Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Maju Mundur Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Maju Mundur Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunda jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sekadar catatan, awalnya pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak digugat ke MK dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun agenda tersebut batal dengan sejumlah alasan.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah pemerintah itu sejalan dengan keputusan MK untuk membacakan putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur, bupati dan wali kota atau sengketa Pilkada Serentak 2024, pada 4 dan 5 Februari 2025 pekan depan. 

    “Karena ada yang putusan sela kemarin [diumumkan MK, red] tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” ungkap Tito pada konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Tito menjelaskan bahwa sidang sengketa hasil Pilkada di MK secara keseluruhan akan selesai 13 Maret 2025. Apabila merujuk ke Undang-undang (UU) Pilkada, pelantikan kepala daerah terpilih bisa mundur hingga April 2025 karena panjangnya batas waktu yang diberikan untuk penetapan maupun pengusulan kepala daerah terpilih.

    Sementara itu, dari total 545 provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hasil Pilkada di sebanyak 296 tidak digugat ke MK. Usulan dari DPRD daerah-daerah tersebut bahkan ada yang sudah diterima oleh Kemendagri. 

    Di sisi lain, lanjut Tito, daerah membutuhkan kepastian politik agar dunia usaha dan ekonomi masyarakat bisa berjalan. Bagi Presiden Prabowo, perihal efisiensi juga menjadi perhatian.

    “Belum lagi masalah efisiensi dan efisiensi pemerintahan oleh kepala daerah terpilih, bisa segera direalisasikan APBD-nya,” jelas Tito. 

    DPR Sebut Biar Serentak 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berujar penundaan ini dimaksudkan agar pelantikan kepala daerah dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dan serentak.

    “Ya, ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya tidak terlalu lama rentang waktunya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Dengan demikian, kata Dasco, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta supaya pelantikan kepala daerah terpilih dapat disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20 [Februari 2025],” jelasnya.

    Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini menyebut akan ada kemungkinan pada minggu depan pihaknya menggelar rapat konsultasi antara DPR RI, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan kemungkinan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih akan berlangsung pada 18-20 Februari 2025. Akan tetapi, dirinya belum bisa menyebutkan lokasi pasti pelantikan itu berlangsung.

    “Belum ada keputusan mengenai lokasinya, belum. Kita menunggu dulu keputusan dan kesepakatan terhadap perubahan yang tadinya tanggal 6, ada kemungkinan mundur di tanggal 18 sampai 20 Februari. Sabar dulu, sabar dulu,” ujarnya di tempat yang sama.

  • Resepsi Harlah ke-102 di Kediri, Pj Wali Kota: NU Berperan Besar Bangun Peradaban

    Resepsi Harlah ke-102 di Kediri, Pj Wali Kota: NU Berperan Besar Bangun Peradaban

    Kediri (beritajatim.com) – Resepsi peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Yayasan Al Asyari, Minggu (2/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Rois Syuriah PCNU Kota Kediri KH. Abdul Hamid, Ketua DPRD Firdaus, Wali Kota Terpilih Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Terpilih Qowimuddin, serta perwakilan Forkopimda.

    Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh warga Nahdliyin atas peringatan hari lahir organisasi yang telah berdiri selama lebih dari satu abad ini.

    Apresiasi Pemkot Kediri untuk NU

    “Saya atas nama Pemerintah Kota Kediri mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir ke-102 tahun Nahdlatul Ulama kepada segenap warga Nahdliyin. Terima kasih atas komitmen Bapak Ibu dalam membangun peradaban dan menjaga akhlusunah wal jamaah di Kota Kediri pada khususnya, serta NKRI yang kita cintai,” ujar Zanariah.

    Ia menambahkan bahwa organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan para kiai lainnya pada 16 Rajab 1334 Hijriyah ini telah berkiprah panjang dalam memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

    Kontribusi NU di Berbagai Bidang

    Di bidang pendidikan, pesantren-pesantren di bawah naungan NU telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, dan pemimpin yang turut serta dalam membangun bangsa. Sementara di sektor ekonomi, NU terus mengembangkan berbagai inisiatif kemandirian umat melalui koperasi serta pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.

    “Dalam menjaga kebangsaan, NU selalu berada di garis depan dalam merawat persatuan dan membela nilai-nilai kebhinekaan,” lanjutnya.

    Peringatan Harlah tahun ini mengusung tema Bekerja Bersama Umat Untuk Indonesia Maslahat, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong dalam menghadirkan solusi bagi berbagai permasalahan umat.

    Masa Jabatan Pj Wali Kota Segera Berakhir

    Di penghujung sambutannya, Zanariah juga menyampaikan refleksi atas masa tugasnya sebagai Pj Wali Kota Kediri yang segera berakhir seiring dengan telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri yang baru.

    “Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi di Kota Kediri. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Tentu dalam perjalanan ini ada kekhilafan dan kesalahan yang mungkin saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ungkapnya.

    Acara ini menjadi momen penting bagi warga Nahdliyin di Kediri untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan memperkokoh peran NU dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [nm]

  • Chaidir Syam Berpotensi Gantikan Kahfi Pimpin PAN Sulsel

    Chaidir Syam Berpotensi Gantikan Kahfi Pimpin PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera digelar, menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai tersebut untuk lima tahun ke depan.

    Dua kader terbaik PAN, yaitu Bupati Maros Chaidir Syam dan Bupati Gowa terpilih, Sitti Husniah Talenrang, dianggap layak bersaing untuk memimpin PAN Sulsel.

    Muswil ini dijadwalkan akan berlangsung pada Maret atau April 2025 mendatang.

    Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Lukman Irwan, menilai bahwa pemilihan ketua DPW PAN Sulsel tidak hanya menyangkut kepemimpinan di tingkat provinsi.

    Tetapi juga mencerminkan dinamika dan strategi elektoral yang akan memengaruhi posisi PAN dalam konfigurasi politik lokal menjelang Pemilu 2029.

    Dikatakan Lukman, Chaidir Syam, yang kini menjabat sebagai Bupati Maros dan Ketua DPD PAN Maros, memiliki potensi kuat untuk menduduki posisi ketua DPW PAN Sulsel, dengan sejumlah alasan.

    Pertama, Chaidir Syam memiliki kapital politik yang signifikan sebagai kepala daerah dengan rekam jejak positif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kapasitas teknokratis dalam pemerintahan, yang merupakan modal penting dalam mengelola manajemen politik partai di tingkat provinsi,” ujar Lukman, Minggu (2/2/2025).

    Kedua, Maros merupakan lumbung suara PAN di Sulawesi Selatan yang terbukti berhasil mendongkrak elektoral partai, baik di tingkat DPRD Provinsi, DPR RI, maupun DPRD Kabupaten Maros.

  • Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    JABAR EKSPRES – Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menyebut, rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes).

    Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun.

    Bachril Bakri menilai, selain para siswa yang putus sekolah sejak SMP. Mereka melanjutkan ke Ponpes atau sekolah pendidikan agama.

    Menurutnya, melanjutkan jenjang tersebut tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan.

    “Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren,” kata Bachril di kompleks kantor bupati, Jumat (31/1).

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    “Kesekolah pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” lanjut dia.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mendorong dunia pendidikan agar RLS di bumi tegar beriman mengalami peningkatan lebih tinggi.

    Selaras dengan Bachril, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Tawekal mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor.

    Bambang melanjutkan, harus mengarahkan warga yang putus sekolah ke dalam program kejar paket (PKP).

    BACA JUGA: Masjid Nusantara Resmikan Musholla Al-Qolam di Kampung Ganda, Bogor

    “Karena banyak juga sodara sodara kita yang harus diarahkan belajar dipaket b melalui PKP yang ada,” kata Bambang, Jumat (31/1).

    Dia memberikan contoh, RLS di Kecamatan Sukamakmur. Pada 2023 lalu RLS wilayah tersebut berada di angka 5,97 tahun lalu naik di 2024 menjadi 7,30 tahun.

    Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan, rasa terima kasih kepada para perangkat daerah yang sudah membantu menaikkan angka RLS.

    “Berarti sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh temen-temen di satuan pendidikan kami ucapkan kepada para camat dan kades yang sudah ikut membantu peningkatan RLS di semua wilayah kecamatan,” tutup dia. (SFR)

  • Gedung DPRD Bandung Barat Bakal Ditempati Secara Bertahap

    Gedung DPRD Bandung Barat Bakal Ditempati Secara Bertahap

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pither Tjuandys memastikan, gedung baru milik wakil rakyat di Jalan Raya Cijamil-Cisarua bakal ditempati pada Agustus 2025 mendatang.

    Menurutnya, fasilitas yang tersedia di dalam gedung DPRD baru itu sudah siap digunakan. Namun secara bertahap, bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih dulu menempati bangunan tersebut.

    “Rencana pemindahan ini akan dimulai pada Agustus 2025, dengan Sekretariat DPRD menjadi yang pertama menempati fasilitas baru tersebut,” kata Pither belum lama ini.

    Sementara bagi anggota DPRD, dikatakan Pither, baru bisa menempati gedung itu pada tahun 2026 mendatang.

    Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya anggaran untuk melengkapi fasilitas ruang komisi, fraksi, dan ruang kerja lainnya dalam APBD murni 2025.

    BACA JUGA: Diproyeksikan Juni 2025 Rampung, Diskominfotik KBB Pastikan Kebutuhan Gedung DPRD Terpenuhi

    “Masih ada bagian yang perlu disempurnakan agar dapat digunakan sepenuhnya oleh para anggota dewan. Jadi bagian Sekretariat DPRD dulu yang menempati, setelah beberapa bulan baru Komisi dan anggota yang menempati,” jelasnya.

    Sekedar diketahui, 5 tahun lamanya, gedung milik wakil rakyat tersebut mangkrak. Namun di tahun 2025 ini secara bertahap Pemkab Bandung Barat mulai akan melengkapi kekurangan fasilitas.

    Gedung ini sendiri telah selesai dibangun sejak awal 2020 dengan biaya konstruksi mencapai Rp142 miliar.

    Namun, akibat pandemi Covid-19 dan kendala anggaran, gedung tersebut belum dapat digunakan sepenuhnya hingga saat ini.

    Dengan penyelesaian fasilitas gedung, diharapkan efisiensi anggaran dapat tercapai dan kenyamanan dalam menjalankan tugas legislatif meningkat.

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    Apalagi, saat ini, rapat-rapat DPRD KBB masih kerap digelar di hotel, yang menyebabkan pengeluaran anggaran cukup besar.

    Karena itu, pembangunan tambahan untuk gedung DPRD KBB rencananya akan dimulai kembali pada Maret 2025 dengan target penyelesaian dalam waktu enam bulan.

    Pemkab Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 miliar dalam APBD untuk melanjutkan pembangunan ini.

    Oleh karena itu, pemindahan akan dimulai dengan bagian sekretariat sebelum diikuti oleh anggota DPRD sendiri.

  • Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, ponpes sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

    “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2).

    Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak ponpes yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal.

    BACA JUGA: Menyusut 24 Hektare, Menteri Lingkungan Hidup Ikut Soroti Eksploitasi Danau Lido di Cigombong Bogor

    “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia.

    Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren.

    “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia.

    Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki ponpes.

    BACA JUGA: Pendaki Asal Imapala Uhamka Ditemukan Meninggal Dunia di Gunung Joglo Bogor

    “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,” pungkasnya.

  • Pembina POSNU Desak Disdik Jabar Beri Solusi ke Sekolah Swasta, DPRD Banjar Jangan Hanya Nonton!

    Pembina POSNU Desak Disdik Jabar Beri Solusi ke Sekolah Swasta, DPRD Banjar Jangan Hanya Nonton!

    JABAR EKSPRES – Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, mengeluarkan seruan mendesak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera menemukan solusi yang saling menguntungkan terkait masalah pemberian ijazah yang masih tertahan bagi siswa di sekolah swasta.

    Seruan ini muncul sebagai respons terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengatur perihal ijazah siswa yang belum bisa diambil.

    Dalam konteks ini, Muhlison menekankan bahwa penyelesaian untuk sekolah swasta jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius.

    Muhlison menjelaskan bahwa situasi ini sangat krusial, terutama bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka namun tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mencari pekerjaan tanpa ijazah.

    “Kita mendesak Disdik Jawa Barat untuk segera mencari solusi terkait surat edaran Disdik Jabar perihal ijazah. Untuk sekolah negeri saya kira tidak ada persoalan ya. Tapi untuk sekolah swasta tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri mengingat pengelolaannya juga berbeda,” ungkapnya dengan tegas, Minggu (2/2).

    BACA JUGA: Rangga dan Dimas Putus Sekolah, Dinsos Banjar Gerak Cepat

    Lebih lanjut, Muhlison menekankan pentingnya hak siswa untuk mendapatkan ijazah mereka, yang merupakan kunci untuk melanjutkan karir dan pendidikan.

    Ia menyoroti bahwa ijazah bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga simbol dari usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh siswa selama bertahun-tahun.

    “Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengesampingkan hak siswa agar bisa melanjutkan karir hidupnya. Kan siswa ini membutuhkan ijazahnya untuk menunjang karir, baik untuk meneruskan pendidikan maupun untuk persyaratan kerja. Karenanya harus segera dicarikan solusi alternatif,” lanjutnya.

    Muhlison juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Kota Banjar yang dinilai tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Dia merasa bahwa seharusnya para wakil rakyat dapat lebih responsif dan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat serta mempertemukan para pemangku kepentingan terkait.

    “Kita melihat sepertinya para wakil rakyat yang ada belum melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Harusnya kan sat-set ya, kemudian disampaikan ke pemerintah di tingkat atasnya,” jelas Muhlison.

  • Ini Dua Opsi Dedi Mulyadi Terkait Pembebasan Ijazah

    Ini Dua Opsi Dedi Mulyadi Terkait Pembebasan Ijazah

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi berikan dua opsi, untuk menuntaskan masalah penahanan ijazah oleh sekolah swasta di Jawa Barat. Yakni dengan melanjutkan program kucuran bantuan yang sudah berjalan, atau mengalihkan program itu menjadi beasiswa untuk masyarakat miskin.

    Wacana itu diungkapkan Dedi Mulyadi, Minggu (2/2). Mantan Bupati Purwakarta itu menguraikan, jumlah siswa yang nunggak pembiayaan sehingga ijazahnya terpaksa ditahan oleh pihak sekolah jika dihitung di kisaran 320 ribu orang. “Itu lamanya ada yang 7 tahun, 5 tahun, ataupun 1 tahun,” terangnya melalui akun media sosial resminya.

    Dedi melanjutkan, jumlah tunggakan itu jika dihitung bisa tembus sekitar Rp640 miliar. Itu dengan rata-rata tunggakan Rp2 juta tiap alumni.

    Dedi menjelaskan, selam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ternyata juga telah memberikan bantuan kepada sekolah swasta di Jabar. Nilainya tembus sekitar Rp600 miliar tiap tahun. “Mestinya melihat angka itu tidak ada lagi penahanan ijazah, tapi memang kucuran bantuan masih belum adil. Ada sekolah favorit yang masih dapat bantuan,” jelasnya.

    BACA JUGA:Komisi V DPRD Jabar Bakal Panggil Sekolah Swasta, Buntut Penahanan Ijazah

    Dedi melanjutkan, terkait besarnya tunggakan itu pemerintah bakal membayarnya. Namaun dengan catatan ada perjanjian dengan pihak sekolah swasta di Jawa Barat.

    Pihaknya memberikan dua opsi. Yakni kucuran bantuan sekitar Rp600 miliar tiap tahun itu tetap dilanjutkan dengan catatan ijazah harus dikembalikan. Atau jika tidak berkenan maka bantuan itu dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa yang menyasar siswa miskin di sekolah swasta. “Jadi tinggal dipilih. Mau lanjut atau dirubah menjadi beasiswa masyarakat miskin,” cetusnya.

    Dedi juga menegaskan, kucuran bantuan yang selama ini juga bakal diaudit. Hal itu untuk transparansi penggunaan anggaran yang selama ini telah diberikan Pemprov Jabar.

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat masih menunggu kepastian. Hal itu terkait penahanan ijazah sejumlah siswa yang memiliki tunggakan biaya.

    BACA JUGA:Dana Tunggakan Siswa Tidak Sedikit, Sekolah Swasta Tunggu MoU Pemprov untuk Bebaskan Ijazah

    Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Ade Hendriana menguraikan, secara prinsip pihaknya tidak menolak program Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi terkait percepatan penyerahan ijazah bagi siswa. Namun prinsip-prinsip keadilan bagi sekolah juga perlu diperhatikan. “Kami mendukung, bukan menolak,” jelasnya.

  • 7 Rumah yang Atapnya Dijadikan Pondasi Tower BTS di Bekasi Temboknya Retak Megapolitan

    7 Rumah yang Atapnya Dijadikan Pondasi Tower BTS di Bekasi Temboknya Retak Megapolitan

    Rumah yang Atapnya Dijadikan Pondasi Tower BTS di Bekasi Temboknya Retak
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Tembok rumah yang atapnya dijadikan pondasi tower Base Transceiver Station (BTS) di Perumahan Telaga Emas, Blok K 1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapn Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, mulai retak.
    Tower setinggi 31 meter itu berdiri di atas rumah berlantai dua milik pasangan suami-istri, Waluyo dan Sri Wulandari.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi pada Minggu (2/2/2025), tembok di lantai dua bagian depan terlihat retak.
    Terdapat dua titik keretakan, yakni di atas pintu dan di atas jendela. Kondisi ini membuat warga setempat kian resah. Warga khawatir tower tersebut mengancam keselamatan mereka karena riskan ambruk.
    “Ya jelas takut, khawatir, apalagi ini menyangkut nyawa orang banyak, kalau ambruk gimana,” kata Ketua RT 06/RW 13 Harapan Baru, Rosadi saat ditemui di lokasi, Minggu (2/2/2025).
    Sementara, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaiku, mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menangani polemik terkait keberadaan tower tersebut.
    “Ini harus jadi perhatian pemerintah untuk bagaimana solusinya. Ini kan permukiman padat, dan banyak dampak negatif jika terjadi sesuatu,” ujar Kamil.
    Kamil menekankan pentingnya respons cepat dari Pemkot Bekasi untuk meredakan keresahan warga.
    Ia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi agar warga tidak merasa was-was akan keselamatan mereka.
    “Saya berharap juga Pemerintah Kota Bekasi cepat responsif untuk menangani masalah ini. Bagaimana solusinya dan mudah-mudahan cepat dicari solusinya,” ungkapnya.
    Sebelumnya diberitakan, warga Perumahan Telaga Emas, Blok K 1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapn Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, resah dengan keberadaan tower provider yang berdiri di atas rumah.
    Keresahan warga berangkat dari struktur tower yang riskan ambruk karena berdiri di atas rumah salah satu warga.
    “Takut (ambruk), kalau ada petir, angin pas hujan, apalagi sekarang musimnya hujan,” ujar seorang warga, Rosmala (42) saat ditemui di lokasi, Jumat (31/1/2025).
    Adapun tower tersebut berdiri di atas rumah milik pasangan suami-istri, Waluyo dan Sri Wulandari.
    Tower tersebut berdiri di tengah permukiman warga padat penduduk sejak dua tahun lalu. Sepintas, struktur tower serupa dengan menara provider yang corannya runtuh di atas sebuah musala di Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, beberapa waktu lalu.
    Insiden yang menewaskan satu pekerja itu membuat warga Perumahan Telaga Emas semakin khawatir. Mereka takut peristiwa tersebut juga terjadi di wilayahnya karena pendirian tower yang tak sesuai.
    “Sedih, kami juga ke sana (ke Tambun Utara). Kalau misalnya di posisi kami gimana. Karena kami ke sana juga, dan ternyata dari awalnya sama persis yang di kami,” imbuh dia.
    Selain itu, warga merasa ditipu oleh Sri Wulandari. Pasalnya, sebelum pembangunan berjalan pada Juli 2023, Sri Wulandari sempat meminta persetujuan kepada warga untuk mendirikan tower penguat sinyal sejenis tower monopole.
    Akan tetapi, ketika pembangunan berjalan, warga mulai menaruh kecurigaan. Sebab, struktur tower yang dibangun sama sekali tak menyerupai tower penguat sinyal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Kepri: Semua pihak hentikan aktivitas di hutan bakau Pulau Sugi

    DPRD Kepri: Semua pihak hentikan aktivitas di hutan bakau Pulau Sugi

    Batam (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan, meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, Kabupaten Karimun, usai adanya laporan lahan tersebut akan dijual ke pihak perusahaan.

    Peristiwa tindak lanjut tersebut dimulai dari beredarnya video viral pada platform TikTok, yang melaporkan bahwa lahan bakau di desa tersebut telah diperjualbelikan ke sebuah perusahaan.

    “Kami perintahkan seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk perusahaan, melalui kepala desa dan camat, untuk berhenti dulu beraktivitas. Jika ada ganti rugi, diberhentikan dulu sampai semuanya jelas. Karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, harus kita dudukkan bersama,” katanya di Batam, Ahad.

    Ketua DPRD Kepri tersebut bertemu dengan Kepala Desa Sugi Mawasi bersama dengan beberapa anggota DPRD lainnya untuk meluruskan kejadian yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan media sosial.

    “Kami sudah meminta keterangan dari masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang panas ini. Selain itu, kami juga telah mendengar langsung dari kepala desa terkait beberapa hal yang disampaikan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan DPRD ke lokasi adalah untuk meredam ketegangan di masyarakat.

    Menurut Iman, luas lahan yang menjadi permasalahan ini mencapai sekitar 90 hektare. Namun, kepastian mengenai status legalitas lahan masih belum jelas.

    “Di satu sisi, kepala desa sudah membatalkan izin dengan surat resmi, tapi di sisi lain ada juga pencairan uang sebagai Down Payment. Ini yang masih simpang siur dan perlu diperjelas. Kami minta pihak perusahaan menjelaskan langsung kepada kami,” ujarnya.

    Dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD Kepri karena peran hutan bakau sebagai habitat penting bagi ekosistem laut seperti ketam dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

    “Kami belum tahu apakah perusahaan akan menghabisi mangrove atau tidak. Yang pasti, ini bisa berdampak besar bagi masyarakat, terutama nelayan yang mencari nafkah di kawasan tersebut,” katanya.

    Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kepri berencana menggelar pertemuan dengan gubernur Kepri, bupati terpilih, serta pihak terkait lainnya.

    “Kami akan menyurati perusahaan yang bersangkutan karena kami juga belum bertemu dengan pihaknya. Kami harap mereka akan segera menghubungi kami agar masalah ini cepat selesai untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025