan PU yang punya hutang belum terbayar. Para kontraktor yang infrastruktur belum terbayar,”
    tegas Imam.

    Berdasarkan data terakhir, Surabaya mengalami defisit PAD senilai Rp1,5 triliun pada 2024. Realisasi pendapatan kota tidak sesuai target, sementara belanja infrastruktur seperti MERR dan JLLB terus menyedot dana besar. Belanja yang melebihi kemampuan pendapatan ini pun berpengaruh pada pembayaran proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan kontraktor.

    Dengan kondisi tersebut, Imam mendorong agar Pemkot Surabaya benar-benar memprioritaskan efisiensi. Ia menegaskan bahwa langkah menambah utang di saat defisit harus dipikirkan dua kali mengingat beban keuangan daerah bisa semakin berat, terutama jika proyek-proyek yang didanai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. [asg/beq]

  • Pj Gubernur Jatim Ingatkan Outing Class Lebih Perhatikan Keselamatan

    Pj Gubernur Jatim Ingatkan Outing Class Lebih Perhatikan Keselamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap program outing class agar lebih memperhatikan aspek keselamatan dan destinasi. Hal tersebut disampaikan saat takziah ke rumah duka korban ombak Pantai Srini, Kamis (30/1/2025).

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini didampingi Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro dan Forkompinda Kota Mojokerto. Pj Gubernur menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga empat korban ombak Pantai Srini dan memberikan santunan.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk empati dan kepedulian Pemprov Jawa Timur terhadap keluarga korban yakni siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang menjadi korban ombak Pantai Srini. Rombongan takziah ke keluarga empat korban Pantai Srini pada, Selasa (28/1/2025) kemarin.

    “Kami atas nama Pj Gubernur, pemerintah ikut prihatin, duka cita atas kejadian ini. Ini musibah dari Allah SWT, kita harus terima dulu ini kemudian kita evaluasi faktor-faktornya. Kita akan melakukan evaluasi terhadap program outing class agar lebih memperhatikan aspek keselamatan, terutama dalam menentukan destinasi,” ungkapnya.

    Menurutnya, tidak hanya di Mojokerto saja namun semua kabupaten/kota di Jawa Timur diimbau agar para kepala sekolah untuk bisa memperhatikan hal-hal seperti tersebut. Pj Gubernur juga mengingatkan agar keamanan dan pengawasan terhadap siswa selama kegiatan benar-benar diperhatikan.

    “Terkait dengan security-nya, bagaimana anak-anak bisa bermain dengan aman di tempat yang memang ada pendampingnya dan sebagainya, itu harus dipastikan. Kami tidak hanya sekedar untuk hadir menemui keluarga, kita juga memberikan santunan plus bantuan-bantuan lainnya,” jelasnya.

    Pihaknya berharap santunan dan bantuan yang merupakan bagian dari rasa prihatin Pemprov Jawa Timur untuk meringankan. Lokasi pertama yang dikunjungi rombongan yakni rumah duka Rifky Yoeda Pratama di Perumahan The Suam Residence Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

    Lokasi kedua yakni rumah duka Malvein Yusuf Adh Dhuqa di Jalan Al-Azhar, Kelurahan Kedundung dan lokasi ketiga di rumah duka Alfian Aditya Pratama di Jalan Flamboyan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Serta rumah duka Bayhaki Faqtyansah di Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

    Turut hadir Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. [tin/beq]

  • Efisiensi APBD Surabaya 2025, DPRD Minta Pangkas Seremonial Tak Produktif

    Efisiensi APBD Surabaya 2025, DPRD Minta Pangkas Seremonial Tak Produktif

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyebut pentingnya penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

    Imam menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kan di Inpres sudah diatur kegiatan apa saja yang harus diefisiensi, juga harus dikurangi menjadi sekian persen,” ujar Imam Syafi’i kepada beritajatim.com, Kamis (30/1/2024).

    Menurutnya, kebijakan efisiensi ini diperlukan terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, ia mengingatkan agar langkah ini tidak sampai mengorbankan anggaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

    “Menurut saya, instruksi Pak Presiden itu baik ketika makro ekonomi juga sedang tidak baik,” kata politisi NasDem ini.

    Imam menilai bahwa efisiensi tidak hanya berlaku di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga harus diterapkan di DPRD sendiri. Ia menyatakan mendukung kebijakan ini selama penerapannya tepat sasaran.

    “Kalau yang ditafsirkan seperti itu ya kami mendukung. Tapi jangan sampai kemudian efisiensi itu diterapakan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelas mantan jurnalis ini.

    Salah satu yang ia soroti adalah anggaran untuk acara seremonial yang sering digelar oleh Pemkot Surabaya pada tahun lalu. Menurutnya, acara-acara semacam ini lebih baik dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    Ketika ditanya banyaknya acara seremonial yang digelar Pemkot surabaya Imam menjawab bahwa hal tersebut bersifat relatif, tetapi tetap harus dievaluasi demi efisiensi anggaran.

    “Kalau itu tidak berdampak kepada pelayanan dan kepada kebutuhan ekonomi masyarakat, wajib menjadi prioritas yang dikenakan efisiensi,” tandas Imam. [asg/beq]