Kementrian Lembaga: DPRD

DPRD Bojonegoro Panggil Perusahaan Tembakau yang Dilaporkan Cemari Lingkungan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memanggil sejumlah pihak untuk mencari solusi adanya laporan pencemaran lingkungan pengolahan tembakau di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Selasa (4/2/2025).

Warga sekitar pabrik PT Sata Tec yang bergerak dalam pengolahan tembakau itu sebelumnya mengeluh dengan adanya bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan. Bahkan seorang warga dilarikan ke rumah sakit diduga akibat gangguan pernapasan dan mual dari cemaran tersebut.

Rapat kerja gabungan pimpinan bersama Komisi A dan C DPRD Bojonegoro dipimpin oleh Wakil Ketua Mitroatin. Politisi Partai Golkar itu menanyakan terkait status perizinan terhadap pabrik pengolahan tembakau itu. Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Menanggapi itu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro Yusnita Liasari mengonfirmasi bahwa PT Sata Tec hanya memiliki izin gudang tembakau, bukan izin pengolahan, sehingga harus menyesuaikan dokumen legalnya.

“Berdasarkan data kami, PT Sata Tec hanya memiliki izin pendirian gudang tembakau. Padahal, perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan tembakau, sehingga harus mengubah izin yang dimiliki,” jelas Yusnita.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro juga telah merespon laporan pencemaran lingkungan dari aktivitas PT Sata Tec. Bahkan, DLH Bojonegoro telah memberikan sanksi administrasi karena perusahaan tidak memiliki dokumen UKL-UPL, padahal lahan operasionalnya melebihi 2 hektar.

Selain itu, menurut Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Erna Zulaikha, pihaknya juga telah menerbitkan surat peringatan pertama terkait polusi udara yang mengganggu warga di sekitar wilayah operasional pabrik.

“Kami telah memberikan sanksi administrasi karena perusahaan ini belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL), padahal lahan yang digunakan lebih dari dua hektar,” ujar.

Dalam pertemuan tersebut juga menghadirkan warga terdampak, salah satunya Saiful, yang menyampaikan keluhan masyarakat sekitar. Menurutnya, sejak November 2024, warga kerap mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, mual, dan sesak napas akibat bau menyengat dari pabrik.

“Kami berharap perusahaan ini bisa menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Selain itu, lokasi pabrik yang berdekatan dengan sekolah dasar, TK, dan tempat mengaji anak-anak sangat tidak sesuai dengan aturan yang mengharuskan jarak minimal 500 meter dari fasilitas pendidikan,” ungkap Saiful.

Pihak perwakilan PT Sata Tec Wahyu, mengakui bahwa perusahaan masih dalam proses mengurus perizinan. “Kami sedang berupaya menyelesaikan perizinan tersebut dan berharap prosesnya dapat segera tuntas,” kata Wahyu. [lus/ian]

04/02/2025 20:43
Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Blitar Dipangkas 50 Persen untuk Program MBG

Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar melakukan rasionalisasi anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Sebanyak Rp21 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar akan dialokasikan untuk program ini, yang mengakibatkan pemangkasan pada sejumlah pos anggaran, termasuk perjalanan dinas pejabat.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp17 miliar akan dipangkas 50 persen menjadi Rp8,5 miliar.

“Kita kena refocusing kurang lebih Rp21 miliar nanti di berbagai titik kegiatan kena rasionalisasi. Salah satunya adalah perjalanan dinas bahkan angkanya sudah muncul langsung untuk memangkas 50 persen perjalanan dinas,” ujar Syahrul Alim pada Selasa (4/2/2025).

Selain perjalanan dinas, anggaran makan dan minum di Kota Blitar juga mengalami rasionalisasi. Dari total anggaran Rp25 miliar, dilakukan pemangkasan sebesar Rp6 miliar. Hal ini terjadi sebagai bagian dari upaya daerah menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat terkait program MBG.

“Kaitannya memang dengan program makan bergizi gratis, untuk tahun ini pemerintah pusat kekurangan anggaran sekitar Rp23 triliun, sehingga anggaran Rp23 triliun itu dibebankan ke pemerintah daerah,” jelas Syahrul.

Selain dua pos tersebut, rasionalisasi juga akan menyasar anggaran pakaian serta kajian dan seminar. Namun, hingga saat ini belum ada rincian pasti mengenai besaran pemotongan untuk kedua pos tersebut.

Program makan gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini masih dalam tahap persiapan di Kota Blitar. Pemkot Blitar tengah menyesuaikan anggaran untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, menegaskan bahwa evaluasi anggaran diperlukan demi keberlanjutan program.

“Anggaran kaitannya dengan perjalanan dinas, belanja makan minum, belanja pakaian, belanja seminar, dan kajian harus dievaluasi. Karena nanti ada persiapan burden sharing antara daerah dengan APBN,” kata Priyo.

Dengan adanya kebijakan refocusing ini, diharapkan program MBG dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Blitar, terutama dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak. [owi/suf]

04/02/2025 20:37
Pilkada Tulungagung, MK Tolak Gugatan Maryoto Birowo

Tulungagung (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 03, Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti. Dalam putusannya, hakim MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian, Paslon nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin, dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Tulungagung.

Ketua KPU Tulungagung, Moh Lutfi Burhani, mengatakan bahwa putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada pukul 16.25 WIB. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati hasil sidang tersebut karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Kita juga menghormati pasangan nomor urut 3 yang telah mengajukan permohonan karena ini adalah haknya, yang jelas kami mengajak semua pihak menghormati putusan ini,” ujarnya, Selasa (4/4/2025).

Setelah putusan MK ini, KPU Tulungagung akan segera menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. Rapat pleno ini dapat dilakukan minimal satu hari setelah MK mengeluarkan rilis pemberitahuan. Saat ini, pihak KPU masih menunggu rilis pemberitahuan tersebut sebelum menetapkan pasangan calon terpilih.

“Kami masih menunggu hal tersebut setelah kami menerima baru bisa melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih,” tutur Lutfi.

Usai rapat pleno, KPU akan mengirimkan surat penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Surat ini akan dilengkapi dengan surat keputusan MK terkait Pilkada Tulungagung, surat keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi, serta surat keputusan KPU tentang penetapan paslon terpilih.

“Setelah itu proses selanjutnya adalah kewenangan dari DPRD sampai proses pelantikan,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin meraih total 297.882 suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 02, Santoso-Samsul Umam, memperoleh 60.963 suara, pasangan nomor urut 03, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti, mengumpulkan 203.107 suara, dan pasangan nomor urut 04, Budi Setijahadi-Susilowati, mendapatkan 25.298 suara. [nm/but]

04/02/2025 18:34
Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 04 Februari 2025 – 13:35 WIB

Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, mengapresiasi gerak cepat Perumda PAM Jaya dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih, kepada warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Yang di kebakaran ini, PAM JAYA itu cepat banget. Jadi jam 1 malam kebakaran, pagi itu mereka udah datang (kirim bantuan),” ujar Wa Ode di Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Nah kan pertama tuh kebakaran di RW 5, besoknya tuh PAM JAYA langsung datang. Terus kemudian RW 6, RW 4 sekarang. Cepat kok (kirim bantuan),” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati. Ia menilai positif inisiatif Perumda PAM Jaya, dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih kepada warga korban kebakaran.

“Ya bagus dong, itu kan memang pekerjaan PAM JAYA berhubungan dengan air. Jika ada bencana di suatu tempat, otomatis mereka yang bekerja di lingkup tersebut, harus paling utama untuk memberikan bantuan,” kata Bebizie.

“Saya salut juga buat PAM, dan semoga terus meningkatkan pelayanan buat masyarakat, apalagi masyarakat kecil,” sambung legislator Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyatakan, pihaknya memberikan percepatan bantuan itu karena sesuai dengan kebutuhan.

“Ya memang sudah kewajiban, kita (PAM Jaya) panggilan kemanusiaan nomor satu,” tegas Arief.

Perumda PAM Jaya memberikan bantuan pasokan air bersih, kepada warga yang terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa kebakaran.

Sumber : Radio Elshinta

04/02/2025 18:06
Hari ini KPK Periksa 13 Ketua Pokmas di Polres Sumenep

Jakarta (beritajatim) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 13 saksi terkait penyidikan perkara pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2019 – 2022. Ke-13 saksi merupakan Ketua Kelompok Masyarakat.

“Pemeriksaan dilakukan di, Polres Sumenep,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Selasa (4/2/2025).

Dia memaparkan, saksi yang diperiksa adalah Ketua Kelompok Masyarakat Kenanga berinisi RMSA, Ketua Kelompok Masyarakat Cahaya Pro berinisial M, Ketua Kelompok Masyarakat Asri berinisial AK, Ketua Kelompok Masyarakat Aqiq Zaman berinisial N, Ketua Kelompok Masyarakat Satria Berruh Slamet MH,
Ketua Kelompok Masyarakat Beringin Garda Jaya KA, dan Ketua Kelompok Masyarakat Indah SA.

Kemudian, Ketua Kelompok Masyarakat Gunung Emas ARM, Ketua Kelompok Masyarakat Pancoran Emas AR, Ketua Kelompok Masyarakat Cekonce Damai AZ, Ketua Kelompok Masyarakat Cekonce Rukun KK, Ketua Kelompok Masyarakat Ilegal berinisial S, Ketua Kelompok Masyarakat Oren AR, dan Ketua Kelompok Masyarakat Tegar MA.

Tessa tidak merinci identitas saksi yang diperiksa KPK. Begitu juga dengan materi pemeriksaan dan kaitan para saksi dalam perkara ini. “Mereka diperiksa terkait dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022,” kata Tessa.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

Sebelumnya, pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan 3 (tiga) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Malang yang secara keseluruhan bernilai Rp8.1 miliar.

Kemudian, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. (hen/ted)

04/02/2025 18:03
Pj Gubernur Jatim Harap Penetapan Gubernur Terpilih 6 Februari dan Pelantikan 20 Februari

Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan pantunnya saat pelantikan empat pejabat eselon II Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (4/2/2025) petang.

“Ubur ubur ikan lele, Alhamdulillah Pj Gubernur mau selesai le,” kata Adhy dalam sambutannya.

Dalam sambutannya, Adhy juga berbicara soal putusan sela MK untuk Pilgub Jatim yang akan dibacakan hari ini atau besok sesuai jadwal, 4-5 Februari 2025.

“Proses demokrasi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya memang memutuskan bisa ditetapkan (pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih) pada tanggal 6 Februari,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Jatim untuk bisa berlanjut dengan sidang paripurna penetapan pengusulan pelantikan. “Insya Allah, ada pelantikan di 20 Februari,” tuturnya. (tok/ted)

04/02/2025 17:35
Peresmian GOR Bulutangkis Tathya Dharaka, Pj Wali Kota Kediri: Semoga dapat Mencetak Atlet-atlet Bulutangkis Berprestasi

Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri menghadiri peresmian GOR Bulutangkis Tathya Dharaka Polres Kediri Kota pada Selasa (4/2/2025). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto di Asrama Polri Jalan PK Bangsa.

GOR Bulutangkis Tathya Dharaka Polres Kediri Kota sebelumnya merupakan rumah dinas Wakapolwil. Kini, GOR tersebut akan digunakan sebagai sarana olahraga bulutangkis bagi anggota Polres Kediri Kota dan masyarakat umum.

Saat ditemui, Zanariah memberikan ucapan selamat atas diresmikannya GOR Bulutangkis Polres Kediri Kota. Ia berharap kehadiran GOR ini bisa menjadi motivasi masyarakat untuk lebih gemar berolahraga. “Di samping itu, harapan saya semoga adanya GOR Bulutangkis ini dapat mencetak atlet-atlet bulutangkis berprestasi di Kota Kediri,” harapnya.

Kapolda Jawa Timur menilai bahwa GOR Bulutangkis yang diinisiasi oleh Kapolres Kediri Kota ini dapat terwujud berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik dari unsur Forkopimda, stakeholder terkait, serta masyarakat Kota Kediri.

“Alhamdulillah dengan masuknya Pak Bramastyo ke Kota Kediri, bangunan ini bisa disulap, tentu bukanlah hal yang mudah. Saya yakin hal tersebut butuh dedikasi dan kemampuan, tekad yang kuat untuk melakukan suatu perubahan. Dan insyaAllah akan membawa manfaat tidak hanya untuk anggota Polri khususnya Polresta Kediri Kota tapi untuk seluruh masyarakat Kota Kediri atau lingkungan di mana bangunan dan tempat ini disulap dan didirikan untuk kepentingan bersama. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” terangnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji turut menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur atas kehadirannya dalam peresmian ini. Ia berharap keberadaan GOR Bulutangkis ini dapat mendukung kesejahteraan serta kesehatan personel.

“Adanya GOR Bulutangkis ini diharapkan mendukung kesejahteraan dan juga kesehatan dari personel. Sehingga bila personel sehat insyaAllah dalam melaksanakan tugasnya baik operasional pembinaan terhadap masyarakat berjalan dengan baik dan kualitasnya stabil,” ucapnya.

Setelah peresmian, Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri Kota, Pj Wali Kota Kediri, beserta Forkopimda meninjau stand UMKM yang berada di area GOR Bulutangkis. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfi, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty, Karumkit Bhayangkara Kediri Kombespol Agung Hadi Wijanarko, perwakilan PT Gudang Garam, Tbk, serta Pengurus PBSI Kota Kediri. [nm/kun]

04/02/2025 16:27
Alih Fungsi Lahan di Lereng Gunung Kelud Diduga Sebabkan Banjir di Plosoklaten Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Banjir bandang menerjang kawasan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada Rabu (29/1/2025) lalu, diduga akibat alih fungsi lahan di lereng Gunung Kelud. Sejumlah desa terdampak akibat derasnya air yang menggerus pondasi jalan dan lahan pertanian.

Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif atau yang akrab disapa Mas Pipin, menyampaikan keprihatinannya atas musibah ini. “Saya menduga bahwa banjir kali ini salah satu penyebab utamanya adanya alih fungsi lahan yang ada di lereng Gunung Kelud,” ujarnya, pada Selasa (4/2/2025).

Mas Pipin menekankan pentingnya menjaga ekosistem alam di kawasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami mendorong pihak terkait untuk memastikan bisa menjaga ekosistem alami yang ada di kawasan lereng Gunung Kelud,” tambahnya.

Banjir tersebut juga menyebabkan infrastruktur rusak, termasuk jalan penghubung antar desa. “Banjir kali ini juga memutus akses jalan penghubung Desa Trisula dengan Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten. Dan hal sama juga beberapa desa merusak pondasi jalan yang berada di kelokan sungai yang tergerus air hingga ambrol,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Mas Pipin mengapresiasi langkah cepat Dinas PUPR Kabupaten Kediri yang segera berkoordinasi dengan pemangku wilayah, termasuk PTPN XII Ngrangkah Sepawon.

“Semoga hasil dari koordinasi tersebut diharapkan bisa cepat membuahkan keputusan yang tepat, sehingga banjir seperti ini tidak terulang kembali,” harapnya.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian dari Pemkab Kediri, pemerintah provinsi, dan PTPN XII Ngrangkah Sepawon untuk memperkuat sistem pengelolaan lahan dan mitigasi bencana di kawasan Gunung Kelud.

“Mengatasi permasalahan banjir ini harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dan harus komprehensif serta terintegrasi,” tegasnya.

“Tidak bisa sepotong-sepotong dari hulu kaitannya dengan potensi terjadinya penggundulan dan adanya penambangan pasir. Serta adanya perubahan fungsi dari sebuah ekosistem alam,” lanjutnya.

Petani Alami Kerugian Besar

Banjir bandang ini juga berdampak besar bagi para petani, khususnya petani nanas di Dusun Rejomulyo, Desa Trisulo. Mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat puluhan hektar lahan pertanian rusak diterjang banjir.

Sukadi (54), salah satu petani terdampak, mengungkapkan bahwa ia mengalami kerugian sekitar Rp500 juta. Saat ditanya mengenai luas lahan yang terdampak, ia menjawab, “Puluhan hektar, mas.”

Menurut Sukadi, banjir ini bukan pertama kalinya terjadi dan diduga kuat akibat perubahan fungsi lahan. “Insya Allah di Sepawon, dulu tanaman keras, sekarang diambil alih tanaman tebu dan nanas,” katanya, pada Jumat (31/1/2025) lalu.

Ia juga menyebut bahwa para petani belum melakukan koordinasi untuk mencari solusi bersama. “Harapannya begitu, mas, tetapi belum berembuk,” ujarnya.

Selain merusak lahan pertanian, banjir juga memutus akses jalan utama yang menghubungkan Desa Wonorejo, Trisulo, dengan Sepawon, Plosoklaten. Pondasi jalan di kelokan sungai ambrol akibat tergerus air, menyebabkan jalan terputus sepanjang 15 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 3 meter. [nm/kun]

04/02/2025 15:50
DPRD rekomendasi DLH DKI tunda retribusi sampah untuk rumah tinggal

merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah

Jakarta (ANTARA) – Komisi D DPRD DKI Jakarta, merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menunda penerapan retribusi sampah khususnya rumah tinggal hingga semua Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah.

“Kami merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah, khususnya rumah tinggal, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pihaknya berpendapat bahwa DLH belum siap untuk menerapkan retribusi sampah karena masyarakat belum tersosialisasikan dengan baik.

Selain itu kata Yuke, Komisi D juga melihat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil, untuk itu penerapan Peraturan Daerah Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditunda.

Ia menjelaskan bahwa saat ini bank sampah yang ada di DKI belum sepenuhnya mencakup semua RW, untuk itu perlu penguatan dan kesiapan sebelum diberlakukan retribusi sampah.

“Kami sarankan kepada dinas untuk sosialisasi dan juga pembenahan serta pengaktifan bank sampah. Agar bank sampahnya lebih maksimal lagi. Baru setelah siap retribusi itu berjalan,” katanya.

Yuke menambahkan bahwa perda itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar untuk bisa memilah dan memilih serta mengurangi sampah dari sumbernya.

Selain itu, melalui perda itu, kata Yuke, masyarakat juga diharapkan bisa ikut serta berpartisipasi pada bank sampah yang ada agar sampah yang dihasilkan tidak harus terus dibuang karena masih bisa dimanfaatkan.

“Sebetulnya target utama dari perda ini menciptakan lingkungan yang bersih, di luar urusan retribusinya sendiri. Jadi, kami berharap karena ini belum tersosialisasi dengan baik maka ditunda terlebih dahulu,” kata dia.

Sementara untuk penerapan retribusi di fasilitas umum, industri, dan lainnya Komisi D bersepakat untuk menyetujui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, besaran retribusi sampah sesuai Perda No. 1/2024 di Jakarta yang seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu bervariasi, tergantung pada jenis bangunan dan daya listriknya.

Rumah tangga dengan daya listrik 450–900 VA, gratis, daya listrik 1.300–2.200 VA: Rp10.000 per bulan, daya listrik 3.500–5.500 VA: Rp30.000 per bulan, daya listrik 6.600 VA ke atas: Rp77.000 per bulan

Sedangkan untuk besaran retribusi sampah untuk kawasan komersial Rp150.000–Rp298.000 per fasilitas, seperti untuk bisnis Rp165.000–Rp325.000 per fasilitas dan untuk industri Rp168.000–Rp355.000 per fasilitas.

Jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500-8.000 ton per hari.

Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 15:21
Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

PIKIRAN RAKYAT – Dua bulan lalu, tepatnya 27 November 2024, warga Indonesia serentak menuju TPU terdekat untuk menentukan kepala daerah mereka selanjutnya di Pilkada 2024. Tidak terasa, kini, tahapan pelantikan dan peresmian kepala daerah di seluruh Indonesia sudah semakin dekat.

Senin, 3 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersamaan dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring.

Dalam pertemuan ini Mendagri menyampaikan tanggal resmi pelantikan kepala daerah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Pemilihan ini berdasarkan usulan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8 Prabowo Subianto.

“Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis.” Ujar Tito saat ditanyai keterangannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Penentuan tanggal ini rupanya disesuaikan dengan putusan dismissal untuk 310 sengketa kepala daerah lainnya yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di hari ini, 4 Februari 202 dan besok Rabu, 5 Februari 2025.

“Tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan dismissal, 6-8 Februari KPU prov/kab/kota akan menetapkan calon terpilih. 9-11 KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. 3 hari kemudian, DPRD akan menyampaikan pengesahan calon terpilih bupati/wabup/walikota/wakil walikota ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Dan ke Presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih (dismissal MK). Dan calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025.” Jelas Tito dalam zoom meeting.

Dalam rapat ini, Tito juga menyampaikan rencana lokasi pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun terkecuali Aceh, yang mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Syariah.

Usulan ini rupanya mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut merupakan solusi terbaik untuk memastikan kejelasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah terpenuhi.

Eddy menghargai upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang menghormati MK dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkada terlebih dahulu, “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” tuturnya.

Saat ini, pemerintah-pemerintah provinsi, kota, dan daerah di seluruh Indonesia hanya bisa menunggu putusan dismissal MK mengenai siapa yang dapat dilantik untuk akhirnya bisa melakukan acara penyambutan. Mengingat, berdasarkan rekapitulasi Pilkada 2024, terdapat 296 daerah tanpa gugatan dan 249 daerah lainnya memiliki gugatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/02/2025 14:34